Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

ARUN Soroti Sistem Birokrasi Pemkab Bogor

4 Okt. 2017, 9.29.45

ARUN Soroti Sistem Birokrasi Pemkab Bogor

Kantor Pemkab Bogor

Bogor, sentananews.com

Ketua DPC Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN) Bogor Raya meminta kepada Bupati Bogor, Badan Pemerika Keuangan Provinsi (BPKP), dan aparat penegak hukum untuk dapat dicermati mekanisme pengadaan barang dan jasa di lingkungan instansi Kabupaten Bogor. Pasalanya, hal itu mengacu kepada beberapa sebab, di antaranya berdasarkan kondisi di lapangan terdapat hal yang keluar dari petunjuk dan pelaksanaan teknis.

Menurut Ketua DPC ARUN Bogor Raya, Iin Solihin mengatakan, jika di dalam realisasi pengadaan barang dan jasa, panitia atau pemerintah atau kuasa pengguna anggaran tidak boleh menetapkan merek tertentu, terhadap suatu produk yang akan digunakan dalam pengadaan barang dan jasa.

Baik pekerjaan fisik maupun nonfisik, akan tetapi terdapat indikasi yang kuat di beberapa instansi dinas terkait, melakukan praktek-praktek di luar ketentuan pelaksanaan pekerjaan, seperti adanya indikasi pengarahan oleh panitia kepada satu merek tertentu dalam pelaksanaan kegiatan proyek di Dinas.

"Hal ini masih harus terus dipelajari dengan seksama, karena indikasi tersebut sangat kuat terjadi dan aroma kolusi antara supplier instansi terkait dan rekanan begitu kuat, jika kita kroscek ke lapangan, indikasi tersebut dapat kita lihat dari adanya kesamaan dari beberapa project, tetapi menggunakan bahan dan material yang sama dengan merek yang sama di lokasi pekerjaan, berdasarkan hasil investigasi Lembaga advokasi masyarakat (ARUN) bekerjasama dengan lembaga penelitian kebijakan pemerintah (LPKP), yang aktif memperhatikan proses pembangunan di Kabupaten Bogor," kata Iin kepada Harian Sentana, Selasa (3/10).

Menurut dia, mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan bahkan dalam sistem pengawasan termasuk evaluasi dan monitoring kegiatan. Adapun, terdapat indikasi kuat perselingkuhan antara supplier dan panitia yang dilaksanakan oleh rekanan dengan terpaksa atau sukarela.

"Untuk itu kami menghimbau kepada aparat atau instansi terkait, mulai dari BPKP badan audit internal, juga aparat penegak hukum dan kepada Bupati Bogor, sebagai pemimpin di Kabupaten Bogor untuk dapat melakukan pengawasan dengan intensif kepada proses pelelangan, dan proses penunjukan langsung dalam koridor aturan yang telah ditentukan dalam undang-undang, atau peraturan Keppres tentang pengadaan barang dan jasa," ucapnya.

Maka dari itu, lanjut Iin, agar hal-hal yang tidak diinginkan dapat dihindari sehingga tidak merugikan keuangan negara, dan pihaknya menegaskan dari DPC ARUN sebagai Lembaga Advokasi rakyat untuk Nusantara, siap mengawal proses dalam menuju pembangunan yang lebih baik.

"Demikian kami sampaikan perihal ini secara terbuka, agar dapat menjadi perhatian pihak terkait," pungkasnya.

Penulis : Anwar

Eidtor: Pangihutan Simatupang



To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

​Kedai Liar Rusak Geopark Batu Gantung
Daerah
KEBERADAAN Kedai-kedai liar di kawasan Batu Gantung, Nagori Sibaganding, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun...
​Dinkes Tingkatkan Kualitas Tata Usaha dan Pengelolaan Barang
Daerah
Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bogor menggelar pertemuan pengelola barang dan bendahara JKN. dalam rangka singkronisasi pen...
​Bupati Harapkan Kunjungan Wisatawan ke Kab.Bogor Terus Meningkat
Daerah
Dalam rangka mempromosikan potensi destinasi wisata dan akomodasi Kabupaten Bogor serta bagian dari rangkaian Festival Merah Pu...
​Bupati Minta Indeks Pendidikan Karawang Ditingkatkan
Daerah
Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana meminta kepada seluruh kepala sekolah SD dan SMP untuk membantu pemerintah daerah dalam r...
Sekda Tinjau Kesiapan Lapangan V Jawa Barat 2018
Daerah
Guna memastikan persiapan perhelatan akbar multi event Peparda V Jawa Barat 2018 yang akan berlangsung di Bumi Tegar Beriman, S...
Desa Sukmajaya Tuan Rumah MTQ Tingkat Kecamatan
Daerah
Dalam rangka meningkatkan nilai-nilai islami di lingkungan masyarakat, Pemerintah Kecamatan Tajurhalang menggelar kegiatan Musa...
BPN  Depok Diminta Jelaskan Masalah Lahan  di Kel. Krukut
Daerah
Depok, SENTANA Merasa Tak Pernah Jual tanahnya ke pihak manapun, baik perusahaan maupun perseorangan. Sehingga Sunaryo Pranot...
Disperdagin Kab.Bogor Terus Sosialiasi Jajanan Sekolah
Daerah
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bogor kembali menggelar sosialisasi jajanan sekolah guna memberikan pengetahuan d...
BNN Kab.Bogor Gelar Hari Anti Narkoba Internasional
Daerah
Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Bogor menggelar Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) Tingkat Kabupaten Bogor, di hal...