Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

​Hipmi Minta DPR Tolak Revisi UU KUP

2 Juli 2017, 20.39.40

​Hipmi Minta DPR Tolak Revisi UU KUP

Jakarta, sentananews.com

Dunia usaha meminta revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cata Perpajakan (UU KUP) sebaiknya dihentikan oleh DPR. Pasalnya, beberapa usulan revisi tersebut dianggap berpotensi mengganggu iklim investasi dan dunia usaha di Tanah Air.

"Ada beberapa poin dari usulan pemerintah yang perlu dicermati di revisi UU KUP, yang bila tidak dipertimbangkan dengan matang akan sangat mengganggu bagi dunia usaha. Sebaiknya revisi itu ditolak oleh DPR saja, sebab materi revisinya menjadi semacan disinsentif bagi dunia usaha," ujar Ketua Bidang Keuangan BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Irfan Anwar di Jakarta hari ini.

Irfan mencontohkan pada pasal 109, hampir semua kesalahan dapat dikenai sanksi pidana seperti tidak punya NPWP/PKP atau melaporkan SPT dengan tidak benar/lengkap. "Kesalahan yang bersifat ringan atau kealpaan atau tergolong dalam tindak pidana ringan, sebaiknya tidak dipidana penjara namun dapat dengan sanksi administratif saja," pungkas Irfan. Disisi lain bila dalam pelaporan tersebut, kesalahan datangnya dari pihak staf perpajakan, tidak ada sanksi yang dikenakan.

Usulan krusial lainnya, pada pasal 95 ada usulan dilakukan spinoff Dirjen Pajak menjadi lembaga dibawah Presiden secara langsung. "Perumusan kebijakan perpajakan, penyelenggaraan administrasi perpajakan, serta penghimpunan pajak, untuk saat ini sebaiknya tetap oleh menteri di bidang keuangan sebagaimana yang berjalan sekarang. Hal ini penting untuk memastikan kontrol menjaga batas defisit dan tidak menimbulkan lembaga superbody baru yang mengkawatirkan dunia usaha. Kekuasaan lembaga perjakan menjadi sangat besar," papar Irfan.

Ia menjelaskan, memang nantinya lembaga pajak memiliki otoritas jelas, tegas dan besar karena bertanggungjawab langsung ke presiden. Hanya saja, di sisi lain, lembaga itu bisa memunculkan lembaga superbody lalu dia susah berkoordinasi dengan lembaga lain dan menimbulkan keengganan berinvestasi.

Irfan mengatakan, ada sekitar 13 pasal usulan Kementrian Keuangan yang sangat krusial bagi dunia usaha. Namun, secara umum, hanya ada dua semangat yang terdapat dalam 13 pasal revisi tersebut. "Pertama, ada semangat yang kuat negara untuk mempidanakan wajib pajak dan kedua penguatan dirjen pajak, sehingga lembaga perpajakan dapat membuat aturan, juklak-juklak secara sepihak, sehingga mempersulit dunia usaha," ujar Irfan.

Semangat ini dikhawatirkan akan kontra produktif dengan semangat pemerintahan Jokowi-JK dalam mendorong investasi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi."Satu hal lagi, kita khawatir dana repatriasi yang sudah masuk lewat tax amnesty malah nantinya ditarik lagi ke luar, investasi kembali melemah. Yang kita inginkan bagaimana pajak dapat menjadi insentif sehingga dana-dana itu masuk ke sistem perekonomian kita," ungkap Irfan seraya meminta agar pemerintah memikirkan secara matang revisi UU KUP tersebut.@

Editor: syarief Lussy



To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

​Pemerintah Gagalkan Penyelundupan Benih Lobster Senilai Rp 37 M
Ekonomi
Pemerintah kembali berhasil menggagalkan upaya penyelundupan benih lobster ilegal senilai Rp37 miliar di Jambi, Kamis (18/4).Ke...
​Pertamina Beri Diskon Bright Gas Rp 21 Ribu di Hari Kartini
Ekonomi
PT Pertamina (Persero) menggelar promo diskon pembelian bahan bakar LPG jenis Bright Gas dalam menyambut Hari Kartini yang jatu...
​KPU Anggap Surat Tercoblos di Malaysia Sampah
Ekonomi
PT Pertamina (Persero) menggelar promo diskon pembelian bahan bakar LPG jenis Bright Gas dalam menyambut Hari Kartini yang jatu...
Wamen ESDM Sebut Pemerintah Gratiskan Data Mentah Migas
Ekonomi
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arcandra Tahar mengungkapkan, guna menarik investor minyak dan gas bumi (m...
​Jokowi Targetkan Distrik Halal GBK Tuntas 2021
Ekonomi
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan segera merampungkan pembangunan Halal Park di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta. Kawasa...
Fajriyah Usman: Satu Harga Capai 124 Titik
Ekonomi
PT Pertamina (Persero) hingga saat ini telah menjalankan BBM Satu Harga yang merupakan penugasan pemerintah di 124 titik daerah...
KB Diteken, FSPPB Berkomitmen Jalankan Seluruh Aturan
Ekonomi
Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) Arie Gumilar menegaskan, bahwa pasca penandatangan Perjanjian Kerja...
Pertamina dan Serikat Pekerja Tandatangani PKB 2019-2021
Ekonomi
Pertamina dan Serikat Pekerja Tandatangani PKB Jakarta, SENTANADirektur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati dan Presid...
Ekonom: Capres ​Belum Perhatikan Akses Modal UMKM
Ekonomi
Ekonom Universitas Gadjah Mada Mudrajad Kuncoro menganggap program inklusi keuangan yang ditawarkan oleh kedua pasangan calon p...