Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

​Hipmi Minta DPR Tolak Revisi UU KUP

2 Juli 2017, 20.39.40

​Hipmi Minta DPR Tolak Revisi UU KUP

Jakarta, sentananews.com

Dunia usaha meminta revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cata Perpajakan (UU KUP) sebaiknya dihentikan oleh DPR. Pasalnya, beberapa usulan revisi tersebut dianggap berpotensi mengganggu iklim investasi dan dunia usaha di Tanah Air.

"Ada beberapa poin dari usulan pemerintah yang perlu dicermati di revisi UU KUP, yang bila tidak dipertimbangkan dengan matang akan sangat mengganggu bagi dunia usaha. Sebaiknya revisi itu ditolak oleh DPR saja, sebab materi revisinya menjadi semacan disinsentif bagi dunia usaha," ujar Ketua Bidang Keuangan BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Irfan Anwar di Jakarta hari ini.

Irfan mencontohkan pada pasal 109, hampir semua kesalahan dapat dikenai sanksi pidana seperti tidak punya NPWP/PKP atau melaporkan SPT dengan tidak benar/lengkap. "Kesalahan yang bersifat ringan atau kealpaan atau tergolong dalam tindak pidana ringan, sebaiknya tidak dipidana penjara namun dapat dengan sanksi administratif saja," pungkas Irfan. Disisi lain bila dalam pelaporan tersebut, kesalahan datangnya dari pihak staf perpajakan, tidak ada sanksi yang dikenakan.

Usulan krusial lainnya, pada pasal 95 ada usulan dilakukan spinoff Dirjen Pajak menjadi lembaga dibawah Presiden secara langsung. "Perumusan kebijakan perpajakan, penyelenggaraan administrasi perpajakan, serta penghimpunan pajak, untuk saat ini sebaiknya tetap oleh menteri di bidang keuangan sebagaimana yang berjalan sekarang. Hal ini penting untuk memastikan kontrol menjaga batas defisit dan tidak menimbulkan lembaga superbody baru yang mengkawatirkan dunia usaha. Kekuasaan lembaga perjakan menjadi sangat besar," papar Irfan.

Ia menjelaskan, memang nantinya lembaga pajak memiliki otoritas jelas, tegas dan besar karena bertanggungjawab langsung ke presiden. Hanya saja, di sisi lain, lembaga itu bisa memunculkan lembaga superbody lalu dia susah berkoordinasi dengan lembaga lain dan menimbulkan keengganan berinvestasi.

Irfan mengatakan, ada sekitar 13 pasal usulan Kementrian Keuangan yang sangat krusial bagi dunia usaha. Namun, secara umum, hanya ada dua semangat yang terdapat dalam 13 pasal revisi tersebut. "Pertama, ada semangat yang kuat negara untuk mempidanakan wajib pajak dan kedua penguatan dirjen pajak, sehingga lembaga perpajakan dapat membuat aturan, juklak-juklak secara sepihak, sehingga mempersulit dunia usaha," ujar Irfan.

Semangat ini dikhawatirkan akan kontra produktif dengan semangat pemerintahan Jokowi-JK dalam mendorong investasi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi."Satu hal lagi, kita khawatir dana repatriasi yang sudah masuk lewat tax amnesty malah nantinya ditarik lagi ke luar, investasi kembali melemah. Yang kita inginkan bagaimana pajak dapat menjadi insentif sehingga dana-dana itu masuk ke sistem perekonomian kita," ungkap Irfan seraya meminta agar pemerintah memikirkan secara matang revisi UU KUP tersebut.@

Editor: syarief Lussy



To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

KPUPR Terus Bangun Infrastruktur Dengan Multiplier Effect Tinggi
Ekonomi
Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan pembangunan infrastruktur merupakan suatu keniscayaan karena bila ingin maju suatu nega...
 Tinggi Muka Air Bendungan Bili-Bili Sulsel Terus Dipantau
Ekonomi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang, Ditjen S...
​SP PLN: Mogok Kerja Akan Digelar Minggu Kedua Februari
Ekonomi
Ketua Umum Serikat Pekerja PLN (SP PLN), Jumadis Abda menegaskan, bahwa anggota SP PLN seluruh Indonesia rencananya akan tetap ...
​Pasca Pembubaran Petral, Mestinya Pertamina Bisa Untung Besar
Ekonomi
Ekonom Konstitusi Defiyan Cori menilai, alasan pembubaran PT.Pertamina Trading Limited (Petral) yang pernah disampaikan oleh ma...
​Keuntungan Pertamina Hanya 1% dari Potensi yang Harus Diraih
Ekonomi
Ekonom dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng menyotori keuntungan yang diperoleh PT Pertamina (Perse...
Tutup Tahun 2018, Pertamina EP Catat Produksi 101%
Ekonomi
PT Pertamina EP, sebagai anak perusahaan PT Pertamina (Persero) dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama di bawah pengawasan SKK Migas...
​Ungkap Pengoplosan LPG, Pertamina Apresiasi Polda Metro Jaya
Ekonomi
PT Pertamina Persero) mengapresiasi pihak kepolisian yang berhasil menangkap oknum pengoplosan gas elpiji 3 kilogram (kg) bersu...
​Kementerian PUPR Selesaikan Rusun Ponpes di Barru Sulsel
Ekonomi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan terus membangun rumah s...
​KPUPR Targetkan 699 Unit Huntara Rampung Akhir Februari 2019
Ekonomi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus menyelesaikan pembangunan hunian sementara (huntara) bagi korban b...