Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

​DPR Janji Kawal Kebijakan BBM Satu Harga

11 Juni 2017, 6.08.09

​DPR Janji Kawal Kebijakan BBM Satu Harga

Jakarta, Sentananews.com

Anggota Komisi VII DPR Endre Saifoel mengatakan siap mengawal kebijakan pemerintah menerapkan satu harga BBM di seluruh Indonesia agar tetap berkesinambungan. Menurut dia, hal ini perlu dilakukan sehingga kebijakan tersebut tidak hanya semangat di awalnya saja tapi harus konsisten dan berkesinambungan.

"Kebijakan ini mesti dikawal secara ketat. Kami (Komisi VII DPR) siap mengawasi saat kunjungan kerja nantinya, sehingga kebijakan ini tidak hanya semangat di awalnya saja, namun juga harus konsisten dan berkesinambungan," katanya di Jakarta, Jumat (9/6).

Dikatakan, kebijakan standardisasi harga BBM di seluruh Indonesia tersebut merupakan terobosan pemerintah yang perlu mendapat pujian. "Kebijakan ini patut diapresiasi karena selama puluhan tahun saudara-saudara kita yang berada di luar Jawa merasakan bagaimana harga BBM bisa tiga kali lipat harga di Jawa. Seperti salah satunya yang dirasakan masyarakat di Kabupaten Mentawai, Sumatera Barat," kata anggota Fraksi Partai Nasdem dari dapil Sumatera Barat I itu.

Apalagi, lanjutnya, tingginya harga BBM berpengaruh besar terhadap harga produk barang dan jasa mengingat biaya transportasi menyumbang 20-30 persen harga produk.

"Mahalnya harga barang dan jasa tidak terlepas dari biaya angkutan barang. Jika beli bahan bakarnya saja mahal, apalagi beli bahan pangan atau barangnya," ujarnya.

Endre mengharapkan kebijakan satu harga BBM dapat dikuti dengan turunnya biaya logistik dan harga kebutuhan bahan pokok di daerah.

Meski demikian, ia mengingatkan kebijakan itu dapat berjalan berkesinambungan dengan membutuhkan tekad kuat dan pengawasan ketat.

"Apalagi dalam pelaksanaannya, PT Pertamina bekerja sama dengan berbagai perusahaan penyalur yang tentunya mereka tetap tidak terlepas dari segala perhitungan untung-rugi," ujarnya.

Oleh karena itu, politisi Nasdem itu juga mendukung langkah Kementerian ESDM yang akan memberikan sanksi berupa pencabutan usaha kepada badan usaha penyalur BBM yang tidak mendukung progam itu.

Per 1 Juni 2017, terdapat 12 kabupaten termasuk daerah pedalaman mulai diberlakukan harga BBM yang sama dengan wilayah lainnya seperti Jabodetabek.

Sebelum kebijakan itu, masyarakat di 12 kabupaten tersebut membeli BBM dengan harga Rp8.000 hingga Rp18.000 per liter.

Ke-12 kabupaten tersebut adalah Kecamatan Pulau-pulau Batu, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara; Kecamatan Siberut Tengah, Kabupaten Mentawai, Sumatera Barat; Kecamatan Karimun Jawa, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah; Kecamatan Raas, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur; dan Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat.

Kemudian, Kecamatan Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur; Kecamatan Wangi-wangi, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara; Kecamatan Moswaren, Kabupaten Sorong Seatan, Papua Barat; Kecamatan Morotai Utara, Kabupaten Morotai, Maluku Utara; Kecamatan Distrik Paniai Barat, Kabupaten Paniai, Papua, dan Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat.

Editor: Syarief Lussy


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

PLN Siap Pasok Listrik 60 MVA di Kawasan Industri Dumai
Ekonomi
Guna memenuhi kebutuhan listrik di Kawasan Industri Dumai, Riau sebesar 60 MVA, PT PLN (persero) membangun Saluran Udara Tegang...
Simplikasi Perizinan Perlu Didukung Teknologi Informasi
Ekonomi
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi, Jawa Barat, Amit Riyadi mengatakan, simpli...
PLN Bakal Pasok Listrik ke Sabah Malaysia
Ekonomi
Penandatanganan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara PT PLN (Persero) yang diwakili oleh Direktur Uta...
NAM SSTC Gelar Lokakarya Produk Kelapa di Manado
Ekonomi
Non Aligned Movement-Centre for South-South Cooperation (NAM SSTC), menggelar lokakarya membahas kelangsungan produk kelapa mel...
PLN Diminta Mengevaluasi Kontrak Listrik Swasta
Ekonomi
Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta PT PLN (persero) untuk melakukan peninjauan kembal...
Proyek Pembangunan Pipa Gas Duri-Dumai Dimulai
Ekonomi
Proyek pipa gas Duri-Dumai sepanjang 64 km dengan titik awal tie in di Duri Meter Station pipa Grissik-Duri (PT TGI) dan titik ...
CNPC dan Pertamina Teken MoU Bidang Migas
Ekonomi
Dalam rangka peningkatan kerja sama pengembangan bidang usaha minyak dan gas bumi, baik di Indonesia maupun di mancanegara, Rab...
Pakai Gas Bumi, Industri Bisa Hemat Hingga 40 Persen
Ekonomi
Division Head of Corporate Communication PGN, Desy Anggia menegaskan, pihaknya konsisten untuk berperan serta mewujudkan kemaju...
PHI Optimis Jaga Tingkat Produksi Blok Mahakam
Ekonomi
Presiden Direktur Pertamina Hulu Indonesia (PHI), Bambang Manumayoso optimis, pihaknya bisa menjaga tingkat produksi di Blok Ma...