Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

Kepsek di DKI Jakarta Diminta Tak Resahkan Permendikbud Nomor 6 2018

9 Des. 2018, 16.03.32

Kepsek di DKI Jakarta Diminta Tak Resahkan Permendikbud Nomor 6 2018

Safarudin Harahap

jakarta, sentananews.com

TERKAIT adanya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018 tentang penugasan guru sebagai Kepala Sekolah, Kepala Suku Dinas Wilayah I Jakarta Utara, Budi Sulistiono meminta agar para Kepala Sekolah tidak resah dengan hal itu.

"Periodesasi masih ada, pada SK Pendidikan Nasional masih terus lanjut sampai tiga periode. Meski Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018 telah terbit tetapi di DKI Jakarta dengan adanya Undang-undang otonomi daerah diserahkan kepada Provinsi masing-masing untuk menyikapi," jelas Budi saat ditemui SENTANA, Sabtu (8/12/2018).

Budi mengatakan, sepanjang belum diterbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) dan Peraturan Dinas Pendidikan masih berlaku peraturan yang lama. "Selama Undang-undang otonomi daerah belum di cabut, Permendikbud masih kalah dengan Undang-undang. Intinya selama otononi daerah belum dicabut, peraturan lama masih berlaku," kata Budi.

Sebelumnya, banyak Kepala Sekolah di DKI Jakarta yang resah dengan terbitnya Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018. Bagaimana tidak, dalam Permendikbud tersebut para Kepsek khawatir karena belum diterbitkannya Pergub dan Kepdis tentang pelaksanaan dari Permendikbud tersebut.

Sementara itu, Pakar Pendidikan, Safarudin Harahap menyebutkan, pengelolaan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama mulai dari tingkat Kementerian Pendidikan yang kemudian ditindaklanjuti oleh Dinas Pendidikan.

"Dengan demikian regulasi peraturan singkron yakni dari Kementrian Pendidikan turun ke Dinas Pendidikan Provinsi," terang Safarudin.

Safarudin memberikan contoh yang berpedoman dengan peraturan menteri pendidikan yakni peraturan tentang Bantuan Operasional Sekolah (BOS). "Jadi semua ada aturan dan bidangnya masing-masing, kalau bidang pendidikan kemudian diatur dengan bidang lain ya nggak nyambung," bebernya.

Ia berharap, Gubernur DKI Jakarta dan Dinas Pendidikan segera mengeluarkan Pergub untuk menyikapi Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018 sehingga Kepala Sekolah mendapat satu jaminan serta merasa nyaman dan mendapat kepastian dalam melaksanakan tugasnya.

Penulis; Deden

Editor; Agus Riyanto


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

Kominfo Sudah Blokir 11.803 Konten Radikalisme dan Terorisme
Edukasi
SEJAK Tahun 2009 hingga 2019, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) telah memblokiran 11.802 konten internet ya...
Sosialisasi 4 Pilar, Sabam Sirait Ajak Warga Bela Pancasila
Edukasi
ANGGOTA Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dari perwakilan provinsi DKI Jakarta, Sabam Sirait mengajak warga d...
PT. CPFI Ajak Siswa SDN Ancol 01 Makan Telur Rebus Bersama
Edukasi
PT Charoen Pokphand Foundation Indonesia (CPFI) mengajak Siswa didik di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Ancol 01, Kecamatan Pademang...
Menkominfo Ajak Pelajar Milineal Kerja Keras, Cerdas dan Ikhlas
Edukasi
SAAT memberikan kuliah umum di Sekolah Tinggi Teologia Rahmat Emmanuel (STT REM), Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (13/3/2019...
Dirjen Pas KemenkumHAM Teken MoU Dengan FH-UKI
Edukasi
DI Sela-sela acara Seminar Nasional bertajuk; "Reformasi Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Institusi Pembinaan Narapidana" di Aula...
Pusat Kajian FH-UKI Gelar Seminar Reformasi LP Sebagai Pembinaan Napi
Edukasi
DALAM rangka melakukan kajian akademik, Pusat Kajian Lembaga Pemasyarakatan (PKLP) Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia...
BSK, Siapkan Ayah Sebagai Sosok Sentral Pendidikan Keluarga
Edukasi
DARI hasil Survei tanya-jawab yang dilakukan oleh Perkumpulan Bapa Segala Kehidupan (BSK), 89 persen anak muda yang bermasalah ...
Membangun Pendidikan Yang Meninggikan Derajat Bangsa
Edukasi
KETUA Sinode Gereja Suara Kebenaran Injili (GSKI), Pdt, Dr, Erastus Sabdono mengatakan sebuah sekolah pendidikan, khususnya Sek...
Rehab Ringan SMPN 30 TA 2018  Diduga Bermasalah
Edukasi
REHAB ringan SMP Negeri 30, Jakarta Utara tahun anggaran 2018 yang menelan biaya sebesar Rp. 688 juta dianggap sebagian pihak b...