Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

BPK Diminta Audit Soal Penambahan Direktorat di Pertamina

14 Feb. 2018, 23.54.04

BPK Diminta Audit Soal Penambahan Direktorat di Pertamina

Jakarta, sentananews.com Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB), Noviandri memaparkan, penerbitan SK 039/MBU/02/2018 Tentang Pemberhentian, perubahan Nomenklatur jabatan dan pengalihan tugas Anggota-anggota Direksi Pertamina memicu permasalahan di unit bisnis Pertamina.

Pasalnya, SK tersebut menjadi dasar pembentukan tiga direktorat Pertamina baru, yakni Pemasaran Corporate, Pemasaran Ritel dan Logistik serta Suplai Chain dan Infrastruktur.

Sementara, penambahan satu jajaran direktorat hampir menghabiskan anggaran US$ 1 juta selama satu tahun.

"Kami minta BPK untuk melakukan Audit, agar dilihat apakah penambahan satu direktorat sangat dibutuhkan atau ini hanya bentuk penjarahan Pertamina," tukasnya kepada wartawan di Kantor FSPPB, komplek Pertamina, Jakarta Pusat Rabu (14/2/2018).

"Karena kita melihat jika pemborosan ini bertolak belakang dengan visi presiden Joko Widodo ketika hendak dilantik, yakni mengembangkan Pertamina dengan biaya seefisien mungkin," ungkap Noviandri

Menurutnya, penambahan direktorat tersebut diduga dapat memicu kelangkaan sejumlah produk Pertamina, sehingga Pertamina kembali menjadi objek politik. Pasalnya, apabila citra Pertamina jatuh, citra pemerintah pun turut merosot, terlebih jelang tahun politik 2018-2019 mendatang.

Ia mensinyalir, keputusan itu akan menyebabkan Kelangkaan beberapa produk di Pertamina, karena ada penambahan birokrasi, ini menjadi celah Pertamina dijadikan objek politik, apalagi jelang tahun politik 2018-2019.

"Seperti yang terlihat dalam masa politik lalu yang menyebabkan kelangkaan BBM. Mungkin saja kali ini akan terjadi kelangkaan gas. Buruknya Pertamina, citra pemerintah juga jatuh, ini yang dimanfaatkan pelaku politik," ujar Noviandri.

Untuk itu, pihaknya meminta Komisi 6 DPR RI untuk melakukan intervensi dengan memanggil Menteri BUMN untuk menjelaskan terbitnya SK tersebut. "Kita juga akan menggugat SK tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dan berharap, Presiden dapat mencabut SK sekaligus mencopot Menteri BUMN," tukasnya.

Noviandri menegaskan, pihaknya juga akan menggugat mendorong KPK agar terlibat dalam proses pemeriksaan SK ini.

"Kita akan minta KPK dan BPK melakukan kajian, apakah SK ini adalah murni dari kebutuhan Pertamina, atau hanya jadi alat untuk membiayai kegiatan politik, bagi-bagi jabatan yang ke depannya dapat merugikan Pertamina," pungkasnya.

Penulis: Syarief Lussy


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

​Polri dan Kemenko Polhukam Bahas Satgas Saber Pungli
Ekonomi
MABES Polri dan Kemenko Polhukam mengadakan rapat bersama guna membahas Satgas Saber Pungli. Mewakili Polri dalam rapat tersebu...
​​Jonan: Tak Ada Pertemuan Khusus dengan Freeport
Ekonomi
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan membantah adanya pengaturan pertemuan khusus Presiden Joko Widodo ...
Pertamina: Pasokan BBM dan LPG di Pemilu 2019 Aman
Ekonomi
PT Pertamina (persero) memastikan pasokan BBM maupun LPG pada masa Pemilihan Umum 2019 aman. Untuk itu, berbagai upaya telah da...
Pertamina Realisasikan Titik ke-7 BBM Satu Harga di Kaltara
Ekonomi
Warga Desa Long Ampung dan sekitarnya kini tidak harus merogoh kocek puluhan hingga ratusan ribu untuk mendapatkan BBM per lite...
​Saat Debat Capres, PLN Pakai Power Bank Raksasa
Ekonomi
PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jakarta Raya akan mengamankan kondisi kelistrikan saat debat Capres jilid 2 pada 17 Febr...
​ Bright Gas Weekend Seru ‘Sapa’ Warga Bekasi
Ekonomi
PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region III, menyapa masyarakat Harapan Baru Bekasi, melalui program Bright Gas Weeke...
​Kegembiraan Baru Pelintas Pansela
Ekonomi
RABU pagi 13 Februari 2019. Di ruang kerjanya, Ir. Akhmad Cahyadi, M.Eng.Sc., Kepala Balai Besar Pelaksnaan Jalan Nasional (BBP...
Pertamina: Stok LPG 3Kg di Garut Aman
Ekonomi
PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region III Jawa Bagian Barat memastikan stok LPG 3kg di wilayah Kabupaten Garut, Jaw...
Edukasi Masyarakat, Rumah Zakat Akan Gelar Sosialisasi
Ekonomi
Minimnya pengetahuan tentang wakaf di masyarakat yang hanya mengenal wakaf dalam bentuk harta tidak bergerak, berupa wakaf tana...