Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

​Hipmi Minta DPR Tolak Revisi UU KUP

2 Juli 2017, 20.39.40

​Hipmi Minta DPR Tolak Revisi UU KUP

Jakarta, sentananews.com

Dunia usaha meminta revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cata Perpajakan (UU KUP) sebaiknya dihentikan oleh DPR. Pasalnya, beberapa usulan revisi tersebut dianggap berpotensi mengganggu iklim investasi dan dunia usaha di Tanah Air.

"Ada beberapa poin dari usulan pemerintah yang perlu dicermati di revisi UU KUP, yang bila tidak dipertimbangkan dengan matang akan sangat mengganggu bagi dunia usaha. Sebaiknya revisi itu ditolak oleh DPR saja, sebab materi revisinya menjadi semacan disinsentif bagi dunia usaha," ujar Ketua Bidang Keuangan BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Irfan Anwar di Jakarta hari ini.

Irfan mencontohkan pada pasal 109, hampir semua kesalahan dapat dikenai sanksi pidana seperti tidak punya NPWP/PKP atau melaporkan SPT dengan tidak benar/lengkap. "Kesalahan yang bersifat ringan atau kealpaan atau tergolong dalam tindak pidana ringan, sebaiknya tidak dipidana penjara namun dapat dengan sanksi administratif saja," pungkas Irfan. Disisi lain bila dalam pelaporan tersebut, kesalahan datangnya dari pihak staf perpajakan, tidak ada sanksi yang dikenakan.

Usulan krusial lainnya, pada pasal 95 ada usulan dilakukan spinoff Dirjen Pajak menjadi lembaga dibawah Presiden secara langsung. "Perumusan kebijakan perpajakan, penyelenggaraan administrasi perpajakan, serta penghimpunan pajak, untuk saat ini sebaiknya tetap oleh menteri di bidang keuangan sebagaimana yang berjalan sekarang. Hal ini penting untuk memastikan kontrol menjaga batas defisit dan tidak menimbulkan lembaga superbody baru yang mengkawatirkan dunia usaha. Kekuasaan lembaga perjakan menjadi sangat besar," papar Irfan.

Ia menjelaskan, memang nantinya lembaga pajak memiliki otoritas jelas, tegas dan besar karena bertanggungjawab langsung ke presiden. Hanya saja, di sisi lain, lembaga itu bisa memunculkan lembaga superbody lalu dia susah berkoordinasi dengan lembaga lain dan menimbulkan keengganan berinvestasi.

Irfan mengatakan, ada sekitar 13 pasal usulan Kementrian Keuangan yang sangat krusial bagi dunia usaha. Namun, secara umum, hanya ada dua semangat yang terdapat dalam 13 pasal revisi tersebut. "Pertama, ada semangat yang kuat negara untuk mempidanakan wajib pajak dan kedua penguatan dirjen pajak, sehingga lembaga perpajakan dapat membuat aturan, juklak-juklak secara sepihak, sehingga mempersulit dunia usaha," ujar Irfan.

Semangat ini dikhawatirkan akan kontra produktif dengan semangat pemerintahan Jokowi-JK dalam mendorong investasi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi."Satu hal lagi, kita khawatir dana repatriasi yang sudah masuk lewat tax amnesty malah nantinya ditarik lagi ke luar, investasi kembali melemah. Yang kita inginkan bagaimana pajak dapat menjadi insentif sehingga dana-dana itu masuk ke sistem perekonomian kita," ungkap Irfan seraya meminta agar pemerintah memikirkan secara matang revisi UU KUP tersebut.@

Editor: syarief Lussy



To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

Ada Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Tol di GT Cengkareng 2
Ekonomi
Dalam rangka meningkatkan keandalan dan kualitas jalan tol, PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Jakarta-Tangerang-Cengkareng (J...
Tol BORR, Tol Pertama Lolos Audit Keselamatan Konstruksi
Ekonomi
Sehubungan dengan penghentian sementara pekerjaan konstruksi layang oleh Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Ke...
Pilkada 2018 Tak Akan Ganggu Iklim Investasi
Ekonomi
Ajang demokrasi Tahun Politik 2018 dan 2019 tidak akan sampai mengganggu iklim investasi di Indonesia yang kini sangat kondusif...
PT JMP Gelar Groundbreaking Rest Area Km 597 Ruas Tol Ngawi-Kertosono
Ekonomi
PT Jasa Marga Properti (JMP) menggelar acara groundbreaking atau peletakan batu pertama untuk pembangunan tempat istirahat (res...
Presiden: Padat Karya Tunai Irigasi Kecil untuk Distribusi Pendapatan
Ekonomi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melaksanakan Program Padat Karya Tunai (PKT) irigasi kecil di Desa Kukuh...
​Bangun Infrastruktur Tangguh Untuk Kurangi Risiko Bencana
Ekonomi
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan langkah preventif harus dikedepankan dibanding...
Revitalisasi Citarum, Kementerian PUPR Bangun Sejumlah Infrastruktur
Ekonomi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah menyelesaikan pembangunan infrastruktur pengendali banjir Sungai ...
​Pekerjaan Layang Jembatan Holtekamp Tunggu Persetujuan KKK
Ekonomi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui DIrektorat Jenderal Bina Marga melakukan pengangkatan bentang te...
​Kementerian PUPR Dorong Daur Ulang Limbah Plastik Sebagai Campuran Aspal
Ekonomi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendukung pengembangan inovasi oleh perguruan tinggi. Salah satunya adal...