Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

​INDEF Sebut Konsep Holding Migas Tak Jelas

6 Des. 2017, 20.23.50

​INDEF Sebut Konsep Holding Migas Tak Jelas

Jakarta, sentananews.com

Rencana pemerintah membentuk induk usaha (holding) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sejumlah sektor kembali menuai pro-kontra.

Direktur Institute For Development of Economic and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati mengatakan, belum terdapat konsepsi yang jelas terkait pelaksanaan holdingisasi BUMN yang direncanakan Kementerian BUMN.

Menurut Enny, ada tiga poin yang dikritisi INDEF yakni mekanisme pembentukkan struktur holding dan landasan hukum, pembagian sektor dalam pelaksanaan bisnis, hingga upaya pengawasan terhadap tata kelola anak usaha dan entitas BUMN pasca holdingisasi.

"Publik harus diberi kejelasan mengenai critical point ini. Apalagi kita tahu BUMN merupakan perpanjangan tangan negara dalam mengelola sektor-sektor strategis," ungkap Enny di Jakarta, Rabu (6/12).

Enny menegaskan, dibutuhkan kajian yang komprehensif dalam merealisasikan holding BUMN Migas. Selain memiliki fungsi bisnis seperti umumnya, katanya Pertamina juga harus memiliki fungsi agent of development dalam rangka mendukung perekonomian Indonesia.

"Tapi tidak lantas anak usaha Pertamina dibolehkan untuk melakukan monopoli dan berbisnis di luar core-nya, seperti yang dikeluhkan swasta. Kita harus benar-benar menjadi ini sebagai upaya reformasi dalam rangka pembenahan Pertamina dan skema bisnisnya," imbuh Enny.

Oleh karenanya, ia meminta pemerintah transparan dan mengedepankan kepentingan nasional, ketimbang mendahulukan kepentingan golongan atau kelompok dalam pelaksanaan holding BUMN migas.

"Kita tidak mau karena holding ini kedepannya ada anggapan BUMN seperti Pertamina bakal memonopoli banyak sektor tapi padahal hanya menjadi sapi perah," tutup Enny.

Seperti diketahui, usai menggabungkan beberapa perusahaan pelat merah di sektor pertambangan, Pemerintah telah memulai langkah baru dalam pembentukkan induk usaha (holding) di sektor minyak dan gas bumi (migas) yang ditargetkan rampung sebelum Maret 2018.

Hal ini ditandai dengan keberadaan surat Menteri BUMN, Rini Soemarno yang meminta jajaran Direksi PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk segera menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) dalam rangka menghapus status persero demi memuluskan penempatan PGN dalam struktur holding BUMN Migas di bawah PT Pertamina (Persero) selaku induk usaha migas.

Penulis: Syarief Lussy

To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

​Program Asuransi KKP Bantu Pengusaha Kecil Perikanan
Ekonomi
Program asuransi perikanan bagi pembudidaya ikan berskala kecil merupakan kebijakan tegas untuk membantu pengusaha kecil sektor...
PLN Dapat Fasilitas Kredit dari KfW Jerman
Ekonomi
PT PLN (Persero) dan Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) Development Bank dari Jerman menandatangani perjanjian fasilitas kred...
​BPH Migas Ingin Perbaiki Pengelolaan Migas Nasioal
Ekonomi
Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Hari Pratoyo mengatakan, bahwa pihaknya ingin memperbaiki pengelol...
​Gempa di Selatan Jawa Tak Ganggu Suplai BBM & LPG
Ekonomi
Pasca terjadinya gempa di selatan pulau Jawayang terasa di beberapa kota Jawa Barat, Pertamina memastikan penyaluran BBM dan LP...
​Jaga Harga Garam, CIPS: Pemerintah Harus Impor
Ekonomi
Kepala Bagian Penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Hizkia Respatiadi mengatakan, produksi garam nasional bel...
​Selama Nataru, Citilink Tambah 280 Ekstra Flight
Ekonomi
Maskapai berbiaya murah (LCC) Citilink Indonesia akan menyiapkan sedikitnya 50.400 kursi tambahan (extra seat) atau sebanyak 28...
BNP2TKI Sebut Remitansi TKI Turun 4 Persen
Ekonomi
Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid mengatakan jumlah remitansi hin...
Jelang Natal, Pertamina MOR VII Tambah Stok LPG
Ekonomi
Manager Communication & CSR Pertamina MOR VII M Roby Hervindo mengungkapkan, pihaknya akan menyiapkan penambahan stok Elpij...
​BBPKH Beri Pelatihan Gangguan Reproduksi Hewan
Ekonomi
Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan (BBPKH) Cinagara, memberikan pelatihan magang tentang gangguan reproduksi hewan ternak ke...