Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

ARUN Soroti Sistem Birokrasi Pemkab Bogor

4 Okt. 2017, 9.29.45

ARUN Soroti Sistem Birokrasi Pemkab Bogor

Kantor Pemkab Bogor

Bogor, sentananews.com

Ketua DPC Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN) Bogor Raya meminta kepada Bupati Bogor, Badan Pemerika Keuangan Provinsi (BPKP), dan aparat penegak hukum untuk dapat dicermati mekanisme pengadaan barang dan jasa di lingkungan instansi Kabupaten Bogor. Pasalanya, hal itu mengacu kepada beberapa sebab, di antaranya berdasarkan kondisi di lapangan terdapat hal yang keluar dari petunjuk dan pelaksanaan teknis.

Menurut Ketua DPC ARUN Bogor Raya, Iin Solihin mengatakan, jika di dalam realisasi pengadaan barang dan jasa, panitia atau pemerintah atau kuasa pengguna anggaran tidak boleh menetapkan merek tertentu, terhadap suatu produk yang akan digunakan dalam pengadaan barang dan jasa.

Baik pekerjaan fisik maupun nonfisik, akan tetapi terdapat indikasi yang kuat di beberapa instansi dinas terkait, melakukan praktek-praktek di luar ketentuan pelaksanaan pekerjaan, seperti adanya indikasi pengarahan oleh panitia kepada satu merek tertentu dalam pelaksanaan kegiatan proyek di Dinas.

"Hal ini masih harus terus dipelajari dengan seksama, karena indikasi tersebut sangat kuat terjadi dan aroma kolusi antara supplier instansi terkait dan rekanan begitu kuat, jika kita kroscek ke lapangan, indikasi tersebut dapat kita lihat dari adanya kesamaan dari beberapa project, tetapi menggunakan bahan dan material yang sama dengan merek yang sama di lokasi pekerjaan, berdasarkan hasil investigasi Lembaga advokasi masyarakat (ARUN) bekerjasama dengan lembaga penelitian kebijakan pemerintah (LPKP), yang aktif memperhatikan proses pembangunan di Kabupaten Bogor," kata Iin kepada Harian Sentana, Selasa (3/10).

Menurut dia, mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan bahkan dalam sistem pengawasan termasuk evaluasi dan monitoring kegiatan. Adapun, terdapat indikasi kuat perselingkuhan antara supplier dan panitia yang dilaksanakan oleh rekanan dengan terpaksa atau sukarela.

"Untuk itu kami menghimbau kepada aparat atau instansi terkait, mulai dari BPKP badan audit internal, juga aparat penegak hukum dan kepada Bupati Bogor, sebagai pemimpin di Kabupaten Bogor untuk dapat melakukan pengawasan dengan intensif kepada proses pelelangan, dan proses penunjukan langsung dalam koridor aturan yang telah ditentukan dalam undang-undang, atau peraturan Keppres tentang pengadaan barang dan jasa," ucapnya.

Maka dari itu, lanjut Iin, agar hal-hal yang tidak diinginkan dapat dihindari sehingga tidak merugikan keuangan negara, dan pihaknya menegaskan dari DPC ARUN sebagai Lembaga Advokasi rakyat untuk Nusantara, siap mengawal proses dalam menuju pembangunan yang lebih baik.

"Demikian kami sampaikan perihal ini secara terbuka, agar dapat menjadi perhatian pihak terkait," pungkasnya.

Penulis : Anwar

Eidtor: Pangihutan Simatupang



To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

Bupati Bogor Resmikan Masjid Nurul Huda
Daerah
Ratusan masyarakat Megamendung hadir dan memberikan sambutan yang sangat hangat ketika Bupati Bogor, Hj. Nurhayanti meresmikan ...
​PSI Kota Bogor: Seleksi Balon Legislatif Harus Transparan
Daerah
Ketua DPD PSI Kota Bogor Yetty Susanti menghimbau kepada panitia seleksi agar melakukan sistem keterbukaan dan trasparan yang b...
​Sekda Aspirasi Kesiapan Kafilah Ikut Lomba MTQ Provinsi Jabar
Daerah
Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Adang Suptandar, mengapresiasi kesiapan para kafilah dan official dalam rangka mengikuti lomb...
​260 Orang Jadi Relawan SIBAT PMI
Daerah
Sebanyak 260 orang masyarakat dari 13 kelurahan se-Kabupaten Bogor jadi anggota relawan Siaga Bencana Berbasis Masyarakat (SIBA...
​Puluhan Ribu Warga Karawang Belum Rekam e-KTP
Daerah
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang, Jawa Barat, mengungkapkan bahwa, sampai saat ini masih ada sekitar ...
​Bupati Bogor Hadiri Panen Raya di Kec. Jonggol
Daerah
Bupati Bogor, Hj. Nurhayanti menghadiri panen raya dalam rangka upaya khusus padi, jagung dan kedele (upsus pajale) tahun 2018 ...
Bupati Bogor Hadiri Rapat BKSP
Daerah
Bupati Bogor, Hj. Nurhayanti menghadiri Rapat Kerja Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP) wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangeran...
​Gedung DPRD Kabupaten Bogor Terlihat Makin Indah
Daerah
Setelah sebelumnya ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Bogor direnovasi total, kini gedung wakil rakyat itu terus didipercanti...
​679 ASN Kabupaten Bogor Naik Pangkat
Daerah
Sebanyak 679 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kabupaten Bogor mendapatkan promosi kenaikan pangkat. Naik...