Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

​DPR: Sinergi BUMN Lebih Penting Ketimbang Holding

2 Mei 2017, 23.04.41

​DPR: Sinergi BUMN Lebih Penting Ketimbang Holding

Jakarta, Sentananews.com

Wakil Ketua Komisi VI Azam Azman Natawijana mengatakan, hingga saat ini belum terdapat kata sepakat di Komisi VI DPR RI, terkait pembentukan holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Parlemen lebih sepakat agar BUMN saling mengatur sinergi operasional seperti yang sudah dijalankan.

Selain itu, sinergi operasional BUMN tidak akan berbenturan dengan perundang-undangan, lantaran tidak diatur seperti holding. Pasalnya, sampai saat ini proses pembentukan holding BUMN juga masih terganjal di pembahasan PP No 72/2016.

"Sinergi operasional itu, bisa saja. Dia juga tidak perlu diatur oleh UU atau pakai PP. Karena sinergi itu kan pekerjaannya saja yang bareng, tapi tidak ada peleburan. Ini lebih simpel memang," kata dia kepada wartawan, Jakarta, Selasa (2/5).

Dia menyontohkan, jenis sinergi operasional yang sudah berjalan dan progresnya sangat bagus yakni, sinergi BUMN karya dengan PT PLN, membangun infrastruktur listrik. Kemudian Kementerian PUPR dengan BUMN Karya, membangun jembatan.

Menurut dia, jika menggunakan skema sinergi operasional pun, perusahaan juga tidak akan merugi, bahkan dapat lebih maju. Saat ini, pembahasan holding masih alot di DPR, sehingga tak ada salahnya perusahaan yang akan holding, melakukan sinergi saja.

"Karena, kalau holding itu kan cuma memperbesar equity saja. Kalau masih belum deal ya mau diapakan? Kalau sinergi, enggak ada pemindahan apa-apa tapi tetap bekerja bersamaan," ujar dia.

Sebelumnya, ia juga menegaskan bahwa pembentukan holding perusahaan BUMN tidak bisa disamakan satu dengan lainnya. Untuk itu ia mengingatkan Kementerian BUMN agar tidak terlalu memaksakan pembentukan holding untuk perusahaan yang sudah sehat.

Pihaknya khawatir, jika terlalu dipaksakan akan membuat masalah ke depannya dan membuat perusahaan yang sudah besar dan sehat, malah sakit dan tidak berkinerja baik.

"Kalau bicara holding, itu tergantung. Tidak bisa disamakan satu sama lain BUMN. Harus by design. Energi misalnya tidak sama seperti transportasi, maka harus dibicarakan satu per satu. Jangan kayak perkebunan sekarang, itu ruginya banyak. Makanya, perusahaan yang sudah sehat, sebaiknya tidak diutak-atik," paparnya.

Lebih lanjut dia menjelaskan, holding perusahaan BUMN yang dibentuk lewat Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2016 harus dikaji lebih dalam. Pihaknya pun telah menyampaikan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebagai wakil dari Menteri BUMN saat rapat kerja, bahwa Komisi VI belum sepakat dengan subtansi dan poin-poin dari PP 72. "Kita perlu membicarakan lagi. Kalau masih tidak sesuai dengan substansi ya kita enggak mau dan holding kan juga enggak bisa," imbuh dia.

Dalam ketentuannya, setiap perubahan dalam keuangan negara, tentunya harus dibicarakan di DPR. Selama ini, Azam melihat banyak wacana yang terhembus mengenai implementasi PP 72 tersebut lantaran Kementerian BUMN ingin segera merealisasikan holding.

"Ya kalau wacana saja, silakan. Tapi kalau sudah mau implementasi, ya nanti dulu. Itu kan perubahan ya, terkait pengawasan keuangan negara. Karena PP 72 itu, semua juga tahu, itu bertentangan dengan UU di atasnya," pungkasnya.@

Editor: Syarief Lussy


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

KPUPR dan China Tingkatkan Kerja Sama Pengelolaan SDA
Ekonomi
Kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah China dalam pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Raky...
Duplikasi Jembatan Surabaya Perlancar Jalur Logistik Mataram-Lombok Tengah
Ekonomi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah menyelesaikan pembangunan duplikasi Jembatan Surabaya yang berada...
Salurkan Bantuan Sigi, PLN Rasakan Energi Optimisme Warga
Ekonomi
Warga Desa Pombewe masih tinggal di tempat pengungsian yang terletak di tanah lapang saat PLN menyerahkan bantuan berupa bahan ...
​PHE Siap kelola Blok NSO Hingga Tahun 2038
Ekonomi
Keputusan pemerintah melalui kementerian ESDM untuk memperpanjang kontrak Blok North Sumatera Offshore (NSO) di Provinsi Aceh d...
Pertamina Pulihkan Infrastruktur Terminal BBM Donggala
Ekonomi
PT Pertamina (Persero) melakukan Kick Off Pemulihan Infrastruktur Terminal BBM Donggala. Pemulihan infrastruktur ini bertujuan ...
​Hingga 2050 Indonesia Belum Perlu Bangun PLTN
Ekonomi
Penggunaan nuklir sebagai energi primer Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) dinilai belum menjadi prioritas. Banyak pertimb...
Pembangunan Bendungan Sidan, Tiga Dihaji, dan Bener Dimulai
Ekonomi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan pembangunan 65 bendungan yang terdiri dari 16 bendungan lanj...
​Operator Lokal di 14 SPBU di Sulteng Kembali Bekerja
Ekonomi
Memasuki minggu ketiga pasca bencana gempa dan tsunami yang melanda Palu, Sigi dan Donggala Sulawesi Tengah, PT Pertamina (Pers...
YLKI Minta Rencana Pembelian Properti di Meikarta Ditunda
Ekonomi
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)) mendesak managemen Meikarta untuk segera menjelaskan pada publik terkait keberlanjut...