Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

​DPR Janji Kawal Kebijakan BBM Satu Harga

11 Juni 2017, 6.08.09

​DPR Janji Kawal Kebijakan BBM Satu Harga

Jakarta, Sentananews.com

Anggota Komisi VII DPR Endre Saifoel mengatakan siap mengawal kebijakan pemerintah menerapkan satu harga BBM di seluruh Indonesia agar tetap berkesinambungan. Menurut dia, hal ini perlu dilakukan sehingga kebijakan tersebut tidak hanya semangat di awalnya saja tapi harus konsisten dan berkesinambungan.

"Kebijakan ini mesti dikawal secara ketat. Kami (Komisi VII DPR) siap mengawasi saat kunjungan kerja nantinya, sehingga kebijakan ini tidak hanya semangat di awalnya saja, namun juga harus konsisten dan berkesinambungan," katanya di Jakarta, Jumat (9/6).

Dikatakan, kebijakan standardisasi harga BBM di seluruh Indonesia tersebut merupakan terobosan pemerintah yang perlu mendapat pujian. "Kebijakan ini patut diapresiasi karena selama puluhan tahun saudara-saudara kita yang berada di luar Jawa merasakan bagaimana harga BBM bisa tiga kali lipat harga di Jawa. Seperti salah satunya yang dirasakan masyarakat di Kabupaten Mentawai, Sumatera Barat," kata anggota Fraksi Partai Nasdem dari dapil Sumatera Barat I itu.

Apalagi, lanjutnya, tingginya harga BBM berpengaruh besar terhadap harga produk barang dan jasa mengingat biaya transportasi menyumbang 20-30 persen harga produk.

"Mahalnya harga barang dan jasa tidak terlepas dari biaya angkutan barang. Jika beli bahan bakarnya saja mahal, apalagi beli bahan pangan atau barangnya," ujarnya.

Endre mengharapkan kebijakan satu harga BBM dapat dikuti dengan turunnya biaya logistik dan harga kebutuhan bahan pokok di daerah.

Meski demikian, ia mengingatkan kebijakan itu dapat berjalan berkesinambungan dengan membutuhkan tekad kuat dan pengawasan ketat.

"Apalagi dalam pelaksanaannya, PT Pertamina bekerja sama dengan berbagai perusahaan penyalur yang tentunya mereka tetap tidak terlepas dari segala perhitungan untung-rugi," ujarnya.

Oleh karena itu, politisi Nasdem itu juga mendukung langkah Kementerian ESDM yang akan memberikan sanksi berupa pencabutan usaha kepada badan usaha penyalur BBM yang tidak mendukung progam itu.

Per 1 Juni 2017, terdapat 12 kabupaten termasuk daerah pedalaman mulai diberlakukan harga BBM yang sama dengan wilayah lainnya seperti Jabodetabek.

Sebelum kebijakan itu, masyarakat di 12 kabupaten tersebut membeli BBM dengan harga Rp8.000 hingga Rp18.000 per liter.

Ke-12 kabupaten tersebut adalah Kecamatan Pulau-pulau Batu, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara; Kecamatan Siberut Tengah, Kabupaten Mentawai, Sumatera Barat; Kecamatan Karimun Jawa, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah; Kecamatan Raas, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur; dan Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat.

Kemudian, Kecamatan Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur; Kecamatan Wangi-wangi, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara; Kecamatan Moswaren, Kabupaten Sorong Seatan, Papua Barat; Kecamatan Morotai Utara, Kabupaten Morotai, Maluku Utara; Kecamatan Distrik Paniai Barat, Kabupaten Paniai, Papua, dan Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat.

Editor: Syarief Lussy


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

Cegah Kecurangan di SPBU, Pertamina Pasang Nozzle Online
Ekonomi
PT Pertamina (Persero) menggandeng PT Telkom Indonesia (Persero) untuk memasang teknologi digital pada 5.518 di Stasiun Pengisi...
Sistem Penyaluran Online Akan Dipasang di 5.518 SPBU Pertamina
Ekonomi
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) bersama PT Pertamina (Persero) menyepakati pemberlakuan kebijakan digitalisasi ...
Kemitraan dan Penyerapan SSDN Dihapus, Peternak Terpukul
Ekonomi
Perubahan pasal dalam Peraturan Kementerian Pertanian (Permentan) Nomor 30 Tahun 2018 tentang perubahan atas Permentan Nomor 26...
LRT Sumsel Mogok Lagi, Pemerintah Evaluasi Operasional
Ekonomi
Light Rail Transit (LRT) Sumsel kembali mengalami mogok pada Minggu (12/8). Kejadianini memaksa pemerintah melalui Direktorat J...
Kompetensi SDM Kementerian PUPR Terus Ditingkatkan
Ekonomi
Kompetensi SDM Kementerian PUPR Terus DitingkatkanPengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia menjadi fokus pembangunan Pe...
Angkatan Kerja Baru Capai 3 Juta Orang per Tahun
Ekonomi
Tingginya angkatan kerja baru yang rata-rata mencapai angkat 2,5 juta – 3 juta orang per tahun serta sejumlah hal lainnya saat ...
​Penyerahan Blok Rokan ke Pertamina Jangan Sampai Masuk Angin
Ekonomi
Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) berharap, kepemilikan 100 persen Pertamina terhadap Blok Rokan pada 2021 ben...
​Kemenaker Siapkan Konsep Pembangunan 1000 BLK Komunitas
Ekonomi
Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Binalatas) Kementrian Ketenagakerjaan, Drs. Bambang Satrio Lelono, MA mengungkapk...
Menteri Basuki: ​Penggunaan Barang Impor Di Kementrian PUPR Minim
Ekonomi
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan porsi penggunaan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dalam proyek infrastruktur di ...