Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

​Gapensi Klaim Plafon Rp 100 M Pertegas Segmentasi Pasar

13 Agu 2017, 21.01.55

​Gapensi Klaim Plafon Rp 100 M Pertegas Segmentasi Pasar

Jakarta, sentananews.com

Badan Pengurus Pusat Gabungan Pelaksana Kontsruksi Indonesia (BPP Gapensi) menilai, plafon proyek Rp 100 miliar tidak saja mampu melindungi kontraktor lokal, namun juga mempertegas segmentasi pasar konstruksi.

Untuk itu badan yang menghimpun para pengusaha kosntruksi ini tetus memperjuangkan agar proyek pemerintah di bawah Rp 100 miliar tidak lagi digarap oleh Badan Usaha Milik Negara BUMN dan usaha besar. "Tentu plafon ini akan mempertegas implementasi dari segmen konstruksi nasional," ujar Sekjen BPP Gapensi H.Andi Rukman Karumpa di Jakarta Sabtu (12/8).
Sebelumnya, batas nilai proyek pemerintah yang tidak boleh digarap perusahaan negara atau perusahaan besar adalah kurang dari Rp 50 miliar. Gapensi.
Menururt Andi, pihaknya sudah mendiskusikan plafon ini dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla. "Respon beliau sangat positif," ucap Andi.
Ia memaparkan, segmentasi pasar konstruksi telah diatur dalam Perpres 54/2010 dan Permen PU Nomor 31 Tahun 2015. Keduanya mengatur segmentasi pasar proyek konstruksi yakni usaha konstruksi kecil menggarap proyek pemerintah dibawah Rp 2,5 miliar, menengah-1 sebesar Rp 2,5 hingga Rp 50 miliar, menengah-2 sebesar Rp 50 miliar hingga Rp 100 miliar. Sedangkan besar dan asing menggarap proyek diatas Rp 100 miliar.
Sebagaimana diketahui sebelumnya perusahaan BUMN dilarang menggarap proyek konstruksi pemerintah di bawah Rp 50 miliar. Tujuannya untuk membuka kesempatan kepada pengusaha daerah untuk menjadi pelaku usaha di daerahnya sendiri. Selain itu, kesepakatan antara Kementerian PUPR dan Kementerian BUMN ini ditujukan mempercepat pembangunan infrastruktur dan konektifitas daerah.
Dia mengatakan, plafon Rp 100 miliar dapat juga mencegah kesenjangan penguasaan pasar konstruksi antara usaha kecil, menengah dan besar. Pasar konstruksi nasional masih dikuasai oleh segelintir perusahaan besar. "Yang besar-besar tidak banyak tapi dia kuasai 87 persen pangsa pasar. Sedangkan kontraktor lokal dan kecil-kecil hanya 6 persen," ujar Andi.
Sebab itu, guna memperkecil kesenjangan pasar tersebut, perlu ditingkatkan plafon pasar yang tidak boleh digarap oleh BUMN dan usaha besar. Selain itu, kemitraan antara kontraktor kecil dan menengah dengan pengusaha besar harus ditingkatkan. "Kesenjangan ini harus segera diperpendek dengan regulasi sesuai dengan nawacita. Tujuannya, untuk meningkatkan kemitraan antara kecil, menengah berupa kesempatan join operation dengan penyedia jasa kualifikasi dengan yang besar," tukasnya.
Andi mengatakan, sektor konstruksi memiliki konstribusi signifikan pada pertumbuhan ekonomi yakni sebesar 10,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional pada tahun lalu dan memiliki multiplier effectterhadap sektor lain. Bahkan pasar konstruksi Indonesia merupakan pasar konstruksi terbesar di Asia Tenggara dan nomor 4 terbesar di Asia, setelah China, Jepang dan India. "Pada 2017, pemerintah mengalokasikan total belanja infrastruktur secara nasional sebesar Rp 387 triliun dan sebesar Rp101,4 triliun dikelola oleh Kementerian PUPR. Kementerian PUPR melakukan pelelangan dini sejak tahun lalu dan hasilnya hingga Januari 2017 sebanyak 2.768 paket telah terkontrak dengan nilai Rp41,4 triliu," tutupnya.@
Penulis: P.Simatupang


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

Industri Galangan Kapal Harus Manfaatkan Tol Laut
Ekonomi
Industri galangan kapal nasional didorong untuk memanfaatkan tol laut yang telah dibangun oleh pemerintah sebagai sebuah peluan...
Akademisi: Wacana Kartu Subsidi LPG 3 Kg Perlu Direailisasikan
Ekonomi
Dosen Ekonomi Energi dan Sumber Daya Mineral Universitas Indonesia (UI) Berly Martawardaya menilai, wacana mengenai kartu subsi...
Ironis, PPh Badan Freeport Hanya 25 Persen
Ekonomi
Pemerintah berencana menerbitkan rancangan peraturan pemerintah (RPP). Berdasarkan bocoran dalam BAB VII Pasal 14 menyebutkan, ...
Berantas Trader Gas Nakal. Kemenperin Siapkan Aturan
Ekonomi
Guna memberantas trader gas 'nakal' yang selama ini berdampak negatif terhadap pelaku industri di dalam negeri, Kementrian Peri...
2019 Sektor Pariwisata Jadi Penghasil Devisa Terbesar
Ekonomi
Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan sektor pariwisata Indonesia diproyeksikan menjadi penghasil devisa terbesar pada 2019...
Harga Gas Tinggi, PT Pupuk Lakukan Efisiensi dan Penghematan
Ekonomi
Dampak dari harga gas yang masih mahal saat ini membuat dunia industri nasional berteriak dan harus melakukan efisiensi dan pen...
Puskepi: KESDM Harus Konsekuen Jalankan Formula Harga BBM
Ekonomi
Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria menegaskan, formula harga bahan bakar minyak (BBM) yang ditetap...
Jonan Diminta Klarifikasi Metering System Gas di Pulau Sakra
Ekonomi
Sejumlah kalangan independen mendesak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan segera mengklarifikasi dugaa...
Banyak Kebijakan Jonan Tak Bawa Kesejahteraan
Ekonomi
Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan menilai, Kementerian Energi dan Sumbet Daya Mineral (ESDM) yang dipimpin Ignasi...