Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

​Gugat Permen 23/2018, FSPPB Ajukan Judicial Review ke MA

12 Okt. 2018, 0.06.28

​Gugat Permen 23/2018, FSPPB Ajukan Judicial Review ke MA

Jakarta, sentananews.com

Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersati (FSPP B) akhirnya mengajukan gugatan atas Peraturan Menteri (Permen) ESDM No.23 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Migas yang Berakhir Kontrak Kerja ke Mahkamah Agung (MA), Kamis (11/10).

Menurut Presiden FSPPB, Arie Gumilar, Permen pengganti Permen No 15/2015 ini dianggap melanggar ketentuan Undang-Undang karena ada celah bagi kontraktor asing atau swasta tetap dapat mengelola blok migas yang sudah habis masa kontraknya. "Padahal pengelolaan sumber daya alam harus dikuasai oleh negara dan diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat Indonesia," tukasnya.

Arie mengaku kecewa dengan kebijakan pemerintah tersebut. Dia bahkan menyebut direksi Pertamina yang kini menjabat hanya pasrah dan berpangku tangan tanpa melakukan upaya protes atas terbitnya Permen tersebut. "Oleh sebab itu kita mengajukan secara resmi agar MA dapat melakukan Judicial Review atas Permen ESDM no 23 tahun 2018," ujarnya

"Direksi Pertamina adalah kepanjangan tangan dari pemeritah, mereka ditunjuk dan diangkat oleh pemerintah, yang bisa menjaga kelangsungan bisnis perusahaan adalah pekerja terutama FSPPB kita tidak hanya menjaga saja tapi yang kita ajukan dalam konsep pengajuan gugatan ke MA ini adalah untuk kedaulatan energi nasional," papar Arie.

Ia berharap, langkah untuk mengajukan gugatan ini akan membuat pemerintah kembali mendukung pPemerintah untuk menjadi operator tunggal dalam pengelolaan migas di dalam negeri. "Saya mencium ada upaya memberikan jalan masuk bagi operator eksisting atau pihak asing untuk tetap mengelola blok migas di dalam negeri," tukasnya.

Salah satu contoh yang paling dekat adalah Blok Rokan yang akan berakhir masa kontraknya tahun 2021 mendatang. Saat ini blok tersebut dikuasai dan dikelola oleh PT Chevron Pasific Indonesia. Arie berharap gugatan yang diajukan pihaknya dapat segera ditangani oleh MA.

"Di Permen yang baru, diatur bahwa saat blok migas berakhir masa kontraknya, maka diprioritaskan kontraktor sebelumnya atau eksisting untuk kembali mengelelonya, tapi di Permen 15/2015 prioritas pengelolaan adalah Pertamina. Artinya kalau blok migas habis masa kontraknya dengan asing itu dikembalikan ke negara dan negara memprioritaskan kepada Pertamina," papar Arie.

Ia mengaku, untuk saat ini pihak MA baru menerima dokumen gugatannya. Untuk sementara belum ada jawaban pasti dari pihak MA terkait kapan proses pengadilan atas aduan yang diajukan akan dilaksanakan. "Kita belum terima jawaban, jadi saat ini prosesnya baru sampai tahap pendaftaran," pungkas Arie.

Penulis: Syarief Lussy


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

Rahasia Hidup Enak dan Nyaman
Ekonomi
Seiring bertambahnya tingkat ekonomi sosial, meningkat pula pola hidupnya. Manusia ingin hidupnya lebih enak dan nyaman. Salah ...
Jokowi: Stop Politik Kebohongan
Ekonomi
Presiden Joko Widodo meminta para politikus menghentikan politik kebohongan. Hal ini disampaikan Jokowi saat berpidato di punca...
Proses Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa NTB Terus Berjalan
Ekonomi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) secara bertahap terus menyelesaikan rehabilitasi dan rekonstruksi bangun...
KPUPR Raih Sertifikat Akreditasi Lembaga Diklat dari LAN
Ekonomi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapatkan sertifikasi akreditasi dari Lembaga Administrasi Negara (LAN...
PLN Distribusi Jabar Akan Beri Sambungan Listrik Gratis
Ekonomi
PT PLN (Persero) bekerja sama dengan seluruh BUMN lainnya akan memenuhi kebutuhan listrik rumah tangga di Jawa Barat, khususnya...
Berusia Hampir 100 Tahun, PLTA Bengkok Masih Beroperasi
Ekonomi
PLTA Bengkok Dago adalah pembangkit listrik milik PLN yang merupakan peniggalan kolonial Belanda tahun 1923. Meski di usia tua ...
Geliat Infrastruktur di Pulau Morotai
Ekonomi
Morotai sebagai salah satu pulau terluar dan terdepan yang sangat strategis di perbatasan Indonesia memiliki potensi kekayaan a...
KPUPR Serah Terima Hibah Aset Senilai Rp 1,86 Triliun
Ekonomi
Dalam rangka menjamin tata kelola aset yang baik dan meningkatkan pelayanan publik, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Ra...
Milan Kramik Fokus Penjualan Lokal
Ekonomi
PT Saranagriya Lestari Keramik (SLG) yang dikenal memproduksi brand keramik Milan Tiles, maksimalkan lini penjualan di dalam ne...