Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

Angkutan Barang di Papua Disubsidi Pemerintah

7 Maret 2017, 2.35.10

Angkutan Barang di Papua Disubsidi Pemerintah

Jakarta, sentananews.com

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, pihaknya memberikan subsidi untuk angkutan barang di Papua sebagai bagian dari program pembangunan di wilayah Papua dan pemerataan pembangunan di Kawasan Timur Indonesia.

Menurutnya, program tersebut juga meliputi pembangunan infrastruktur transportasi. "Tahun ini 10 persen anggaran Kemenhub dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur di Papua, dan kita mulai dengan tol laut. Oleh karenanya selain memberikan subsidi untuk masyarakat bepergian, kita juga mensubsidi angkutan barang di Papua," katanya dalam siaran persnya di Jakarta, Senin (6/3).

Dikatakan, pembangunan infrastruktur transportasi laut dan penyeberangan, perlu dioptimalkan guna mendukung konektivitas antarpulau serta jalur angkutan barang di Papua. "Adanya tol laut dapat mengurangi disparitas harga antara Timur dan Barat. Saat ini kita sudah dapat mencapai wilayah di Timika, Merauke, Manokwari dan kita akan tingkatkan untuk dapat mencapai wilayah yang berada di ketinggian (pegunungan)," paparnya.

Selain itu, lanjut dia, perlu disediakan transportasi sungai ke daerah terpencil/terdalam di wilayah Papua. "Mulai tahun ini distribusi barang sudah kita lakukan melalui sungai di Merauke, Timika, Asmat ke wilayah Utara sehingga angkutan barang bukan hanya di daerah pantai saja tapi juga di daerah sungai sehingga harga barang akan lebih murah," jelasnya.

Selain itu, ia melanjutkan, perlu transportasi udara untuk menghubungkan daerah-daerah terpencil di Papua.

Guna meningkatkan layanan transportasi udara di Papua, ia menjelaskan, Kementerian Perhubungan berencana membangun delapan bandara yang panjang landasan pacunya lebih dari 1.000 meter, yang bisa didarati pesawat berbadan besar. "Harapannya saudara-saudara kita yang tinggal di daerah yang lebih tinggi (pegunungan) dapat dicapai dengan pesawat yang lebih besar," ujarnya.@PHS


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

Industri Galangan Kapal Harus Manfaatkan Tol Laut
Ekonomi
Industri galangan kapal nasional didorong untuk memanfaatkan tol laut yang telah dibangun oleh pemerintah sebagai sebuah peluan...
Akademisi: Wacana Kartu Subsidi LPG 3 Kg Perlu Direailisasikan
Ekonomi
Dosen Ekonomi Energi dan Sumber Daya Mineral Universitas Indonesia (UI) Berly Martawardaya menilai, wacana mengenai kartu subsi...
Ironis, PPh Badan Freeport Hanya 25 Persen
Ekonomi
Pemerintah berencana menerbitkan rancangan peraturan pemerintah (RPP). Berdasarkan bocoran dalam BAB VII Pasal 14 menyebutkan, ...
Berantas Trader Gas Nakal. Kemenperin Siapkan Aturan
Ekonomi
Guna memberantas trader gas 'nakal' yang selama ini berdampak negatif terhadap pelaku industri di dalam negeri, Kementrian Peri...
2019 Sektor Pariwisata Jadi Penghasil Devisa Terbesar
Ekonomi
Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan sektor pariwisata Indonesia diproyeksikan menjadi penghasil devisa terbesar pada 2019...
Harga Gas Tinggi, PT Pupuk Lakukan Efisiensi dan Penghematan
Ekonomi
Dampak dari harga gas yang masih mahal saat ini membuat dunia industri nasional berteriak dan harus melakukan efisiensi dan pen...
Puskepi: KESDM Harus Konsekuen Jalankan Formula Harga BBM
Ekonomi
Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria menegaskan, formula harga bahan bakar minyak (BBM) yang ditetap...
Jonan Diminta Klarifikasi Metering System Gas di Pulau Sakra
Ekonomi
Sejumlah kalangan independen mendesak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan segera mengklarifikasi dugaa...
Banyak Kebijakan Jonan Tak Bawa Kesejahteraan
Ekonomi
Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan menilai, Kementerian Energi dan Sumbet Daya Mineral (ESDM) yang dipimpin Ignasi...