Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

DPR: Tingkatkan Pendidikan Vokasi Kemaritiman

10 Okt. 2017, 5.35.27

 DPR: Tingkatkan Pendidikan Vokasi Kemaritiman

Jakarta, sentananews.com

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri meminta Pemerintah untuk meningkatkan pendidikan vokasi kemaritiman di Indonesia. Hal ini karena sektyor kemaritiman diyakni bisa bangkit seiring potensi pemesanan kapal-kapal laut dari sejumlah negara.

Menurut dia, pendidikan vokasi mampu bangkit karena untuk bidang maritim saja, akan ada pesanan kapal-kapal besar dari negara lain dengan teknologi Jerman dengan potensi bisnis US$ 1,33 triliun per tahun.

"Tenaga kerja profesional dan tenaga ahlinya tentu dari Indonesia. Ini kesempatan bagi bangkitnya pendidikan vokasi kita," ujar Fikri di Jakarta, Senin (09/10).

Ia berpendapat, Indonesia dapat mencontoh bagaimana pemerintahan Jerman mengelola pendidikan vokasi mereka.

Dikatakan, pendidikan vokasi di negara tersebut memiliki prinsip memperkuat kerja sama pemerintah dan industri, sehingga dapat menyusun kerangka pendidikan kejuruan dan pelatihan yang sesuai dengan kondisi dunia kerja.

Sedangkan prinsip lainnya adalah penerapan standardisasai nasional sehingga kualitas pendidikan sekolah kejuruan terjamin. adanya kualifikasi tenaga pendidik yang harus menguasai konsep pedagogik kejuruan, serta ketersediaan institusi penelitian.

"Kalau di Indonesia, saya melihat masih ada jarak antara dunia industri dan pendidikan, sehingga pihak seperti Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dinilai dapat menjadi jembatan ideal bagi terhubungnya dunia industri dengan bidang pendidikan nasional," pungkasnya.

Editor" Syarief Lussy


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

Pembentukan Holding Tergantung Kondisi BUMN
Ekonomi
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saat ini sedang menyiapkan beberapa holding company berdasarkan sektor bisnis.Ekono...
Penuhi Pasokan Gas, FSRU Akan Dikaji Lagi
Ekonomi
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar akan mengkaji lebih fungsi Floating Storage Regasification Unit (FS...
Standard Produk Otomotif Asean Diharmonisasi
Ekonomi
Negara anggota ASEAN bekerja sama untuk melakukan harmonisasi standar produk otomotif dalam rangka memastikan keamanan, kualita...
Aturan Baru Taksi Daring Wajib Asuransi
Ekonomi
Peraturan baru terkait penyelenggaraan taksi daring berbasis aplikasi telah dikeluarkan pemerintah melalui rancangan revisi Per...
Industri Galangan Kapal Harus Manfaatkan Tol Laut
Ekonomi
Industri galangan kapal nasional didorong untuk memanfaatkan tol laut yang telah dibangun oleh pemerintah sebagai sebuah peluan...
Akademisi: Wacana Kartu Subsidi LPG 3 Kg Perlu Direailisasikan
Ekonomi
Dosen Ekonomi Energi dan Sumber Daya Mineral Universitas Indonesia (UI) Berly Martawardaya menilai, wacana mengenai kartu subsi...
Ironis, PPh Badan Freeport Hanya 25 Persen
Ekonomi
Pemerintah berencana menerbitkan rancangan peraturan pemerintah (RPP). Berdasarkan bocoran dalam BAB VII Pasal 14 menyebutkan, ...
Berantas Trader Gas Nakal. Kemenperin Siapkan Aturan
Ekonomi
Guna memberantas trader gas 'nakal' yang selama ini berdampak negatif terhadap pelaku industri di dalam negeri, Kementrian Peri...
2019 Sektor Pariwisata Jadi Penghasil Devisa Terbesar
Ekonomi
Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan sektor pariwisata Indonesia diproyeksikan menjadi penghasil devisa terbesar pada 2019...