Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

​Hipmi Minta DPR Tolak Revisi UU KUP

2 Juli 2017, 20.39.40

​Hipmi Minta DPR Tolak Revisi UU KUP

Jakarta, sentananews.com

Dunia usaha meminta revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cata Perpajakan (UU KUP) sebaiknya dihentikan oleh DPR. Pasalnya, beberapa usulan revisi tersebut dianggap berpotensi mengganggu iklim investasi dan dunia usaha di Tanah Air.

"Ada beberapa poin dari usulan pemerintah yang perlu dicermati di revisi UU KUP, yang bila tidak dipertimbangkan dengan matang akan sangat mengganggu bagi dunia usaha. Sebaiknya revisi itu ditolak oleh DPR saja, sebab materi revisinya menjadi semacan disinsentif bagi dunia usaha," ujar Ketua Bidang Keuangan BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Irfan Anwar di Jakarta hari ini.

Irfan mencontohkan pada pasal 109, hampir semua kesalahan dapat dikenai sanksi pidana seperti tidak punya NPWP/PKP atau melaporkan SPT dengan tidak benar/lengkap. "Kesalahan yang bersifat ringan atau kealpaan atau tergolong dalam tindak pidana ringan, sebaiknya tidak dipidana penjara namun dapat dengan sanksi administratif saja," pungkas Irfan. Disisi lain bila dalam pelaporan tersebut, kesalahan datangnya dari pihak staf perpajakan, tidak ada sanksi yang dikenakan.

Usulan krusial lainnya, pada pasal 95 ada usulan dilakukan spinoff Dirjen Pajak menjadi lembaga dibawah Presiden secara langsung. "Perumusan kebijakan perpajakan, penyelenggaraan administrasi perpajakan, serta penghimpunan pajak, untuk saat ini sebaiknya tetap oleh menteri di bidang keuangan sebagaimana yang berjalan sekarang. Hal ini penting untuk memastikan kontrol menjaga batas defisit dan tidak menimbulkan lembaga superbody baru yang mengkawatirkan dunia usaha. Kekuasaan lembaga perjakan menjadi sangat besar," papar Irfan.

Ia menjelaskan, memang nantinya lembaga pajak memiliki otoritas jelas, tegas dan besar karena bertanggungjawab langsung ke presiden. Hanya saja, di sisi lain, lembaga itu bisa memunculkan lembaga superbody lalu dia susah berkoordinasi dengan lembaga lain dan menimbulkan keengganan berinvestasi.

Irfan mengatakan, ada sekitar 13 pasal usulan Kementrian Keuangan yang sangat krusial bagi dunia usaha. Namun, secara umum, hanya ada dua semangat yang terdapat dalam 13 pasal revisi tersebut. "Pertama, ada semangat yang kuat negara untuk mempidanakan wajib pajak dan kedua penguatan dirjen pajak, sehingga lembaga perpajakan dapat membuat aturan, juklak-juklak secara sepihak, sehingga mempersulit dunia usaha," ujar Irfan.

Semangat ini dikhawatirkan akan kontra produktif dengan semangat pemerintahan Jokowi-JK dalam mendorong investasi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi."Satu hal lagi, kita khawatir dana repatriasi yang sudah masuk lewat tax amnesty malah nantinya ditarik lagi ke luar, investasi kembali melemah. Yang kita inginkan bagaimana pajak dapat menjadi insentif sehingga dana-dana itu masuk ke sistem perekonomian kita," ungkap Irfan seraya meminta agar pemerintah memikirkan secara matang revisi UU KUP tersebut.@

Editor: syarief Lussy



To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

Tingkatkan Produktivitas Lahan Pertanian Lewat Inovasi Teknologi
Ekonomi
Seiring dengan bertambahnya pembangunan proyek perumahan, lahan pertanian di Indonesia semakin menyusut. Hal ini berdampak pada...
​IRESS: Holding BUMN Tabrak Empat Aturan
Ekonomi
Pengamat Kebijakan Energi dan Pertambangan dari Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara mengkritisi mekanisme pemb...
Stabilitas Bahan Pokok Jelang Natal Dijamin Aman
Ekonomi
Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) menjamin pasokan dan stabilitas harga bahan pokok penting, khususnya menj...
​Ekonomi RI Tidak Cukup Hanya Tumbuh Lima Persen
Ekonomi
Ahli ekonomi yang juga mantan Menteri Keuangan, Chatib Basri, mengingatkan ekonomi Indonesia tidak cukup jika hanya tumbuh stag...
​Arcandra: Soal Blok Mahakam Kita Serahkan ke Pertamina
Ekonomi
Blok Mahakam masih tetap jadi incaran perusahaan migas asing. Bahkan. Menurut Wakil Menteri (Wamen) Energi dan Sumber Daya Mine...
Soal Evaluasi Kontrak PPA, Kepercayaan Investor Bisa Hilang
Ekonomi
Wakil Bendahara Umum Asosiasi Produsen Listrik Swasta (APLSI) Rizka Armadhana mengatakan, evaluasi kontrak yang sudah menandata...
Ekspor Batubara, ICW: Ada Indikasi Kerugian Negara Rp 365,3 T
Ekonomi
Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan indikasi kerugian negara terkait dengan dugaan ekspor batubara yang tidak dilaporkan...
Evaluasi Kontrak PPA Akan Timbulkan Masalah Baru
Ekonomi
Kebijakan pemerintah yang meminta PT PLN (Persero) untuk meninjau ulang seluruh kontrak yang sudah menandatangani kontrak jual ...
​Wartawan Daerah Dominasi Juara di AJP 2017
Ekonomi
Anugerah Jurnalistik Pertamina (AJP) 2017 menjadi ajang pembuktian kemampuan memproduksi karya jurnalistik, kini telah merata d...