Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

Dewan Pers: Ada Kejanggalan di Tabloid Indonesia Barokah

26 Jan. 2019, 21.45.30

Dewan Pers: Ada Kejanggalan di Tabloid Indonesia Barokah

Jakarta, Sentananews.com

Wakil Ketua Komisi Hukum Dewan Pers, Jimmu Silalahi mengatakan, institusiya akan melakukan analisa terhadap tabloid Indonesia Barokah yang beberapa hari terakhir ini menjadi polemik.

Pihaknya akan turun tangan untuk mengkaji isi tabloid yang beredar di sejumlah daerah itu baik dari aspek administratif maupun konten.

"Kami sudah menargetkan mudah-mudahan minggu depan bisa selesaikan," ungkap Jimm saat menghadiri diskusi Polemik MNC Trijaya Network di d'Consulate resto & lounge, Jalan KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (26/1/2019).

Sebelumnya, kubu calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno melaporkan tabloid itu ke Dewan Pers. Tabloid itu dinilai memuat artikel yang mengandung fitnah dan ujaran kebencian terhadap Prabowo-Sandi.

Lebih jauh ia mengatakan, secara administratif, Dewan Pers menemukan adanya kejanggalan terkait alamat yang tercantum di media tersebut. Ada ketidaksesuaian terkait alat kantor tabloid tersebut.

"Kita sudah berkordinasi denga RW setempat juga bahwa memang tidak benar alamat itu, tidak ada dan kita sudah mengkonfirmasi kepada pihak-pihak terkait," paparnya.

Dari hasil tersebut, lanjut Jimmy, Dewan Pers bergegas mengumpulkan dan mendokumentasikan semua hasil yang ditemukan di lapangan.

"Nanti menjadi secara lebih komperhensif. Kami memohon kesabaran semua pihak terutama masyarakat agar tidak terpancing agar tidak terprovokasi itu secara adminitratif," tukasnya.

Secara pribadi, Jimmy menilai adanya penggabungan kompilasi data-data sekunder pada tabloid Indonesia Barokah. Dalam etika jurnalistik, kata dia, itu tidak diperbolehkan.

"Jadi prosesnya kalau kita lihat di boks redaksi dari tabloid Indonesia Barokah itu tidak ada reporternya. Secara khusus, jadi kita memang dan semua pihak sudah tahu bahwa dalam proses kejunalistikan itu mestinya dilakukan dari proses reportase, proses liputan yang semestinya," katanya.

Editor: Syarief Lussy

To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

​Panitia PPDB SMPN 3 Cibinong Tolak Jalur Keluarga Miskin
Daerah
Ironis, meski pemerintah pusat mencanangkan Wajib belajar 9 Tahun, namun sepertinya hal ini tidak berlaku pada SMPN 3 Cibinong,...
DPRD Kota Depok  Gelar Rapat Paripurna
Daerah
Depok, sentananews.comDewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok menggelar Rapat Paripurna, dalam rangka Persetujuan DPRD...
​Ade Yasin Rombak Susunan Pejabat Bogor
Daerah
Setelah melantik Burhanudin sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang baru pada Rabu (12/6/2019), Bup...
​Resmi Dilantik, Bupati Bekasi Prioritaskan Sejumlah Program Kerja
Daerah
Usai dilantik menjadi Bupati Bekasi Sisa Masa Jabatan Periode 2017-2022 oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di gedung Sate Ba...
​Pekerjakan Warga Luar Karawang, PT Chunetsu Indonesia Akan Disanksi
Daerah
Pemerintah Kabupaten Karawang, Jawa Barat, akan memberi sanksi kepada PT Chunetsu Indonesia karena 100 persen karyawan perusaha...
Pemkot Depok Optimistis Target PAD Rp 1,114 T Terpenuhi
Daerah
Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok, Jawa Barat, optimistis target pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2019 sebesar Rp1,114 t...
​Puncak Arus Balik di Sukabumi Sabtu dan Minggu
Daerah
Kasat Lantas Polres Sukabumi AKP Galih Bayu Raditya mengungkapkan, puncak arus balik Idul Fitri 1440 Hijriah dan wisatawan dari...
​Jalur Sukabumi-Bogor Dipadati Kendaraan Wisatawan
Daerah
Hari ketiga Idul Fitri pada Jumat, (7/6) atau H+2 lebaran jalur penghubungan Sukabumi dengan Bogor, Jawa Barat, terus dipadati ...
​DPP GPP Gelar Silaturahmi Dalam Rangka Konsolidasi Organisasi
Daerah
Merujuk prinsip falsafah dasar bernegara (filoshopische grondslag) yang disampaikan oleh _Founding Father_ Bung Karno dalam pid...