Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

Polisi Harus Transparan Usut Insiden Kekerasan Jurnalis

2 April 2018, 10.16.54

Polisi Harus Transparan Usut Insiden Kekerasan Jurnalis

Korban saat melapor ke Polda Maluku

Jakarta, Sentananews.com

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Ambon dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Pengda Maluku meminta, kasus kekerasan berupa intimidasi serta pemukulan terhadap jurnalis di Warung Kopi Lela, Kamis (29/3) pekan kemarin, yang kini ditangani pihak Kepolisian Daerah (Polda) Maluku, berlangsung transparan dan independen.

Bagi kedua organisasi jurnalis ini, sikap arogansi salah satu Calon Kepala Daerah dan tindakan premanisme sejumlah orang dalam peristiwa kemarin, merupakan preseden buruk yang harus disikapi sesuai prosedur hukum berlaku. Karena tindakan itu, selain telah mengekang kebebasan pers dalam menjalankan tugas jurnalisnya, juga menginjak-injak harkat dan martabat demokrasi.

Sekretaris AJI Ambon, Nurdin Tubaka meminta, pihak kepolisian tidak main-main dalam memproses kasus ini. Minimal dalam kurun waktu 14 hari ke depan, proses lanjutan sudah bisa dipastikan agar insiden yang menimpah Ketua AJI Ambon, Abdul Karim Angkotasan dan Wartawan Rakyat Maluku, Sam Usman Hatuina, bisa dilimpahkan ke tahapan berikutnya.

"AJI Ambon meminta Polda Maluku, agar proses hukum atas insiden kekerasan di Warung Kopi Lela, Kamis pekan lalu, dapat diseriusi dan transparan. Langkah ini diminta AJI sebagai upaya dalam menjaga kredibilitas aparat penegak hukum di mata publik, sekaligus melindungi marwa hukum sebagai Panglima Tertinggi di Negara ini," desak Tubaka dalam keterangan persnya yang diterima Sentananews.com di Jakarta, Senin (02/4).

Menurutnya, insiden ini sangat menghancurkan ekspektasi seluruh insan pers atas kebebasan. Betapa tidak, di saat upaya kemerdekaan pers terus dikampanyekan, namun pada titik yang lain kekerasan terus dilakukan oleh pihak-pihak tertentu.

"Untuk itu, pihak kepolisian harus benar-benar menegakan supremasi hukum atas tindakan pembungkaman terhadap kerja-kerja jurnalis," pungkas Kontributor iNews TV ini.

Hal senada juga disampaikan Ketua Divisi Advokasi dan Humas IJTI Pengda Maluku, Muhammad Jaya Barends. "Pihak kepolisian harus serius dan berkomitmen untuk menuntaskan kasus hukum yang sudah berjalan," katanya.

Menurut dia, dalam melaksankan tugasnya, profesi wartawan mendapat perlindungan hukum, yang secara eksplisit tertulis di Pasal 8 Undang - Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Kebebasan PERS. Selain itu, intimidasi disertai kekerasan yang diduga dilakukan Calon Kepala Daerah Maluku bersama tim suksesnya melanggar Pasal 18 ayat (1).

"Apalagi saat itu rekan kami Sam Hatuina wartawan Harian Rakyat Maluku, menjalankan tugas profesi sesuai haknya berdasarkan Pasal 4 ayat (3). Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi," paparnya.

Pasalnya, lanjut Jaya, pertemuan di salah satu rumah kopi di Kota Ambon, Kamis kemarin, itu tidak hanya tim sukses dan calon kepala daerah namun juga melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang justru bertentangan dengan Pasal 71 (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

"Pertemuannya itu kan di ruang publik dan sangat bertentangan dengan UU, sebagai seorang wartawan memiliki hak meliput yang sangat dijamin, tapi kenapa Sam diintimidasi saat menjalankan hak profesinya disertai kekerasan terhadap Abdul Karim Angkotasan, Ketua AJi Kota Ambon. Harusnya sebagai pejabat publik mengetahui tugas seorang wartawan," jelasnya.

Jaya menabahkan, tindakan kekerasan terhadap Ketua AJI Ambon, Abdul Karim Angkotasan dan Wartawan Rakyat Maluku, Sam Hatuina, telah mencedarai semangat kebebasan pers dan membunuh konsolidasi demokrasi.

Di tempat terpisah, Juru Bicara Serikat Kerja Lawan Intimidasi (SK LELA), Bachtiar Heluth juga menegaskan, tindakan kekerasan berupa apapun yang dilakukan terhadap jurnalis harus ditindak sesuai hukum yang berlaku, termasuk membijaki UU Pers yang merupakan lex specialis.

"Ini permasalahan khusus dan lebih spesifik, sehingga kasus kekerasan juga harus dibijaki dengan UU Nomor 40 Tahun 2019 tentang pers. Kami sangat mengapresiasi pihak kepolisian yang serius menangani kasus tindak kekerasan jurnalis ini," paparnya.

Terkait insiden yang terjadi, mereka menegaskan, persoalan ini jauh dari interest politik dan tidak menginginkan adanya pihak lain masuk mencampuri serta mengotori perjuangan suci yang sedang dilakukan.

"Kami tegaskan bahwa kasus ini murni kekerasan terhadap jurnalis. Kami tidak ingin ada spekulasi liar. Prinsipnya, perjuangan ini jauh dari kepentingan politik pihak manapun," tegas mereka.

Para korban saat ini, telah menyerahkan kasus ke kuasa hukum. Selain itu ada lima pengacara yang telah disiapkan AJI Indonesia dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, untuk menangani perkara yang terjadi.

Editor: P.Simatupang


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

Bupati Bogor Resmikan Masjid Nurul Huda
Daerah
Ratusan masyarakat Megamendung hadir dan memberikan sambutan yang sangat hangat ketika Bupati Bogor, Hj. Nurhayanti meresmikan ...
​PSI Kota Bogor: Seleksi Balon Legislatif Harus Transparan
Daerah
Ketua DPD PSI Kota Bogor Yetty Susanti menghimbau kepada panitia seleksi agar melakukan sistem keterbukaan dan trasparan yang b...
​Sekda Aspirasi Kesiapan Kafilah Ikut Lomba MTQ Provinsi Jabar
Daerah
Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Adang Suptandar, mengapresiasi kesiapan para kafilah dan official dalam rangka mengikuti lomb...
​260 Orang Jadi Relawan SIBAT PMI
Daerah
Sebanyak 260 orang masyarakat dari 13 kelurahan se-Kabupaten Bogor jadi anggota relawan Siaga Bencana Berbasis Masyarakat (SIBA...
​Puluhan Ribu Warga Karawang Belum Rekam e-KTP
Daerah
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang, Jawa Barat, mengungkapkan bahwa, sampai saat ini masih ada sekitar ...
​Bupati Bogor Hadiri Panen Raya di Kec. Jonggol
Daerah
Bupati Bogor, Hj. Nurhayanti menghadiri panen raya dalam rangka upaya khusus padi, jagung dan kedele (upsus pajale) tahun 2018 ...
Bupati Bogor Hadiri Rapat BKSP
Daerah
Bupati Bogor, Hj. Nurhayanti menghadiri Rapat Kerja Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP) wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangeran...
​Gedung DPRD Kabupaten Bogor Terlihat Makin Indah
Daerah
Setelah sebelumnya ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Bogor direnovasi total, kini gedung wakil rakyat itu terus didipercanti...
​679 ASN Kabupaten Bogor Naik Pangkat
Daerah
Sebanyak 679 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kabupaten Bogor mendapatkan promosi kenaikan pangkat. Naik...