Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

​Hapus Direktorat Gas Pertamina Hanya Akal-akalan Muluskan Akuisisi

11 Juli 2018, 0.14.35

​Hapus Direktorat Gas Pertamina Hanya Akal-akalan Muluskan Akuisisi

Jakarta, sentananews.com

Penghapusan Direktorat Gas di PT Pertamina (Persero) sebagai tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Menteri BUMN Nomor 39/MBU/02/2018 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur, Pengalihan Tugas Anggota Direksi Pertamina cacat hukum dan dinilai bertentangan dengan konsititusi.

Menurut Pakar Hukum Ekonomi dari Universitas Hasanuddin, Makasar, Juajir Sumardi, penghapusan Direktorat Gas di Pertamina condong ke arah politisasi dan hanya untuk memuluskan akuisisi PT Perusahaan Gas Negara Tbk (GAS) terhadap PT Pertamina Gas (Pertagas).

Padahal di dalam PGAS terdapat saham publik yang mayoritas didominasi oleh kepemilikan asing. "Akibat SK Menteri BUMN tersebut, tata kelola gas nasional menjadi sangat rawan dimainkan oleh swasta termasuk asing," katanya kepada wartawan usai menjadi saksi ahli di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Selasa (10/7).

Padahal, kata dia, amanat UUD 45 Pasal 33 ayat 2 menyebutkan bahwa seluruh kekayaan alam harus dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat Indonesia dan harus dikuasai oleh negara. "Ternyata arah dari persoalan gas ini hanya untuk diserahkan kepada PGN, yang dalam hal ini diposisikan hanya sebagai anak usaha dari holding (migas)," ujarnya.

Jika sebagai anak usaha holding maka status hukumnya akan berubah bukan lagi menjadi BUMN tapi menjadi badan usaha milik swasta. "Akibatnya kontrol negara terhadap anak usaha ini menjadi tidak efektif dibanding apabila persoalan gas ini tetap diurus Pertamina. Ini pelanggaran," tukasnya.

Menurut Juajir, ada upaya akal-akalan pemerintah khususnya dari Kementerian BUMN untuk mengelabui rakyat dengan alasan efisiensi di tubuh Pertamina saat penghapusan Direktorat tersebut ditetapkan. Padahal semestinya Direktorat itu harus tetap ada karena faktanya kebutuhan gas merupakan kebutuhan hajat hidup orang banyak sehingga tidak bisa dikelola oleh perusahaan bukan BUMN .

"Ada indikasi arahnya adalah bagaimana untuk mengurangi potensi penguasaan dan pengelolaan Pertamina terhadap gas karena akan diserahkan kepada PGN, padahal PGN bukan menjadi BUMN. Seharusnya yang mengelola gas yang merupakan kebutuhan hajat hidup orang banyak adalah Pertamina bukan swasta," pungkasnya.

Di tempat yang sama, Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara mengungkapkan, ke depan gas akan menjadi energi yang sangat strategis. "Dan selama ini pengelolaan bisnis gas yang strategis ini ada di Pertamina. Sebab selain menguntungkan, hal ini sesuai dengan konstitusional karena ini sektor strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak jadi harus berada di bawah BUMN," tukasnya.

"Jadi dengan dihilangkannya Direktorat Gas berarti ada pelanggaran terhadap konstitusi karena pengelolaan tidak lagi oleh BUMN tetapi oleh swasta," ketusnya.

Selain itu, kata dia, ke depan bisnis gas dan penggunaan gas secara global akan semakin meningkat. Pasalnya, banyak lembaga resmi energi seperti OPEC dan juga perusahaan-perusahaan migas besar di dunia seperti ExoonMobil, Shell, BP selalu menerbitkan kebutuhan energi ke depan. "Dari sana kita akan kita temukan bahwa penggunaan gas itu akan terus meningkat. Justru minyak dan batu bara yang turun. Ini memang sesuatu yang sangat signifikan dan strategis untuk dikelola oleh BUMN," paparnya.

