Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

​Labora: Pemberitaan Soal Kasus Rekening Gendut Sangat Merugikan

22 Jan. 2019, 9.31.15

​Labora: Pemberitaan Soal Kasus Rekening Gendut Sangat Merugikan

Jakarta, sentananews.com

Terpidana kasus rekening gendut, Labora Sitorus mengungkapkan, pemberitaan terkait kepemilikan rekening gendut hingga mencapai Rp 1,5 triliun sangat merugikan dirinya dan tidak mencerminkan keadilan.

"Malah yang terjadi adalah pemutarbalikan fakta dan kebohongan kepada masyarakat luas. Sebagai anggota kepolisian di Polres Sorong, tidak pernah terlintas dalam diri saya untuk melakukan tindakan-tindakan yang melawan hukum dan mempermalukan atasan dan institusi Polri,'' kata Labora, Senin (21/1/2019).

Memang, kata dia, disela-sela tugasnya ikut menyempatkan diri membimbing dan membantu keluarganya dalam mengelola bisnis keluarga melalui dua perusahan yang didirikan dan dibeli keluarganya, yaitu PT Rotua dan PT Seno Adhi Wiyata (PT SAW) yang bergerak di bidang pengolahan kayu dan pembelian atau penjualan bahan bakar minyak (BBM).

"Tapi saya pastikan, kedua perusahan tersebut memiliki izin yang lengkap dan dikelola oleh para karyawan dengan melibatkan masyarakat setempat," tukasnya.

Ia mengungkapkan, ketika berita tentang rekening gendut para jenderal menerpa lingkungan Polri yang kemudian beredar luas, Labora dianggap sebagai salah seorang anggota kepolisian yang memiliki rekening gendut yang berjumlah sampai triliunan rupiah.

"Padahal saya tidak pernah memiliki uang sampai triliunan rupiah dan ini terbukti saat keterangan saksi dari berbagai pihak, termasuk bank di persidangan," ujar Labora.

"Atas dugaan rekening gendut itulah, ada pihak yang melaporkan diri saya ke Polda Papua atas dugaan melakukan ilegal logging dan BBM ilegal," sesalnya.

Lebih jauh ia mengatakan, awal mula kejanggalan dan rekayasa, terdapat laporan atas dirinya, Laporan yaitu: Laporan Polisi/57/III/SPKT/2013/Papua dan Laporan Polisi/65/III/SPKT/2013/Papua, dalam laporan 57 bukan dirinya sebagai terlapor sedangkan laporan 65 ada 3 orang terlapor dengan 3 laporan berbeda begitu juga terlapornya serta petugas yang membuat serta menandatangi laporan tersebut. Kemudian muncul lagi 2 laporan yaitu Laporan Polisi107/ III/SPKT/2013/Papua dan Laporan Polisi108/ III/SPKT/2013/Papua yang keduanya tentang TPPU.

"Melihat kejanggalan dan rekaya ini, saya akhirnya mendatangi Kompolnas di Jakarta untuk melakukan pelaporan. Namun yang terjadi bukan laporan saya yang ditindaklanjuti oleh Kompolnas, tetapi justru ditangkap di depan pintu Kompolnas dan dilanjutkan dengan penahanan di Rutan Bareskrim oleh Ditreskrimsus kemudian dilimpahkan ke Polda Papua," bebernya.

Tidak hanya penahanan yang dialami Labora, kata dia, bahkan kayu olahan dan BBM milik kedua perusahan keluarganya serta beberapa kendaraan dan kapal serta uang yang berada di kantor perusahan juga disita.

Kejanggalan dan rekayasa kembali terjadi, dimana dalam putusan PT dan PN mengembalikan semua sitaan karena tidak terkait dirinya, dianulir oleh MA dengan merampas untuk negara.

"Setelah putusan MA keluar dan jaksa akan mengeksekusi saya, dibuatlah rekayasa dan berita bahwa saya kabur dan bersembunyi. Padahal selama kejadian saya selalu berada di rumah," katanya.

"Berita dan video tentang saya melarikan diri dan menolak ditahan serta melakukan perlawanan terhadap eksekusi banyak tersebar, padahal tidak mencerminkan kenyataan sebenarnya," tambah Labora.

Tidak hanya itu, lanjut dia, saat dibawa ke Lapas Sorong untuk ditahan, Kalapas Sorong ternyata menolak untuk menahan Labora karena tidak dilengkapi surat-surat persyaratan untuk penahanan. "Saat itu juga saya sedang menderita sakit, sehingga akhirnya diputuskan untuk diantar di rumah sakit. Sampai akhirnya saya dipindahkan dari Lapas Sorong ke Jakarta dan di tahan di Lapas Cipinang," tukasnya.

"Yang pasti banyak pemberitaan yang tidak berimbang dan tanpa ada konfirmasi dari saya ataupun keluarga saya, yang secara langsung mengalami kejadian yang sebenarnya dan terdampak langsung atas kasus yang dituduhkan kepada saya," pungkasnya.

Editor: Syarief Lussy


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

​Panitia PPDB SMPN 3 Cibinong Tolak Jalur Keluarga Miskin
Daerah
Ironis, meski pemerintah pusat mencanangkan Wajib belajar 9 Tahun, namun sepertinya hal ini tidak berlaku pada SMPN 3 Cibinong,...
DPRD Kota Depok  Gelar Rapat Paripurna
Daerah
Depok, sentananews.comDewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok menggelar Rapat Paripurna, dalam rangka Persetujuan DPRD...
​Ade Yasin Rombak Susunan Pejabat Bogor
Daerah
Setelah melantik Burhanudin sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang baru pada Rabu (12/6/2019), Bup...
​Resmi Dilantik, Bupati Bekasi Prioritaskan Sejumlah Program Kerja
Daerah
Usai dilantik menjadi Bupati Bekasi Sisa Masa Jabatan Periode 2017-2022 oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di gedung Sate Ba...
​Pekerjakan Warga Luar Karawang, PT Chunetsu Indonesia Akan Disanksi
Daerah
Pemerintah Kabupaten Karawang, Jawa Barat, akan memberi sanksi kepada PT Chunetsu Indonesia karena 100 persen karyawan perusaha...
Pemkot Depok Optimistis Target PAD Rp 1,114 T Terpenuhi
Daerah
Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok, Jawa Barat, optimistis target pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2019 sebesar Rp1,114 t...
​Puncak Arus Balik di Sukabumi Sabtu dan Minggu
Daerah
Kasat Lantas Polres Sukabumi AKP Galih Bayu Raditya mengungkapkan, puncak arus balik Idul Fitri 1440 Hijriah dan wisatawan dari...
​Jalur Sukabumi-Bogor Dipadati Kendaraan Wisatawan
Daerah
Hari ketiga Idul Fitri pada Jumat, (7/6) atau H+2 lebaran jalur penghubungan Sukabumi dengan Bogor, Jawa Barat, terus dipadati ...
​DPP GPP Gelar Silaturahmi Dalam Rangka Konsolidasi Organisasi
Daerah
Merujuk prinsip falsafah dasar bernegara (filoshopische grondslag) yang disampaikan oleh _Founding Father_ Bung Karno dalam pid...