Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

Moratorium Proyek Jalan Layang Paling Lama Tiga Minggu

22 Feb. 2018, 17.28.15

Moratorium Proyek Jalan Layang Paling Lama Tiga Minggu

Jakarta, sentananews.com

Badan Pengurus Pusat Gabungan Pelaksana Kontsruksi Indonesia (BPP Gapensi) berharap moratorium proyek jalan layang tidak berlangsung lama. Gapensi berharap paling lama tiga minggu.

"Kami usulkan jangan kelamaan. Cukup tiga minggu saja," kata Sekjen Gapensi H.Andi Rukman Karumpa dalam keterangan persnya yang diterima Sentananews.com di Jakarta hari ini.

Andi mengatakan, bila kelamaan kerugian yang dialami kontraktor akan semakin besar. Sebab selama morotorium, biaya tetap jalan. Kemudian, target-target juga akan sulit tercapai.

Gapensi mendukung moratorium sementara yang diputuskan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. "Jadi ini jedah yang baik untuk dilakukan evaluasi apa semua prosedur keselatan kerja sudah dijalankan. Kalau dijalankan titik lemahnya dimana. Nanti kita tunggu auditnya," ujar Andi.

Andi berharap agar momentum pembangunan infrastruktur oleh pemerintah tidak mengendor meski terdapat insiden. "Momentumnya harus tetap dijaga, yang terpenting adalah evaluasi menyeluruh atas semua standar pekerjaan," ujar dia.

Sebelumnya, Gapensi mengingatkan agar perusahaan pelaksana proyek infrastruktur dan gedung-gedung pencakar langit di Jakarta serius melakukan audit daya tahan konstruksi. Berdasarkan kajian Gapensi, sebagian besar pelaksana proyek mengabaikan audit daya tahan konstruksi infrastruktur dan bangunan-bangunan besar. "Kita lihat audit daya tahan ini kurang serius dilaksanakan. Ini bahaya," ujar Andi.

Dia mengatakan, sejauh ini audit dilakukan hanya berupa audit biaya dan benefit recovery. "Jadi rata-rata hanya menilai dan menguji tingkat biaya dan waktu penyelesaian proyek, tanpa lebih komprehensif pada uji daya tahan, keamanan, keselamatan, serta respons intensitas bencana alam, termasuk gempa," papar Andi.

Menurutnya, uji dan audit tingkat respons infrastruktur pada intensitas bencana alam sangat penting. Sebab audit ini bertujuan menguji sejauhmana daya tahan konstruksi menghadapi ancaman bencana. "Ini yang kerap diabaikan atau dilupakan. Kita tidak tahu kenapa. Apa masalah efisiensi?" ucap dia.

Dikatakannya, Bank Dunia sudah merekomendasikan, dalam Laporan Evaluasi Infrastruktur Global 2017, bahwa setiap proyek infrastruktur diwajibkan melakukan audit konstruksi rutin atau reguler.

"Apalagi, infrastruktur pada negara-negara miskin dan berkembang di dunia ketiga yang dicirikan dengan minimnya teknologi dan pemahaman baik atas berbagai potensi bencana alam yang ada," papar dia.

Selain diperluas, audit konstruksi juga mesti rutin dilakukan. Terlebih lagi berbagai proyek dan bangunan bertingkat berada di wilayah ring of fire yang memiliki peluang bencana alam yang sangat tinggi. "Kita lihat kemarin ada gempa lagi di Jakarta. Sedangkan audit bangunan-bangunan di Jakarta sangat minim," imbuh Andi.

Masih menurut dia, pembangunan infrastruktur di era pemerintahan Jokowi-JK paling agresif selama republik berdiri. "Hanya dalam hampir empat tahun Jokowi-JK mampu membangun hampir 15 kali panjang infrastruktur yang dibangun pada era pemerintahan sebelumnya," tukasnya.

Gencarnya pembangunan tersebut, kata dia, tidak boleh diperlambat hanya karena satu atau dua insiden. Sebab program tersebut telah direspons positif oleh dunia usaha baik investasi nasional dan asing. "Tercatat, terjadi kenaikan minat investasi asing di Indonesia mencapai rata-rata 23%, pascapemerintah membangun infrastruktur yang masif dan merata di hampir seluruh Indonesia," ujar Andi.

Hanya saja, pihaknya meminta agar semua proyek diawasi secara ketat dengan melakukan audit terstruktur, terencana serta meluas ke audit daya tahan konstruksi infrastruktur. "Perlu diperluas ke uji kekuatan, keamanan, dan keselamatan infrastruktur secara rutin," pungkas Andi.

Editor: Syarief Lussy


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

Generasi Milenial Dominasi Sayembara Desain Rumah Tapak dan Rusun Bersubsidi
Ekonomi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memberikan penghargaan kepada para pemenang Sayembara Desain Rumah Tapak...
KPUPR Buka Lowongan 1.000 Formasi untuk CPNS 2018
Ekonomi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membuka kesempatan kepada seluruh putra-putri Indonesia untuk menjadi Ca...
Pertamina Ajak Masyarakat Utamakan Keamanan Penggunaan LPG
Ekonomi
PT Pertamina (Persero) kembali mengajak masyarakat untuk terus memperhatikan penggunaan LPG yang baik dan benar. Hal ini pentin...
Alihfungsikan LPG 3 Kg, Pertamina Himbau Penggunaan Tepat Sasaran
Ekonomi
Dalam rangka memastikan pasokan LPG 3 Kg aman serta menindaklanjuti isu kelangkaan LPG 3 Kg di wilayah Temanggung akibat LPG 3k...
​Signature Bonus, Pemerintah Justru Lemahkan Pertamina
Ekonomi
Pembebanan Signature Bonus (SB) kepada perusahaan BUMN seperti PT Pertamina (Persero), tidak hanya inkonstitusional tetapi meru...
​Ekonom: Harusnya Pertamina Tak Dibebani Signature Bonus
Ekonomi
Ekonom Konstitusi, Defiyan Cori menegaskan, pengambilalihan pengelolaan Blok-blok Migas (Minyak dan Gas Bumi) yang sebagian bes...
Kementerian PUPR Terus Dorong Rumah MBR Terjangkau dan Berkualitas
Ekonomi
Program Sejuta Rumah yang dicanangkan oleh Presiden RI Joko Widodo pada tanggal 29 April 2015 di Semarang merupakan salah satu ...
KPUPR dan KADIN Promosi Peluang Investasi ke Pengusaha Spanyol
Ekonomi
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono berada di Madrid, Spanyol dalam rangka Business Indonesia...
Underpass Simpang Tugu Ngurah Rai Diresmikan, Urai Simpul Kemacetan
Ekonomi
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan meresmikan Underpass Simpang Tugu Ngurah Rai di Kabupaten Badung,...