Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

Ditjen Pajak Telusuri Dokumen Paradise Papers

7 Nov. 2017, 0.15.22

Ditjen Pajak Telusuri Dokumen Paradise Papers

Jakarta, sentananews.com

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kemenkeu Hestu Yoga Saksama mengatakan, semua data yang berpotensi untuk meningkatkan basis penerimaan pajak akan ditelusuri lebih dalam, termasuk mengenai data di Paradise Papers.

"Data dan informasi dari berbagai sumber, termsuk yang terakhir ini tentu akan kami tindaklanjuti," tegasnya dalam pesan singkat kepada wartawan di Jakarta, Senin (6/11).

Pihaknya, kata dia, akan mencoba mendapatkan data yang lebih lengkap dan detail mengenai dokumen tersebut. Hal ini sebagai bagian untuk memastikan kepatuhan wajib pajak terhadap ketentuan yang berlaku.

"Di antaranya apakah harta sudah dilaporkan dalam SPT Tahunan atau telah dideklarasikan dalam Tax Amnesty," imbuh dia.

Ia menuturkan, pada September 2018 nanti sejatinya pemerintah akan bisa mendapatkan informasi yang lebih detail lagi mengenai orang-orang Indonesia yang berinvestasi di luar negeri. Hal ini seiring dengan berlakunya keterbukaan informasi (Automatic Exchange of Information/AEOI).

"Informasi yang berasal dari Panama Papers, Transfer melalui Standard Chartered kemarin, dan Paradise Papers saat ini, sebenarnya mendahului AEOI yang untuk Indonesia akan efektif pada (September) 2018. Pada saat AEOI sudah berjalan efektif nanti, tentunya informasi yang kita terima akan lebih detail, luas dan legitimate," jelasnya.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengaku akan menelusuri dokumen Paradise Papers, yang menyebutkan sejumlah nama orang Indonesia yang memiliki kekayaan di negara surga pajak. Dokumen ini diungkap oleh International Consortium of Investigative Journalist (ICIJ).

Editor: Karel


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

Tingkatkan Produktivitas Lahan Pertanian Lewat Inovasi Teknologi
Ekonomi
Seiring dengan bertambahnya pembangunan proyek perumahan, lahan pertanian di Indonesia semakin menyusut. Hal ini berdampak pada...
​IRESS: Holding BUMN Tabrak Empat Aturan
Ekonomi
Pengamat Kebijakan Energi dan Pertambangan dari Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara mengkritisi mekanisme pemb...
Stabilitas Bahan Pokok Jelang Natal Dijamin Aman
Ekonomi
Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) menjamin pasokan dan stabilitas harga bahan pokok penting, khususnya menj...
​Ekonomi RI Tidak Cukup Hanya Tumbuh Lima Persen
Ekonomi
Ahli ekonomi yang juga mantan Menteri Keuangan, Chatib Basri, mengingatkan ekonomi Indonesia tidak cukup jika hanya tumbuh stag...
​Arcandra: Soal Blok Mahakam Kita Serahkan ke Pertamina
Ekonomi
Blok Mahakam masih tetap jadi incaran perusahaan migas asing. Bahkan. Menurut Wakil Menteri (Wamen) Energi dan Sumber Daya Mine...
Soal Evaluasi Kontrak PPA, Kepercayaan Investor Bisa Hilang
Ekonomi
Wakil Bendahara Umum Asosiasi Produsen Listrik Swasta (APLSI) Rizka Armadhana mengatakan, evaluasi kontrak yang sudah menandata...
Ekspor Batubara, ICW: Ada Indikasi Kerugian Negara Rp 365,3 T
Ekonomi
Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan indikasi kerugian negara terkait dengan dugaan ekspor batubara yang tidak dilaporkan...
Evaluasi Kontrak PPA Akan Timbulkan Masalah Baru
Ekonomi
Kebijakan pemerintah yang meminta PT PLN (Persero) untuk meninjau ulang seluruh kontrak yang sudah menandatangani kontrak jual ...
​Wartawan Daerah Dominasi Juara di AJP 2017
Ekonomi
Anugerah Jurnalistik Pertamina (AJP) 2017 menjadi ajang pembuktian kemampuan memproduksi karya jurnalistik, kini telah merata d...