Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

​Era Keterbukaan, Saatnya Pertamina Terapkan Digitalisasi SPBU

11 Jan. 2019, 23.14.17

​Era Keterbukaan, Saatnya Pertamina Terapkan Digitalisasi SPBU

Jakarta, sentananews.com

Pengamat Ekonomi dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin daeng mengungkapkan, saat ini seluruh pelosok dunia tengah memasuki era keterbukaan, di mana dua prinsip keterbukaan itu adalah transparan dan akuntable.

"Keterbukaan sendiri ditopmg oleh kemajuan IT yang berkembang dengan pesat dan semakin luas. Semua orang berkeinginan dan butuh hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan IT tersebut," kata Salamuddin saat dihubungi Sentananews.com di Jakarta, Jumat.

Menurut Salamuddin, saat ini keterbukaan bukan hanya sekedar kewajiban, tapi menjadi kebutuhan semua orang, individu, korporasi pemerintah terhubung oleh suatu networking yang semakin transparan.

"Kita akan melihat bahwa di era ke depan setiap orang bahkan tidak sanggup menyembunyikan keinginan dan kebutuhannya, apalagi hal yang dikerjakan," tukasnya.

Keterbukaan, kata dia, akan menjadikan banyak hal semakin efisien, karena setiap orang memiliki akses yang cukup kuat pada informasi. "Selama ini pengetahuan akan suatu hal seringkali menjadi senjata untuk mengambil keuntungan yang besar atas pihak lain. Di masa depan ini akan semakin transparan dan setiap orang hanya dapat mengambil keuantungan yang wajar," papar Salamuddin.

Menurut dia, SPBU Pertamina juga harus mau menerapkan sejauh mungkin tehnologi IT, digitalisasi dalam seluruh konsep dan rantai bisnisnya. "Dengan digitalisasi, orang bisa tau dimana ada Premium dan bisa membayar dengan uang kertas, e money, atau digital money yang lain. Oleh karenanya, Pertamina harus mulai membangun kapasitas sebaik mungkin ke arah itu. Semoga belum terlambat," tukasnya.

Ia mengatakan, sebagai perusahaan milik negara 100 persen Pertamina tidak memiliki kewajiban untuk membuat laporan keuangan secara terbuka kepada publik, tidak harus bicara kepada publik kenapa premium harganya sekian, mengapa pertamax sekian, atau ada apa dibalik harga BBM itu semua.

"Pertamina hanya perlu membuat laporan kepada pemerintah sebagai pemegang sahamnya, sedangkan kepada rakyat, publik ataupun konsumen bisa diabaikan," katanya.

Namun di masa depan, lanjut dia, hal semacam itu tak dapat dipertahankan lagi. Pertamina dituntut memasuki era digitalisasi dengan proposal keterbukaan sebagai senjata untuk menarik kesetian konsumen dan masyarakat kepada produk produk Pertamina.

"Jika tidak maka dengan manajemen ala kadarnya Pertamina akan ditinggal oleh konsumen. sekarang orang masih berpikir bahwa Pertamina milik bangsa Indonesia, tapi ke depan orang akan semakin terfokus kepada pelayanan apa yang diberikan, serta seberapa baik perusahaan ini menerapkan prinsip keterbukaan yang baik," tukasnya.

Penulis: Syarief Lussy


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

​KUTIPAN: Sulit Berharap Pejabat Mau Laporkan Harta Sendiri
Ekonomi
Direktur Eksekutif Komunitas Untuk Transparansi Informasi Publik Nasional (KUTIPAN), Aswan Bayan mengatakan, bahwa sangat sulit...
KPUPR Selesaikan Saluran Irigasi 1 Juta Ha dI Leuwigoong, Garut
Ekonomi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan pembangunan jaringan irigasi baru seluas 1 juta hektare dan ...
​Kinerja 2018 Memuaskan, PDSI Kembali Lampaui Target
Ekonomi
Meskipun harus mengawali tahun dengan permintaan menurunkan harga jasa sewa harian rig, PT Pertamina Drilling Services Indonesi...
Pemangkas Rambut Garut Mendapat Akses KPR Subsidi
Ekonomi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memperluas jangkauan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang bisa me...
Presiden Jokowi Minta Pembangunan Rusun Terus Dilanjutkan
Ekonomi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus membangun rumah susun (Rusun) yang diperuntukan bagi Masyarakat Be...
Cegah Garut Banjir, KPUPR Bangun Tanggul Sepanjang  5 Km
Ekonomi
Pasca banjir bandang yang terjadi di Kota dan Kabupaten Garut, Jawa Barat pada 20 September 2016 lalu, Kementerian Pekerjaan Um...
Atasi Banjir, Kementerian PUPR Normalisasi Sungai di Kota Bima
Ekonomi
Guna mencegah terulangnya banjir besar, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melakukan normalisasi dan ...
Mulai Digenangi, Bendungan Mila Siap Suplai Irigasi 1.689 Ha
Ekonomi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus meningkatkan jumlah tampungan air di Indonesia, termasuk di Kawasa...
​Pererat Persaudaraan, Kodiklatad dan Masyarakat Gelar Baksos
Ekonomi
Mempererat silaturahmi antara institusi TNI-Polri serta komunitas offroad dan masyarakat, Komandan Kodiklatad, Letjen TNI AM. P...