Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

​Demo Mantan AMT Jangan Sampai Rugikan Pertamina

12 Jan. 2019, 22.16.00

​Demo Mantan AMT Jangan Sampai Rugikan Pertamina

Jakarta, sentananews.com

Aksi demo mantan awak mobil tangki (AMT) mitra PT Pertamina Patra Niaga (PPN) saat ini momentumnya sangat politis dan pasti akan menyita perhatian publik.

Menurut pengamat energi dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng, jika aksi ini tidak ditangani dengan baik oleh para mitra Patra Niaga sub kontraktor distribusi BBM, maka akan sangat merugikan Pertamina sebagai korporasi.

Hal ini, kata dia, karena selama ini masyarakat menganggap para sopir mobil tangki adalah karyawan Pertamina. "Padahal mereka adalah pekerja perusahaan lain yang bermitra dengan anak usaha Pertamina yakni menjadi sub kontraktor Patra Niaga," kata Salamuddin Daeng dalam keterangan persnya di Jakarta, Sabtu (12/1/2019).

Ia mengatakan, ada beberapa hal yang perlu dilakukan Pertamina dan anak-anak perusahaannya, agar masalah ini tidak memberi citra buruk bagi perusahaan migas nasional ini. "Pertamina harus mengevaluasi seluruh mitra bisnisnya, terutama mitra yang berhubungan dengan anak perusahaan Pertamina yang khusus menangani SDM out sourcing," tukasnya.

Selain itu, kata putra NTB ini, masalah ketenagakerjaan yang banyak terdapat dalam urusan migas, hendaknya jangan diabaikan, dan terus dievaluasi secara menyeluruh. "Masalah Patra Niaga dan mitra bisnisnya ini harus mendapat prioritas pendalaman, mengingat masalah ini terus berulang," kata Daeng.

Ia menambahkan, masalah ini bisa terjadi karena kondisi ketenagakerjaan yang kurang baik dalam internal perusahaan mitra Patraniaga seperti, upah, tunjangan, jaminan sosial dan jaminan kesejahteraan lainnya.

Mitra bisnis Patra Niaga, kata dia, harus dipanggil dan diminta penjelasan apakah mereka sudah menjalankan kewajiban ketenagakerjaan secara benar atau tidak," ujarnya.

"Mereka harus memastikan bahwa upah buruh, tunjangan, jaminan sosial, karier dan jabatan sudah dijalankan secara baik sesuai aturan yang berlaku," tambah dia.

Lebih jauh ia mengatakan, jika terdapat kesalahan yang dilakukan oleh mitranya Patra Niaga, maka hal ini tidak boleh ditimpakan kepada anak usaha Pertamina tersebut, apalagi ke perusahaan induknya. "Jangan sampai mereka melakukan langkah yang merugikan korporasi Pertamina," tegasnya.

Daeng berharap Pertamina harus memberi reward and punishment atas mitra-mitra mereka secara tegas dan bijaksana.

Patra Niaga, tambah Daeng juga harus berkomitmen dan mengumumkan lewat media bahwa akan memberikan sanksi tegas kepada mitra-mitra bisnisnya yang tidak menjalankan kewajiban secara benar sesuai aturan yang berlaku.

"Hal-hal di atas semoga dapat membantu sehingga tidak merugikan Pertamina, merusak citra Presiden Jokowi dan kredibilitas Direktur Utama Pertamina. Dalam tahun politik isue ini rawan digoreng," pungkasnya.

Penulis: Syarief Lussy


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

​KUTIPAN: Sulit Berharap Pejabat Mau Laporkan Harta Sendiri
Ekonomi
Direktur Eksekutif Komunitas Untuk Transparansi Informasi Publik Nasional (KUTIPAN), Aswan Bayan mengatakan, bahwa sangat sulit...
KPUPR Selesaikan Saluran Irigasi 1 Juta Ha dI Leuwigoong, Garut
Ekonomi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan pembangunan jaringan irigasi baru seluas 1 juta hektare dan ...
​Kinerja 2018 Memuaskan, PDSI Kembali Lampaui Target
Ekonomi
Meskipun harus mengawali tahun dengan permintaan menurunkan harga jasa sewa harian rig, PT Pertamina Drilling Services Indonesi...
Pemangkas Rambut Garut Mendapat Akses KPR Subsidi
Ekonomi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memperluas jangkauan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang bisa me...
Presiden Jokowi Minta Pembangunan Rusun Terus Dilanjutkan
Ekonomi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus membangun rumah susun (Rusun) yang diperuntukan bagi Masyarakat Be...
Cegah Garut Banjir, KPUPR Bangun Tanggul Sepanjang  5 Km
Ekonomi
Pasca banjir bandang yang terjadi di Kota dan Kabupaten Garut, Jawa Barat pada 20 September 2016 lalu, Kementerian Pekerjaan Um...
Atasi Banjir, Kementerian PUPR Normalisasi Sungai di Kota Bima
Ekonomi
Guna mencegah terulangnya banjir besar, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melakukan normalisasi dan ...
Mulai Digenangi, Bendungan Mila Siap Suplai Irigasi 1.689 Ha
Ekonomi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus meningkatkan jumlah tampungan air di Indonesia, termasuk di Kawasa...
​Pererat Persaudaraan, Kodiklatad dan Masyarakat Gelar Baksos
Ekonomi
Mempererat silaturahmi antara institusi TNI-Polri serta komunitas offroad dan masyarakat, Komandan Kodiklatad, Letjen TNI AM. P...