Lebih jauh ia mengatakan, selama ini PGN hanya mengurusi soal downstream dan mainstream, padahal bisnis gas itu komporehensif mulai dari hulu sampai hilir. Jadi tidak hanya bicara soal downstream dan mainstream tapi juga upstream. "Dan itu strategis, lalu kenapa harus kita hilangkan dan serahkan kepada perusahaan yang selama ini hanya mengurusi downstream dan mainstream?" tanya dia.

Pada kesempatan itu, Marwan juga meminta kepada Pemerintah untuk membuat mapping tentang apa bisnis yang dikelola, kemudian fokus ke sana dan siapkan organisasi yang sejalan dengan kebutuhan di lapangan. "Jangan justru tidak sesuai antara kebutuhan dengan organisasi yang disiapkan. Saya kira ini yang sangat penting yang harus dipahamkan kepada masyarakat," tukasnya.

Masih menurut Marwan, akuisisi Pertagas oleh PGN juga bisa dianggap sebagai langkah privatisasi terselubung. bagaimana tidak, tadinya 100 persen saham dikuasai negara dan sebagai sektor strategis sudah sangat tepat dijalankan oleh Pertagas. Tapi dengan dimasukkannya Pertagas ke PGN maka tidak lagi menjadi perusahaan 100 persen milik negara. Sudah terjadi transfer saham kepada publik yang di dalamnya ada asing.

"Bagaimana bisa kita membiarkan sektor strategis yang dijamin oleh negara untuk dikelola oleh BUMN itu sebagian sudah dimiliki oleh asing. Karena di dalam PGN itu asingnya sekitar 80 persen dari 43 persen. Kalau seandainya 51 persen saham Pertagas itu dibeli oleh PGN, artinya saham asing sangat signifikan dan itu sama dengan pengkhianatan terhadap kosntitusi," pungkasnya.

Penulis: Syarief Lussy


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

​M.Abrar Ali Jadi Ketua Umum SP PLN 2019-202
Ekonomi
Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Serikat Pekerja (SP) PLN, yang dihadiri 59 DPD SP PLN seluruh Indonesia menetapkan Mu...
​Komitmen Pemerintah Lindungi Hak Konsumen Diragukan
Ekonomi
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meragukan komitmen pemerintah untuk melindungi hak-hak konsumen. Keraguan ini didasar...
​Langkah Polisi Tangkap Pembajak Mobil Tanki Diapresiasi
Ekonomi
Langkah cepat yang dilakukan pihak kepolisian dengan menangkap para pelaku pembajakan dua mobil tangki milik Pertamina yang dih...
​Menperin Berupaya Ciptakan Iklim Investasi Kondusif
Ekonomi
Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto mengungkapkan, saat ini pemerintah berupaya membuat kebijakan strategis unt...
​Pertamina, RNI dan PTPN III Bersinergi Kembangkan Energi Terbarukan
Ekonomi
Tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu Pertamina, RNI dan PTPN III menandatangani Nota Kesepahaman terkait kerjasama penyed...
​Pertamina Gelar Pangan dan Solar Non Subsidi Harga Khusus
Ekonomi
PT Pertamina (Persero) menggelar pangan murah dan Solar Non Subsidi dengan harga khusus pada acara bertajuk BUMN Berbagi dalam ...
​Presiden Berharap Pengguna Kendaraan Beralih ke MRT
Ekonomi
Presiden Joko Widodo berharap keberadaan kereta Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta membuat masyarakat pengguna kendaraan pribadi ...
​Pengambilalihan Tanpa Izin Tangki BBM Pertamina Melawan Hukum
Ekonomi
Tindakan mengambil alih dari orang yang berhak dan menguasai secara tanpa izin truk pengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) milik P...
Ekonom: Pembajakan Mobil Tangki Pelanggaran Konstitusi
Ekonomi
Ekonom Konstitusi, Defiyan Cori menegaskan, pembajakan mobil tangki merupakan tindakan pelanggaran konstitusi ekonomi yang berp...