Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

​Dukung Swastanisasi Kelistrikan Nasional, Menteri ESDM Dikecam

24 Juli 2016, 10.41.17

​Dukung Swastanisasi Kelistrikan Nasional, Menteri ESDM Dikecam

Jakarta, SENTANAnews.com

SP PLN mengecam pernyataan Menteri ESDM Sudirman Said yang memaksa PLN untuk tunduk terhadap upaya swastanisasi pembangkit listrik dan peraturan yang merugikan PLN dan kelistrikan Nasional.

Ketua Umum Serikat Pekerja (SP) PT PLN (Persero), Ir. Jumadis Abda MM, MEng menegaskan, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari PLN, pihaknya memiliki kewajiban moral untuk mengingatkan dan mengoreksi kebijakan yang keliru terhadap kelistrikan nasional.

"Karena bila salah melangkah dan salah mengambil kebijakan termasuk adanya unsur kepentingan tertentu dalam penentuan arah kelistrikan, maka dampak kerugiannya bukan saja dirasakan oleh PLN tetapi juga kepada bangsa dan negara serta seluruh masyarakat Indonesia," kata Jumadis dalam pesan singkatnya kepada Sentananews.com di Jakarta, Minggu (24/7).

Ia mengatakan, agar pengelolaan kelistrikan berjalan dengan baik maka sesuai dengan UUD 1945 pasal 33 ayat 2, tidak bisa dinafikan bahwa kelistrikan adalah termasuk cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak seharusnya dikuasai oleh Negara, yang dalam hal ini adalah PLN sebagai BUMN Kelistrikan di tanah air. "Sayangnya

penguasaan Negara ini justeru ingin dikerdilkan oleh 'penyelenggara Negara' itu sendiri yakni Kementrian ESDM sebagai Kementerian Teknis terkait. Menteri ESDM Sudirman Said sebagai orang yang bertanggung jawab mengawal kelistrikan itu dalam penguasaan Negara justeru bertingkah sebaliknya," ketusnya.

Ia mengaku heran karena Sudirman Said justru ingin memperkecil peran negara. PLN berusaha dimarginalkan untuk pembangunan kelistrikan itu. Terutama di sektor pembangkit yang memberikan pengembalian (profit) yang lebih baik. Pasalnya, pembangunan dan kepemilikan asetnya diserahkan kepada perusahaan perseorangan privat/swasta. Dan perusahaan Negara disuruh membeli dengan sistem take or pay. "Ambil atau tidak diambil energi listrik (kWh) yang dihasilkan pembangkit swasta itu maka PLN harus tetap bayar sehingga akan ada kerugian PLN Rp 140 T per tahun setelah selesai pembangunannya. Dan potensi pemadaman di seluruh Indonesia seperti yang terjadi di Nias beberapa waktu yang lalu bisa terjadi, sehingga Indonesia menjadi Nias kedua," tukasnya.

Penulis: Syarief Lussy


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

​Sebulan Layani Pemudik, Satgas RAFI Pertamina Berakhir
Ekonomi
Satuan Tugas (Satgas) Ramadhan dan Idul Fitri (RAFI) Pertamina tahun 2019 akhirnya menyelesaikan masa tugasnya yang berlangsung...
​Pertagas dan Petro Muba Kerjasama Kembangkan Kilang LPG
Ekonomi
PT Pertamina Gas (Pertagas) dan Badan Usaha Milik (BUMD) Daerah Kabupaten Musi Banyuasin PT Petro Muba bekerjasama untuk mengem...
​Pertamina Kenalkan Inovasi Pertaflosim ke Perguruan Tinggi
Ekonomi
PT Pertamina (Persero) memperkenalkan hasil inovasi teknologi PertafloSIM kepada 19 perguruan tinggi yang dikemas dalam program...
​Mentan: Lima Program Strategis Sudah Terbukti, Lanjutkan
Ekonomi
Lima Program Kementerian Pertanian (Kementan) yang dilaksanakan dalam kurun waktu 4,5 tahun terakhir, dinilai sukses sehingga p...
 Kementan Ingin Wujudkan Sektor Pertanian Berdaya Saing
Ekonomi
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pertanian (Musrembangtan) Nasional 2019 diadakan Kementerian Pertanian (Kementan) dengan tem...
PLN Akan Pasok Listrik 50 MW untuk MRT Fase II
Ekonomi
PT PLN (Persero) akan segera membangun depo listrik untuk kereta Moda Raya Terpadu (MRT) Fase II. Depo ini akan memiliki kapasi...
​SULE Belajar Bersama Badan POM di Kecamatan Koja
Ekonomi
Puluhan ibu-ibu kader gizi di Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara antusias mendorong SULE agar makin di...
​Pertamina dan Aramco Sepakat Kerjasama Kilang Cilacap Berlanjut
Ekonomi
Pertamina dan Saudi Aramco sepakat untuk melanjutkan kerjasamanya dalam menyiapkan pengembangan Kilang Cilacap.Menurut VP Corpo...
​Mandatori B30 Jadi Fokus Pemerintah Tekan Impor BBM
Ekonomi
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana menandaskan bahwa mandatori B30 menjadi fokus pemerintah untu...