Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

​Gugat Permen 23/2018, FSPPB Ajukan Judicial Review ke MA

12 Okt. 2018, 0.06.28

​Gugat Permen 23/2018, FSPPB Ajukan Judicial Review ke MA

Jakarta, sentananews.com

Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersati (FSPP B) akhirnya mengajukan gugatan atas Peraturan Menteri (Permen) ESDM No.23 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Migas yang Berakhir Kontrak Kerja ke Mahkamah Agung (MA), Kamis (11/10).

Menurut Presiden FSPPB, Arie Gumilar, Permen pengganti Permen No 15/2015 ini dianggap melanggar ketentuan Undang-Undang karena ada celah bagi kontraktor asing atau swasta tetap dapat mengelola blok migas yang sudah habis masa kontraknya. "Padahal pengelolaan sumber daya alam harus dikuasai oleh negara dan diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat Indonesia," tukasnya.

Arie mengaku kecewa dengan kebijakan pemerintah tersebut. Dia bahkan menyebut direksi Pertamina yang kini menjabat hanya pasrah dan berpangku tangan tanpa melakukan upaya protes atas terbitnya Permen tersebut. "Oleh sebab itu kita mengajukan secara resmi agar MA dapat melakukan Judicial Review atas Permen ESDM no 23 tahun 2018," ujarnya

"Direksi Pertamina adalah kepanjangan tangan dari pemeritah, mereka ditunjuk dan diangkat oleh pemerintah, yang bisa menjaga kelangsungan bisnis perusahaan adalah pekerja terutama FSPPB kita tidak hanya menjaga saja tapi yang kita ajukan dalam konsep pengajuan gugatan ke MA ini adalah untuk kedaulatan energi nasional," papar Arie.

Ia berharap, langkah untuk mengajukan gugatan ini akan membuat pemerintah kembali mendukung pPemerintah untuk menjadi operator tunggal dalam pengelolaan migas di dalam negeri. "Saya mencium ada upaya memberikan jalan masuk bagi operator eksisting atau pihak asing untuk tetap mengelola blok migas di dalam negeri," tukasnya.

Salah satu contoh yang paling dekat adalah Blok Rokan yang akan berakhir masa kontraknya tahun 2021 mendatang. Saat ini blok tersebut dikuasai dan dikelola oleh PT Chevron Pasific Indonesia. Arie berharap gugatan yang diajukan pihaknya dapat segera ditangani oleh MA.

"Di Permen yang baru, diatur bahwa saat blok migas berakhir masa kontraknya, maka diprioritaskan kontraktor sebelumnya atau eksisting untuk kembali mengelelonya, tapi di Permen 15/2015 prioritas pengelolaan adalah Pertamina. Artinya kalau blok migas habis masa kontraknya dengan asing itu dikembalikan ke negara dan negara memprioritaskan kepada Pertamina," papar Arie.

Ia mengaku, untuk saat ini pihak MA baru menerima dokumen gugatannya. Untuk sementara belum ada jawaban pasti dari pihak MA terkait kapan proses pengadilan atas aduan yang diajukan akan dilaksanakan. "Kita belum terima jawaban, jadi saat ini prosesnya baru sampai tahap pendaftaran," pungkas Arie.

Penulis: Syarief Lussy


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

​Pemerintah Gagalkan Penyelundupan Benih Lobster Senilai Rp 37 M
Ekonomi
Pemerintah kembali berhasil menggagalkan upaya penyelundupan benih lobster ilegal senilai Rp37 miliar di Jambi, Kamis (18/4).Ke...
​Pertamina Beri Diskon Bright Gas Rp 21 Ribu di Hari Kartini
Ekonomi
PT Pertamina (Persero) menggelar promo diskon pembelian bahan bakar LPG jenis Bright Gas dalam menyambut Hari Kartini yang jatu...
​KPU Anggap Surat Tercoblos di Malaysia Sampah
Ekonomi
PT Pertamina (Persero) menggelar promo diskon pembelian bahan bakar LPG jenis Bright Gas dalam menyambut Hari Kartini yang jatu...
Wamen ESDM Sebut Pemerintah Gratiskan Data Mentah Migas
Ekonomi
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arcandra Tahar mengungkapkan, guna menarik investor minyak dan gas bumi (m...
​Jokowi Targetkan Distrik Halal GBK Tuntas 2021
Ekonomi
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan segera merampungkan pembangunan Halal Park di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta. Kawasa...
Fajriyah Usman: Satu Harga Capai 124 Titik
Ekonomi
PT Pertamina (Persero) hingga saat ini telah menjalankan BBM Satu Harga yang merupakan penugasan pemerintah di 124 titik daerah...
KB Diteken, FSPPB Berkomitmen Jalankan Seluruh Aturan
Ekonomi
Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) Arie Gumilar menegaskan, bahwa pasca penandatangan Perjanjian Kerja...
Pertamina dan Serikat Pekerja Tandatangani PKB 2019-2021
Ekonomi
Pertamina dan Serikat Pekerja Tandatangani PKB Jakarta, SENTANADirektur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati dan Presid...
Ekonom: Capres ​Belum Perhatikan Akses Modal UMKM
Ekonomi
Ekonom Universitas Gadjah Mada Mudrajad Kuncoro menganggap program inklusi keuangan yang ditawarkan oleh kedua pasangan calon p...