Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

Moratorium Proyek Jalan Layang Paling Lama Tiga Minggu

22 Feb. 2018, 17.28.15

Moratorium Proyek Jalan Layang Paling Lama Tiga Minggu

Jakarta, sentananews.com

Badan Pengurus Pusat Gabungan Pelaksana Kontsruksi Indonesia (BPP Gapensi) berharap moratorium proyek jalan layang tidak berlangsung lama. Gapensi berharap paling lama tiga minggu.

"Kami usulkan jangan kelamaan. Cukup tiga minggu saja," kata Sekjen Gapensi H.Andi Rukman Karumpa dalam keterangan persnya yang diterima Sentananews.com di Jakarta hari ini.

Andi mengatakan, bila kelamaan kerugian yang dialami kontraktor akan semakin besar. Sebab selama morotorium, biaya tetap jalan. Kemudian, target-target juga akan sulit tercapai.

Gapensi mendukung moratorium sementara yang diputuskan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. "Jadi ini jedah yang baik untuk dilakukan evaluasi apa semua prosedur keselatan kerja sudah dijalankan. Kalau dijalankan titik lemahnya dimana. Nanti kita tunggu auditnya," ujar Andi.

Andi berharap agar momentum pembangunan infrastruktur oleh pemerintah tidak mengendor meski terdapat insiden. "Momentumnya harus tetap dijaga, yang terpenting adalah evaluasi menyeluruh atas semua standar pekerjaan," ujar dia.

Sebelumnya, Gapensi mengingatkan agar perusahaan pelaksana proyek infrastruktur dan gedung-gedung pencakar langit di Jakarta serius melakukan audit daya tahan konstruksi. Berdasarkan kajian Gapensi, sebagian besar pelaksana proyek mengabaikan audit daya tahan konstruksi infrastruktur dan bangunan-bangunan besar. "Kita lihat audit daya tahan ini kurang serius dilaksanakan. Ini bahaya," ujar Andi.

Dia mengatakan, sejauh ini audit dilakukan hanya berupa audit biaya dan benefit recovery. "Jadi rata-rata hanya menilai dan menguji tingkat biaya dan waktu penyelesaian proyek, tanpa lebih komprehensif pada uji daya tahan, keamanan, keselamatan, serta respons intensitas bencana alam, termasuk gempa," papar Andi.

Menurutnya, uji dan audit tingkat respons infrastruktur pada intensitas bencana alam sangat penting. Sebab audit ini bertujuan menguji sejauhmana daya tahan konstruksi menghadapi ancaman bencana. "Ini yang kerap diabaikan atau dilupakan. Kita tidak tahu kenapa. Apa masalah efisiensi?" ucap dia.

Dikatakannya, Bank Dunia sudah merekomendasikan, dalam Laporan Evaluasi Infrastruktur Global 2017, bahwa setiap proyek infrastruktur diwajibkan melakukan audit konstruksi rutin atau reguler.

"Apalagi, infrastruktur pada negara-negara miskin dan berkembang di dunia ketiga yang dicirikan dengan minimnya teknologi dan pemahaman baik atas berbagai potensi bencana alam yang ada," papar dia.

Selain diperluas, audit konstruksi juga mesti rutin dilakukan. Terlebih lagi berbagai proyek dan bangunan bertingkat berada di wilayah ring of fire yang memiliki peluang bencana alam yang sangat tinggi. "Kita lihat kemarin ada gempa lagi di Jakarta. Sedangkan audit bangunan-bangunan di Jakarta sangat minim," imbuh Andi.

Masih menurut dia, pembangunan infrastruktur di era pemerintahan Jokowi-JK paling agresif selama republik berdiri. "Hanya dalam hampir empat tahun Jokowi-JK mampu membangun hampir 15 kali panjang infrastruktur yang dibangun pada era pemerintahan sebelumnya," tukasnya.

Gencarnya pembangunan tersebut, kata dia, tidak boleh diperlambat hanya karena satu atau dua insiden. Sebab program tersebut telah direspons positif oleh dunia usaha baik investasi nasional dan asing. "Tercatat, terjadi kenaikan minat investasi asing di Indonesia mencapai rata-rata 23%, pascapemerintah membangun infrastruktur yang masif dan merata di hampir seluruh Indonesia," ujar Andi.

Hanya saja, pihaknya meminta agar semua proyek diawasi secara ketat dengan melakukan audit terstruktur, terencana serta meluas ke audit daya tahan konstruksi infrastruktur. "Perlu diperluas ke uji kekuatan, keamanan, dan keselamatan infrastruktur secara rutin," pungkas Andi.

Editor: Syarief Lussy


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

Rumah Menteri Basuki Bakal Kena Gusur Proyek Tol
Ekonomi
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengaku turut terkena imbas pembangunan infrastruktur yan...
2019 Cicil KPR Subsidi Bisa Tanpa Syarat Gaji
Ekonomi
Pemerintah akan meluncurkan skema baru Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi untuk kalangan milenial tanpa syarat batasan gaj...
​2018 Udang jadi Primadona Ekspor Sektor Perikanan
Ekonomi
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat bahwa hingga akhir 2018, komoditas udang masih menjadi primadona untuk ekspor...
​Bangun Kilang Bontang, Pertamina Gandeng Perusahaan Oman
Ekonomi
Pembangunan Refinery Development Master Plan (RDMP) Kilang Balikpapan memasuki babak baru dengan ditandatanganinya kontrak pela...
Hadapi Tantangan Energi, Pertamina Luncurkan GES
Ekonomi
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan meresmikan Green Energy Station (GES) PT Pertamina (Persero) sebagai sara...
Agincourt Resources Raih Peringkat Emas di Asia SRR 2018
Ekonomi
PT Agincourt Resources, pengelola Tambang Emas Martabe menerima peringkat Emas dalam ajang Asia Sustainability Reporting Rating...
Bimbingan Teknis Sistem Penyediaan Air Bersih Angkatan III
Ekonomi
Pemerintah Kabupaten Bogor, melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menyelenggarakan Bimbingan Teknis Sistem Pen...
​Bangga, Inovasi Anak Negeri Sampai ke Turki
Ekonomi
Indonesia terus berbenah mengejar ketertinggalan dalam bidang inovasi. Tahun 2014 inovator-inovator anak negeri hanya telurkan ...
​Gelar Pelatihan Kewirausahaan, PEPC Serahkan Bantuan Kerja
Ekonomi
Menindaklanjuti Pelatihan Kewirausahaan yang beberapa hari lalu, PT Pertamina EP Cepu (PEPC) menyerahkan bantuan alat kerja. Ma...