Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

​Gugat Permen 23/2018, FSPPB Ajukan Judicial Review ke MA

12 Okt. 2018, 0.06.28

​Gugat Permen 23/2018, FSPPB Ajukan Judicial Review ke MA

Jakarta, sentananews.com

Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersati (FSPP B) akhirnya mengajukan gugatan atas Peraturan Menteri (Permen) ESDM No.23 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Migas yang Berakhir Kontrak Kerja ke Mahkamah Agung (MA), Kamis (11/10).

Menurut Presiden FSPPB, Arie Gumilar, Permen pengganti Permen No 15/2015 ini dianggap melanggar ketentuan Undang-Undang karena ada celah bagi kontraktor asing atau swasta tetap dapat mengelola blok migas yang sudah habis masa kontraknya. "Padahal pengelolaan sumber daya alam harus dikuasai oleh negara dan diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat Indonesia," tukasnya.

Arie mengaku kecewa dengan kebijakan pemerintah tersebut. Dia bahkan menyebut direksi Pertamina yang kini menjabat hanya pasrah dan berpangku tangan tanpa melakukan upaya protes atas terbitnya Permen tersebut. "Oleh sebab itu kita mengajukan secara resmi agar MA dapat melakukan Judicial Review atas Permen ESDM no 23 tahun 2018," ujarnya

"Direksi Pertamina adalah kepanjangan tangan dari pemeritah, mereka ditunjuk dan diangkat oleh pemerintah, yang bisa menjaga kelangsungan bisnis perusahaan adalah pekerja terutama FSPPB kita tidak hanya menjaga saja tapi yang kita ajukan dalam konsep pengajuan gugatan ke MA ini adalah untuk kedaulatan energi nasional," papar Arie.

Ia berharap, langkah untuk mengajukan gugatan ini akan membuat pemerintah kembali mendukung pPemerintah untuk menjadi operator tunggal dalam pengelolaan migas di dalam negeri. "Saya mencium ada upaya memberikan jalan masuk bagi operator eksisting atau pihak asing untuk tetap mengelola blok migas di dalam negeri," tukasnya.

Salah satu contoh yang paling dekat adalah Blok Rokan yang akan berakhir masa kontraknya tahun 2021 mendatang. Saat ini blok tersebut dikuasai dan dikelola oleh PT Chevron Pasific Indonesia. Arie berharap gugatan yang diajukan pihaknya dapat segera ditangani oleh MA.

"Di Permen yang baru, diatur bahwa saat blok migas berakhir masa kontraknya, maka diprioritaskan kontraktor sebelumnya atau eksisting untuk kembali mengelelonya, tapi di Permen 15/2015 prioritas pengelolaan adalah Pertamina. Artinya kalau blok migas habis masa kontraknya dengan asing itu dikembalikan ke negara dan negara memprioritaskan kepada Pertamina," papar Arie.

Ia mengaku, untuk saat ini pihak MA baru menerima dokumen gugatannya. Untuk sementara belum ada jawaban pasti dari pihak MA terkait kapan proses pengadilan atas aduan yang diajukan akan dilaksanakan. "Kita belum terima jawaban, jadi saat ini prosesnya baru sampai tahap pendaftaran," pungkas Arie.

Penulis: Syarief Lussy


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

​Saat Debat Capres, PLN Pakai Power Bank Raksasa
Ekonomi
PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jakarta Raya akan mengamankan kondisi kelistrikan saat debat Capres jilid 2 pada 17 Febr...
​ Bright Gas Weekend Seru ‘Sapa’ Warga Bekasi
Ekonomi
PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region III, menyapa masyarakat Harapan Baru Bekasi, melalui program Bright Gas Weeke...
​Kegembiraan Baru Pelintas Pansela
Ekonomi
RABU pagi 13 Februari 2019. Di ruang kerjanya, Ir. Akhmad Cahyadi, M.Eng.Sc., Kepala Balai Besar Pelaksnaan Jalan Nasional (BBP...
Pertamina: Stok LPG 3Kg di Garut Aman
Ekonomi
PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region III Jawa Bagian Barat memastikan stok LPG 3kg di wilayah Kabupaten Garut, Jaw...
Edukasi Masyarakat, Rumah Zakat Akan Gelar Sosialisasi
Ekonomi
Minimnya pengetahuan tentang wakaf di masyarakat yang hanya mengenal wakaf dalam bentuk harta tidak bergerak, berupa wakaf tana...
​Murni B to B, Bisnis Avtur Tidak Seperti Jualan BBM Bersubsidi
Ekonomi
Pengamat Kebijakan Enegy, Sofyano Zakaria mengatakan, harga avtur yang diterapkan PT Pertamina (Persero) saat ini sangat kompet...
​IRESS Minta Pemerintah Bentuk Minerba Fund
Ekonomi
Pengamat Energi, Marwan Batubara, menyatakan dana minerba atau dana migas dapat diimplementasikan dengan menyisihkan dana dari ...
​Energy Watch Apresiasi Pertamina Sesuaikan Harga BBM
Ekonomi
Energy Watch mengapresiasi PT Pertamina (Persero) yang terhitung mulai Minggu (10/02/2019) pukul 00.00 waktu setempat melakukan...
Pertamina Kembali Menyesuaikan Harga BBM
Ekonomi
Terhitung mulai 10 Februari 2019 pukul 00.00 waktu setempat, PT Pertamina (Persero) kembali melakukan penyesuaian harga bahan b...