Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

BPK Diminta Audit Soal Penambahan Direktorat di Pertamina

14 Feb. 2018, 23.54.04

BPK Diminta Audit Soal Penambahan Direktorat di Pertamina

Jakarta, sentananews.com Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB), Noviandri memaparkan, penerbitan SK 039/MBU/02/2018 Tentang Pemberhentian, perubahan Nomenklatur jabatan dan pengalihan tugas Anggota-anggota Direksi Pertamina memicu permasalahan di unit bisnis Pertamina.

Pasalnya, SK tersebut menjadi dasar pembentukan tiga direktorat Pertamina baru, yakni Pemasaran Corporate, Pemasaran Ritel dan Logistik serta Suplai Chain dan Infrastruktur.

Sementara, penambahan satu jajaran direktorat hampir menghabiskan anggaran US$ 1 juta selama satu tahun.

"Kami minta BPK untuk melakukan Audit, agar dilihat apakah penambahan satu direktorat sangat dibutuhkan atau ini hanya bentuk penjarahan Pertamina," tukasnya kepada wartawan di Kantor FSPPB, komplek Pertamina, Jakarta Pusat Rabu (14/2/2018).

"Karena kita melihat jika pemborosan ini bertolak belakang dengan visi presiden Joko Widodo ketika hendak dilantik, yakni mengembangkan Pertamina dengan biaya seefisien mungkin," ungkap Noviandri

Menurutnya, penambahan direktorat tersebut diduga dapat memicu kelangkaan sejumlah produk Pertamina, sehingga Pertamina kembali menjadi objek politik. Pasalnya, apabila citra Pertamina jatuh, citra pemerintah pun turut merosot, terlebih jelang tahun politik 2018-2019 mendatang.

Ia mensinyalir, keputusan itu akan menyebabkan Kelangkaan beberapa produk di Pertamina, karena ada penambahan birokrasi, ini menjadi celah Pertamina dijadikan objek politik, apalagi jelang tahun politik 2018-2019.

"Seperti yang terlihat dalam masa politik lalu yang menyebabkan kelangkaan BBM. Mungkin saja kali ini akan terjadi kelangkaan gas. Buruknya Pertamina, citra pemerintah juga jatuh, ini yang dimanfaatkan pelaku politik," ujar Noviandri.

Untuk itu, pihaknya meminta Komisi 6 DPR RI untuk melakukan intervensi dengan memanggil Menteri BUMN untuk menjelaskan terbitnya SK tersebut. "Kita juga akan menggugat SK tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dan berharap, Presiden dapat mencabut SK sekaligus mencopot Menteri BUMN," tukasnya.

Noviandri menegaskan, pihaknya juga akan menggugat mendorong KPK agar terlibat dalam proses pemeriksaan SK ini.

"Kita akan minta KPK dan BPK melakukan kajian, apakah SK ini adalah murni dari kebutuhan Pertamina, atau hanya jadi alat untuk membiayai kegiatan politik, bagi-bagi jabatan yang ke depannya dapat merugikan Pertamina," pungkasnya.

Penulis: Syarief Lussy


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

Bright Gas Ramaikan Peringatan HUT RI
Ekonomi
Semarak HUT RI yang jatuh pada 17 Agustus memang identik dengan warna merah putih. Namun di sejumlah daerah, peringatan hari ke...
Infrastruktur Perbatasan Entikong Dorong Pengembangan Ekonomi Lokal
Ekonomi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyelesaikan pembangunan tahap satu 7 Pos Lintas Batas Negara (PL...
PEP Rantau Lepas 433 Tukik Tuntong Laut ke Alamnya
Ekonomi
PT Pertamina EP Asset 1 Rantau Field, unit bisnis PT Pertamina EP yang merupakan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) di bawah ...
Terimakasih Pak Menteri Basuki
Ekonomi
Senin 13 Agustus 2018.Pukul 12.20. Penulis mendarat di BandaraSultan Mahmud Badaruddin, Palembang.Hari itu cerah.Jalanan kota K...
Jasa Marga Implementasikan Paket Kebijakan Jalan Tol
Ekonomi
PT Jasa Marga (Persero) Tbk. mengimplementasikan paket kebijakan jalan tol sebagai bentuk dukungan terhadap penyelenggaraan Asi...
​Nyalakan Obor Asian Games, 81 Tabung Elpiji 50 Kg Disiapkan
Ekonomi
Direktur Pemasaran Korporat Pertamina Basuki Trikora Putra, menyatakan sebagai BUMN, Pertamina sejak awal aktif mendukung kesuk...
PLN Gelontorkan CSR Rp 4,6 M di Sulawesi Utara
Ekonomi
PT PLN (Persero) melalui PLN Peduli yang merupakan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/C...
Menteri Rini Minta Pertamina dan PLN Stop Impor
Ekonomi
Pemerintah telah meminta PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk mengevaluasi dan mengurangi im...
Nusantara Regas: Pasokan Gas untuk Listrik Jakarta Aman
Ekonomi
Jelang Asian Games, PT Nusantara Regas memastikan kehandalan sarfas dan pasokan gas dari Floating Storage Regasification Unit (...