Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

Moratorium Proyek Jalan Layang Paling Lama Tiga Minggu

22 Feb. 2018, 17.28.15

Moratorium Proyek Jalan Layang Paling Lama Tiga Minggu

Jakarta, sentananews.com

Badan Pengurus Pusat Gabungan Pelaksana Kontsruksi Indonesia (BPP Gapensi) berharap moratorium proyek jalan layang tidak berlangsung lama. Gapensi berharap paling lama tiga minggu.

"Kami usulkan jangan kelamaan. Cukup tiga minggu saja," kata Sekjen Gapensi H.Andi Rukman Karumpa dalam keterangan persnya yang diterima Sentananews.com di Jakarta hari ini.

Andi mengatakan, bila kelamaan kerugian yang dialami kontraktor akan semakin besar. Sebab selama morotorium, biaya tetap jalan. Kemudian, target-target juga akan sulit tercapai.

Gapensi mendukung moratorium sementara yang diputuskan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. "Jadi ini jedah yang baik untuk dilakukan evaluasi apa semua prosedur keselatan kerja sudah dijalankan. Kalau dijalankan titik lemahnya dimana. Nanti kita tunggu auditnya," ujar Andi.

Andi berharap agar momentum pembangunan infrastruktur oleh pemerintah tidak mengendor meski terdapat insiden. "Momentumnya harus tetap dijaga, yang terpenting adalah evaluasi menyeluruh atas semua standar pekerjaan," ujar dia.

Sebelumnya, Gapensi mengingatkan agar perusahaan pelaksana proyek infrastruktur dan gedung-gedung pencakar langit di Jakarta serius melakukan audit daya tahan konstruksi. Berdasarkan kajian Gapensi, sebagian besar pelaksana proyek mengabaikan audit daya tahan konstruksi infrastruktur dan bangunan-bangunan besar. "Kita lihat audit daya tahan ini kurang serius dilaksanakan. Ini bahaya," ujar Andi.

Dia mengatakan, sejauh ini audit dilakukan hanya berupa audit biaya dan benefit recovery. "Jadi rata-rata hanya menilai dan menguji tingkat biaya dan waktu penyelesaian proyek, tanpa lebih komprehensif pada uji daya tahan, keamanan, keselamatan, serta respons intensitas bencana alam, termasuk gempa," papar Andi.

Menurutnya, uji dan audit tingkat respons infrastruktur pada intensitas bencana alam sangat penting. Sebab audit ini bertujuan menguji sejauhmana daya tahan konstruksi menghadapi ancaman bencana. "Ini yang kerap diabaikan atau dilupakan. Kita tidak tahu kenapa. Apa masalah efisiensi?" ucap dia.

Dikatakannya, Bank Dunia sudah merekomendasikan, dalam Laporan Evaluasi Infrastruktur Global 2017, bahwa setiap proyek infrastruktur diwajibkan melakukan audit konstruksi rutin atau reguler.

"Apalagi, infrastruktur pada negara-negara miskin dan berkembang di dunia ketiga yang dicirikan dengan minimnya teknologi dan pemahaman baik atas berbagai potensi bencana alam yang ada," papar dia.

Selain diperluas, audit konstruksi juga mesti rutin dilakukan. Terlebih lagi berbagai proyek dan bangunan bertingkat berada di wilayah ring of fire yang memiliki peluang bencana alam yang sangat tinggi. "Kita lihat kemarin ada gempa lagi di Jakarta. Sedangkan audit bangunan-bangunan di Jakarta sangat minim," imbuh Andi.

Masih menurut dia, pembangunan infrastruktur di era pemerintahan Jokowi-JK paling agresif selama republik berdiri. "Hanya dalam hampir empat tahun Jokowi-JK mampu membangun hampir 15 kali panjang infrastruktur yang dibangun pada era pemerintahan sebelumnya," tukasnya.

Gencarnya pembangunan tersebut, kata dia, tidak boleh diperlambat hanya karena satu atau dua insiden. Sebab program tersebut telah direspons positif oleh dunia usaha baik investasi nasional dan asing. "Tercatat, terjadi kenaikan minat investasi asing di Indonesia mencapai rata-rata 23%, pascapemerintah membangun infrastruktur yang masif dan merata di hampir seluruh Indonesia," ujar Andi.

Hanya saja, pihaknya meminta agar semua proyek diawasi secara ketat dengan melakukan audit terstruktur, terencana serta meluas ke audit daya tahan konstruksi infrastruktur. "Perlu diperluas ke uji kekuatan, keamanan, dan keselamatan infrastruktur secara rutin," pungkas Andi.

Editor: Syarief Lussy


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

​M.Abrar Ali Jadi Ketua Umum SP PLN 2019-202
Ekonomi
Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Serikat Pekerja (SP) PLN, yang dihadiri 59 DPD SP PLN seluruh Indonesia menetapkan Mu...
​Komitmen Pemerintah Lindungi Hak Konsumen Diragukan
Ekonomi
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meragukan komitmen pemerintah untuk melindungi hak-hak konsumen. Keraguan ini didasar...
​Langkah Polisi Tangkap Pembajak Mobil Tanki Diapresiasi
Ekonomi
Langkah cepat yang dilakukan pihak kepolisian dengan menangkap para pelaku pembajakan dua mobil tangki milik Pertamina yang dih...
​Menperin Berupaya Ciptakan Iklim Investasi Kondusif
Ekonomi
Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto mengungkapkan, saat ini pemerintah berupaya membuat kebijakan strategis unt...
​Pertamina, RNI dan PTPN III Bersinergi Kembangkan Energi Terbarukan
Ekonomi
Tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu Pertamina, RNI dan PTPN III menandatangani Nota Kesepahaman terkait kerjasama penyed...
​Pertamina Gelar Pangan dan Solar Non Subsidi Harga Khusus
Ekonomi
PT Pertamina (Persero) menggelar pangan murah dan Solar Non Subsidi dengan harga khusus pada acara bertajuk BUMN Berbagi dalam ...
​Presiden Berharap Pengguna Kendaraan Beralih ke MRT
Ekonomi
Presiden Joko Widodo berharap keberadaan kereta Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta membuat masyarakat pengguna kendaraan pribadi ...
​Pengambilalihan Tanpa Izin Tangki BBM Pertamina Melawan Hukum
Ekonomi
Tindakan mengambil alih dari orang yang berhak dan menguasai secara tanpa izin truk pengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) milik P...
Ekonom: Pembajakan Mobil Tangki Pelanggaran Konstitusi
Ekonomi
Ekonom Konstitusi, Defiyan Cori menegaskan, pembajakan mobil tangki merupakan tindakan pelanggaran konstitusi ekonomi yang berp...