Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

​Alasan Pembatalan Kenaikan Harga BBM, Pekerja Pertamina Merasa Dilecehkan

11 Okt. 2018, 23.18.37

​Alasan Pembatalan Kenaikan Harga BBM, Pekerja Pertamina Merasa Dilecehkan

Jakarta, sentananews.com

Keputusan Pemerintah untuk membatalkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) Premium setelah dalam kurun waktu kurang dari satu jam sebelumnya sudah dinaikkan menjadi bukti bahwa Pemerintah khususnya Kementerian ESDM tidak serius dalam mengelola kebijakan energi nasional.

Tidak hanya itu, alasan pembatalan kenaikan harga yang menyebutkan bahwa Pertamina belum siap untuk melaksanakan hal itu juga dianggap sebagai bentuk pelecehan terhadap PT Pertamina (Persero) sebagai operator dan penyedia BBM.

Ditemui di Gedung Mahkamah Agung (MA) usai mengajukan Judicial Review atas Peraturan Menteri (Permen) ESDM No.23 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Migas yang Berakhir Kontrak Kerja, Kamis (11/10), Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB), Arie Gumilar, menyayangkan sikap pemerintah yang membatalkan kenaikan harga Premium tersebut.

Padahal, kata dia, dengan harga Premium lama yaitu Rp 6.450 per liter, Pertamina harus menanggung selisih harga hingga Rp 2.000 per liter apabila dikomparasikan dengan harga minyak mentah dunia yang sudah mencapai level US$ 80 per barel. "Akibat beban subsidi yang harus ditanggung Pertamina ini, maka dampaknya cashflow Perseroan terganggu," ucapnya.

Arie menyatakan, dengan kenaikan harga Premium menjadi Rp 7.000 per liter sudah sangat membantu mengurangi beban Pertamina. Namun sayangnya, lanjut Arie, keinginan Pertamina agar bebannya terkurangi tidak sesuai harapan lantaran pembatalan kenaikan harga tersebut.

"Buat kami ini kondisi yang membuat masyarakat menjadi bingung. Negeri ini dipimpin siapa, menteri-menteri malah saling ngeklaim (Menteri ESDM, Ignasius Jonan dan Menteri BUMN, Rini Soemarno) ini bukti bahwa pengelola negeri khususnya bidang energi tidak serius," papar Arie.

Dia juga menyesalkan alasan pembatalan kenaikan harga karena Pertamina dituding belum siap. Padahal, lanjut Arie, Pertamina sangat siap untuk mengubah harganya. "Bahkan justru Pertamina menyambut gembira dengan adanya kenaikan harga premium," ucapnya.

Menurut Arie, dalih pembatalan akibat Pertamina belum siap adalah alasan yang mengada-ada. Secara sistem dan teknisnya Pertamina siap kapanpun untuk melakukan penyesuaian harga BBM PSO. Bahkan apabila diminta untuk turun harga sekalipun, Pertamina sangat siap meskipun harus menanggung beban yang lebih berat.

"Buat kami Pekerja Pertamina ada satu hal yang bikin tersinggung, karena yang dikatakan Menteri Jonan maupun staf ahli Menteri BUMN, bahwa penundaan ini karena Pertamina tidak siap. Ini adalah pelecehan karena buat kami mau setiap jam ganti harga kami siap. Buat kami yang mengatakan Pertamina tidak siap itu adalah penyebar hoax," tukasnya.

Penulis: Syarief Lussy


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

Rahasia Hidup Enak dan Nyaman
Ekonomi
Seiring bertambahnya tingkat ekonomi sosial, meningkat pula pola hidupnya. Manusia ingin hidupnya lebih enak dan nyaman. Salah ...
Jokowi: Stop Politik Kebohongan
Ekonomi
Presiden Joko Widodo meminta para politikus menghentikan politik kebohongan. Hal ini disampaikan Jokowi saat berpidato di punca...
Proses Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa NTB Terus Berjalan
Ekonomi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) secara bertahap terus menyelesaikan rehabilitasi dan rekonstruksi bangun...
KPUPR Raih Sertifikat Akreditasi Lembaga Diklat dari LAN
Ekonomi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapatkan sertifikasi akreditasi dari Lembaga Administrasi Negara (LAN...
PLN Distribusi Jabar Akan Beri Sambungan Listrik Gratis
Ekonomi
PT PLN (Persero) bekerja sama dengan seluruh BUMN lainnya akan memenuhi kebutuhan listrik rumah tangga di Jawa Barat, khususnya...
Berusia Hampir 100 Tahun, PLTA Bengkok Masih Beroperasi
Ekonomi
PLTA Bengkok Dago adalah pembangkit listrik milik PLN yang merupakan peniggalan kolonial Belanda tahun 1923. Meski di usia tua ...
Geliat Infrastruktur di Pulau Morotai
Ekonomi
Morotai sebagai salah satu pulau terluar dan terdepan yang sangat strategis di perbatasan Indonesia memiliki potensi kekayaan a...
KPUPR Serah Terima Hibah Aset Senilai Rp 1,86 Triliun
Ekonomi
Dalam rangka menjamin tata kelola aset yang baik dan meningkatkan pelayanan publik, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Ra...
Milan Kramik Fokus Penjualan Lokal
Ekonomi
PT Saranagriya Lestari Keramik (SLG) yang dikenal memproduksi brand keramik Milan Tiles, maksimalkan lini penjualan di dalam ne...