Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

​Timsel Sekda Kota Bekasi Abaikan Rekomendasi Ombudsman RI

25 Jan. 2019, 21.41.44

​Timsel Sekda Kota Bekasi Abaikan Rekomendasi Ombudsman RI

Ketua Umum Aliansi Rakyat Bekasi (ARB) Bekasi Raya, Machfudin Latief, And

Kota Bekasi, Sentananews.com

Dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh mantan Kepala Badan Kepegawaian Pelatihan, Pendidikan Daerah (BKPPD) Kota Bekasi, Reny Hendrawati, saat masih menjabat sebagai Ketua BKPPD tahun 2018 lalu kembali disoal.

Bagaimana tidak, Sekretaris daerah (Sekda) Kota Bekasi yang belum lama dilantik ini pernah direkomendasikan kena sanksi oleh Ombudsman Republik Indonesia (ORI) terkait kasus mogok layanan. Ironisnya, dia justru dipilih untuk menduduki jabatan Sekda oleh Tim Seleksi (Timsel).

Hal ini disampaikan Ketua Umum Aliansi Rakyat Bekasi-Bekasi Raya (ARB), Machfudin Latief, And dalam keterangan tertulisnya yang diterima HYarian SENTANA, di Bekasi Kamis (25/1/2019) petang.

Latief menyanyangkan sikap yang diambil Timsel dengan mengabaikan teguran lembaga Negara yang mempunyai kewenangan mengawasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik tersebut, baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara Negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, dan Badan Hukum milik Negara serta Badan Swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD sesuai Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia.

"Bukannya diperhatikan ultimatum dari Ombudsman tersebut malah Timsel terlihat seakan tidak mengindahkan statement tersebut, artinya ada sesuatu yang harus dipertanyakan dalam hal ini," tegas Machfudin Latief.

Masih kata Latief, Pelantikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi terpilih Reny Hendrawati, pada Selasa tanggal 23 Januari 2019 bertempat di Pendopo Plaza kantor Pemerintah Kota Bekasi meninggalkan pertanyaan besar karena Panitia Pelaksana Pemilihan Sekda Kota Bekasi telah melawan teguran keras Ombudsman.

"Mengingat pada saat prosesi seleksi calon Sekda Kota Bekasi, Pansel calon Sekda Kota Bekasi telah diberikan ultimatum keras oleh Ombudsman Republik Indonesia perihal kasus indikasi penghentian pelayanan ASN Kota Bekasi," tuturnya.

Namun pihaknya juga sedikit merasa aneh dengan dinginnya Ombudsman menyikapi hasil keputusan terkait Sekda yang jelas-jelas tidak mengindahkan mereka.

"Ada apa dengan Ombudsman hari ini? Untuk itu kami dari Aliansi Rakyat Bekasi berencana akan membuat 'surat cinta' kepada Ombudsman terkait pernyataan dan janji mereka untuk mempertegas pernyataan tersebut, dan meminta untuk segera menindak dan melanjutkan tugas kawan-kawan Ombudsman akan kasus Sekda terpilih ini," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Humas Kota Bekasi, Sajekti Rubiah saat dihubungi melalui sambungan telepon meminta wartawan untuk menanyakan langsung kepada Ombudsman bukan ke Kabag Humas. "Kemarin kan sudah dijawab sama Kabag Umum, ya iya kalau masalah ombudsman tanyanya ke ombudsman jangan tanya pada Kabag Humas," kata Sajekti.

"Waktu itu kan sudah pernah dijawab sama pemerintah Kota Bekasi tentang Ombudsman kan, itu kan mengikuti prosedur untuk pemilihan Sekda. Sekarang kalau mau tanya dari versi Ombudsman, tanyalah ke sana," ucapnya.

Sebelumnya, tim Panitia Seleksi (Pansel) Sekda Kota Bekasi, Jawa Barat, dinilai tidak mempertimbangkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya dengan lolosnya Reni Hendrawati, sebagai Sekda Kota Bekasi.

Diketahui, berdasarkan rekomendasi LAHP terkait maladministrasi penghentian layanan publik di Bekasi, Ombudsman telah menyatakan beberapa pejabat tidak kompeten menjalankan tugas. Termasuk di dalam rekomendasi tersebut nama Reni Hendrawati, yang saat itu menjabat sebagai Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) bersama 12 orang Camat Kota Bekasi.

"LAHP terkait maladministrasi, dari Ombudsman RI perwakilan Jakarta, masih berlaku sampai sekarang. Itu merupakan produk lembaga negara," kata Ketua Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya, Teguh Nugroho, Kamis (24/1/2019), menanggapi pelantikan Sekda Kota Bekasi.(rif)

Penulis: A.Zarakasih


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

​FKUB Banten Himbau Masyarakat Sukseskan Pemilu Damai
Daerah
WAKIL Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Banten KH Ahmad Imron mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat untuk mensuk...
Gelontorkan 9 M, Ade Yasin Fokus Benahi Infrastruktur Pendidikan
Daerah
PEMERINTAH Kabupaten Bogor menggelontorkan Rp 9 miliar untuk membangun Ruang Kelas Baru (RKB) untuk 20 SD Negeri yang masuk kat...
Wabup Bogor Dampingi Menteri ESDM Resmikan PJU-TS
Daerah
WAKIL Bupati (Wabup) Bogor, Iwan Setiawan mendampingi Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM), Ignatius Jonan saat meresmi...
Anggota DPR RI Ungkap Transaksi BBM Ilegal di Pelabuhan Muara Baru, Jakut
Daerah
ANGGOTA DPR RI dari Komisi VII, Ivan Gultom membongkar adanya transaksi BBM Ilegal di kawasan pelabuhan Muara Baru, Penjaringan...
Warga Rusunami Bandar Kemayoran Minta Dibangun Jembatan Penghubung
Daerah
SAAT mengikuti Sosialisasi 4 Pilar oleh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dari unsur Dewan Perwakilan Daerah Republi...
Walikota Kukuhkan Pengurus KONI Kota Bekasi 2019-2023
Daerah
Para pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) cabang Kota Bekasi resmi dikukuhkan dan dilantik oleh Ketua Umum KONI P...
​Aktivis Mahamuda Tanggapi Pengunduran diri Bupati Bekasi
Daerah
Ramainya pemberitaan tentang pengunduran diri Bupati Bekasi non aktif, Neneng Hasanah Yasin melalui surat yang dikirim ke pimpi...
 ​Bupati Bogor Ajak Masyarakat Hidup Sehat
Daerah
Bupati Bogor Ade Yasin menghadiri acara jalan sehat dan senam pagi yang dilaksanakan di lapanagan Bola Siaga Desa Bojong Gede, ...
​Wabup Bogor Tutup Diklat Peningkatan Mutu Pembelajaran Guru SD
Daerah
Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan menutup pendidikan dan pelatihan (Diklat) peningkatan mutu pembelajaran guru SD di lingkungan...