Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

Warga Kumai Pertanyakan Izin Gedung Walet

12 Agu 2017, 10.25.38

Warga Kumai Pertanyakan Izin Gedung Walet

Anggota DPRD Kobar, Jamjuli Zamzam

Pangkalan Bun, sentananews.com

Sedikitnya 40 unit gedung walet berdiri di Kecamatan Kumai, kini perijinan bangunannya menjadi pertanyaan bagi warga sekitar, pasalnya warga menduga bangunan-bangunan tidak memiliki legalitas dari pemerintah setempat.

Menurut seorang warga, Joni, salah satu bangunan wallet tersebut milik At. "Gedung itu dicurigai tidak memiliki izin," katanya kepada SENTANA, Jumat (11/8).

Diakuinya seharusnya pemerintah daerah bisa menertibkan izin bangunannya sesuai prosedur, sehingga waarga yang berdekatan dengan bangunan itu tahu, apabila bangunan walet itu dibiarkan berdiri dan perizinannya tidak diurus. "Maka hal tersebut berdampak pada masyarakat sekitarnya,"ungkap Joni wargaKumai Hilir tersebut.

Menurutnya,apakah ada PeraturanDaerah (Perda) yang mengatur untuk bangunan tersebut,dan dinilia para pengusaha sudah tidak peduli dengan aturan, sebaiknya ditindak tegas. "Jangan sampai kesannya pemerintah diabaikan oleh pengusaha wallet, dan bangunan walet berdiri tanpa izin harus ditertibkan," katanya.

Disebutkan, seharusnya, setiap bangunan sarang burung waletitu ada konpensasi kepada tetangga di sekitar bangunan. "Namun kenyataannya nihil," tandasnya.

Ketika wartawan konfirmasi kepada Abdul Gapur, selaku Kepala Kelurahan Kumai Hulu, mengatakan, saat ini bangunan walet yang ada rata-rata tidak punya izin. "Kita juga masih melihat mengenai peraturan daerahnya," ungkap Lurah Kumai Hilir.

Di saat yang bersamaan wartawan mengkonfirmasi kepada Camat Kumai, Teguh Winarno, pada saat dia dikunjungi lima orang dari anggota DPRD Kobar dalam rangka monitoring, mengaakan, hampir seluruhnya tak memiliki izin.

"Bangunan walet yang ada di Kecamatan Kumai rata-rata tidak mempunyai izin," katanya.Ia juga mengatakan, akan mempelajarinya lebih lanjut.

Ketika hal tersebut ditanyakan kepada Ketua Tim Anggota DPRD Kobar, Jamjuli Zamzam, yang melakukan monitoring ke Kecamatan Kumai terkait masalah pajak PBB, mengatakan, pihaknya segera melakukan tindakan labih lanjut. "Nanti kita tindak lanjuti,karena kita akan melakukan kunjungan lagi," katanya, Jumat (11/8).

Penulis: Taufik Hidayat

Editor: Pangihutan Simatupang

Anggota DPRD Kobar, Jamjuli Zamzam


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

​Penimbun Kebutuhan Pokok di Karawang Akan Ditindak
Daerah
Para pelaku penimbunan sejumlah bahan kebutuhan pokok menjelang Natal dan Tahun Baru di Kabupaten Karwang, Jawa Barat akan diti...
Bupati Bogor Buka Rapat Kerja Cabang VI DPC IWAPI
Daerah
Bupati Bogor Hj. Nurhayanti membuka Rapat Kerja Cabang (Rakercab) ke VI DPC Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Kabupaten...
Komunitas The Green Bogor Peringati Hari AIDS
Daerah
Menamakan diri Komunitas The Green, puluhan pelajar sekolah dan komunitas penggiat alam dan sosial (PAS) memperingati hari AIDS...
Publikasi Kinerja Disdik Kabupaten Bogor Tahun  2017
Daerah
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, H. TB. A. Luthfi Syam mengatakan dengan berpijak pada dasar tersebut di atas, Dinas Pe...
​Bupati Bogor Hadiri Sidang Paripurna DPRD
Daerah
Bupati Bogor, Hj.Nurhayanti menghadiri Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Bogor dalam rangka penetapan persetujuan bersama DPRD Ka...
​Sekda Tinjau 2 Kecamatan di Wilayah Selatan
Daerah
Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor meminta para pelaksana pengerjaan proyek pembangunan yang sudah menyelesaikan pekerjaannya ag...
Kabupaten Bogor Gelar Festival Pesona Budaya
Daerah
Pemerintah Kabupaten Bogor mengelar festival pesona budaya/helaran yang diikuti oleh 40 Kecamatan se Kabupaten Bogor, dan sejum...
Bupati Hadiri Wisuda STKIP Muhammadiyah Bogor
Daerah
Bupati Bogor, Hj. Nurhayanti menghadiri acara wisuda IV Program Strata 1(S1) Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (STKIP...
Satgas Saber Pungli Kab.Bogor Gencar lakukan Sosialisasi
Daerah
Komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor terhadap sapu bersih pungutan liar (Saber Pungli) tidak setengah-setengah.Setelah ...