Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

Belanja Infrastruktur Kementrian PUPR Meningkat Tajam

11 Agu 2017, 23.23.26

Belanja Infrastruktur Kementrian PUPR Meningkat Tajam

Jakarta, sentananews.com

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, realisasi belanja infrastruktur Kementerian PUPR sepanjang semester I/2017 ini mengalami peningkatan cukup signifikan dibandingkan angka serapan anggaran periode yang sama tahun sebelumnya.

"Hal itu berbanding terbalik dengan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) beberapa waktu lalu yang menyebutkan angka realisasi belanja pemerintah terkoreksi sebesar 2 persen pada semester I/2017 dibandingkan periode yang sama tahun 2016," kata Basuki di kantornya, Jumat (11/8).

Menurut dia, jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, realisasi anggaran Kementerian PUPR tahun ini sudah lebih membaik. "Saya kira sampai akhir Juli itu sekitar 46 persen kita. Saya kira itu masih dalam range progres kita. Tahun lalu lebih kecil, angkanya saya lupa," ujar Basuki.

Dia memastikan terus melakukan monitoring terhadap seluruh proyek pembangunan infrastruktur yang sedang dilakukan di seluruh daerah. Bahkan, Basuki menargetkan pada Kuartal III tahun ini, seluruh pekerjaan akan dipercepat lagi penyelesaiannya. "Strateginya kalau yang kira-kira agak lambat, akan saya pindahkan ke proyek yang lebih cepat, sehingga penyerapannya lebih cepat, lebih besar," jelasnya.

Saat ditanya tentang proyek-proyek bendungan tahun 2017 di Ditjen SDA yang hingga kini masih belum ditenderkan, Basuki justru membantahnya. Menurut dia, dari total 9 bendungan yang akan mulai konstruksi tahun ini, dua diantaranya telah ditenderkan dan siap dibangun. "(SDA) sudah, bendungan Pamukkulu sudah ditender. Sebentar lagi (minggu depan-red) bendungan Sidan di Bali. Kemudian tiga lagi di Sumsel," ujarnya.

Basuki mengungkapkan, dalam waktu dekat pihaknya juga akan mengumpulkan seluruh pejabat terkait untuk melakukan monitoring progres pengerjaan pada tiap proyek. "Sekarang lagi dievaluasi, khususnya yang multiyears, itu kan dia jalan terus. Nanti kalau ada yang kurang kita tambahin lagi, tambahin dari yang lambat atau yang mungkin tidak akan bisa dikerjakan tahun ini," tukasnya.

Pada kesempatan itu Basuki juga memastikan bahwa saat ini, untuk proyek-proyek infrastruktur yang nilainya di bawah Rp 50 miliar, pengerjaannya sudah melibatkan kontraktor lokal dan tidak dimonopoli oleh perusahaan BUMN Karya.

Namun ini menginginkan ke depan batas ambang Rp 50 miliar itu dinaikkan menjadi Rp100 miliar untuk memberi kesempatan kepada perusahaan-perusahaan konstruksi lokal maupun swasta bisa berkembang dan mengangkat perekonomian wilayah.

Menurut Basuki, pelibatan pihak swasta termasuk kontraktor lokal itu dimaksudkan agar terjadi pemerataan ekonomi hingga ke daerah-daerah, sehingga tujuan dari pembangunan infrastruktur yakni ikut menciptakan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja bisa tercapai.

"Kalau untuk yang Rp 50 miliar itu sudah sejak awal. Jadi bukan mereka yang minta, tapi kita yang inginkan. Malah waktu saya kumpulkan para Dirut-Dirut BUMN besar, saya bilang ambang batas pekerjaan yang diserahkan ke kontraktor lokal akan saya naikkan jadi Rp 100 miliar," ujar Basuki.

Ia mengatakan, ke depan untuk proyek-proyek yang nilainya maksimal Rp 100 miliar, sudah harus dikerjakan oleh kontraktor lokal. Ia menginginkan kontraktor lokal dilibatkan tak hanya sebatas sub kontraktor saja, melainkan harus sebagai Joint Operation (JO).

"Mereka (BUMN besar) mintanya sub (kontraktor), saya bilang No !, harus KSO (Kerjasama Operasi)/JO. Kalau sub itu kan nanti mesti bisa dimain-mainkan, jadi saya harus bisa lindungi juga," tegasnya.

To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

BPPSDMP: Ini Dua Hal Penting dalam Perencanaan dan Penganggaran
Ekonomi
Sekretaris Kepala Badan Penyuluhan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian, Surachman Su...
 Regulasi Tak Konsisten, Pembangkit EBT Banyak Mangkrak
Ekonomi
Inkonsistensi regulasi dalam sektor ketenagalistrikan berdampak kepada banyaknya pembangkit energi baru dan terbarukan (EBT) ya...
​PLN Operasikan PLTD 6x200 kW di Pulau Selat Nasik
Ekonomi
PLN nyalakan listrik 24 jam di Pulau Selat Nasik Belitung dengan mengoperasikan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) kapasit...
​Program Asuransi KKP Bantu Pengusaha Kecil Perikanan
Ekonomi
Program asuransi perikanan bagi pembudidaya ikan berskala kecil merupakan kebijakan tegas untuk membantu pengusaha kecil sektor...
PLN Dapat Fasilitas Kredit dari KfW Jerman
Ekonomi
PT PLN (Persero) dan Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) Development Bank dari Jerman menandatangani perjanjian fasilitas kred...
​BPH Migas Ingin Perbaiki Pengelolaan Migas Nasioal
Ekonomi
Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Hari Pratoyo mengatakan, bahwa pihaknya ingin memperbaiki pengelol...
​Gempa di Selatan Jawa Tak Ganggu Suplai BBM & LPG
Ekonomi
Pasca terjadinya gempa di selatan pulau Jawayang terasa di beberapa kota Jawa Barat, Pertamina memastikan penyaluran BBM dan LP...
​Jaga Harga Garam, CIPS: Pemerintah Harus Impor
Ekonomi
Kepala Bagian Penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Hizkia Respatiadi mengatakan, produksi garam nasional bel...
​Selama Nataru, Citilink Tambah 280 Ekstra Flight
Ekonomi
Maskapai berbiaya murah (LCC) Citilink Indonesia akan menyiapkan sedikitnya 50.400 kursi tambahan (extra seat) atau sebanyak 28...