Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

Polisi Harus Transparan Usut Insiden Kekerasan Jurnalis

2 April 2018, 10.16.54

Polisi Harus Transparan Usut Insiden Kekerasan Jurnalis

Korban saat melapor ke Polda Maluku

Jakarta, Sentananews.com

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Ambon dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Pengda Maluku meminta, kasus kekerasan berupa intimidasi serta pemukulan terhadap jurnalis di Warung Kopi Lela, Kamis (29/3) pekan kemarin, yang kini ditangani pihak Kepolisian Daerah (Polda) Maluku, berlangsung transparan dan independen.

Bagi kedua organisasi jurnalis ini, sikap arogansi salah satu Calon Kepala Daerah dan tindakan premanisme sejumlah orang dalam peristiwa kemarin, merupakan preseden buruk yang harus disikapi sesuai prosedur hukum berlaku. Karena tindakan itu, selain telah mengekang kebebasan pers dalam menjalankan tugas jurnalisnya, juga menginjak-injak harkat dan martabat demokrasi.

Sekretaris AJI Ambon, Nurdin Tubaka meminta, pihak kepolisian tidak main-main dalam memproses kasus ini. Minimal dalam kurun waktu 14 hari ke depan, proses lanjutan sudah bisa dipastikan agar insiden yang menimpah Ketua AJI Ambon, Abdul Karim Angkotasan dan Wartawan Rakyat Maluku, Sam Usman Hatuina, bisa dilimpahkan ke tahapan berikutnya.

"AJI Ambon meminta Polda Maluku, agar proses hukum atas insiden kekerasan di Warung Kopi Lela, Kamis pekan lalu, dapat diseriusi dan transparan. Langkah ini diminta AJI sebagai upaya dalam menjaga kredibilitas aparat penegak hukum di mata publik, sekaligus melindungi marwa hukum sebagai Panglima Tertinggi di Negara ini," desak Tubaka dalam keterangan persnya yang diterima Sentananews.com di Jakarta, Senin (02/4).

Menurutnya, insiden ini sangat menghancurkan ekspektasi seluruh insan pers atas kebebasan. Betapa tidak, di saat upaya kemerdekaan pers terus dikampanyekan, namun pada titik yang lain kekerasan terus dilakukan oleh pihak-pihak tertentu.

"Untuk itu, pihak kepolisian harus benar-benar menegakan supremasi hukum atas tindakan pembungkaman terhadap kerja-kerja jurnalis," pungkas Kontributor iNews TV ini.

Hal senada juga disampaikan Ketua Divisi Advokasi dan Humas IJTI Pengda Maluku, Muhammad Jaya Barends. "Pihak kepolisian harus serius dan berkomitmen untuk menuntaskan kasus hukum yang sudah berjalan," katanya.

Menurut dia, dalam melaksankan tugasnya, profesi wartawan mendapat perlindungan hukum, yang secara eksplisit tertulis di Pasal 8 Undang - Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Kebebasan PERS. Selain itu, intimidasi disertai kekerasan yang diduga dilakukan Calon Kepala Daerah Maluku bersama tim suksesnya melanggar Pasal 18 ayat (1).

"Apalagi saat itu rekan kami Sam Hatuina wartawan Harian Rakyat Maluku, menjalankan tugas profesi sesuai haknya berdasarkan Pasal 4 ayat (3). Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi," paparnya.

Pasalnya, lanjut Jaya, pertemuan di salah satu rumah kopi di Kota Ambon, Kamis kemarin, itu tidak hanya tim sukses dan calon kepala daerah namun juga melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang justru bertentangan dengan Pasal 71 (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

"Pertemuannya itu kan di ruang publik dan sangat bertentangan dengan UU, sebagai seorang wartawan memiliki hak meliput yang sangat dijamin, tapi kenapa Sam diintimidasi saat menjalankan hak profesinya disertai kekerasan terhadap Abdul Karim Angkotasan, Ketua AJi Kota Ambon. Harusnya sebagai pejabat publik mengetahui tugas seorang wartawan," jelasnya.

