Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

​DPR: Sinergi BUMN Lebih Penting Ketimbang Holding

2 Mei 2017, 23.04.41

​DPR: Sinergi BUMN Lebih Penting Ketimbang Holding

Jakarta, Sentananews.com

Wakil Ketua Komisi VI Azam Azman Natawijana mengatakan, hingga saat ini belum terdapat kata sepakat di Komisi VI DPR RI, terkait pembentukan holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Parlemen lebih sepakat agar BUMN saling mengatur sinergi operasional seperti yang sudah dijalankan.

Selain itu, sinergi operasional BUMN tidak akan berbenturan dengan perundang-undangan, lantaran tidak diatur seperti holding. Pasalnya, sampai saat ini proses pembentukan holding BUMN juga masih terganjal di pembahasan PP No 72/2016.

"Sinergi operasional itu, bisa saja. Dia juga tidak perlu diatur oleh UU atau pakai PP. Karena sinergi itu kan pekerjaannya saja yang bareng, tapi tidak ada peleburan. Ini lebih simpel memang," kata dia kepada wartawan, Jakarta, Selasa (2/5).

Dia menyontohkan, jenis sinergi operasional yang sudah berjalan dan progresnya sangat bagus yakni, sinergi BUMN karya dengan PT PLN, membangun infrastruktur listrik. Kemudian Kementerian PUPR dengan BUMN Karya, membangun jembatan.

Menurut dia, jika menggunakan skema sinergi operasional pun, perusahaan juga tidak akan merugi, bahkan dapat lebih maju. Saat ini, pembahasan holding masih alot di DPR, sehingga tak ada salahnya perusahaan yang akan holding, melakukan sinergi saja.

"Karena, kalau holding itu kan cuma memperbesar equity saja. Kalau masih belum deal ya mau diapakan? Kalau sinergi, enggak ada pemindahan apa-apa tapi tetap bekerja bersamaan," ujar dia.

Sebelumnya, ia juga menegaskan bahwa pembentukan holding perusahaan BUMN tidak bisa disamakan satu dengan lainnya. Untuk itu ia mengingatkan Kementerian BUMN agar tidak terlalu memaksakan pembentukan holding untuk perusahaan yang sudah sehat.

Pihaknya khawatir, jika terlalu dipaksakan akan membuat masalah ke depannya dan membuat perusahaan yang sudah besar dan sehat, malah sakit dan tidak berkinerja baik.

"Kalau bicara holding, itu tergantung. Tidak bisa disamakan satu sama lain BUMN. Harus by design. Energi misalnya tidak sama seperti transportasi, maka harus dibicarakan satu per satu. Jangan kayak perkebunan sekarang, itu ruginya banyak. Makanya, perusahaan yang sudah sehat, sebaiknya tidak diutak-atik," paparnya.

Lebih lanjut dia menjelaskan, holding perusahaan BUMN yang dibentuk lewat Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2016 harus dikaji lebih dalam. Pihaknya pun telah menyampaikan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebagai wakil dari Menteri BUMN saat rapat kerja, bahwa Komisi VI belum sepakat dengan subtansi dan poin-poin dari PP 72. "Kita perlu membicarakan lagi. Kalau masih tidak sesuai dengan substansi ya kita enggak mau dan holding kan juga enggak bisa," imbuh dia.

Dalam ketentuannya, setiap perubahan dalam keuangan negara, tentunya harus dibicarakan di DPR. Selama ini, Azam melihat banyak wacana yang terhembus mengenai implementasi PP 72 tersebut lantaran Kementerian BUMN ingin segera merealisasikan holding.

"Ya kalau wacana saja, silakan. Tapi kalau sudah mau implementasi, ya nanti dulu. Itu kan perubahan ya, terkait pengawasan keuangan negara. Karena PP 72 itu, semua juga tahu, itu bertentangan dengan UU di atasnya," pungkasnya.@

Editor: Syarief Lussy


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

​Pasca Penetapan Hasil Pemilu 2019, PLN Siaga Kelistrikan
Ekonomi
Pasca penetapan hasil Pemilu 2019 oleh KPU RI, PT PLN (Persero) memperkuat pengamanan pasokan listrik ke lokasi pantauan utama ...
PLN Listriki Lima Desa di Halmahera Selatan
Ekonomi
PT PLN (Persero) terus berupaya untuk meningkatkan Rasio Elektrifikasi di Maluku dan Maluku Utara. Upaya ini dilakukan dengan t...
​Muliakan Dhuafa, PLN Berbagi 15.000 Paket Sembako
Ekonomi
PT PLN (Persero) kembali berbagi kebahagiaan memuliakan kaum dhuafa di bulan suci nan berkah dengan memberikan 15.000 paket sem...
​YBM PLN Salurkan Bantuan 3000 Paket di Sulbagut
Ekonomi
Jakarta, SENTANAPT PLN Regional Sulawesi melalui Yayasan Baitul Maal (YBM) pada hari ke 15 Ramdhan 1440 Hijriah menyalurkan dan...
Menaker Resmikan ​Posko Pengaduan THR 2019
Ekonomi
Dalam rangka memberikan pelayanan konsultasi pembayaran Tunjangan Hari Kerja (THR) dan menindaklanjuti pengaduan keterlambatan ...
​PLN Groundbreaking Pembangunan Listrik Pedesaan se-Kalimantan Barat
Ekonomi
PT PLN (Persero) melakukan groundbreaking atau penancapan tiang pertama sebagai simbol dimulainya pembangunan Program Listrik D...
Listrik untuk Jakarta Fair Gunakan Power Bank 2500 kVA
Ekonomi
PT PLN Unit Induk Distribusi (UIJ) Jakarta Raya akan menggunakan Power Bank dengan total daya yang disiapkan yaitu 2500 kVA unt...
​Meraup Untung dengan Susu Kambing RBM
Ekonomi
Nutrisi susu kambing etawa lebih tinggi dibandingkan susu sapi. Manfaatnya pun jauh lebih besar dibandingkan susu sapi. Itulah ...
​Pertamina Modernisasi Kilang Teknologi Tinggi
Ekonomi
PT Pertamina (Persero) akan terus memperkuat penerapan Health Safety Security Environment (HSSE) yang ketat pada seluruh sarana...