Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

​Alihkan Mega Projek Pertamina ke Kementerian ESDM

28 Feb. 2017, 9.03.33

​Alihkan Mega Projek Pertamina ke Kementerian ESDM

Jakarta, Sentananews.com

Pemerintah harusnya mengkaji ulang penanganan mega projek Pertamina yang bernilai Rp 700 triliun yang penanganannya diserahkan ke Direktorat Mega Proyek Pengolahan dan Petrokimia (Dit. MP3) Pertamina.

"Dengan anggaran sebesar Rp 700 triliun itu, jika projek ini dijalankan sepenuhnya oleh Pertamina, akan berpotensi menjadi "incaran" dan "bancakan" bagi pengusaha hitam, bahkan juga mafia migas yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan kegaduhan yang merugikan nama baik Pemerintahan Jokowi," kata pengamat kebijakan energi, Sofyano Zakaria dalam pesannya yang diterima Sentananews.com di Jakarta, Selasa (28/2) pagi..

Menurut dia, proyek senilai Rp 700 triliun itu tidak tepat jika dikelola oleh Pertamina, tetapi lebih tepat jika ditangani langsung oleh Kementerian ESDM dan Bappenas di bawah pengawasan langsung Presiden.

"Anggaran mega projek yang besarnya hampir separuh dari nilai APBB, sangat tidak tepat jika dikelola oleh Direktorat Mega Proyek Pengolahan dan Petrokimia Pertamina. Karena Pertamina masih dalam tahap "bersih-bersih" dari keberadaan dan peran mafia migas," paparnya.

Direktorat Mega Proyek Pertamina ini, kata dia, juga menangani New Grass Root Refinery (NGRR) dan ini juga tugas negara. "Karenanya sangat riskan jika projek pengolahan dan petrokimia dengan nilai Rp.700 triliun itu ditangani langsung oleh Pertamina," tukas Sofyano yang juga Direktur Esekutif Puskepi ini.

Ia menegaskan, pembangunan kilang minyak tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada BUMN tetapi harus ada keberpihakan Pemerintah, terutama terkait perencanaannya dan skema pembiayaannya. "Sebagai BUMN wajar saja Pertamina mengusahakan sumber pendanaan untuk proyek namun tidak harus sebagai pihak yang melaksanakan proyek dimaksud," tukasnya.

Menurut dia, jika pembangunan kilang tetap berada di tangan Pertamina akan sangat menguras sumber daya manusia (SDM) BUMN tersebut! khususnya SDM dari Sektor Pengolahan karena Direktorat Mega Proyek baru berdiri dan ini bisa menyebabkan terjadinya pemborosan belanja perusahann yang berdampak pada BPP dan juga bisa mempengaruhi kinerja Direktorat Pengolahan Pertamina.

"Mengelola anggaran proyek senilai Rp 700 triliun juga akan rawan "korupsi" dan ini bisa menjadi isu yang tak sedap bagi Pertamina dan pekerjanya. Jadi sangat bijak jika pemerintah menunjuk Kementerian ESDM dan atau Bappenas untuk melaksanakannya," tukasnya..

Pemerintah sebaiknya "menarik" pejabat yang ditugaskan pada Direktorat Mega Proyek Pertamina yang diperlukan untuk proyek itu ke Kementerian atau Badan yang dibentuk khusus untuk menangani mega proyek pengolahan dan petrokimia "Pertamina sebagai sebuah BUMN lebih tepat jika diposisikan sebagai pihak yang menerima hasil kerja dari pemerintah berupa kilang minyak dan atau petrokimia," pungkasnya.

Penulis: Syarief Lussy


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

Ada Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Tol di GT Cengkareng 2
Ekonomi
Dalam rangka meningkatkan keandalan dan kualitas jalan tol, PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Jakarta-Tangerang-Cengkareng (J...
Tol BORR, Tol Pertama Lolos Audit Keselamatan Konstruksi
Ekonomi
Sehubungan dengan penghentian sementara pekerjaan konstruksi layang oleh Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Ke...
Pilkada 2018 Tak Akan Ganggu Iklim Investasi
Ekonomi
Ajang demokrasi Tahun Politik 2018 dan 2019 tidak akan sampai mengganggu iklim investasi di Indonesia yang kini sangat kondusif...
PT JMP Gelar Groundbreaking Rest Area Km 597 Ruas Tol Ngawi-Kertosono
Ekonomi
PT Jasa Marga Properti (JMP) menggelar acara groundbreaking atau peletakan batu pertama untuk pembangunan tempat istirahat (res...
Presiden: Padat Karya Tunai Irigasi Kecil untuk Distribusi Pendapatan
Ekonomi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melaksanakan Program Padat Karya Tunai (PKT) irigasi kecil di Desa Kukuh...
​Bangun Infrastruktur Tangguh Untuk Kurangi Risiko Bencana
Ekonomi
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan langkah preventif harus dikedepankan dibanding...
Revitalisasi Citarum, Kementerian PUPR Bangun Sejumlah Infrastruktur
Ekonomi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah menyelesaikan pembangunan infrastruktur pengendali banjir Sungai ...
​Pekerjaan Layang Jembatan Holtekamp Tunggu Persetujuan KKK
Ekonomi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui DIrektorat Jenderal Bina Marga melakukan pengangkatan bentang te...
​Kementerian PUPR Dorong Daur Ulang Limbah Plastik Sebagai Campuran Aspal
Ekonomi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendukung pengembangan inovasi oleh perguruan tinggi. Salah satunya adal...