Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

​DPR Janji Kawal Kebijakan BBM Satu Harga

11 Juni 2017, 6.08.09

​DPR Janji Kawal Kebijakan BBM Satu Harga

Jakarta, Sentananews.com

Anggota Komisi VII DPR Endre Saifoel mengatakan siap mengawal kebijakan pemerintah menerapkan satu harga BBM di seluruh Indonesia agar tetap berkesinambungan. Menurut dia, hal ini perlu dilakukan sehingga kebijakan tersebut tidak hanya semangat di awalnya saja tapi harus konsisten dan berkesinambungan.

"Kebijakan ini mesti dikawal secara ketat. Kami (Komisi VII DPR) siap mengawasi saat kunjungan kerja nantinya, sehingga kebijakan ini tidak hanya semangat di awalnya saja, namun juga harus konsisten dan berkesinambungan," katanya di Jakarta, Jumat (9/6).

Dikatakan, kebijakan standardisasi harga BBM di seluruh Indonesia tersebut merupakan terobosan pemerintah yang perlu mendapat pujian. "Kebijakan ini patut diapresiasi karena selama puluhan tahun saudara-saudara kita yang berada di luar Jawa merasakan bagaimana harga BBM bisa tiga kali lipat harga di Jawa. Seperti salah satunya yang dirasakan masyarakat di Kabupaten Mentawai, Sumatera Barat," kata anggota Fraksi Partai Nasdem dari dapil Sumatera Barat I itu.

Apalagi, lanjutnya, tingginya harga BBM berpengaruh besar terhadap harga produk barang dan jasa mengingat biaya transportasi menyumbang 20-30 persen harga produk.

"Mahalnya harga barang dan jasa tidak terlepas dari biaya angkutan barang. Jika beli bahan bakarnya saja mahal, apalagi beli bahan pangan atau barangnya," ujarnya.

Endre mengharapkan kebijakan satu harga BBM dapat dikuti dengan turunnya biaya logistik dan harga kebutuhan bahan pokok di daerah.

Meski demikian, ia mengingatkan kebijakan itu dapat berjalan berkesinambungan dengan membutuhkan tekad kuat dan pengawasan ketat.

"Apalagi dalam pelaksanaannya, PT Pertamina bekerja sama dengan berbagai perusahaan penyalur yang tentunya mereka tetap tidak terlepas dari segala perhitungan untung-rugi," ujarnya.

Oleh karena itu, politisi Nasdem itu juga mendukung langkah Kementerian ESDM yang akan memberikan sanksi berupa pencabutan usaha kepada badan usaha penyalur BBM yang tidak mendukung progam itu.

Per 1 Juni 2017, terdapat 12 kabupaten termasuk daerah pedalaman mulai diberlakukan harga BBM yang sama dengan wilayah lainnya seperti Jabodetabek.

Sebelum kebijakan itu, masyarakat di 12 kabupaten tersebut membeli BBM dengan harga Rp8.000 hingga Rp18.000 per liter.

Ke-12 kabupaten tersebut adalah Kecamatan Pulau-pulau Batu, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara; Kecamatan Siberut Tengah, Kabupaten Mentawai, Sumatera Barat; Kecamatan Karimun Jawa, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah; Kecamatan Raas, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur; dan Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat.

Kemudian, Kecamatan Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur; Kecamatan Wangi-wangi, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara; Kecamatan Moswaren, Kabupaten Sorong Seatan, Papua Barat; Kecamatan Morotai Utara, Kabupaten Morotai, Maluku Utara; Kecamatan Distrik Paniai Barat, Kabupaten Paniai, Papua, dan Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat.

Editor: Syarief Lussy


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

Direksi Pertamina Dirombak, Elia Massa Manik Dicopot
Ekonomi
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT Pertamina (Persero) yang digelar, Jumat (20/4) memutuskan adanya perombakan d...
​Krakatau Steel Siapkan Belanja Modal Rp 7,5 T
Ekonomi
Emiten baja pelat merah PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS) sepanjang tahun ini, mengalokasikan belanja modal atau capital e...
​Kuartal I 2018, BTN Raup Untung Rp 684 Miliar
Ekonomi
PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) mencatatkan laba bersih perseroan pada kuartal pertama tahun ini mencapai Rp684 miliar, naik...
Serikat Pekerja: Kondisi PLN Sangat Memprihatinkan
Ekonomi
Kondisi PT PLN (persero) saat ini dinilai sangat memprihatinkan, termasuk hubungan industrial yang juga tidak baik sehingga me...
​Ketua SP PLN: MPP Berbeda dengan MVPP
Ekonomi
Ketua Umum Serikat Pekerja (SP) PLN, Jumadis Abda menegaskan bahwa Mobile PowerPlant (MPP) berbeda dengan Marine Vessel Power P...
​PT JJC Konsisten Perkaya Inovasi Pembangunan Tol Japek II Elevated
Ekonomi
Masih dalam rangkaian kegiatan pada Konferensi Regional Teknik Jalan (KRTJ) ke-14 oleh Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (H...
​Polemik Dana CSR, Dirut Telkom Diskriminatif
Ekonomi
Desakan berbagai elemen masyarakat meminta agar Dirut PT Telkom Alex Sinaga mundur, kian menggema.Salah satu alasan desakan mun...
Dukung Industri di Bekasi, PLN Siapkan 1 Miliar VA Listrik
Ekonomi
PT PLN (persero) siap memasok listrik untuk kebutuhan bisnis dan industi di kawasan Bekasi dengan menyiapkan daya sebesar 1.000...
Pertamina: 11 Kelurahan 100% Bersih dari Tumpahan Minyak
Ekonomi
Tim verifikasi dampak lingkungan yang terdiri dari perwakilan Pemerintah Kabupaten / Kota, Dinas terkait, Pertamina dan perwaki...