Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

​DPR Soroti Kinerja Perbankan Nasional

22 Jan. 2017, 23.03.54

​DPR Soroti Kinerja Perbankan Nasional

Jakarta, Sentananews.com

Kinerja pertumbuhan kredit perbankan nasional yang dinilai melambat serta meningkatnya "non performing loan" (kredit bermasalah) sepanjang 2016 sehingga harus diawasi pemerintah dikritisi anggota DPR RI.

"Kinerja perbankan pada 2016 tidak terlalu baik, terjadi pelambatan pertumbuhan kredit yang diiringi dengan peningkatan NPL," kata anggota Komisi XI DPT Refrizal dalam keterangan persnya di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, meski NPL belum mencapai tingkat 5 persen, diharapkan pemerintah dapat berperan aktif guna mengatasinya.

Kekhawatiran ini kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menjadi relevan bila dikaitkan dengan keinginan presiden Jokowi yang mencanangkan program bunga single digit untuk UMKM. "Bila tidak diatasi dengan serius, suku bunga perbankan single digit sulit untuk direalisasikan," tegas Refrizal.

Sebelumnya, beberapa industri perbankan menyatakan sedang bersiap memenuhi kebijakan baru Otoritas Jasa Keuangan yang akan menerapkan syarat "Net Stable Funding Ratio" dan memperluas implementasi "Liquidity Coverage Ratio" guna menangkal ancaman kekurangan likuiditas.

Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Asmawi Syam mengatakan kebijakan pemantauan kecukupan likuiditas bank memang diperlukan untuk mengawasi kemampuan bank dalam menyalurkan kredit, dan berkontribusi terhadap perekonomian.

Pada 2017, OJK menargetkan kredit dapat tumbuh hingga dua digit di rentang 9-12 persen, setelah pada 2016 diperkirakan kredit hanya tumbuh satu persen. "Kami melihat dampaknya masih positif, memang modal, likuiditas perlu diperkuat untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi di 2017," kata Asmawi.

"Net Stable Funding Ratio" atau NSFR merupakan rasio jumlah dana stabil yang tersedia di perbankan dengan jumlah dana stabil yang dibutuhkan. Jika merujuk pada kerangka Basel III dari Basel Committe on Banking Supervision (BCBS), rasio NSFR minimal 100 persen.

Jadi dengan NSFR, perbankan disyaratkan untuk memelihata rasio dana stabil untuk mengurangi potensi gangguan sumber reguler pendaaan bank, yang bisa meningkatkan risiko likuiditas, dan risiko kegagalan bank yang pada akhirnya dapat berdampak sistemik.

Editor Syarief Lussy



To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

Meenteri Basuki: Sabtu, ​Jembatan Batang Kula Bisa Dilalui
Ekonomi
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan pemulihan lalu lintas pada ruas jalan Padang -...
​BKPM Optimis 2019 Investasi Kembali Meningkat
Ekonomi
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong menyakini kegiatan investasi akan kembali meningkat pada 2019, te...
KAI Pastikan Tiket Natal Tersisa 49 Persen
Ekonomi
PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop I Jakarta menyatakan tiket kereta menjelang Natal 2018 dan Tahun Baru 2019 sudah terjual 51 ...
KAI: Volume Angkutan Natal Diprediksi 1,2 Juta Orang
Ekonomi
PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 1 Jakarta memproyeksikan volume penumpang angkutan kereta api selama musim Natal dan Tahun B...
Menteri ESDM Pastikan Listrik Natal dan Tahun Baru Aman
Ekonomi
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengunjungi PLN Area Pengatur Beban Jawa Tengah – DIY pada Kamis p...
​Pulihkan Lalin Padang-Bukittinggi, KPUPR Bangun Jembatan Sementara
Ekonomi
Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) saat ini tengah melakukan pembangunan jembatan sementara sebagai penggant...
​420 Ribu Warga Semarang Akan Nikmati Layanan Air Bersih Perpipaan
Ekonomi
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani meresmikan dimulainya konstruks...
​Depot Mini LPG Lombok Perkuat Ketahanan Energi Daerah
Ekonomi
Pengamat kebiajakan energi, Sofyano Zakaria menilai kehadiran Depot Mini LPG di Lombok Nusa tenggara Barat (NTB) menunjukkan ba...
​Rugikan Negara, Pemerintah Didesak Batalkan Revisi PP 23/2010
Ekonomi
Indonesian Resources Studi (IRESS) menuntut pemerintah untuk membatalkan rencana melakukan revisi keenam atas Peraturan Pemerin...