Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

​DPR: Sinergi BUMN Lebih Penting Ketimbang Holding

2 Mei 2017, 23.04.41

​DPR: Sinergi BUMN Lebih Penting Ketimbang Holding

Jakarta, Sentananews.com

Wakil Ketua Komisi VI Azam Azman Natawijana mengatakan, hingga saat ini belum terdapat kata sepakat di Komisi VI DPR RI, terkait pembentukan holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Parlemen lebih sepakat agar BUMN saling mengatur sinergi operasional seperti yang sudah dijalankan.

Selain itu, sinergi operasional BUMN tidak akan berbenturan dengan perundang-undangan, lantaran tidak diatur seperti holding. Pasalnya, sampai saat ini proses pembentukan holding BUMN juga masih terganjal di pembahasan PP No 72/2016.

"Sinergi operasional itu, bisa saja. Dia juga tidak perlu diatur oleh UU atau pakai PP. Karena sinergi itu kan pekerjaannya saja yang bareng, tapi tidak ada peleburan. Ini lebih simpel memang," kata dia kepada wartawan, Jakarta, Selasa (2/5).

Dia menyontohkan, jenis sinergi operasional yang sudah berjalan dan progresnya sangat bagus yakni, sinergi BUMN karya dengan PT PLN, membangun infrastruktur listrik. Kemudian Kementerian PUPR dengan BUMN Karya, membangun jembatan.

Menurut dia, jika menggunakan skema sinergi operasional pun, perusahaan juga tidak akan merugi, bahkan dapat lebih maju. Saat ini, pembahasan holding masih alot di DPR, sehingga tak ada salahnya perusahaan yang akan holding, melakukan sinergi saja.

"Karena, kalau holding itu kan cuma memperbesar equity saja. Kalau masih belum deal ya mau diapakan? Kalau sinergi, enggak ada pemindahan apa-apa tapi tetap bekerja bersamaan," ujar dia.

Sebelumnya, ia juga menegaskan bahwa pembentukan holding perusahaan BUMN tidak bisa disamakan satu dengan lainnya. Untuk itu ia mengingatkan Kementerian BUMN agar tidak terlalu memaksakan pembentukan holding untuk perusahaan yang sudah sehat.

Pihaknya khawatir, jika terlalu dipaksakan akan membuat masalah ke depannya dan membuat perusahaan yang sudah besar dan sehat, malah sakit dan tidak berkinerja baik.

"Kalau bicara holding, itu tergantung. Tidak bisa disamakan satu sama lain BUMN. Harus by design. Energi misalnya tidak sama seperti transportasi, maka harus dibicarakan satu per satu. Jangan kayak perkebunan sekarang, itu ruginya banyak. Makanya, perusahaan yang sudah sehat, sebaiknya tidak diutak-atik," paparnya.

Lebih lanjut dia menjelaskan, holding perusahaan BUMN yang dibentuk lewat Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2016 harus dikaji lebih dalam. Pihaknya pun telah menyampaikan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebagai wakil dari Menteri BUMN saat rapat kerja, bahwa Komisi VI belum sepakat dengan subtansi dan poin-poin dari PP 72. "Kita perlu membicarakan lagi. Kalau masih tidak sesuai dengan substansi ya kita enggak mau dan holding kan juga enggak bisa," imbuh dia.

Dalam ketentuannya, setiap perubahan dalam keuangan negara, tentunya harus dibicarakan di DPR. Selama ini, Azam melihat banyak wacana yang terhembus mengenai implementasi PP 72 tersebut lantaran Kementerian BUMN ingin segera merealisasikan holding.

"Ya kalau wacana saja, silakan. Tapi kalau sudah mau implementasi, ya nanti dulu. Itu kan perubahan ya, terkait pengawasan keuangan negara. Karena PP 72 itu, semua juga tahu, itu bertentangan dengan UU di atasnya," pungkasnya.@

Editor: Syarief Lussy


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

 Sembilan Bendungan Ditargetkan Rampung Tahun 2018
Ekonomi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) menargetkan sembilan b...
Menteri Basuki Inginkan Kerjasama Infrastruktur dengan Jepang Dipercepat
Ekonomi
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono melakukan pertemuan dengan Penasehat Khusus Perdana Mente...
2018 KESDM Siap Lelang 43 Wilayah Kerja
Ekonomi
Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan segera melelang 43 Wilayah Kerja (WK) pada tahun 2018...
Pertamina EP Asset 4 Akan Produksi Migas 2018
Ekonomi
General Manager Pertamina EP Asset 4, Agus Amperianto mengungkapkan, pihaknya memproyeksikan produksi minyak dan gas bumi tahun...
​Ini Dia Faktor Pendukung Arus Lalin Nataru
Ekonomi
Koordinasi intensif antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Kementerian Perhubungan, Korps Lalu L...
April 2018 Tol Belmera Tersambung Tol Medan-Kualanamu
Ekonomi
Konstruksi Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi (MKTT) seksi 1 (Tanjung Morawa-Parbarakan) sepanjang 10,75 km ditargetkan se...
​Program Padat Karya Tunai Irigasi di Tasikmalaya Dimulai
Ekonomi
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Gubernur ...
Pemerintah Harus Hati-hati Tunjuk Direktur Pemasaran Pertamina
Ekonomi
Informasi tentang akan digantinya Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina yang konon katanya dari kalangan eksternal Pertamina b...
Bendungan Leuwikeris Optimalkan Pengelolaan Sungai Citanduy
Ekonomi
Pembangunan Bendungan Leuwikeris yang dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bertujuan untuk mengatasi kekur...