Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

Belanja Infrastruktur Kementrian PUPR Meningkat Tajam

11 Agu 2017, 23.23.26

Belanja Infrastruktur Kementrian PUPR Meningkat Tajam

Jakarta, sentananews.com

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, realisasi belanja infrastruktur Kementerian PUPR sepanjang semester I/2017 ini mengalami peningkatan cukup signifikan dibandingkan angka serapan anggaran periode yang sama tahun sebelumnya.

"Hal itu berbanding terbalik dengan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) beberapa waktu lalu yang menyebutkan angka realisasi belanja pemerintah terkoreksi sebesar 2 persen pada semester I/2017 dibandingkan periode yang sama tahun 2016," kata Basuki di kantornya, Jumat (11/8).

Menurut dia, jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, realisasi anggaran Kementerian PUPR tahun ini sudah lebih membaik. "Saya kira sampai akhir Juli itu sekitar 46 persen kita. Saya kira itu masih dalam range progres kita. Tahun lalu lebih kecil, angkanya saya lupa," ujar Basuki.

Dia memastikan terus melakukan monitoring terhadap seluruh proyek pembangunan infrastruktur yang sedang dilakukan di seluruh daerah. Bahkan, Basuki menargetkan pada Kuartal III tahun ini, seluruh pekerjaan akan dipercepat lagi penyelesaiannya. "Strateginya kalau yang kira-kira agak lambat, akan saya pindahkan ke proyek yang lebih cepat, sehingga penyerapannya lebih cepat, lebih besar," jelasnya.

Saat ditanya tentang proyek-proyek bendungan tahun 2017 di Ditjen SDA yang hingga kini masih belum ditenderkan, Basuki justru membantahnya. Menurut dia, dari total 9 bendungan yang akan mulai konstruksi tahun ini, dua diantaranya telah ditenderkan dan siap dibangun. "(SDA) sudah, bendungan Pamukkulu sudah ditender. Sebentar lagi (minggu depan-red) bendungan Sidan di Bali. Kemudian tiga lagi di Sumsel," ujarnya.

Basuki mengungkapkan, dalam waktu dekat pihaknya juga akan mengumpulkan seluruh pejabat terkait untuk melakukan monitoring progres pengerjaan pada tiap proyek. "Sekarang lagi dievaluasi, khususnya yang multiyears, itu kan dia jalan terus. Nanti kalau ada yang kurang kita tambahin lagi, tambahin dari yang lambat atau yang mungkin tidak akan bisa dikerjakan tahun ini," tukasnya.

Pada kesempatan itu Basuki juga memastikan bahwa saat ini, untuk proyek-proyek infrastruktur yang nilainya di bawah Rp 50 miliar, pengerjaannya sudah melibatkan kontraktor lokal dan tidak dimonopoli oleh perusahaan BUMN Karya.

Namun ini menginginkan ke depan batas ambang Rp 50 miliar itu dinaikkan menjadi Rp100 miliar untuk memberi kesempatan kepada perusahaan-perusahaan konstruksi lokal maupun swasta bisa berkembang dan mengangkat perekonomian wilayah.

Menurut Basuki, pelibatan pihak swasta termasuk kontraktor lokal itu dimaksudkan agar terjadi pemerataan ekonomi hingga ke daerah-daerah, sehingga tujuan dari pembangunan infrastruktur yakni ikut menciptakan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja bisa tercapai.

"Kalau untuk yang Rp 50 miliar itu sudah sejak awal. Jadi bukan mereka yang minta, tapi kita yang inginkan. Malah waktu saya kumpulkan para Dirut-Dirut BUMN besar, saya bilang ambang batas pekerjaan yang diserahkan ke kontraktor lokal akan saya naikkan jadi Rp 100 miliar," ujar Basuki.

Ia mengatakan, ke depan untuk proyek-proyek yang nilainya maksimal Rp 100 miliar, sudah harus dikerjakan oleh kontraktor lokal. Ia menginginkan kontraktor lokal dilibatkan tak hanya sebatas sub kontraktor saja, melainkan harus sebagai Joint Operation (JO).

"Mereka (BUMN besar) mintanya sub (kontraktor), saya bilang No !, harus KSO (Kerjasama Operasi)/JO. Kalau sub itu kan nanti mesti bisa dimain-mainkan, jadi saya harus bisa lindungi juga," tegasnya.

To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

Industri Galangan Kapal Harus Manfaatkan Tol Laut
Ekonomi
Industri galangan kapal nasional didorong untuk memanfaatkan tol laut yang telah dibangun oleh pemerintah sebagai sebuah peluan...
Akademisi: Wacana Kartu Subsidi LPG 3 Kg Perlu Direailisasikan
Ekonomi
Dosen Ekonomi Energi dan Sumber Daya Mineral Universitas Indonesia (UI) Berly Martawardaya menilai, wacana mengenai kartu subsi...
Ironis, PPh Badan Freeport Hanya 25 Persen
Ekonomi
Pemerintah berencana menerbitkan rancangan peraturan pemerintah (RPP). Berdasarkan bocoran dalam BAB VII Pasal 14 menyebutkan, ...
Berantas Trader Gas Nakal. Kemenperin Siapkan Aturan
Ekonomi
Guna memberantas trader gas 'nakal' yang selama ini berdampak negatif terhadap pelaku industri di dalam negeri, Kementrian Peri...
2019 Sektor Pariwisata Jadi Penghasil Devisa Terbesar
Ekonomi
Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan sektor pariwisata Indonesia diproyeksikan menjadi penghasil devisa terbesar pada 2019...
Harga Gas Tinggi, PT Pupuk Lakukan Efisiensi dan Penghematan
Ekonomi
Dampak dari harga gas yang masih mahal saat ini membuat dunia industri nasional berteriak dan harus melakukan efisiensi dan pen...
Puskepi: KESDM Harus Konsekuen Jalankan Formula Harga BBM
Ekonomi
Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria menegaskan, formula harga bahan bakar minyak (BBM) yang ditetap...
Jonan Diminta Klarifikasi Metering System Gas di Pulau Sakra
Ekonomi
Sejumlah kalangan independen mendesak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan segera mengklarifikasi dugaa...
Banyak Kebijakan Jonan Tak Bawa Kesejahteraan
Ekonomi
Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan menilai, Kementerian Energi dan Sumbet Daya Mineral (ESDM) yang dipimpin Ignasi...