Jaya menabahkan, tindakan kekerasan terhadap Ketua AJI Ambon, Abdul Karim Angkotasan dan Wartawan Rakyat Maluku, Sam Hatuina, telah mencedarai semangat kebebasan pers dan membunuh konsolidasi demokrasi.

Di tempat terpisah, Juru Bicara Serikat Kerja Lawan Intimidasi (SK LELA), Bachtiar Heluth juga menegaskan, tindakan kekerasan berupa apapun yang dilakukan terhadap jurnalis harus ditindak sesuai hukum yang berlaku, termasuk membijaki UU Pers yang merupakan lex specialis.

"Ini permasalahan khusus dan lebih spesifik, sehingga kasus kekerasan juga harus dibijaki dengan UU Nomor 40 Tahun 2019 tentang pers. Kami sangat mengapresiasi pihak kepolisian yang serius menangani kasus tindak kekerasan jurnalis ini," paparnya.

Terkait insiden yang terjadi, mereka menegaskan, persoalan ini jauh dari interest politik dan tidak menginginkan adanya pihak lain masuk mencampuri serta mengotori perjuangan suci yang sedang dilakukan.

"Kami tegaskan bahwa kasus ini murni kekerasan terhadap jurnalis. Kami tidak ingin ada spekulasi liar. Prinsipnya, perjuangan ini jauh dari kepentingan politik pihak manapun," tegas mereka.

Para korban saat ini, telah menyerahkan kasus ke kuasa hukum. Selain itu ada lima pengacara yang telah disiapkan AJI Indonesia dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, untuk menangani perkara yang terjadi.

Editor: P.Simatupang


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

Gelontorkan 9 M, Ade Yasin Fokus Benahi Infrastruktur Pendidikan
Daerah
PEMERINTAH Kabupaten Bogor menggelontorkan Rp 9 miliar untuk membangun Ruang Kelas Baru (RKB) untuk 20 SD Negeri yang masuk kat...
Wabup Bogor Dampingi Menteri ESDM Resmikan PJU-TS
Daerah
WAKIL Bupati (Wabup) Bogor, Iwan Setiawan mendampingi Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM), Ignatius Jonan saat meresmi...
Anggota DPR RI Ungkap Transaksi BBM Ilegal di Pelabuhan Muara Baru, Jakut
Daerah
ANGGOTA DPR RI dari Komisi VII, Ivan Gultom membongkar adanya transaksi BBM Ilegal di kawasan pelabuhan Muara Baru, Penjaringan...
Warga Rusunami Bandar Kemayoran Minta Dibangun Jembatan Penghubung
Daerah
SAAT mengikuti Sosialisasi 4 Pilar oleh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dari unsur Dewan Perwakilan Daerah Republi...
Walikota Kukuhkan Pengurus KONI Kota Bekasi 2019-2023
Daerah
Para pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) cabang Kota Bekasi resmi dikukuhkan dan dilantik oleh Ketua Umum KONI P...
​Aktivis Mahamuda Tanggapi Pengunduran diri Bupati Bekasi
Daerah
Ramainya pemberitaan tentang pengunduran diri Bupati Bekasi non aktif, Neneng Hasanah Yasin melalui surat yang dikirim ke pimpi...
 ​Bupati Bogor Ajak Masyarakat Hidup Sehat
Daerah
Bupati Bogor Ade Yasin menghadiri acara jalan sehat dan senam pagi yang dilaksanakan di lapanagan Bola Siaga Desa Bojong Gede, ...
​Wabup Bogor Tutup Diklat Peningkatan Mutu Pembelajaran Guru SD
Daerah
Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan menutup pendidikan dan pelatihan (Diklat) peningkatan mutu pembelajaran guru SD di lingkungan...
Vanessa Hadiri  Malam Final Miss Indonesia 2019
Daerah
Jakarta, sentananews.comMalam puncak penobatan Miss Indonesia 2019 akan digelar di Studio Inews Kebon Jeruk, pada Jumat (15/2) ...