Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

​Alihkan Mega Projek Pertamina ke Kementerian ESDM

28 Feb. 2017, 9.03.33

​Alihkan Mega Projek Pertamina ke Kementerian ESDM

Jakarta, Sentananews.com

Pemerintah harusnya mengkaji ulang penanganan mega projek Pertamina yang bernilai Rp 700 triliun yang penanganannya diserahkan ke Direktorat Mega Proyek Pengolahan dan Petrokimia (Dit. MP3) Pertamina.

"Dengan anggaran sebesar Rp 700 triliun itu, jika projek ini dijalankan sepenuhnya oleh Pertamina, akan berpotensi menjadi "incaran" dan "bancakan" bagi pengusaha hitam, bahkan juga mafia migas yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan kegaduhan yang merugikan nama baik Pemerintahan Jokowi," kata pengamat kebijakan energi, Sofyano Zakaria dalam pesannya yang diterima Sentananews.com di Jakarta, Selasa (28/2) pagi..

Menurut dia, proyek senilai Rp 700 triliun itu tidak tepat jika dikelola oleh Pertamina, tetapi lebih tepat jika ditangani langsung oleh Kementerian ESDM dan Bappenas di bawah pengawasan langsung Presiden.

"Anggaran mega projek yang besarnya hampir separuh dari nilai APBB, sangat tidak tepat jika dikelola oleh Direktorat Mega Proyek Pengolahan dan Petrokimia Pertamina. Karena Pertamina masih dalam tahap "bersih-bersih" dari keberadaan dan peran mafia migas," paparnya.

Direktorat Mega Proyek Pertamina ini, kata dia, juga menangani New Grass Root Refinery (NGRR) dan ini juga tugas negara. "Karenanya sangat riskan jika projek pengolahan dan petrokimia dengan nilai Rp.700 triliun itu ditangani langsung oleh Pertamina," tukas Sofyano yang juga Direktur Esekutif Puskepi ini.

Ia menegaskan, pembangunan kilang minyak tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada BUMN tetapi harus ada keberpihakan Pemerintah, terutama terkait perencanaannya dan skema pembiayaannya. "Sebagai BUMN wajar saja Pertamina mengusahakan sumber pendanaan untuk proyek namun tidak harus sebagai pihak yang melaksanakan proyek dimaksud," tukasnya.

Menurut dia, jika pembangunan kilang tetap berada di tangan Pertamina akan sangat menguras sumber daya manusia (SDM) BUMN tersebut! khususnya SDM dari Sektor Pengolahan karena Direktorat Mega Proyek baru berdiri dan ini bisa menyebabkan terjadinya pemborosan belanja perusahann yang berdampak pada BPP dan juga bisa mempengaruhi kinerja Direktorat Pengolahan Pertamina.

"Mengelola anggaran proyek senilai Rp 700 triliun juga akan rawan "korupsi" dan ini bisa menjadi isu yang tak sedap bagi Pertamina dan pekerjanya. Jadi sangat bijak jika pemerintah menunjuk Kementerian ESDM dan atau Bappenas untuk melaksanakannya," tukasnya..

Pemerintah sebaiknya "menarik" pejabat yang ditugaskan pada Direktorat Mega Proyek Pertamina yang diperlukan untuk proyek itu ke Kementerian atau Badan yang dibentuk khusus untuk menangani mega proyek pengolahan dan petrokimia "Pertamina sebagai sebuah BUMN lebih tepat jika diposisikan sebagai pihak yang menerima hasil kerja dari pemerintah berupa kilang minyak dan atau petrokimia," pungkasnya.

Penulis: Syarief Lussy


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

Tolak Akuisisi Pertagas, SP PEP Siap Ikut Aksi Damai
Ekonomi
Serikat Pekerja Pertamina EP (SP PEP) akan ikut bergabung dengan Serikat Pekerja anak usaha Pertanina lainnyalainnya yang terga...
Pesan Menteri Basuki Kepada Generasi Muda PUPR
Ekonomi
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menaruh perhatian besar terhadap pembentukan karakter par...
​Menteri Rini Tinjau Bantuan Sumbangan Listrik di Serang
Ekonomi
PT PLN (Persero) bersinergi dengan PT Angkasa Pura II (Persero) memberikan bantuan penyambungan listrik kepada 2.600 rumah tang...
​Pembangunan Tol Sumatera Sebagai Tulang Punggung Pengembangan Wilayah
Ekonomi
PEMERINTAH terus melanjutkan pembangunan jalan tol di Pulau Sumatera. Kehadiran jalan tol bertujuan mempercepat mobilitas baran...
​Sambung Listrik Untuk Masyarakat Tasik, Pertamina Gandeng PLN
Ekonomi
PT Pertamina (Persero) sebagai perusahaan energi, senantiasa berkomitmen membantu masyarakat dalam kemudahan mengakses energi, ...
​Semester I, Produksi Pertamina EP Asset 4 Positif
Ekonomi
PT Pertamina EP, anak usaha PT Pertamina (Persero) dan merupakan kontraktor kontrak kerja sama di bawah supervisi dan koordinas...
Rumah Tangga Kurang Mampu Masih Bisa Nikmati Listrik
Ekonomi
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini M. Soemarno kembali memberikan dukungan bagi peningkatan rasio elektrifikasi dan ...
Ketua DPD RI Sambut Baik Konsultasi Nasional HKBP
Ekonomi
KETUA Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Oesman Sapta Odang menyambut baik acara "Konsultasi Nasional" yang diadakan oleh sinode...
Soal Kandungan Biodiesel 30%, IRESS: Boleh Asal Bisa Dipertanggungjawabkan
Ekonomi
Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Senin (9/7) lalu meminta agar kandungan biodiesel di bahan bakar minyak (BBM) ditingkatkan m...