Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

​Delapan Titik BBM Satu Harga Terkendala Perizinan

5 Nov. 2018, 23.11.01

​Delapan Titik BBM Satu Harga Terkendala Perizinan

Jakarta, sentananews.com

Sebanyak delapan titik BBM satu harga belum dapat diresmikan karena masih terkendala perizinan operasional dan kesiapan syarat perlengkapan seperti dispenser yang belum memenuhi standard.

Berdasarkan data dari BPH Migas yang dikirim kepada Antara di Jakarta, Senin, menunjukkan delapan titik masih terkendala perizinan, namun mayoritas sudah siap diresmikan hanya menunggu waktu.

Menurut catatan BPH Migas, bukan hanya izin operasional yang menjadi kendala namun juga karena kesiapan syarat perlengkapan, misalnya dispenser yang bermasalah serta tidak memenuhi standard. Dengan demikian, bila kendala tersebut terselesaikan maka dapat dioperasikan.

Masalah lain salah satunya ada di titik dekat bencana, yaitu di Palu, sehingga akses lokasi masih terkendala terdampak gempa.

Delapan wilayah tersebut adalah Kecamatan Pototano (Sumbawa Barat), Ende Selatan (NTT), Satamese (NTT), Amanuban Selatan (NTT), Lumbis (Kalimantan Utara), Krayan Selatan (Kalimantan Utara), Daha Barat (Kalimantan Selatan) dan Labuan Badas (NTB).

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan meminta kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo untuk mendukung Program BBM Satu Harga.

"Saya mohon bantuan kepada Pak Mendagri untuk mendukung Program BBM Satu Harga, agar keterjangkauan masyarakat Indonesia bisa merata untuk membeli BBM," kata Jonan.

Bentuk dukungan Jonan yang dimaksud adalah untuk mengintruksikan kepada kepala daerah agar mempermudah perizinan pendirian titik penyalur BBM satu harga.

Ia menilai beberapa hal yang menghambat laju program BBM satu harga salah satunya antara lain adanya hambatan perizinan dalam membangun terminal penyalur BBM.

Data terkini program BBM satu harga di 2018 Kementerian ESDM telah membangun 73 titik, 67 titik diantaranya dioperasikan oleh Pertamina dan enam titik oleh swasta.

Sejak 2017 program ini dimulai, hingga kuartal III 2018 total sudah terbangun 98 titik BBM satu harga.

Target pada 2019 adalah mencapai 30 titik tambahan di seluruh Indonesia. Sehingga total titik BBM satu harga pada tahun 2017 sampai 2019 adalah 160 titik.

Editor: Syarief Lussy


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

YBM PLN Bagikan 7.300 Paket Sembako untuk Dhuafa di Jabodetabek
Ekonomi
Yayasan Baitul Maal (YBM) PLN sebagai lembaga zakat berbasis BUMN terus menebar manfaat untuk masyarakat kurang mampu di seluru...
Revisi PP No.23/2010 Berpotensi Rugikan Negara Ratusan Triliun
Ekonomi
Direktur Eksekutif IRESS, Marwan Batubara yakin, rencana revisi PP No.23/2010 sarat dengan prilaku moral hazard dan dugaan KKN ...
Mimpi Budi,Tol Sumo Landscape Jatim
Ekonomi
Di saat Tol Surabaya–Mojokerto (Sumo) memasuki zona hitam. Jawa Timur membutuhkan Budi Pramono untuk menyelesaikan. Tol Sumo ba...
Pasokan Solar Subsidi di Batam Sesuai Kebutuhan
Ekonomi
PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region I memastikan bahwa penyaluran Solar Subsidi di area Batam, Kepulauan Riau ses...
Pemerintah Harus Pastikan Target Produksi Beras Tercapai
Ekonomi
Pemerintah harus memastikan target produksi beras pada November dan Desember 2018 tercapai agar tidak terjadi gejolak harga pan...
​Pertamina MOR I Raih Penghargaan dari Kantor Pelayanan Pajak
Ekonomi
PT Pertamina Marketing Operation Region (MOR) I mendapatkan penghargaan dari Kantor Pelayanan Pajak Madya atas partisipasi Pert...
​Jonan Canangkan SPBU Berfasilitas Fast Charging
Ekonomi
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mencanangkan rencana SPBU berfasilitas isi daya mobil listrik (fas...
Cetak Tenaga Kerja Siap Pakai, 2019 Politeknik PUPR Dibuka
Ekonomi
Pembangunan Sumber Daya Manusia Indonesia (SDM) Indonesia menjadi fokus Pemerintah pada tahun 2019, termasuk SDM bidang konstru...
Kementerian PUPR Selesaikan Rusun Keempat di Unismuh Makassar
Ekonomi
Selama empat tahun (2015-2018), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membangun sebanyak 44.893 unit satuan Ru...