Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

​Timsel Sekda Kota Bekasi Abaikan Rekomendasi Ombudsman RI

25 Jan. 2019, 21.41.44

​Timsel Sekda Kota Bekasi Abaikan Rekomendasi Ombudsman RI

Ketua Umum Aliansi Rakyat Bekasi (ARB) Bekasi Raya, Machfudin Latief, And

Kota Bekasi, Sentananews.com

Dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh mantan Kepala Badan Kepegawaian Pelatihan, Pendidikan Daerah (BKPPD) Kota Bekasi, Reny Hendrawati, saat masih menjabat sebagai Ketua BKPPD tahun 2018 lalu kembali disoal.

Bagaimana tidak, Sekretaris daerah (Sekda) Kota Bekasi yang belum lama dilantik ini pernah direkomendasikan kena sanksi oleh Ombudsman Republik Indonesia (ORI) terkait kasus mogok layanan. Ironisnya, dia justru dipilih untuk menduduki jabatan Sekda oleh Tim Seleksi (Timsel).

Hal ini disampaikan Ketua Umum Aliansi Rakyat Bekasi-Bekasi Raya (ARB), Machfudin Latief, And dalam keterangan tertulisnya yang diterima HYarian SENTANA, di Bekasi Kamis (25/1/2019) petang.

Latief menyanyangkan sikap yang diambil Timsel dengan mengabaikan teguran lembaga Negara yang mempunyai kewenangan mengawasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik tersebut, baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara Negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, dan Badan Hukum milik Negara serta Badan Swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD sesuai Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia.

"Bukannya diperhatikan ultimatum dari Ombudsman tersebut malah Timsel terlihat seakan tidak mengindahkan statement tersebut, artinya ada sesuatu yang harus dipertanyakan dalam hal ini," tegas Machfudin Latief.

Masih kata Latief, Pelantikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi terpilih Reny Hendrawati, pada Selasa tanggal 23 Januari 2019 bertempat di Pendopo Plaza kantor Pemerintah Kota Bekasi meninggalkan pertanyaan besar karena Panitia Pelaksana Pemilihan Sekda Kota Bekasi telah melawan teguran keras Ombudsman.

"Mengingat pada saat prosesi seleksi calon Sekda Kota Bekasi, Pansel calon Sekda Kota Bekasi telah diberikan ultimatum keras oleh Ombudsman Republik Indonesia perihal kasus indikasi penghentian pelayanan ASN Kota Bekasi," tuturnya.

Namun pihaknya juga sedikit merasa aneh dengan dinginnya Ombudsman menyikapi hasil keputusan terkait Sekda yang jelas-jelas tidak mengindahkan mereka.

"Ada apa dengan Ombudsman hari ini? Untuk itu kami dari Aliansi Rakyat Bekasi berencana akan membuat 'surat cinta' kepada Ombudsman terkait pernyataan dan janji mereka untuk mempertegas pernyataan tersebut, dan meminta untuk segera menindak dan melanjutkan tugas kawan-kawan Ombudsman akan kasus Sekda terpilih ini," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Humas Kota Bekasi, Sajekti Rubiah saat dihubungi melalui sambungan telepon meminta wartawan untuk menanyakan langsung kepada Ombudsman bukan ke Kabag Humas. "Kemarin kan sudah dijawab sama Kabag Umum, ya iya kalau masalah ombudsman tanyanya ke ombudsman jangan tanya pada Kabag Humas," kata Sajekti.

"Waktu itu kan sudah pernah dijawab sama pemerintah Kota Bekasi tentang Ombudsman kan, itu kan mengikuti prosedur untuk pemilihan Sekda. Sekarang kalau mau tanya dari versi Ombudsman, tanyalah ke sana," ucapnya.

Sebelumnya, tim Panitia Seleksi (Pansel) Sekda Kota Bekasi, Jawa Barat, dinilai tidak mempertimbangkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya dengan lolosnya Reni Hendrawati, sebagai Sekda Kota Bekasi.

Diketahui, berdasarkan rekomendasi LAHP terkait maladministrasi penghentian layanan publik di Bekasi, Ombudsman telah menyatakan beberapa pejabat tidak kompeten menjalankan tugas. Termasuk di dalam rekomendasi tersebut nama Reni Hendrawati, yang saat itu menjabat sebagai Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) bersama 12 orang Camat Kota Bekasi.

"LAHP terkait maladministrasi, dari Ombudsman RI perwakilan Jakarta, masih berlaku sampai sekarang. Itu merupakan produk lembaga negara," kata Ketua Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya, Teguh Nugroho, Kamis (24/1/2019), menanggapi pelantikan Sekda Kota Bekasi.(rif)

Penulis: A.Zarakasih


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

​Panitia PPDB SMPN 3 Cibinong Tolak Jalur Keluarga Miskin
Daerah
Ironis, meski pemerintah pusat mencanangkan Wajib belajar 9 Tahun, namun sepertinya hal ini tidak berlaku pada SMPN 3 Cibinong,...
DPRD Kota Depok  Gelar Rapat Paripurna
Daerah
Depok, sentananews.comDewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok menggelar Rapat Paripurna, dalam rangka Persetujuan DPRD...
​Ade Yasin Rombak Susunan Pejabat Bogor
Daerah
Setelah melantik Burhanudin sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang baru pada Rabu (12/6/2019), Bup...
​Resmi Dilantik, Bupati Bekasi Prioritaskan Sejumlah Program Kerja
Daerah
Usai dilantik menjadi Bupati Bekasi Sisa Masa Jabatan Periode 2017-2022 oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di gedung Sate Ba...
​Pekerjakan Warga Luar Karawang, PT Chunetsu Indonesia Akan Disanksi
Daerah
Pemerintah Kabupaten Karawang, Jawa Barat, akan memberi sanksi kepada PT Chunetsu Indonesia karena 100 persen karyawan perusaha...
Pemkot Depok Optimistis Target PAD Rp 1,114 T Terpenuhi
Daerah
Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok, Jawa Barat, optimistis target pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2019 sebesar Rp1,114 t...
​Puncak Arus Balik di Sukabumi Sabtu dan Minggu
Daerah
Kasat Lantas Polres Sukabumi AKP Galih Bayu Raditya mengungkapkan, puncak arus balik Idul Fitri 1440 Hijriah dan wisatawan dari...
​Jalur Sukabumi-Bogor Dipadati Kendaraan Wisatawan
Daerah
Hari ketiga Idul Fitri pada Jumat, (7/6) atau H+2 lebaran jalur penghubungan Sukabumi dengan Bogor, Jawa Barat, terus dipadati ...
​DPP GPP Gelar Silaturahmi Dalam Rangka Konsolidasi Organisasi
Daerah
Merujuk prinsip falsafah dasar bernegara (filoshopische grondslag) yang disampaikan oleh _Founding Father_ Bung Karno dalam pid...