Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

​Akhir 2018, Jalan di Papua Barat 60,14% Beraspal

14 April 2018, 21.48.39

​Akhir 2018, Jalan di Papua Barat 60,14% Beraspal

Jakarta, sentananews.com

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berkomitmen meningkatkan panjang jalan beraspal pada tahu 2018 ini dengan menganggarkan sebanyak Rp 1,6 triliun.

Menurut Menteri PUPR Basuki Hadimuldjono, hal tersebut dilakukan untuk bisa mengejar target 60,14% jalan di Papua Barat sudah beraspal.

"Pada tahun 2017, Jalan Trans di Provinsi Papua Barat sepanjang 1.070,62 km. Dari jumlah tersebut sekitar 58,97% jalan di Papua Barat telah beraspal dan sisanya jalan tanah," katanya dalam keterangan terulisnya yang diterima di Jakarta, Sabtu (14/4).

Dikatakan, pada tahun 2018 ini, anggaran jalan di Papua Barat sebesar Rp 1,6 triliun. Dana tersebut untuk perbaikan geometri jalan dan pembangunan 125 jembatan. "Ditargetkan akhir tahun 2018, 60,14% jalan trans papua barat sudah beraspal dan terus meningkat menjadi 64,56% jalan beraspal pada akhir tahun 2019," paparnya.

Dikatakan, pembangunan jalan di Papua bertujuan membuka keterisolasian daerah terpencil, mengurangi biaya kemahalan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Hal tersebut sudah dirasakan sendiri manfaatnya oleh masyarakat sekitar dengan dibangunnya jalan Trans papua dan Jalan Perbatasan Papua. "Pembangunan Jalan Trans Papua terus dilanjutkan dan ditargetkan akhir tahun 2019 bisa tersambung seluruhnya," tukasnya.

Sementara itu Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XVII Papua Barat, Yohanis Tulak Todingrara saat ditemui di Sorong, mengatakan Jalan Trans Papua Barat terbagi menjadi dua segmen.

Segmen I Sorong-Maybrat-Manokwari (594,81 km) yang menghubungkan dua pusat ekonomi di Papua Barat yakni Kota Sorong dan Manokwari yang kini dapat ditempuh dalam waktu 14 jam.

Ruas jalan ini juga terhubung dengan Pelabuhan Arar sebagai pelabuhan tol laut yang merupakan bagian dari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong. Kondisinya hingga akhir 2017 adalah 81,6 persen sudah beraspal, perkerasan tanah sepanjang 109,24 km dan diperlukan perbaikan geometrik jalan sepanjang 13,5 km.

Sementara segmen II Manokwari-Mameh-Wasior-Batas Provinsi Papua telah berhasil tembus pada Desember 2017. Dari panjang 475,81 km, kondisi beraspal sepanjang 145,41 km, perkerasan tanah 330,41 km dan perlu perbaikan geometrik jalan sepanjang 38,24 km.

Yohanis mengatakan, tantangan dalam pembangunan jalan Trans baik di Papua dan Papua Barat adalah kondisi alam yang masih berupa hutan, pegunungan dan cuaca. Disamping itu ketersediaan material konstruksi juga terbatas di Papua.

"Tapi kami tetap berupaya keras mengutamakan pemanfaatan material yang tersedia di Pulau Papua," ucapnya.

Editor: Luthfi Pattimura


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

​M.Abrar Ali Jadi Ketua Umum SP PLN 2019-202
Ekonomi
Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Serikat Pekerja (SP) PLN, yang dihadiri 59 DPD SP PLN seluruh Indonesia menetapkan Mu...
​Komitmen Pemerintah Lindungi Hak Konsumen Diragukan
Ekonomi
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meragukan komitmen pemerintah untuk melindungi hak-hak konsumen. Keraguan ini didasar...
​Langkah Polisi Tangkap Pembajak Mobil Tanki Diapresiasi
Ekonomi
Langkah cepat yang dilakukan pihak kepolisian dengan menangkap para pelaku pembajakan dua mobil tangki milik Pertamina yang dih...
​Menperin Berupaya Ciptakan Iklim Investasi Kondusif
Ekonomi
Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto mengungkapkan, saat ini pemerintah berupaya membuat kebijakan strategis unt...
​Pertamina, RNI dan PTPN III Bersinergi Kembangkan Energi Terbarukan
Ekonomi
Tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu Pertamina, RNI dan PTPN III menandatangani Nota Kesepahaman terkait kerjasama penyed...
​Pertamina Gelar Pangan dan Solar Non Subsidi Harga Khusus
Ekonomi
PT Pertamina (Persero) menggelar pangan murah dan Solar Non Subsidi dengan harga khusus pada acara bertajuk BUMN Berbagi dalam ...
​Presiden Berharap Pengguna Kendaraan Beralih ke MRT
Ekonomi
Presiden Joko Widodo berharap keberadaan kereta Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta membuat masyarakat pengguna kendaraan pribadi ...
​Pengambilalihan Tanpa Izin Tangki BBM Pertamina Melawan Hukum
Ekonomi
Tindakan mengambil alih dari orang yang berhak dan menguasai secara tanpa izin truk pengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) milik P...
Ekonom: Pembajakan Mobil Tangki Pelanggaran Konstitusi
Ekonomi
Ekonom Konstitusi, Defiyan Cori menegaskan, pembajakan mobil tangki merupakan tindakan pelanggaran konstitusi ekonomi yang berp...