Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

​INDEF Sebut Konsep Holding Migas Tak Jelas

6 Des. 2017, 20.23.50

​INDEF Sebut Konsep Holding Migas Tak Jelas

Jakarta, sentananews.com

Rencana pemerintah membentuk induk usaha (holding) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sejumlah sektor kembali menuai pro-kontra.

Direktur Institute For Development of Economic and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati mengatakan, belum terdapat konsepsi yang jelas terkait pelaksanaan holdingisasi BUMN yang direncanakan Kementerian BUMN.

Menurut Enny, ada tiga poin yang dikritisi INDEF yakni mekanisme pembentukkan struktur holding dan landasan hukum, pembagian sektor dalam pelaksanaan bisnis, hingga upaya pengawasan terhadap tata kelola anak usaha dan entitas BUMN pasca holdingisasi.

"Publik harus diberi kejelasan mengenai critical point ini. Apalagi kita tahu BUMN merupakan perpanjangan tangan negara dalam mengelola sektor-sektor strategis," ungkap Enny di Jakarta, Rabu (6/12).

Enny menegaskan, dibutuhkan kajian yang komprehensif dalam merealisasikan holding BUMN Migas. Selain memiliki fungsi bisnis seperti umumnya, katanya Pertamina juga harus memiliki fungsi agent of development dalam rangka mendukung perekonomian Indonesia.

"Tapi tidak lantas anak usaha Pertamina dibolehkan untuk melakukan monopoli dan berbisnis di luar core-nya, seperti yang dikeluhkan swasta. Kita harus benar-benar menjadi ini sebagai upaya reformasi dalam rangka pembenahan Pertamina dan skema bisnisnya," imbuh Enny.

Oleh karenanya, ia meminta pemerintah transparan dan mengedepankan kepentingan nasional, ketimbang mendahulukan kepentingan golongan atau kelompok dalam pelaksanaan holding BUMN migas.

"Kita tidak mau karena holding ini kedepannya ada anggapan BUMN seperti Pertamina bakal memonopoli banyak sektor tapi padahal hanya menjadi sapi perah," tutup Enny.

Seperti diketahui, usai menggabungkan beberapa perusahaan pelat merah di sektor pertambangan, Pemerintah telah memulai langkah baru dalam pembentukkan induk usaha (holding) di sektor minyak dan gas bumi (migas) yang ditargetkan rampung sebelum Maret 2018.

Hal ini ditandai dengan keberadaan surat Menteri BUMN, Rini Soemarno yang meminta jajaran Direksi PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk segera menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) dalam rangka menghapus status persero demi memuluskan penempatan PGN dalam struktur holding BUMN Migas di bawah PT Pertamina (Persero) selaku induk usaha migas.

Penulis: Syarief Lussy

To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

​Menteri Rini Tinjau Bantuan Sumbangan Listrik di Serang
Ekonomi
PT PLN (Persero) bersinergi dengan PT Angkasa Pura II (Persero) memberikan bantuan penyambungan listrik kepada 2.600 rumah tang...
​Pembangunan Tol Sumatera Sebagai Tulang Punggung Pengembangan Wilayah
Ekonomi
PEMERINTAH terus melanjutkan pembangunan jalan tol di Pulau Sumatera. Kehadiran jalan tol bertujuan mempercepat mobilitas baran...
​Sambung Listrik Untuk Masyarakat Tasik, Pertamina Gandeng PLN
Ekonomi
PT Pertamina (Persero) sebagai perusahaan energi, senantiasa berkomitmen membantu masyarakat dalam kemudahan mengakses energi, ...
​Semester I, Produksi Pertamina EP Asset 4 Positif
Ekonomi
PT Pertamina EP, anak usaha PT Pertamina (Persero) dan merupakan kontraktor kontrak kerja sama di bawah supervisi dan koordinas...
Rumah Tangga Kurang Mampu Masih Bisa Nikmati Listrik
Ekonomi
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini M. Soemarno kembali memberikan dukungan bagi peningkatan rasio elektrifikasi dan ...
Ketua DPD RI Sambut Baik Konsultasi Nasional HKBP
Ekonomi
KETUA Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Oesman Sapta Odang menyambut baik acara "Konsultasi Nasional" yang diadakan oleh sinode...
Soal Kandungan Biodiesel 30%, IRESS: Boleh Asal Bisa Dipertanggungjawabkan
Ekonomi
Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Senin (9/7) lalu meminta agar kandungan biodiesel di bahan bakar minyak (BBM) ditingkatkan m...
​Hapus Direktorat Gas Pertamina Hanya Akal-akalan Muluskan Akuisisi
Ekonomi
Penghapusan Direktorat Gas di PT Pertamina (Persero) sebagai tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Menteri BUMN Nomor 39/MBU/02/2...
Siap Mogok, SP FKPPA: Batalkan Akuisisi Pertagas oleh PGN
Ekonomi
Ketua Dewan Pertimbangan Dan Penasehat Organisasi SP FKPPA Capt Sofyani Faisol mengungkapkan, dalam waktu dekat pihaknya akan m...