Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

Apa Pasal?, JPIP Minta RPP Cukai Kantong Plastik Dibatalkan

9 Jan. 2019, 16.12.47

Apa Pasal?, JPIP Minta RPP Cukai Kantong Plastik Dibatalkan

Jakarta, Sentananews.com

TERKAIT adanya Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang pengenaan pajak Cukai pada kantong plastik, Jaringan Pemerhati Industri dan Perdagangan (JPIP) mengimbau pemerintah RPP tersebut dibatalkan. Pasalnya, regulasi tersebut dinilai hanya menambah beban masyarakat.

"RPP ini kami nilai sebagai kebijakan Parsial tidak Holistik. Tidak efektif untuk mengurangi pencemaran limbah plastic di darat maupun laut," kata Ketua Umum JPIP, Ir, Lintong Manurung, M.M di sebuah restaurant di bilangan Cikini, Jakarta, Rabu (9/1/2019).

Lintong meyakini sekalipun kantong plastic dikenakan cukai, masyarakat akan tetap menggunakan kantong plastik sebagai wadah karena nilainya tidak seberapa namun menjadi beban industri yang menggunakan Recycling sampah pelastik sebagai bahan bakunya.

"Otomatis barang yang dihasilkan industri akan naik harganya di perdagangan. Sementara masyarakat belum tentu meninggalkan penggunaan kantung plastik. Harusnya pemerintah membuat kebijakan yang holistic, yang diperlukan adalah edukasi ke masyarakat tentang pemilahan sampah rumah dan cara penangganan sampah plastic," jelasnya.

RPP tersebut, lanjut Lintong, juga dapat mematikan usaha dunia usaha kecil yang sudah ada saat ini, seperti pengumpul sampah plastik, industry Recycling plastik dan industry hilirnya yang terkait.

"Kenapa pemerintah membuat kebijakan yang membebani atau bersifat menghukum masyarakat?, harusnya membuat kebijakan yang meringankan beban masyarakat dan edukasi," tuturnya.

Sementara itu, menurut Dr, Lintong Hutahean, MM, manfaat sampah kantong plastik juga banyak. Terkait sampah plastik sebagai pencemaran, menurut dia di situlah peran pemerintah untuk mengedukasi masyarakat tentang pemilahan sampah dari awal.

"Jangan anggap remeh, sampah itu punya nilai ekonomi tinggi. Sampah organic bias dijadikan pupuk, yang lainnya bisa didaur ulang untuk menghasilkan produk lain yang bernilai ekonomis atau jual lebih tinggi. Contohnya Masaro yang men-zero (nol) –kan sampah untuk dibuang," terangnya.

Hutahean menilai, peraturan cukai kantong plastic tersebut sebagai upaya pemerintah mencari jalan pintas untuk menanggulangi pencemaran limbah plastik.

"Ada lembaga yang mengeluarkan rilis bahwa Indonesia sebagai Negara terbesar kedua di dunia pengguna limbah plastik, itu Hoax tidak benar. Justeru jika kantong plastic diganti dengan kantong kertas misalnya, malah akan menghasilkan masalah baru yakni hutan bakal gundul karena kayu dari pohon bahan baku kertas dan harga kertas saat ini mahal," ungkapnya.

Editor: Agus R Panjaitan


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

Kominfo Sudah Blokir 11.803 Konten Radikalisme dan Terorisme
Edukasi
SEJAK Tahun 2009 hingga 2019, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) telah memblokiran 11.802 konten internet ya...
Sosialisasi 4 Pilar, Sabam Sirait Ajak Warga Bela Pancasila
Edukasi
ANGGOTA Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dari perwakilan provinsi DKI Jakarta, Sabam Sirait mengajak warga d...
PT. CPFI Ajak Siswa SDN Ancol 01 Makan Telur Rebus Bersama
Edukasi
PT Charoen Pokphand Foundation Indonesia (CPFI) mengajak Siswa didik di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Ancol 01, Kecamatan Pademang...
Menkominfo Ajak Pelajar Milineal Kerja Keras, Cerdas dan Ikhlas
Edukasi
SAAT memberikan kuliah umum di Sekolah Tinggi Teologia Rahmat Emmanuel (STT REM), Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (13/3/2019...
Dirjen Pas KemenkumHAM Teken MoU Dengan FH-UKI
Edukasi
DI Sela-sela acara Seminar Nasional bertajuk; "Reformasi Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Institusi Pembinaan Narapidana" di Aula...
Pusat Kajian FH-UKI Gelar Seminar Reformasi LP Sebagai Pembinaan Napi
Edukasi
DALAM rangka melakukan kajian akademik, Pusat Kajian Lembaga Pemasyarakatan (PKLP) Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia...
BSK, Siapkan Ayah Sebagai Sosok Sentral Pendidikan Keluarga
Edukasi
DARI hasil Survei tanya-jawab yang dilakukan oleh Perkumpulan Bapa Segala Kehidupan (BSK), 89 persen anak muda yang bermasalah ...
Membangun Pendidikan Yang Meninggikan Derajat Bangsa
Edukasi
KETUA Sinode Gereja Suara Kebenaran Injili (GSKI), Pdt, Dr, Erastus Sabdono mengatakan sebuah sekolah pendidikan, khususnya Sek...
Rehab Ringan SMPN 30 TA 2018  Diduga Bermasalah
Edukasi
REHAB ringan SMP Negeri 30, Jakarta Utara tahun anggaran 2018 yang menelan biaya sebesar Rp. 688 juta dianggap sebagian pihak b...