Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

Warga Kumai Pertanyakan Izin Gedung Walet

12 Agu 2017, 10.25.38

Warga Kumai Pertanyakan Izin Gedung Walet

Anggota DPRD Kobar, Jamjuli Zamzam

Pangkalan Bun, sentananews.com

Sedikitnya 40 unit gedung walet berdiri di Kecamatan Kumai, kini perijinan bangunannya menjadi pertanyaan bagi warga sekitar, pasalnya warga menduga bangunan-bangunan tidak memiliki legalitas dari pemerintah setempat.

Menurut seorang warga, Joni, salah satu bangunan wallet tersebut milik At. "Gedung itu dicurigai tidak memiliki izin," katanya kepada SENTANA, Jumat (11/8).

Diakuinya seharusnya pemerintah daerah bisa menertibkan izin bangunannya sesuai prosedur, sehingga waarga yang berdekatan dengan bangunan itu tahu, apabila bangunan walet itu dibiarkan berdiri dan perizinannya tidak diurus. "Maka hal tersebut berdampak pada masyarakat sekitarnya,"ungkap Joni wargaKumai Hilir tersebut.

Menurutnya,apakah ada PeraturanDaerah (Perda) yang mengatur untuk bangunan tersebut,dan dinilia para pengusaha sudah tidak peduli dengan aturan, sebaiknya ditindak tegas. "Jangan sampai kesannya pemerintah diabaikan oleh pengusaha wallet, dan bangunan walet berdiri tanpa izin harus ditertibkan," katanya.

Disebutkan, seharusnya, setiap bangunan sarang burung waletitu ada konpensasi kepada tetangga di sekitar bangunan. "Namun kenyataannya nihil," tandasnya.

Ketika wartawan konfirmasi kepada Abdul Gapur, selaku Kepala Kelurahan Kumai Hulu, mengatakan, saat ini bangunan walet yang ada rata-rata tidak punya izin. "Kita juga masih melihat mengenai peraturan daerahnya," ungkap Lurah Kumai Hilir.

Di saat yang bersamaan wartawan mengkonfirmasi kepada Camat Kumai, Teguh Winarno, pada saat dia dikunjungi lima orang dari anggota DPRD Kobar dalam rangka monitoring, mengaakan, hampir seluruhnya tak memiliki izin.

"Bangunan walet yang ada di Kecamatan Kumai rata-rata tidak mempunyai izin," katanya.Ia juga mengatakan, akan mempelajarinya lebih lanjut.

Ketika hal tersebut ditanyakan kepada Ketua Tim Anggota DPRD Kobar, Jamjuli Zamzam, yang melakukan monitoring ke Kecamatan Kumai terkait masalah pajak PBB, mengatakan, pihaknya segera melakukan tindakan labih lanjut. "Nanti kita tindak lanjuti,karena kita akan melakukan kunjungan lagi," katanya, Jumat (11/8).

Penulis: Taufik Hidayat

Editor: Pangihutan Simatupang

Anggota DPRD Kobar, Jamjuli Zamzam


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

Rapat Paripurna DPRD Depok, Sampaikan Hasil Reses
Daerah
Depok, sentananews.com Rapat Paripurna DPRD Kota Depok yang digelar belum lama ini, dalam rangka penyampaian laporan hasil Re...
Pemkot Depok Serius  Tanggulangi Sampah
Daerah
Depok , sentananews.com Dalam menanggulangi permasalahan sampah, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok cukup serius. Keseriusan ini d...
Bupati Bogor Resmikan Masjid Besar Al-Ijtihad
Daerah
Sambutan hangat datang dari masyarakat Kecamatan Leuwisadeng, ketika Bupati Bogor, Hj.Nurhayanti meresmikan Masjid Besar Al-Ijt...
​Bupati Apresiasi Kinerja DPKAD Kabupaten Bogor
Daerah
Setelah melakukan Rapat terbatas di Dinas Pengelola Keuangan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Bogor, Bupati Bogor, Hj.Nurhayanti j...
​Pangdam Jaya: TMMD ke 102 Wujud TNI Manunggal dengan Rakyat
Daerah
Pangdam Jaya/Jayakarta Mayjen TNI Joni Suprianto bersama Pjs Bupati Kabupaten Tangerang Dr. Komarudin, M.Ap disaksikan para pej...
Kankemenag Bogor Minta GYK OSZA Beri Kursus Bahasa Inggris
Daerah
Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Kantor Kementerian Agama (KanKemenag) meminta kepada pimpinan GerejaYesus Kristus dari O...
Bupati Halal Bi Halal Dengan PWRI Kabupaten Bogor
Daerah
Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Kabupaten Bogor, menggelar halal bil halal sekaligus pengajian bulanan, di halama...
SDN 3 Nanggewer Gelar Pentas Seni dan Kreasi Siswa
Daerah
Dalam Rangka merayakan kelulusan siswa-siswi Kelas 6, SDN 3 Nanggwer mengadakan pentas seni dan kreasi siswa di halaman sekolah...
​GP GBB Minta Pemerintah Cepat Bangun Infrastruktur Danau Toba
Daerah
Ketua Umum Garda Pemuda Gerakan Batak Bersatu, Salmon Siagian, S.H, M.H meminta pemerintah, baik pusat dan daerah mempercepat p...