Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

​KPUD Papua Didesak Tunda Pilkada Kabupaten Sarmi

12 Feb. 2017, 21.22.59

​KPUD Papua Didesak Tunda Pilkada Kabupaten Sarmi

Kuasa Hukum Mesakh Manibor, Dulhaji Sangaji, SH dan Agustino saat memberikan keterangan pers kepada wartawan

Jakarta, Sentananews.com

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Sarmi-Papua terancam batal sejak ditemukannya dugaan sindikasi dan konspirasi politik dalam bentuk pemufakatan jahat yang dilakukan untuk menjatuhkan Calon Bupati (Petahana) Drs. Mesakh Manibor MMT. Penjatuhan itu diduga dilakukan tidak saja oleh lawan-lawan politik Manibor, namun juga oleh oknum penyelenggara Pilkada Kab. Samir.

Kasus ini bermula dari tuduhan penyelewengan dana yang dilakukan Mesakh Manibor sewaktu menjabat menjadi Bupati sarmi. Namun dalam persidangan, Pengadilan Negeri telah memutuskan Mesakh Manibor bebas murni. Artinya tuduhan penyelewengan dana tersebut tidak bisa dibuktikan. Indikasi adanya jebakan juga terkuak dalam kasus penyelewengan tersebut dan bebas murni adalah bukti Mesakh Manibor bersih dari skandal.

Kasus itu sendiri saat ini berada di tingkat kasasi setekah pihak jaksa penuntut umum melakukan banfing. Namun belum diputuskan oleh hakim Mahkamah Agung (MA) sehingga belum ada kekuatan Hukum tetap dari MA.

Ironisnya, KPU Sarmi mengeluarkan SK Hasil Rapat Pleno yang memutuskan membatalkan pencalonan Mesakh Manibor sebagai Calon Bupati Kabupaten Sarmi. Pasalnya diketahui SK yang diputuskan itu berdasarkan petikan Surat MA, padahal hingga hari ini diketahui MA belum mengeluarkan Putusan berkekuatan hukum tetap kepada Mesakh Manibor.

Berdasarkan hal ini, Kuasa Hukum Mesakh Manibor, Dulhaji Sangaji, SH dan Agustino mengungkap adanya sejumlah keganjilan yang dinilai telah dilanggar oleh KPU Kabupaten Sarmi (KPU Sarmi) dalam menetapkan SK pembatalan Mesakh Manibor.

Menurut dia, surat petikan MA tidak bisa dijadikan dasar, sebab surat petikan MA itu hanya berbunyi "menunggu Keputusan". "Kami ingin sampaikan beberapa hal yang sangat ganjil dengan keputusan Rapat Pleno KPU Sarmi. Mereka (KPU Sarmi-red) bertindak seolah-olah sebagai lembaga eksekusi yang melaksanakan keputusan Mahkamah Agung. Padahal keputusan MA sendiri sampai hari ini belum kita pegang," ujar Kuasa Hukum Mesakh Manibor, Sangaji SH dan Agustino di Jakarta pekan lalu.

Menurutnya, begitu keluar SK pembatalan oleh KPU Kabupaten Sarmi secara sepihak, Tim Kuasa hukum Manibor memeriksa ke Jakarta, apakah betul MA sudah memberikan keputusan dan diperoleh penjelasan dari MA melalui direktoratnya bahwa lembaga tinggo negara tersebut belum pernah mengirimkan hasil Putusan sidang Kasasi Mesakh Manibor. "Jelas KPU Sarmi telah melanggar peraturan," tegas Kuasa Hukum Manibor.

Dikatakan, selama belum ada keputusan berkekuatan hukum tetap dari MA, maka keputusan (SK) KPU Kabupaten Sarmi yang telah membatalkan Mesakh Manibor jelas bisa dianggap cacat hukum.

Lebih jauh dipaparkan, bahwa satu keganjilan dalam keputusan KPU Sarmi, bahwa yang menandatangani petikan putusan itu adalah Rocki. Padahal di pemberkasan MA, panitera enggantinya adalah Indra Bhakti dan Heri Setyawan SH.

"Kami minta KPUD Papua untuk memperhatikan hal ini, kami rasa produk hukum yang dibuat untuk menerbitkan berita acara ini benar-benar produk hukum yang salah. Menggunakan pasal 77,78, 79 adalah pasal yang digunakan untuk orang yang berhalangan tetap, seperti meninggal dunia, tidak dapat melakukan pekerjaan sebagaimana mestinya. Sedangkan dalam PKPU sendiri tidak disebutkan tentang terpidana, apabila terpidana melakukan tindak pidana lalu bisa dibatalkan menjadi Calon Bupati. Untuk itu kami meminta KPU dan Pemerintah agar menunda pelaksanaan Pilkada Kabupaten Sarmi," pungkasnya. SL



To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

​Amankan Freeport Polda Riau Kirim 101 Brimob
Daerah
Kepolisian Daerah Riau mengirimkan 101 personil Satuan Brimob untuk bergabung dengan Satuan Tugas Pengamanan PT Freeport di Tim...
​Dokter Ditemukan Tewas di Parit
Daerah
Nanik Trimulyani Arifin (72), dokter Rumah Sakit Telogorejo, Kota Semarang, Jawa Tengah, ditemukan tewas diduga korban perampok...
Magelang Dilanda Banjir Bandang, Lima Tewas
Daerah
Banjir bandang yang melanda Dusun Nipis, Desa Sambungrejo, Grabag, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Sabtu, mengakibatkan lima o...
​Menteri PUPR Batal Tinjau Jembatan Cipamingkis Jonggol
Daerah
Rencana kedatangan menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang dijadwalkan pada pagi ini (red kamis) akan meninjau ...
​Peringati Isra Miraj, Sekda Himbau Galakan Sholat Berjamaah
Daerah
Guna meningkatkan terwujudnya kebangkitan spiritual dan perbaikan moral menuju kesempurnaan ibadah sesuai dengan tuntunan Al Qu...
​Oknum DPRD Jadi Tersangka Penipuan Proyek APBD
Daerah
Anggota DPRD Kota Bogor, Jawa Barat berinisial KS telah ditetapkan sebagai tersangka oleh aparat Polresta Bogor Kota. Oknum Leg...
​Dua Pengedar 1 Kg Sabu-sabu Ditangkap Polisi
Daerah
Polda Sumatera Utara menangkap dua warga asal Provinsi Aceh yang menjadi pengedar 1 kilogram sabu-sabu di salah satu hotel di M...
​Bunuh Istri, Govinda Terancam 15 Tahun
Daerah
Tersangka Govinda alias Vinda (19) pelaku pembunuhan terhadap istri Anggi Lestari (17) warga Desa Muara Inu Kecamatan Lahei Kab...
​Lobang Jembatan Cihelang Dikeluhkan Warga
Daerah
JEMBATAN Cihelang Jl. Cihelang Kp.Cihelang Desa Dago Kec.Cigudeg Kabupaten Bogor berlubang, sehingga pengendara harus hati-hati...