Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

BPK Diminta Audit Soal Penambahan Direktorat di Pertamina

14 Feb. 2018, 23.54.04

BPK Diminta Audit Soal Penambahan Direktorat di Pertamina

Jakarta, sentananews.com Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB), Noviandri memaparkan, penerbitan SK 039/MBU/02/2018 Tentang Pemberhentian, perubahan Nomenklatur jabatan dan pengalihan tugas Anggota-anggota Direksi Pertamina memicu permasalahan di unit bisnis Pertamina.

Pasalnya, SK tersebut menjadi dasar pembentukan tiga direktorat Pertamina baru, yakni Pemasaran Corporate, Pemasaran Ritel dan Logistik serta Suplai Chain dan Infrastruktur.

Sementara, penambahan satu jajaran direktorat hampir menghabiskan anggaran US$ 1 juta selama satu tahun.

"Kami minta BPK untuk melakukan Audit, agar dilihat apakah penambahan satu direktorat sangat dibutuhkan atau ini hanya bentuk penjarahan Pertamina," tukasnya kepada wartawan di Kantor FSPPB, komplek Pertamina, Jakarta Pusat Rabu (14/2/2018).

"Karena kita melihat jika pemborosan ini bertolak belakang dengan visi presiden Joko Widodo ketika hendak dilantik, yakni mengembangkan Pertamina dengan biaya seefisien mungkin," ungkap Noviandri

Menurutnya, penambahan direktorat tersebut diduga dapat memicu kelangkaan sejumlah produk Pertamina, sehingga Pertamina kembali menjadi objek politik. Pasalnya, apabila citra Pertamina jatuh, citra pemerintah pun turut merosot, terlebih jelang tahun politik 2018-2019 mendatang.

Ia mensinyalir, keputusan itu akan menyebabkan Kelangkaan beberapa produk di Pertamina, karena ada penambahan birokrasi, ini menjadi celah Pertamina dijadikan objek politik, apalagi jelang tahun politik 2018-2019.

"Seperti yang terlihat dalam masa politik lalu yang menyebabkan kelangkaan BBM. Mungkin saja kali ini akan terjadi kelangkaan gas. Buruknya Pertamina, citra pemerintah juga jatuh, ini yang dimanfaatkan pelaku politik," ujar Noviandri.

Untuk itu, pihaknya meminta Komisi 6 DPR RI untuk melakukan intervensi dengan memanggil Menteri BUMN untuk menjelaskan terbitnya SK tersebut. "Kita juga akan menggugat SK tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dan berharap, Presiden dapat mencabut SK sekaligus mencopot Menteri BUMN," tukasnya.

Noviandri menegaskan, pihaknya juga akan menggugat mendorong KPK agar terlibat dalam proses pemeriksaan SK ini.

"Kita akan minta KPK dan BPK melakukan kajian, apakah SK ini adalah murni dari kebutuhan Pertamina, atau hanya jadi alat untuk membiayai kegiatan politik, bagi-bagi jabatan yang ke depannya dapat merugikan Pertamina," pungkasnya.

Penulis: Syarief Lussy


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

​Kementerian PUPR Dorong Daur Ulang Limbah Plastik Sebagai Campuran Aspal
Ekonomi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendukung pengembangan inovasi oleh perguruan tinggi. Salah satunya adal...
​Presiden Perkirakan Revitalisasi Sungai Citarum Selesai Dalam 7 Tahun
Ekonomi
Presiden Joko Widodo menyadari bahwa revitalisasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum bukanlah pekerjaan mudah yang dapat disele...
​Kebijakan Ganjil Genap di Akses Jalan Tol Bekasi, Ini Penjelasan Jasa Marga
Ekonomi
Pemerintah melalui Keputusan Menteri Perhubungan dalam waktu dekat akan memberlakukan paket kebijakan dalam rangka menangani ke...
​Kementrian PUPR Evaluasi Pembangunan 32 Jalan Tol
Ekonomi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan, pembangunan proyek 32 jalan tol dan 4 Light Rapid Transit (L...
Proyek Infrastruktur Elevated Normal Dua Minggu Lagi
Ekonomi
Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Syarif Burhanuddin menyatakan, pembangunan proyek infrastruktur, khususnya ...
​DPR: ESDM Harus Paksa Freeport Patuhi Kesepakatan
Ekonomi
Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan, kesepakatan tentang pelepasan 51% saham PT Freeport Indonesia (PTFI) hingga saat ini tak...
​Pertamina: Pembalap Perlu Tingkatkan Budaya Aman Berkendara
Ekonomi
Vice President HSE Management System Iwan Jatmika mengatakan, bahwa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat menerapkan budaya a...
Moratorium Proyek Jalan Layang Paling Lama Tiga Minggu
Ekonomi
Badan Pengurus Pusat Gabungan Pelaksana Kontsruksi Indonesia (BPP Gapensi) berharap moratorium proyek jalan layang tidak berlan...
​Bangun Kabel Laut 20 kV, PLN Listriki Gili Gede
Ekonomi
PT PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Barat kini tengah membangun infrastruktur kelistrikan untuk mengalirkan listrik ke salah...