Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

​Dukung Swastanisasi Kelistrikan Nasional, Menteri ESDM Dikecam

24 Juli 2016, 10.41.17

​Dukung Swastanisasi Kelistrikan Nasional, Menteri ESDM Dikecam

Jakarta, SENTANAnews.com

SP PLN mengecam pernyataan Menteri ESDM Sudirman Said yang memaksa PLN untuk tunduk terhadap upaya swastanisasi pembangkit listrik dan peraturan yang merugikan PLN dan kelistrikan Nasional.

Ketua Umum Serikat Pekerja (SP) PT PLN (Persero), Ir. Jumadis Abda MM, MEng menegaskan, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari PLN, pihaknya memiliki kewajiban moral untuk mengingatkan dan mengoreksi kebijakan yang keliru terhadap kelistrikan nasional.

"Karena bila salah melangkah dan salah mengambil kebijakan termasuk adanya unsur kepentingan tertentu dalam penentuan arah kelistrikan, maka dampak kerugiannya bukan saja dirasakan oleh PLN tetapi juga kepada bangsa dan negara serta seluruh masyarakat Indonesia," kata Jumadis dalam pesan singkatnya kepada Sentananews.com di Jakarta, Minggu (24/7).

Ia mengatakan, agar pengelolaan kelistrikan berjalan dengan baik maka sesuai dengan UUD 1945 pasal 33 ayat 2, tidak bisa dinafikan bahwa kelistrikan adalah termasuk cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak seharusnya dikuasai oleh Negara, yang dalam hal ini adalah PLN sebagai BUMN Kelistrikan di tanah air. "Sayangnya

penguasaan Negara ini justeru ingin dikerdilkan oleh 'penyelenggara Negara' itu sendiri yakni Kementrian ESDM sebagai Kementerian Teknis terkait. Menteri ESDM Sudirman Said sebagai orang yang bertanggung jawab mengawal kelistrikan itu dalam penguasaan Negara justeru bertingkah sebaliknya," ketusnya.

Ia mengaku heran karena Sudirman Said justru ingin memperkecil peran negara. PLN berusaha dimarginalkan untuk pembangunan kelistrikan itu. Terutama di sektor pembangkit yang memberikan pengembalian (profit) yang lebih baik. Pasalnya, pembangunan dan kepemilikan asetnya diserahkan kepada perusahaan perseorangan privat/swasta. Dan perusahaan Negara disuruh membeli dengan sistem take or pay. "Ambil atau tidak diambil energi listrik (kWh) yang dihasilkan pembangkit swasta itu maka PLN harus tetap bayar sehingga akan ada kerugian PLN Rp 140 T per tahun setelah selesai pembangunannya. Dan potensi pemadaman di seluruh Indonesia seperti yang terjadi di Nias beberapa waktu yang lalu bisa terjadi, sehingga Indonesia menjadi Nias kedua," tukasnya.

Penulis: Syarief Lussy


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

​Tanggap Darurat, Pertamina Aktifkan Pangkalan Minyak Tanah
Ekonomi
PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region VIII Maluku - Papua kembali menggelar pelayanan pangkalan tanggap darurat min...
​BPJS Ketenagakerjaan Akui Belum Optimal
Ekonomi
EKSISTENSI Jaminan Sosial atau Jamsos yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJSTK) dinilai ...
​M.Abrar Ali Jadi Ketua Umum SP PLN 2019-202
Ekonomi
Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Serikat Pekerja (SP) PLN, yang dihadiri 59 DPD SP PLN seluruh Indonesia menetapkan Mu...
​Komitmen Pemerintah Lindungi Hak Konsumen Diragukan
Ekonomi
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meragukan komitmen pemerintah untuk melindungi hak-hak konsumen. Keraguan ini didasar...
​Langkah Polisi Tangkap Pembajak Mobil Tanki Diapresiasi
Ekonomi
Langkah cepat yang dilakukan pihak kepolisian dengan menangkap para pelaku pembajakan dua mobil tangki milik Pertamina yang dih...
​Menperin Berupaya Ciptakan Iklim Investasi Kondusif
Ekonomi
Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto mengungkapkan, saat ini pemerintah berupaya membuat kebijakan strategis unt...
​Pertamina, RNI dan PTPN III Bersinergi Kembangkan Energi Terbarukan
Ekonomi
Tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu Pertamina, RNI dan PTPN III menandatangani Nota Kesepahaman terkait kerjasama penyed...
​Pertamina Gelar Pangan dan Solar Non Subsidi Harga Khusus
Ekonomi
PT Pertamina (Persero) menggelar pangan murah dan Solar Non Subsidi dengan harga khusus pada acara bertajuk BUMN Berbagi dalam ...
​Presiden Berharap Pengguna Kendaraan Beralih ke MRT
Ekonomi
Presiden Joko Widodo berharap keberadaan kereta Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta membuat masyarakat pengguna kendaraan pribadi ...