Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

​Gugat Permen 23/2018, FSPPB Ajukan Judicial Review ke MA

12 Okt. 2018, 0.06.28

​Gugat Permen 23/2018, FSPPB Ajukan Judicial Review ke MA

Jakarta, sentananews.com

Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersati (FSPP B) akhirnya mengajukan gugatan atas Peraturan Menteri (Permen) ESDM No.23 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Migas yang Berakhir Kontrak Kerja ke Mahkamah Agung (MA), Kamis (11/10).

Menurut Presiden FSPPB, Arie Gumilar, Permen pengganti Permen No 15/2015 ini dianggap melanggar ketentuan Undang-Undang karena ada celah bagi kontraktor asing atau swasta tetap dapat mengelola blok migas yang sudah habis masa kontraknya. "Padahal pengelolaan sumber daya alam harus dikuasai oleh negara dan diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat Indonesia," tukasnya.

Arie mengaku kecewa dengan kebijakan pemerintah tersebut. Dia bahkan menyebut direksi Pertamina yang kini menjabat hanya pasrah dan berpangku tangan tanpa melakukan upaya protes atas terbitnya Permen tersebut. "Oleh sebab itu kita mengajukan secara resmi agar MA dapat melakukan Judicial Review atas Permen ESDM no 23 tahun 2018," ujarnya

"Direksi Pertamina adalah kepanjangan tangan dari pemeritah, mereka ditunjuk dan diangkat oleh pemerintah, yang bisa menjaga kelangsungan bisnis perusahaan adalah pekerja terutama FSPPB kita tidak hanya menjaga saja tapi yang kita ajukan dalam konsep pengajuan gugatan ke MA ini adalah untuk kedaulatan energi nasional," papar Arie.

Ia berharap, langkah untuk mengajukan gugatan ini akan membuat pemerintah kembali mendukung pPemerintah untuk menjadi operator tunggal dalam pengelolaan migas di dalam negeri. "Saya mencium ada upaya memberikan jalan masuk bagi operator eksisting atau pihak asing untuk tetap mengelola blok migas di dalam negeri," tukasnya.

Salah satu contoh yang paling dekat adalah Blok Rokan yang akan berakhir masa kontraknya tahun 2021 mendatang. Saat ini blok tersebut dikuasai dan dikelola oleh PT Chevron Pasific Indonesia. Arie berharap gugatan yang diajukan pihaknya dapat segera ditangani oleh MA.

"Di Permen yang baru, diatur bahwa saat blok migas berakhir masa kontraknya, maka diprioritaskan kontraktor sebelumnya atau eksisting untuk kembali mengelelonya, tapi di Permen 15/2015 prioritas pengelolaan adalah Pertamina. Artinya kalau blok migas habis masa kontraknya dengan asing itu dikembalikan ke negara dan negara memprioritaskan kepada Pertamina," papar Arie.

Ia mengaku, untuk saat ini pihak MA baru menerima dokumen gugatannya. Untuk sementara belum ada jawaban pasti dari pihak MA terkait kapan proses pengadilan atas aduan yang diajukan akan dilaksanakan. "Kita belum terima jawaban, jadi saat ini prosesnya baru sampai tahap pendaftaran," pungkas Arie.

Penulis: Syarief Lussy


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

Harga dan Pasokan Pangan Jelang Nataru Stabil
Ekonomi
Menjelang hari raya Natal dan tahun baru 2019, Kementerian Pertanian memastikan bahwa ketersediaan konsumsi pangan dan komodita...
 Krueng Daroy, Contoh Baik Program Penataan Kawasan Kumuh
Ekonomi
Keberhasilan penataan kawasan yang dilaksanakan secara paralel dengan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) yang digulirkan Kemente...
Tahun Depan, 8,87 Juta Ton Pupuk Bersubsidi Siap Disalurkan
Ekonomi
PT Pupuk Indonesia siap menyalurkan 8,87 juta ton pupuk bersubsidi pada 2019, sebagaimana diamanahkan oleh pemerintah melalui K...
​Kemenpar Permudah Akses Destinasi Wisata di Tol Trans-Jawa
Ekonomi
Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian Pariwisata Guntur Sakti mengatakan, pembangunan Tol Trans-Jawa dan pengoperasiannya d...
​Pertamina EP Tajak Sumur BCT-12 di Area Bunyu Central
Ekonomi
PT Pertamina EP, anak perusahaan PT Pertamina (Persero) sekaligus Kontraktor Kontrak Kerja Sama di bawah SKK Migas, berkomitmen...
​Pertamina RU IV Gelar Coastal Clean Up 2018
Ekonomi
Dalam rangka Hari Ulang Tahun PT Pertamina (Persero) ke-61, Pertamina RU IV menggelar kegiatan "Pertamina RU IV Coastal Clean U...
Pemerintah Luncurkan Dua Program Hibah Pemeliharaan Jalan Daerah
Ekonomi
Pemerintah meluncurkan dua program untuk meningkatkan kinerja dan pemeliharaan jalan daerah melalui dua program hibah yakni Pro...
​Kelangkaan BBM di Mamuju Dipicu Penyalahgunaan Peruntukan
Ekonomi
Unit Manager Communication & CSR Pertamina MOR VII, M.Roby Hervindo mengungkapkan, bahwa berita terkait kelangkaan bahan ba...
Presiden Jokowi Memulai Pembangunan Tol Pertama di Aceh
Ekonomi
Pemerintah segera memulai pembangunan jalan tol Trans Sumatra ruas Banda Aceh-Sigli. Hal itu ditandai dengan penekanan sirene d...