Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

​Delapan Titik BBM Satu Harga Terkendala Perizinan

5 Nov. 2018, 23.11.01

​Delapan Titik BBM Satu Harga Terkendala Perizinan

Jakarta, sentananews.com

Sebanyak delapan titik BBM satu harga belum dapat diresmikan karena masih terkendala perizinan operasional dan kesiapan syarat perlengkapan seperti dispenser yang belum memenuhi standard.

Berdasarkan data dari BPH Migas yang dikirim kepada Antara di Jakarta, Senin, menunjukkan delapan titik masih terkendala perizinan, namun mayoritas sudah siap diresmikan hanya menunggu waktu.

Menurut catatan BPH Migas, bukan hanya izin operasional yang menjadi kendala namun juga karena kesiapan syarat perlengkapan, misalnya dispenser yang bermasalah serta tidak memenuhi standard. Dengan demikian, bila kendala tersebut terselesaikan maka dapat dioperasikan.

Masalah lain salah satunya ada di titik dekat bencana, yaitu di Palu, sehingga akses lokasi masih terkendala terdampak gempa.

Delapan wilayah tersebut adalah Kecamatan Pototano (Sumbawa Barat), Ende Selatan (NTT), Satamese (NTT), Amanuban Selatan (NTT), Lumbis (Kalimantan Utara), Krayan Selatan (Kalimantan Utara), Daha Barat (Kalimantan Selatan) dan Labuan Badas (NTB).

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan meminta kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo untuk mendukung Program BBM Satu Harga.

"Saya mohon bantuan kepada Pak Mendagri untuk mendukung Program BBM Satu Harga, agar keterjangkauan masyarakat Indonesia bisa merata untuk membeli BBM," kata Jonan.

Bentuk dukungan Jonan yang dimaksud adalah untuk mengintruksikan kepada kepala daerah agar mempermudah perizinan pendirian titik penyalur BBM satu harga.

Ia menilai beberapa hal yang menghambat laju program BBM satu harga salah satunya antara lain adanya hambatan perizinan dalam membangun terminal penyalur BBM.

Data terkini program BBM satu harga di 2018 Kementerian ESDM telah membangun 73 titik, 67 titik diantaranya dioperasikan oleh Pertamina dan enam titik oleh swasta.

Sejak 2017 program ini dimulai, hingga kuartal III 2018 total sudah terbangun 98 titik BBM satu harga.

Target pada 2019 adalah mencapai 30 titik tambahan di seluruh Indonesia. Sehingga total titik BBM satu harga pada tahun 2017 sampai 2019 adalah 160 titik.

Editor: Syarief Lussy


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

​Kinerja 2018 Memuaskan, PDSI Kembali Lampaui Target
Ekonomi
Meskipun harus mengawali tahun dengan permintaan menurunkan harga jasa sewa harian rig, PT Pertamina Drilling Services Indonesi...
Pemangkas Rambut Garut Mendapat Akses KPR Subsidi
Ekonomi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memperluas jangkauan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang bisa me...
Presiden Jokowi Minta Pembangunan Rusun Terus Dilanjutkan
Ekonomi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus membangun rumah susun (Rusun) yang diperuntukan bagi Masyarakat Be...
Cegah Garut Banjir, KPUPR Bangun Tanggul Sepanjang  5 Km
Ekonomi
Pasca banjir bandang yang terjadi di Kota dan Kabupaten Garut, Jawa Barat pada 20 September 2016 lalu, Kementerian Pekerjaan Um...
Atasi Banjir, Kementerian PUPR Normalisasi Sungai di Kota Bima
Ekonomi
Guna mencegah terulangnya banjir besar, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melakukan normalisasi dan ...
Mulai Digenangi, Bendungan Mila Siap Suplai Irigasi 1.689 Ha
Ekonomi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus meningkatkan jumlah tampungan air di Indonesia, termasuk di Kawasa...
​Pererat Persaudaraan, Kodiklatad dan Masyarakat Gelar Baksos
Ekonomi
Mempererat silaturahmi antara institusi TNI-Polri serta komunitas offroad dan masyarakat, Komandan Kodiklatad, Letjen TNI AM. P...
Yusril Siap Gugat Permen PUPR Terkait Rumah Susun
Ekonomi
Real Estat Indonesia (REI) dan Persatuan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Indonesia (P3RSI) melalui Pakar Hukum Tata Negara, Yu...
17.500 Rumah MBR di Nikmati Program Hibah Air Minum KPUPR
Ekonomi
Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya terus berupaya...