Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

​Alihkan Mega Projek Pertamina ke Kementerian ESDM

28 Feb. 2017, 9.03.33

​Alihkan Mega Projek Pertamina ke Kementerian ESDM

Jakarta, Sentananews.com

Pemerintah harusnya mengkaji ulang penanganan mega projek Pertamina yang bernilai Rp 700 triliun yang penanganannya diserahkan ke Direktorat Mega Proyek Pengolahan dan Petrokimia (Dit. MP3) Pertamina.

"Dengan anggaran sebesar Rp 700 triliun itu, jika projek ini dijalankan sepenuhnya oleh Pertamina, akan berpotensi menjadi "incaran" dan "bancakan" bagi pengusaha hitam, bahkan juga mafia migas yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan kegaduhan yang merugikan nama baik Pemerintahan Jokowi," kata pengamat kebijakan energi, Sofyano Zakaria dalam pesannya yang diterima Sentananews.com di Jakarta, Selasa (28/2) pagi..

Menurut dia, proyek senilai Rp 700 triliun itu tidak tepat jika dikelola oleh Pertamina, tetapi lebih tepat jika ditangani langsung oleh Kementerian ESDM dan Bappenas di bawah pengawasan langsung Presiden.

"Anggaran mega projek yang besarnya hampir separuh dari nilai APBB, sangat tidak tepat jika dikelola oleh Direktorat Mega Proyek Pengolahan dan Petrokimia Pertamina. Karena Pertamina masih dalam tahap "bersih-bersih" dari keberadaan dan peran mafia migas," paparnya.

Direktorat Mega Proyek Pertamina ini, kata dia, juga menangani New Grass Root Refinery (NGRR) dan ini juga tugas negara. "Karenanya sangat riskan jika projek pengolahan dan petrokimia dengan nilai Rp.700 triliun itu ditangani langsung oleh Pertamina," tukas Sofyano yang juga Direktur Esekutif Puskepi ini.

Ia menegaskan, pembangunan kilang minyak tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada BUMN tetapi harus ada keberpihakan Pemerintah, terutama terkait perencanaannya dan skema pembiayaannya. "Sebagai BUMN wajar saja Pertamina mengusahakan sumber pendanaan untuk proyek namun tidak harus sebagai pihak yang melaksanakan proyek dimaksud," tukasnya.

Menurut dia, jika pembangunan kilang tetap berada di tangan Pertamina akan sangat menguras sumber daya manusia (SDM) BUMN tersebut! khususnya SDM dari Sektor Pengolahan karena Direktorat Mega Proyek baru berdiri dan ini bisa menyebabkan terjadinya pemborosan belanja perusahann yang berdampak pada BPP dan juga bisa mempengaruhi kinerja Direktorat Pengolahan Pertamina.

"Mengelola anggaran proyek senilai Rp 700 triliun juga akan rawan "korupsi" dan ini bisa menjadi isu yang tak sedap bagi Pertamina dan pekerjanya. Jadi sangat bijak jika pemerintah menunjuk Kementerian ESDM dan atau Bappenas untuk melaksanakannya," tukasnya..

Pemerintah sebaiknya "menarik" pejabat yang ditugaskan pada Direktorat Mega Proyek Pertamina yang diperlukan untuk proyek itu ke Kementerian atau Badan yang dibentuk khusus untuk menangani mega proyek pengolahan dan petrokimia "Pertamina sebagai sebuah BUMN lebih tepat jika diposisikan sebagai pihak yang menerima hasil kerja dari pemerintah berupa kilang minyak dan atau petrokimia," pungkasnya.

Penulis: Syarief Lussy


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

Puan Maharani Buka "Kowani Fair 2018"
Ekonomi
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani secara resmi membuka "KOWANI Fair 2018...
PLN Terbitkan Global Bond Senilai US$ 2 Miliar
Ekonomi
PT PLN (Persero), pada tanggal 15 Mei 2018 (waktu New York) atau tanggal 16 Mei 2018 (waktu Jakarta), berhasil menerbitkan Glob...
Selama Arus Lebaran, Citilink Terbang ke Bandara Kertajati
Ekonomi
Vice President Corporate Secretary and CSR Citilink Indonesia Ranty Astari Rachman mengatakan, secara perdana Citilink Indonesi...
 150 Mahasiswa Sumut Ikuti ECJ Pertambangan
Ekonomi
Sebanyak 150 mahasiswa yang berasal dari berbagai perguruan tinggi di Sumatera Utara, mengikuti kegiatan E-Coaching Jam (ECJ)Pe...
Tambang Emas Martabe Ajak 150 Mahasiswa Ikut ECJ Pertambangan
Ekonomi
Sebanyak 150 mahasiswa yang berasal dari berbagai perguruan tinggi di Sumatera Utara yakni Institut Teknologi Medan (ITM), Univ...
Pertamina Gelar Operasi Pasar Elpiji 3 Kg di Pasangkayu
Ekonomi
Unit Manager Communication & CSR MOR VII, M. Roby Hervindo mengungkapkan, bahwa pihaknya bersama Dinas Perindustrian dan Pe...
​Indonesia Menuju Lumbung Pangan Dunia 2045
Ekonomi
Ketua Umum Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan Nasional (KTNA Nasional), Winarno Tohir optimis produksi pangan akan terus meni...
Pangan Bukan Hanya Komoditas dan Kebutuhan Pokok
Ekonomi
Ketua Umum Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan Nasional (KTNA Nasional), Winarno Tohir mengatakan, bahwa pangan bukan hanya ko...
Sistem Pentarifan Merata diTol Semarang Seksi A-B-C Segera Berlaku
Ekonomi
Dalam rangka meningkatkan pelayanan transaksi kepada pengguna jalan tol, dalam waktu dekat PT Jasa Marga (Persero) Tbk. akan me...