Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

​Gas 3 Kg Langka, Pemda dan Hiswana Saling Lempar Tanggung Jawab

11 April 2017, 22.19.52

​Gas 3 Kg Langka, Pemda dan Hiswana Saling Lempar Tanggung Jawab

Karawang Sentananews.com

Kelangkaan gas elpiji 3 kg atau yang biasa disebut gas tabung melon, kembali langka di hampir seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Karawang.

Masyarakat miskin dibuat repot karena harus mencari ke setiap pangkalan dan pengecer sambil membawa tabung kosong. Alhasil mereka hanya pulang membawa tabung kosong.

Sarifudin (40) warga Teluk Jambe Barat, merasa kecewa dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Karawang yang dinilai tidak bisa menangani dan mengawasi alur pendristribusian tabung tersebut sehingga masalah langka kerapkali terjadi.

"Ini sudah keterlaluan, kelangkaan gas melon sudah sangat sering terjadi, sudah hampir dua hari istri saya tidak bisa masak," ungkapnya kepada SENTANA dengan nada kesal, Selasa (11/4).

Disebutkan Sarifudin, mestinya Pemerintah bertanggung jawab, karena kejadian kelangkaan ini bukan kali ini saja. "Ini sudah sering berulang- ulang. Dulu kita dipaksa untuk beralih dari minyak tanah ke gas, sekarang semua sudah memakai gas malah seperti ini, langka dan langka seolah persoalan ini sudah direkayasa," ketusnya.

Selain langka, kata dia, harganya pun tidak sesuai dengan harga yang dianjurkan Pemerintah yaitu Rp 16.000 per tabung. "Saya sudah nggak bisa beli di pangkalan karena setiap mereka dikirim oleh Agen dalam sekejap pangkalan itu tutup, sehingga saya harus membeli ke pengecer dengan harga Rp 25.000 per tabung," jelasnya.

Sementara Pemda Karawang dan Hiswana Migas saling lempar tanggung jawab. Pemda menganggap kelangkaan gas 3 kg sudah menjadi tanggung jawab Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas). Pasalnya, Pemerintah Daerah merasa sudah selesai dengan membenahi semua perizinannya.

Sementara Hiswana Migas selaku perhimpunan pelaku usaha minyak dan gas nasional merasa tugasnya sudah selesai dengan pemerataan pangkalan di seluruh Kecamatan yang tersebar di Kabupaten Karawang.

Padahal dalam pasal 9 Peraturan bersama Menteri dalam Negeri dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No 17 dan 5 tahun 2011 disebutkan, untuk mendukung pelaksanaan pendistribusian tertutup LPG tertentu dibentuk tim koordinasi pusat, tim koordinasi provinsi, dan tim koordinasi kabupaten/kota.

Permen tersebut bertujuan bisa mengatasi kelangkaan LPG 3 kg dan masayarakat miskin bisa menikamati harga Rp 16.000/tabung. Peraturan Bersama tersebut ditindak lanjuti dengan Keputusan Bupati, jadi semuanya sudah jelas, Pemerintah daerah dan Hiswana Migas sama sama berperan dalam hal Pembinaan dan Pengawasan.

Namun kenyataannya tim koordinasi yang sudah dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Karawang No 542.05/Kep.431-Huk/2013, tentang tim koordinasi pembinaan dan pengawasan pendristribusian tertutup bahan bakar gas LPG 3 kg untuk keperluan rumah tangga dan usaha mikro, yang diketuai oleh Sekretaris Daerah dan beranggotakan beberapa instansi dan salah satunya adalah Hiswana Migas, dianggap tidak berjalan.

Ironis, untuk pengawasan dan pembinaan gas bersubsidi yang memakai puluhan miliar rupiah dalam setiap bulannya yang bersumber dari APBN, tim koordinasi di tahun 2016 hanya menggelontorkan Rp 40 juta untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pendistributian tertutup LPG tertentu. Jelas nilai ini tidak sebanding dengan apa yang menjadi pengawasan dan pembinaan, sehingga dalam pelaksanaannya Pemkab Karawang tidak melakukan pengawasan dan mengakibatkan kebocoran Anggaran Negara.

Sebelumnya Staf Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Eropa.M membenarkan anggaran yang dikucurkan sebesar Rp 40 juta pada tahun 2016, hanya untuk pelaksanaan pembinaan terhadap pangkalan dan selama ini dinas belum mengajukan anggaran untuk pengawasan.

"Selama ini kita hanya melakukan pembinaan dan komunikasi dengan agen maupun pangkalan, hanya sebatas itu. Mungkin ke depan kita akan bahas dan mekanismenya seperti apa akan kita bicarakan," pungkasnya.@(rif)

Penulis: Nanang Sutisna/Hery/Frans Samosir



To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

 Sembilan Bendungan Ditargetkan Rampung Tahun 2018
Ekonomi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) menargetkan sembilan b...
Menteri Basuki Inginkan Kerjasama Infrastruktur dengan Jepang Dipercepat
Ekonomi
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono melakukan pertemuan dengan Penasehat Khusus Perdana Mente...
2018 KESDM Siap Lelang 43 Wilayah Kerja
Ekonomi
Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan segera melelang 43 Wilayah Kerja (WK) pada tahun 2018...
Pertamina EP Asset 4 Akan Produksi Migas 2018
Ekonomi
General Manager Pertamina EP Asset 4, Agus Amperianto mengungkapkan, pihaknya memproyeksikan produksi minyak dan gas bumi tahun...
​Ini Dia Faktor Pendukung Arus Lalin Nataru
Ekonomi
Koordinasi intensif antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Kementerian Perhubungan, Korps Lalu L...
April 2018 Tol Belmera Tersambung Tol Medan-Kualanamu
Ekonomi
Konstruksi Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi (MKTT) seksi 1 (Tanjung Morawa-Parbarakan) sepanjang 10,75 km ditargetkan se...
​Program Padat Karya Tunai Irigasi di Tasikmalaya Dimulai
Ekonomi
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Gubernur ...
Pemerintah Harus Hati-hati Tunjuk Direktur Pemasaran Pertamina
Ekonomi
Informasi tentang akan digantinya Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina yang konon katanya dari kalangan eksternal Pertamina b...
Bendungan Leuwikeris Optimalkan Pengelolaan Sungai Citanduy
Ekonomi
Pembangunan Bendungan Leuwikeris yang dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bertujuan untuk mengatasi kekur...