Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

​Alihkan Mega Projek Pertamina ke Kementerian ESDM

28 Feb. 2017, 9.03.33

​Alihkan Mega Projek Pertamina ke Kementerian ESDM

Jakarta, Sentananews.com

Pemerintah harusnya mengkaji ulang penanganan mega projek Pertamina yang bernilai Rp 700 triliun yang penanganannya diserahkan ke Direktorat Mega Proyek Pengolahan dan Petrokimia (Dit. MP3) Pertamina.

"Dengan anggaran sebesar Rp 700 triliun itu, jika projek ini dijalankan sepenuhnya oleh Pertamina, akan berpotensi menjadi "incaran" dan "bancakan" bagi pengusaha hitam, bahkan juga mafia migas yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan kegaduhan yang merugikan nama baik Pemerintahan Jokowi," kata pengamat kebijakan energi, Sofyano Zakaria dalam pesannya yang diterima Sentananews.com di Jakarta, Selasa (28/2) pagi..

Menurut dia, proyek senilai Rp 700 triliun itu tidak tepat jika dikelola oleh Pertamina, tetapi lebih tepat jika ditangani langsung oleh Kementerian ESDM dan Bappenas di bawah pengawasan langsung Presiden.

"Anggaran mega projek yang besarnya hampir separuh dari nilai APBB, sangat tidak tepat jika dikelola oleh Direktorat Mega Proyek Pengolahan dan Petrokimia Pertamina. Karena Pertamina masih dalam tahap "bersih-bersih" dari keberadaan dan peran mafia migas," paparnya.

Direktorat Mega Proyek Pertamina ini, kata dia, juga menangani New Grass Root Refinery (NGRR) dan ini juga tugas negara. "Karenanya sangat riskan jika projek pengolahan dan petrokimia dengan nilai Rp.700 triliun itu ditangani langsung oleh Pertamina," tukas Sofyano yang juga Direktur Esekutif Puskepi ini.

Ia menegaskan, pembangunan kilang minyak tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada BUMN tetapi harus ada keberpihakan Pemerintah, terutama terkait perencanaannya dan skema pembiayaannya. "Sebagai BUMN wajar saja Pertamina mengusahakan sumber pendanaan untuk proyek namun tidak harus sebagai pihak yang melaksanakan proyek dimaksud," tukasnya.

Menurut dia, jika pembangunan kilang tetap berada di tangan Pertamina akan sangat menguras sumber daya manusia (SDM) BUMN tersebut! khususnya SDM dari Sektor Pengolahan karena Direktorat Mega Proyek baru berdiri dan ini bisa menyebabkan terjadinya pemborosan belanja perusahann yang berdampak pada BPP dan juga bisa mempengaruhi kinerja Direktorat Pengolahan Pertamina.

"Mengelola anggaran proyek senilai Rp 700 triliun juga akan rawan "korupsi" dan ini bisa menjadi isu yang tak sedap bagi Pertamina dan pekerjanya. Jadi sangat bijak jika pemerintah menunjuk Kementerian ESDM dan atau Bappenas untuk melaksanakannya," tukasnya..

Pemerintah sebaiknya "menarik" pejabat yang ditugaskan pada Direktorat Mega Proyek Pertamina yang diperlukan untuk proyek itu ke Kementerian atau Badan yang dibentuk khusus untuk menangani mega proyek pengolahan dan petrokimia "Pertamina sebagai sebuah BUMN lebih tepat jika diposisikan sebagai pihak yang menerima hasil kerja dari pemerintah berupa kilang minyak dan atau petrokimia," pungkasnya.

Penulis: Syarief Lussy


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

KPUPR dan KADIN Promosi Peluang Investasi ke Pengusaha Spanyol
Ekonomi
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono berada di Madrid, Spanyol dalam rangka Business Indonesia...
Underpass Simpang Tugu Ngurah Rai Diresmikan, Urai Simpul Kemacetan
Ekonomi
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan meresmikan Underpass Simpang Tugu Ngurah Rai di Kabupaten Badung,...
​Kontrak Wilayah Kerja Berakhir, Pekerja Terancam PHK Massal
Ekonomi
Kontrak wilayah kerja perusahaan minyak dan gas bumi EMP Malacca Straits SA (EMP MSSA) akan berakhir pada Agustus 2020 nanti.Me...
​Pertamina RU VI Balongan Standardkan HSSE Demo Room
Ekonomi
Guna meningkatkan aspek HSSE (Health Safety, Security, & Environment), Pertamina RU VI Balongan melaksanakan Go Live HSSE D...
​Harga Batu Bara Naik Dorong Realisasi PNBP
Ekonomi
Hingga akhir Agustus 2018, realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp 240,29 triliun atau mencapai 87,24% dari ...
Pendanaan SBSN Untuk Peningkatan Layanan Jalan Nasional
Ekonomi
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara menjadi inovasi pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur. Pembiayaan S...
RI-Spanyol Tingkatkan Kerjasama Teknologi Keselamatan Jalan dan Jembatan
Ekonomi
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono berada di Madrid, Spanyol dalam rangka Business Indonesia...
Nelayan Sulsel dan Sumut Terima Konverter Kit LPG
Ekonomi
PT Pertamina (Persero) menyalurkan paket perdana konverter kit LPG untuk nelayan di Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara secara ...
​Pertamina Bagi Voucher Pertalite Untuk Pemasang MyPertamina
Ekonomi
PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Regional (MOR) I hari ini (21/9) bagi-bagi voucher gratis Pertalite untuk konsumen y...