Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

BPK Diminta Audit Soal Penambahan Direktorat di Pertamina

14 Feb. 2018, 23.54.04

BPK Diminta Audit Soal Penambahan Direktorat di Pertamina

Jakarta, sentananews.com Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB), Noviandri memaparkan, penerbitan SK 039/MBU/02/2018 Tentang Pemberhentian, perubahan Nomenklatur jabatan dan pengalihan tugas Anggota-anggota Direksi Pertamina memicu permasalahan di unit bisnis Pertamina.

Pasalnya, SK tersebut menjadi dasar pembentukan tiga direktorat Pertamina baru, yakni Pemasaran Corporate, Pemasaran Ritel dan Logistik serta Suplai Chain dan Infrastruktur.

Sementara, penambahan satu jajaran direktorat hampir menghabiskan anggaran US$ 1 juta selama satu tahun.

"Kami minta BPK untuk melakukan Audit, agar dilihat apakah penambahan satu direktorat sangat dibutuhkan atau ini hanya bentuk penjarahan Pertamina," tukasnya kepada wartawan di Kantor FSPPB, komplek Pertamina, Jakarta Pusat Rabu (14/2/2018).

"Karena kita melihat jika pemborosan ini bertolak belakang dengan visi presiden Joko Widodo ketika hendak dilantik, yakni mengembangkan Pertamina dengan biaya seefisien mungkin," ungkap Noviandri

Menurutnya, penambahan direktorat tersebut diduga dapat memicu kelangkaan sejumlah produk Pertamina, sehingga Pertamina kembali menjadi objek politik. Pasalnya, apabila citra Pertamina jatuh, citra pemerintah pun turut merosot, terlebih jelang tahun politik 2018-2019 mendatang.

Ia mensinyalir, keputusan itu akan menyebabkan Kelangkaan beberapa produk di Pertamina, karena ada penambahan birokrasi, ini menjadi celah Pertamina dijadikan objek politik, apalagi jelang tahun politik 2018-2019.

"Seperti yang terlihat dalam masa politik lalu yang menyebabkan kelangkaan BBM. Mungkin saja kali ini akan terjadi kelangkaan gas. Buruknya Pertamina, citra pemerintah juga jatuh, ini yang dimanfaatkan pelaku politik," ujar Noviandri.

Untuk itu, pihaknya meminta Komisi 6 DPR RI untuk melakukan intervensi dengan memanggil Menteri BUMN untuk menjelaskan terbitnya SK tersebut. "Kita juga akan menggugat SK tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dan berharap, Presiden dapat mencabut SK sekaligus mencopot Menteri BUMN," tukasnya.

Noviandri menegaskan, pihaknya juga akan menggugat mendorong KPK agar terlibat dalam proses pemeriksaan SK ini.

"Kita akan minta KPK dan BPK melakukan kajian, apakah SK ini adalah murni dari kebutuhan Pertamina, atau hanya jadi alat untuk membiayai kegiatan politik, bagi-bagi jabatan yang ke depannya dapat merugikan Pertamina," pungkasnya.

Penulis: Syarief Lussy


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

​PGN Sesalkan Kecelakaan Kerja di Proyek Pipa Gas Duri - Dumai
Ekonomi
Kecelakaan kerja yang terjadi pada proyek pembangunan pipa gas transmisi Dumai-Duri yang merupakan kerja sama BUMN antara PGN d...
​Integrasi PGN-Pertagas Untuk Optimalisasi Holding Migas
Ekonomi
Sebagai kelanjutan dari pembentukan Holding BUMN Migas, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) dan PT Pertamina Gas (Pertagas) akan...
​Pertamina EP Resmi Kelola Lapangan Unitisasi Sukowati
Ekonomi
Manager Operasi Wilayah 1 SKK Migas Imam Purwanto mengatakan, lapangan Sukowati yang sebelumnya dioperatori oleh JOB PPEJ (Join...
​Pertamina Resmi Operasikan WK Ogan Komering
Ekonomi
Alih kelola Wilayah Kerja (WK) Ogan Komering ke Pertamina sebagai tindak lanjut dari penandatangan kontrak Production Sharing C...
Ditunggu, Suport Kemenhub Untuk Jalan Nasional Morotai
Ekonomi
Ini bukan harapan berlebihan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Morotai. Sebab, pembangunan infrastruktur jalan nasional Pulau ...
Pekerjaan Perbaikan Jalan Dihentikan H-10 hingga H+10 Lebaran
Ekonomi
Kesiapan infrastruktur jalan baik jalan tol dan non tol dalam menghadapi arus mudik tahun 2018 lebih baik dari tahun 2017. Ting...
Kembangkan Pariwisata Danau Toba Harus Didukung SDM Kuat
Ekonomi
Ketua Umum Hukum Seknas Jokowi, Sandi Ebenezer Situngkir, S.H, M.H mengatakan pembangunan pariwisata Danau Toba, khususnya di k...
Calon Komisioner dan Deputi BP Tapera Segera Diusulkan ke Presiden
Ekonomi
Komite Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) akan segera menetapkan calon komisioner dan calon deputi komisioner Badan Pengelola (...
​Terbesar, Sektor Manufaktur Setor Pajak Rp 103 T
Ekonomi
Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto mengungkapkan, industri pengolahan masih memberikan kontribusi terbesar dalam penerim...