Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

Hingga 2019, Kementrian PUPR Targetkan Bangun 65 Bendungan

14 Mei 2018, 23.05.30

Hingga 2019, Kementrian PUPR Targetkan Bangun 65 Bendungan

Jakarta, Sentananews.com

Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran ketahanan pangan dan air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan pembangunan 65 bendungan dalam kurun 2015-2019. Pembangunan bendungan menjadi program Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla guna meningkatkan kapasitas tampungan air. Salah satu tujuannya agar kontinuitas suplai air ke sawah terjaga melalui jaringan irigasi di 14 sentra produksi pangan nasional.

"Kita sudah membangun banyak bendungan dan jaringan irigasi, kita juga pikirkanpengelolaannya. Saya ingin mengajak semua pemangku kepentingan, baik Kementerian Pertanian dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), untuk bersama mengelola Sumber Daya Air (SDA) dari hulu ke hilir," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam acara Sarasehan Irigasi Indonesia yang diselenggarakan oleh Kementerian PUPR bekerjasama dengan Kementerian Pertanian dan INACID (Indonesian National Committee of International Commission on Irrigation and Drainage).

Sarasehan mengangkat tema "Pengelolaan Irigasi Jatiluhur yang Hemat Air, Adil dan Berkelanjutan" di Gedung Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (14/5).

Menteri Basuki menambahkan dalam mengelola irigasi tidak cukup dilihat dari segi teknis, melainkan juga butuh pendekatan budaya kebiasaan para petani dalam bercocok tanam. "Jadi harus kita pelajari betul di lapangan, pola perilaku para petani kita. Sehingga kita bisa belajar bagaimana cara membagi air untuk keperluan irigasi," katanya.

Saat ini masih terdapat beberapa Daerah Irigasi yang sumber airnya masih berasal dari irigasi tadah hujan. Berdasarkan data, dari total luas irigasi permukaan sebesar 7.145.168 Ha, hanya 10,7 persen irigasi yang bersumber dari waduk dan sisanya masih 89,3 persen irigasi dari non waduk/bendungan.

Hal tersebut menunjukkan belum optimalnya daerah irigasi yang bersumber pada bendungan. "Di Jawa Barat masih terdapat irigasi tadah hujan seluas 22 ribu hektar," kata Menteri Basuki.

Sebagai upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan bendungan sebagai sumber pengairan irigasi, Kementerian PUPR mengambil langkah modernisasi irigasi melalui pengembangan irigasi premium. Irigasi premium adalah irigasi yang mendapatkan jaminan suplai air dari bendungan yang saat ini masif dilakukan pembangunannya.

"Pembangunan bendungan diikuti oleh pembangunan jaringan irigasinya. Dengan demikian bendungan yang dibangun dengan biaya besar dapat bermanfaat karena air nya dipastikan mengalir sampai ke sawah-sawah milik petani," jelas Menteri Basuki.

Dalam pembangunan dan perbaikan saluran irigasi kecil melibatkan petani setempat yang tergabung dalam Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) lewat Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air (P3TGAI) dengan skema padat karya tunai.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan jumlah PKT irigasi kecil se Indonesia yakni 5.000 lokasi dengan anggaran per lokasinya Rp 225 juta."PKT bertujuan untuk mendistribusikan uang ke desa tetapi dengan cara bekerja (membangun infrastruktur yang akan meningkatkan produktivitas)," jelasnya.

Kebijakan Satu Peta

Peningkatan pengelolaan irigasi diikuti penguatan kerjasama antar Kementerian/Lembaga melalui penyusunan peta digital jaringan irigasi yang merupakan bagian darikebijakan one map policy (Kebijakan Satu Peta) di bawah kordinasi Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian.

"Melalui kebijakan satu peta (peta digital), merupakan acuan data yang valid untuk digunakan Kementerian termasuk dalam pengelolaan irigasi yang sebagian lingkup tugasnya berada di Kementerian PUPR. Peta digital dengan skala 1:5000 digital ini ditargetkan selesai Agustus 2018, saat ini progresnya hampir 60%," kata Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR Imam Santoso.

Ia berharap dengan adanya peta ini nantinya akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan dan pengelolaan irigasi baik yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah.

Editor: Luthfi Pattimura


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

Cegah Kecurangan di SPBU, Pertamina Pasang Nozzle Online
Ekonomi
PT Pertamina (Persero) menggandeng PT Telkom Indonesia (Persero) untuk memasang teknologi digital pada 5.518 di Stasiun Pengisi...
Sistem Penyaluran Online Akan Dipasang di 5.518 SPBU Pertamina
Ekonomi
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) bersama PT Pertamina (Persero) menyepakati pemberlakuan kebijakan digitalisasi ...
Kemitraan dan Penyerapan SSDN Dihapus, Peternak Terpukul
Ekonomi
Perubahan pasal dalam Peraturan Kementerian Pertanian (Permentan) Nomor 30 Tahun 2018 tentang perubahan atas Permentan Nomor 26...
LRT Sumsel Mogok Lagi, Pemerintah Evaluasi Operasional
Ekonomi
Light Rail Transit (LRT) Sumsel kembali mengalami mogok pada Minggu (12/8). Kejadianini memaksa pemerintah melalui Direktorat J...
Kompetensi SDM Kementerian PUPR Terus Ditingkatkan
Ekonomi
Kompetensi SDM Kementerian PUPR Terus DitingkatkanPengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia menjadi fokus pembangunan Pe...
Angkatan Kerja Baru Capai 3 Juta Orang per Tahun
Ekonomi
Tingginya angkatan kerja baru yang rata-rata mencapai angkat 2,5 juta – 3 juta orang per tahun serta sejumlah hal lainnya saat ...
​Penyerahan Blok Rokan ke Pertamina Jangan Sampai Masuk Angin
Ekonomi
Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) berharap, kepemilikan 100 persen Pertamina terhadap Blok Rokan pada 2021 ben...
​Kemenaker Siapkan Konsep Pembangunan 1000 BLK Komunitas
Ekonomi
Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Binalatas) Kementrian Ketenagakerjaan, Drs. Bambang Satrio Lelono, MA mengungkapk...
Menteri Basuki: ​Penggunaan Barang Impor Di Kementrian PUPR Minim
Ekonomi
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan porsi penggunaan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dalam proyek infrastruktur di ...