Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

BPK Diminta Audit Soal Penambahan Direktorat di Pertamina

14 Feb. 2018, 23.54.04

BPK Diminta Audit Soal Penambahan Direktorat di Pertamina

Jakarta, sentananews.com Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB), Noviandri memaparkan, penerbitan SK 039/MBU/02/2018 Tentang Pemberhentian, perubahan Nomenklatur jabatan dan pengalihan tugas Anggota-anggota Direksi Pertamina memicu permasalahan di unit bisnis Pertamina.

Pasalnya, SK tersebut menjadi dasar pembentukan tiga direktorat Pertamina baru, yakni Pemasaran Corporate, Pemasaran Ritel dan Logistik serta Suplai Chain dan Infrastruktur.

Sementara, penambahan satu jajaran direktorat hampir menghabiskan anggaran US$ 1 juta selama satu tahun.

"Kami minta BPK untuk melakukan Audit, agar dilihat apakah penambahan satu direktorat sangat dibutuhkan atau ini hanya bentuk penjarahan Pertamina," tukasnya kepada wartawan di Kantor FSPPB, komplek Pertamina, Jakarta Pusat Rabu (14/2/2018).

"Karena kita melihat jika pemborosan ini bertolak belakang dengan visi presiden Joko Widodo ketika hendak dilantik, yakni mengembangkan Pertamina dengan biaya seefisien mungkin," ungkap Noviandri

Menurutnya, penambahan direktorat tersebut diduga dapat memicu kelangkaan sejumlah produk Pertamina, sehingga Pertamina kembali menjadi objek politik. Pasalnya, apabila citra Pertamina jatuh, citra pemerintah pun turut merosot, terlebih jelang tahun politik 2018-2019 mendatang.

Ia mensinyalir, keputusan itu akan menyebabkan Kelangkaan beberapa produk di Pertamina, karena ada penambahan birokrasi, ini menjadi celah Pertamina dijadikan objek politik, apalagi jelang tahun politik 2018-2019.

"Seperti yang terlihat dalam masa politik lalu yang menyebabkan kelangkaan BBM. Mungkin saja kali ini akan terjadi kelangkaan gas. Buruknya Pertamina, citra pemerintah juga jatuh, ini yang dimanfaatkan pelaku politik," ujar Noviandri.

Untuk itu, pihaknya meminta Komisi 6 DPR RI untuk melakukan intervensi dengan memanggil Menteri BUMN untuk menjelaskan terbitnya SK tersebut. "Kita juga akan menggugat SK tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dan berharap, Presiden dapat mencabut SK sekaligus mencopot Menteri BUMN," tukasnya.

Noviandri menegaskan, pihaknya juga akan menggugat mendorong KPK agar terlibat dalam proses pemeriksaan SK ini.

"Kita akan minta KPK dan BPK melakukan kajian, apakah SK ini adalah murni dari kebutuhan Pertamina, atau hanya jadi alat untuk membiayai kegiatan politik, bagi-bagi jabatan yang ke depannya dapat merugikan Pertamina," pungkasnya.

Penulis: Syarief Lussy


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

​Desember Bendungan Mila di Sumbawa Siap Digenangi Air
Ekonomi
Bendungan Mila di Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) saat ini telah rampung dan siap untuk dilakukan penggenan...
​Pertamina EP Kembangkan Potensi Wisata Air Desa Burai
Ekonomi
Pengembangan Kampung Warna Warni Desa wisata Burai, binaan CSR PT Pertamina EP Asset 2 Prabumulih Field, mendapatkan kunjungan ...
BPOM Klaim RI Berpotensi Pimpin Pasar Obat Herbal
Ekonomi
Indonesia memiliki sediaan bahan baku yang besar sehingga berpotensi memimpin pasar obat herbal terutama di lingkungan negara O...
RI dan Belanda Implementasikan Proyek Kerjasama Bidang Keairan
Ekonomi
Kerjasama bilateral Indonesia - Belanda dalam bidang Keairan telah berlangsung lama dan terus berkembang. Isu yang menjadi perh...
KPUPR Terus Tingkatkan Kualitas Jalan Perbatasan di Papua
Ekonomi
Pembangunan jalan perbatasan Indonesia - Papua Nugini terus dilanjutkan. Kondisi saat ini sudah tembus 909 km dari total 1.098 ...
​Praktik Pungli Perizinan Sulitkan Pelaku Bisnis
Ekonomi
Praktisi hukum dan pengamat sektor properti, Erwin Kallo mengatakan, birokrasi yang belum bebas dari perilaku suap dan pungutan...
Menyoal Dampak Infrastruktur, Ini Suara Akademisi
Ekonomi
Masa pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) beberapa bulan lagi berakhir. Tapi manfaat pembangunan infrastruktur ...
Sempat Unggul 1-0, indonesia Dibekuk Thailand 2-4
Ekonomi
Timnas Indonesia pulang dengan kepala tertunduk dikalahkan Thailand dengan skor 2-4 pada laga Grup B Piala AFF 2018 di Stadion ...
Akhir November, Bendungan Logung Kudus Siap Digenangi Air
Ekonomi
Pembangunan Bendungan Logung di Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah saat ini telah rampung dan siap diisi air atau impounding...