Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

​Hipmi Minta DPR Tolak Revisi UU KUP

2 Juli 2017, 20.39.40

​Hipmi Minta DPR Tolak Revisi UU KUP

Jakarta, sentananews.com

Dunia usaha meminta revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cata Perpajakan (UU KUP) sebaiknya dihentikan oleh DPR. Pasalnya, beberapa usulan revisi tersebut dianggap berpotensi mengganggu iklim investasi dan dunia usaha di Tanah Air.

"Ada beberapa poin dari usulan pemerintah yang perlu dicermati di revisi UU KUP, yang bila tidak dipertimbangkan dengan matang akan sangat mengganggu bagi dunia usaha. Sebaiknya revisi itu ditolak oleh DPR saja, sebab materi revisinya menjadi semacan disinsentif bagi dunia usaha," ujar Ketua Bidang Keuangan BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Irfan Anwar di Jakarta hari ini.

Irfan mencontohkan pada pasal 109, hampir semua kesalahan dapat dikenai sanksi pidana seperti tidak punya NPWP/PKP atau melaporkan SPT dengan tidak benar/lengkap. "Kesalahan yang bersifat ringan atau kealpaan atau tergolong dalam tindak pidana ringan, sebaiknya tidak dipidana penjara namun dapat dengan sanksi administratif saja," pungkas Irfan. Disisi lain bila dalam pelaporan tersebut, kesalahan datangnya dari pihak staf perpajakan, tidak ada sanksi yang dikenakan.

Usulan krusial lainnya, pada pasal 95 ada usulan dilakukan spinoff Dirjen Pajak menjadi lembaga dibawah Presiden secara langsung. "Perumusan kebijakan perpajakan, penyelenggaraan administrasi perpajakan, serta penghimpunan pajak, untuk saat ini sebaiknya tetap oleh menteri di bidang keuangan sebagaimana yang berjalan sekarang. Hal ini penting untuk memastikan kontrol menjaga batas defisit dan tidak menimbulkan lembaga superbody baru yang mengkawatirkan dunia usaha. Kekuasaan lembaga perjakan menjadi sangat besar," papar Irfan.

Ia menjelaskan, memang nantinya lembaga pajak memiliki otoritas jelas, tegas dan besar karena bertanggungjawab langsung ke presiden. Hanya saja, di sisi lain, lembaga itu bisa memunculkan lembaga superbody lalu dia susah berkoordinasi dengan lembaga lain dan menimbulkan keengganan berinvestasi.

Irfan mengatakan, ada sekitar 13 pasal usulan Kementrian Keuangan yang sangat krusial bagi dunia usaha. Namun, secara umum, hanya ada dua semangat yang terdapat dalam 13 pasal revisi tersebut. "Pertama, ada semangat yang kuat negara untuk mempidanakan wajib pajak dan kedua penguatan dirjen pajak, sehingga lembaga perpajakan dapat membuat aturan, juklak-juklak secara sepihak, sehingga mempersulit dunia usaha," ujar Irfan.

Semangat ini dikhawatirkan akan kontra produktif dengan semangat pemerintahan Jokowi-JK dalam mendorong investasi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi."Satu hal lagi, kita khawatir dana repatriasi yang sudah masuk lewat tax amnesty malah nantinya ditarik lagi ke luar, investasi kembali melemah. Yang kita inginkan bagaimana pajak dapat menjadi insentif sehingga dana-dana itu masuk ke sistem perekonomian kita," ungkap Irfan seraya meminta agar pemerintah memikirkan secara matang revisi UU KUP tersebut.@

Editor: syarief Lussy



To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

​PGN Sesalkan Kecelakaan Kerja di Proyek Pipa Gas Duri - Dumai
Ekonomi
Kecelakaan kerja yang terjadi pada proyek pembangunan pipa gas transmisi Dumai-Duri yang merupakan kerja sama BUMN antara PGN d...
​Integrasi PGN-Pertagas Untuk Optimalisasi Holding Migas
Ekonomi
Sebagai kelanjutan dari pembentukan Holding BUMN Migas, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) dan PT Pertamina Gas (Pertagas) akan...
​Pertamina EP Resmi Kelola Lapangan Unitisasi Sukowati
Ekonomi
Manager Operasi Wilayah 1 SKK Migas Imam Purwanto mengatakan, lapangan Sukowati yang sebelumnya dioperatori oleh JOB PPEJ (Join...
​Pertamina Resmi Operasikan WK Ogan Komering
Ekonomi
Alih kelola Wilayah Kerja (WK) Ogan Komering ke Pertamina sebagai tindak lanjut dari penandatangan kontrak Production Sharing C...
Ditunggu, Suport Kemenhub Untuk Jalan Nasional Morotai
Ekonomi
Ini bukan harapan berlebihan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Morotai. Sebab, pembangunan infrastruktur jalan nasional Pulau ...
Pekerjaan Perbaikan Jalan Dihentikan H-10 hingga H+10 Lebaran
Ekonomi
Kesiapan infrastruktur jalan baik jalan tol dan non tol dalam menghadapi arus mudik tahun 2018 lebih baik dari tahun 2017. Ting...
Kembangkan Pariwisata Danau Toba Harus Didukung SDM Kuat
Ekonomi
Ketua Umum Hukum Seknas Jokowi, Sandi Ebenezer Situngkir, S.H, M.H mengatakan pembangunan pariwisata Danau Toba, khususnya di k...
Calon Komisioner dan Deputi BP Tapera Segera Diusulkan ke Presiden
Ekonomi
Komite Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) akan segera menetapkan calon komisioner dan calon deputi komisioner Badan Pengelola (...
​Terbesar, Sektor Manufaktur Setor Pajak Rp 103 T
Ekonomi
Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto mengungkapkan, industri pengolahan masih memberikan kontribusi terbesar dalam penerim...