Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

​Hipmi Minta DPR Tolak Revisi UU KUP

2 Juli 2017, 20.39.40

​Hipmi Minta DPR Tolak Revisi UU KUP

Jakarta, sentananews.com

Dunia usaha meminta revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cata Perpajakan (UU KUP) sebaiknya dihentikan oleh DPR. Pasalnya, beberapa usulan revisi tersebut dianggap berpotensi mengganggu iklim investasi dan dunia usaha di Tanah Air.

"Ada beberapa poin dari usulan pemerintah yang perlu dicermati di revisi UU KUP, yang bila tidak dipertimbangkan dengan matang akan sangat mengganggu bagi dunia usaha. Sebaiknya revisi itu ditolak oleh DPR saja, sebab materi revisinya menjadi semacan disinsentif bagi dunia usaha," ujar Ketua Bidang Keuangan BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Irfan Anwar di Jakarta hari ini.

Irfan mencontohkan pada pasal 109, hampir semua kesalahan dapat dikenai sanksi pidana seperti tidak punya NPWP/PKP atau melaporkan SPT dengan tidak benar/lengkap. "Kesalahan yang bersifat ringan atau kealpaan atau tergolong dalam tindak pidana ringan, sebaiknya tidak dipidana penjara namun dapat dengan sanksi administratif saja," pungkas Irfan. Disisi lain bila dalam pelaporan tersebut, kesalahan datangnya dari pihak staf perpajakan, tidak ada sanksi yang dikenakan.

Usulan krusial lainnya, pada pasal 95 ada usulan dilakukan spinoff Dirjen Pajak menjadi lembaga dibawah Presiden secara langsung. "Perumusan kebijakan perpajakan, penyelenggaraan administrasi perpajakan, serta penghimpunan pajak, untuk saat ini sebaiknya tetap oleh menteri di bidang keuangan sebagaimana yang berjalan sekarang. Hal ini penting untuk memastikan kontrol menjaga batas defisit dan tidak menimbulkan lembaga superbody baru yang mengkawatirkan dunia usaha. Kekuasaan lembaga perjakan menjadi sangat besar," papar Irfan.

Ia menjelaskan, memang nantinya lembaga pajak memiliki otoritas jelas, tegas dan besar karena bertanggungjawab langsung ke presiden. Hanya saja, di sisi lain, lembaga itu bisa memunculkan lembaga superbody lalu dia susah berkoordinasi dengan lembaga lain dan menimbulkan keengganan berinvestasi.

Irfan mengatakan, ada sekitar 13 pasal usulan Kementrian Keuangan yang sangat krusial bagi dunia usaha. Namun, secara umum, hanya ada dua semangat yang terdapat dalam 13 pasal revisi tersebut. "Pertama, ada semangat yang kuat negara untuk mempidanakan wajib pajak dan kedua penguatan dirjen pajak, sehingga lembaga perpajakan dapat membuat aturan, juklak-juklak secara sepihak, sehingga mempersulit dunia usaha," ujar Irfan.

Semangat ini dikhawatirkan akan kontra produktif dengan semangat pemerintahan Jokowi-JK dalam mendorong investasi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi."Satu hal lagi, kita khawatir dana repatriasi yang sudah masuk lewat tax amnesty malah nantinya ditarik lagi ke luar, investasi kembali melemah. Yang kita inginkan bagaimana pajak dapat menjadi insentif sehingga dana-dana itu masuk ke sistem perekonomian kita," ungkap Irfan seraya meminta agar pemerintah memikirkan secara matang revisi UU KUP tersebut.@

Editor: syarief Lussy



To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

​Desember Bendungan Mila di Sumbawa Siap Digenangi Air
Ekonomi
Bendungan Mila di Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) saat ini telah rampung dan siap untuk dilakukan penggenan...
​Pertamina EP Kembangkan Potensi Wisata Air Desa Burai
Ekonomi
Pengembangan Kampung Warna Warni Desa wisata Burai, binaan CSR PT Pertamina EP Asset 2 Prabumulih Field, mendapatkan kunjungan ...
BPOM Klaim RI Berpotensi Pimpin Pasar Obat Herbal
Ekonomi
Indonesia memiliki sediaan bahan baku yang besar sehingga berpotensi memimpin pasar obat herbal terutama di lingkungan negara O...
RI dan Belanda Implementasikan Proyek Kerjasama Bidang Keairan
Ekonomi
Kerjasama bilateral Indonesia - Belanda dalam bidang Keairan telah berlangsung lama dan terus berkembang. Isu yang menjadi perh...
KPUPR Terus Tingkatkan Kualitas Jalan Perbatasan di Papua
Ekonomi
Pembangunan jalan perbatasan Indonesia - Papua Nugini terus dilanjutkan. Kondisi saat ini sudah tembus 909 km dari total 1.098 ...
​Praktik Pungli Perizinan Sulitkan Pelaku Bisnis
Ekonomi
Praktisi hukum dan pengamat sektor properti, Erwin Kallo mengatakan, birokrasi yang belum bebas dari perilaku suap dan pungutan...
Menyoal Dampak Infrastruktur, Ini Suara Akademisi
Ekonomi
Masa pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) beberapa bulan lagi berakhir. Tapi manfaat pembangunan infrastruktur ...
Sempat Unggul 1-0, indonesia Dibekuk Thailand 2-4
Ekonomi
Timnas Indonesia pulang dengan kepala tertunduk dikalahkan Thailand dengan skor 2-4 pada laga Grup B Piala AFF 2018 di Stadion ...
Akhir November, Bendungan Logung Kudus Siap Digenangi Air
Ekonomi
Pembangunan Bendungan Logung di Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah saat ini telah rampung dan siap diisi air atau impounding...