Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

​Alihkan Mega Projek Pertamina ke Kementerian ESDM

28 Feb. 2017, 9.03.33

​Alihkan Mega Projek Pertamina ke Kementerian ESDM

Jakarta, Sentananews.com

Pemerintah harusnya mengkaji ulang penanganan mega projek Pertamina yang bernilai Rp 700 triliun yang penanganannya diserahkan ke Direktorat Mega Proyek Pengolahan dan Petrokimia (Dit. MP3) Pertamina.

"Dengan anggaran sebesar Rp 700 triliun itu, jika projek ini dijalankan sepenuhnya oleh Pertamina, akan berpotensi menjadi "incaran" dan "bancakan" bagi pengusaha hitam, bahkan juga mafia migas yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan kegaduhan yang merugikan nama baik Pemerintahan Jokowi," kata pengamat kebijakan energi, Sofyano Zakaria dalam pesannya yang diterima Sentananews.com di Jakarta, Selasa (28/2) pagi..

Menurut dia, proyek senilai Rp 700 triliun itu tidak tepat jika dikelola oleh Pertamina, tetapi lebih tepat jika ditangani langsung oleh Kementerian ESDM dan Bappenas di bawah pengawasan langsung Presiden.

"Anggaran mega projek yang besarnya hampir separuh dari nilai APBB, sangat tidak tepat jika dikelola oleh Direktorat Mega Proyek Pengolahan dan Petrokimia Pertamina. Karena Pertamina masih dalam tahap "bersih-bersih" dari keberadaan dan peran mafia migas," paparnya.

Direktorat Mega Proyek Pertamina ini, kata dia, juga menangani New Grass Root Refinery (NGRR) dan ini juga tugas negara. "Karenanya sangat riskan jika projek pengolahan dan petrokimia dengan nilai Rp.700 triliun itu ditangani langsung oleh Pertamina," tukas Sofyano yang juga Direktur Esekutif Puskepi ini.

Ia menegaskan, pembangunan kilang minyak tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada BUMN tetapi harus ada keberpihakan Pemerintah, terutama terkait perencanaannya dan skema pembiayaannya. "Sebagai BUMN wajar saja Pertamina mengusahakan sumber pendanaan untuk proyek namun tidak harus sebagai pihak yang melaksanakan proyek dimaksud," tukasnya.

Menurut dia, jika pembangunan kilang tetap berada di tangan Pertamina akan sangat menguras sumber daya manusia (SDM) BUMN tersebut! khususnya SDM dari Sektor Pengolahan karena Direktorat Mega Proyek baru berdiri dan ini bisa menyebabkan terjadinya pemborosan belanja perusahann yang berdampak pada BPP dan juga bisa mempengaruhi kinerja Direktorat Pengolahan Pertamina.

"Mengelola anggaran proyek senilai Rp 700 triliun juga akan rawan "korupsi" dan ini bisa menjadi isu yang tak sedap bagi Pertamina dan pekerjanya. Jadi sangat bijak jika pemerintah menunjuk Kementerian ESDM dan atau Bappenas untuk melaksanakannya," tukasnya..

Pemerintah sebaiknya "menarik" pejabat yang ditugaskan pada Direktorat Mega Proyek Pertamina yang diperlukan untuk proyek itu ke Kementerian atau Badan yang dibentuk khusus untuk menangani mega proyek pengolahan dan petrokimia "Pertamina sebagai sebuah BUMN lebih tepat jika diposisikan sebagai pihak yang menerima hasil kerja dari pemerintah berupa kilang minyak dan atau petrokimia," pungkasnya.

Penulis: Syarief Lussy


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

Tingkatkan Produktivitas Lahan Pertanian Lewat Inovasi Teknologi
Ekonomi
Seiring dengan bertambahnya pembangunan proyek perumahan, lahan pertanian di Indonesia semakin menyusut. Hal ini berdampak pada...
​IRESS: Holding BUMN Tabrak Empat Aturan
Ekonomi
Pengamat Kebijakan Energi dan Pertambangan dari Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara mengkritisi mekanisme pemb...
Stabilitas Bahan Pokok Jelang Natal Dijamin Aman
Ekonomi
Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) menjamin pasokan dan stabilitas harga bahan pokok penting, khususnya menj...
​Ekonomi RI Tidak Cukup Hanya Tumbuh Lima Persen
Ekonomi
Ahli ekonomi yang juga mantan Menteri Keuangan, Chatib Basri, mengingatkan ekonomi Indonesia tidak cukup jika hanya tumbuh stag...
​Arcandra: Soal Blok Mahakam Kita Serahkan ke Pertamina
Ekonomi
Blok Mahakam masih tetap jadi incaran perusahaan migas asing. Bahkan. Menurut Wakil Menteri (Wamen) Energi dan Sumber Daya Mine...
Soal Evaluasi Kontrak PPA, Kepercayaan Investor Bisa Hilang
Ekonomi
Wakil Bendahara Umum Asosiasi Produsen Listrik Swasta (APLSI) Rizka Armadhana mengatakan, evaluasi kontrak yang sudah menandata...
Ekspor Batubara, ICW: Ada Indikasi Kerugian Negara Rp 365,3 T
Ekonomi
Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan indikasi kerugian negara terkait dengan dugaan ekspor batubara yang tidak dilaporkan...
Evaluasi Kontrak PPA Akan Timbulkan Masalah Baru
Ekonomi
Kebijakan pemerintah yang meminta PT PLN (Persero) untuk meninjau ulang seluruh kontrak yang sudah menandatangani kontrak jual ...
​Wartawan Daerah Dominasi Juara di AJP 2017
Ekonomi
Anugerah Jurnalistik Pertamina (AJP) 2017 menjadi ajang pembuktian kemampuan memproduksi karya jurnalistik, kini telah merata d...