Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

​Gapensi Klaim Plafon Rp 100 M Pertegas Segmentasi Pasar

13 Agu 2017, 21.01.55

​Gapensi Klaim Plafon Rp 100 M Pertegas Segmentasi Pasar

Jakarta, sentananews.com

Badan Pengurus Pusat Gabungan Pelaksana Kontsruksi Indonesia (BPP Gapensi) menilai, plafon proyek Rp 100 miliar tidak saja mampu melindungi kontraktor lokal, namun juga mempertegas segmentasi pasar konstruksi.

Untuk itu badan yang menghimpun para pengusaha kosntruksi ini tetus memperjuangkan agar proyek pemerintah di bawah Rp 100 miliar tidak lagi digarap oleh Badan Usaha Milik Negara BUMN dan usaha besar. "Tentu plafon ini akan mempertegas implementasi dari segmen konstruksi nasional," ujar Sekjen BPP Gapensi H.Andi Rukman Karumpa di Jakarta Sabtu (12/8).
Sebelumnya, batas nilai proyek pemerintah yang tidak boleh digarap perusahaan negara atau perusahaan besar adalah kurang dari Rp 50 miliar. Gapensi.
Menururt Andi, pihaknya sudah mendiskusikan plafon ini dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla. "Respon beliau sangat positif," ucap Andi.
Ia memaparkan, segmentasi pasar konstruksi telah diatur dalam Perpres 54/2010 dan Permen PU Nomor 31 Tahun 2015. Keduanya mengatur segmentasi pasar proyek konstruksi yakni usaha konstruksi kecil menggarap proyek pemerintah dibawah Rp 2,5 miliar, menengah-1 sebesar Rp 2,5 hingga Rp 50 miliar, menengah-2 sebesar Rp 50 miliar hingga Rp 100 miliar. Sedangkan besar dan asing menggarap proyek diatas Rp 100 miliar.
Sebagaimana diketahui sebelumnya perusahaan BUMN dilarang menggarap proyek konstruksi pemerintah di bawah Rp 50 miliar. Tujuannya untuk membuka kesempatan kepada pengusaha daerah untuk menjadi pelaku usaha di daerahnya sendiri. Selain itu, kesepakatan antara Kementerian PUPR dan Kementerian BUMN ini ditujukan mempercepat pembangunan infrastruktur dan konektifitas daerah.
Dia mengatakan, plafon Rp 100 miliar dapat juga mencegah kesenjangan penguasaan pasar konstruksi antara usaha kecil, menengah dan besar. Pasar konstruksi nasional masih dikuasai oleh segelintir perusahaan besar. "Yang besar-besar tidak banyak tapi dia kuasai 87 persen pangsa pasar. Sedangkan kontraktor lokal dan kecil-kecil hanya 6 persen," ujar Andi.
Sebab itu, guna memperkecil kesenjangan pasar tersebut, perlu ditingkatkan plafon pasar yang tidak boleh digarap oleh BUMN dan usaha besar. Selain itu, kemitraan antara kontraktor kecil dan menengah dengan pengusaha besar harus ditingkatkan. "Kesenjangan ini harus segera diperpendek dengan regulasi sesuai dengan nawacita. Tujuannya, untuk meningkatkan kemitraan antara kecil, menengah berupa kesempatan join operation dengan penyedia jasa kualifikasi dengan yang besar," tukasnya.
Andi mengatakan, sektor konstruksi memiliki konstribusi signifikan pada pertumbuhan ekonomi yakni sebesar 10,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional pada tahun lalu dan memiliki multiplier effectterhadap sektor lain. Bahkan pasar konstruksi Indonesia merupakan pasar konstruksi terbesar di Asia Tenggara dan nomor 4 terbesar di Asia, setelah China, Jepang dan India. "Pada 2017, pemerintah mengalokasikan total belanja infrastruktur secara nasional sebesar Rp 387 triliun dan sebesar Rp101,4 triliun dikelola oleh Kementerian PUPR. Kementerian PUPR melakukan pelelangan dini sejak tahun lalu dan hasilnya hingga Januari 2017 sebanyak 2.768 paket telah terkontrak dengan nilai Rp41,4 triliu," tutupnya.@
Penulis: P.Simatupang


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

​Ada 388 Penerbangan Tambahan d Bandara Soetta
Ekonomi
PT Angkasa Pura II mencatat telah melayani sebanyak 388 penerbangan tambahan (extra flight) terkait Lebaran 2018 atau hari raya...
​Pertamina Siagakan Fasilitas BBM di Titik Utama Arus Balik
Ekonomi
PT Pertamina (Persero) siap mengamankan ketersediaan dan pasokan bahan bakar minyak (BBM) di titik utama untuk melayani arus ba...
​Kemenpan: H+3 Lebaran Harga Bahan Pangan Turun
Ekonomi
Pasokan dan harga pangan pokok selama Ramadan hingga Lebaran, bahkan pascalebaran Idulfitri dapat dijaga aman dan stabil.Hasil ...
Kementrian PUPR Tambah Rest Area di Tol Fungsional Batang - Pejagan
Ekonomi
Untuk meningkatkan pelayanan dan kelancaran mudik Lebaran 2018, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama ...
​PLN Listriki Dua Lokasi di Pulau Sumbawa
Ekonomi
Selama Ramadhan 1439 H, PT PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Barat berhasil melakukan penyambungan listrik ke dua lokasi terp...
PLN NTB Terus Bangun Infrastruktur Kelistrikan di Daerah Terpencil
Ekonomi
PT PLN (Persero) terus membangun infrastruktur kelistrikan di daerah terpencil guna meningkatkan rasio elektrifikasi. Menjelang...
Besi Penyangga Dicuri, Tower PLB di Kerinci Roboh
Ekonomi
Pasca robohnya tower listrik 150 kV di Desa Birun, kecamatan Pangkalan Jambu, Kabupaten Bangko, Merangin, Jambi, pada Kamis (14...
Siaga Jakarta, PLN Disjaya Siapkan 1.616 Personil
Ekonomi
PT PLN (Persero) siap siaga menjaga kelistrikan untuk Idul Fitri 1439 H. Hal ini seperti yang dilakukan oleh salah satu unit PL...
​20 Juni 2018 Integrasi Tol JORR Diberlakukan Efektif
Ekonomi
Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (BPJT-Kementerian PU-Pera) bersama dengan Badan Usaha ...