Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

​Investor Tambang Papua Keluhkan Kepastian Hukum

13 Nov. 2016, 20.30.54

​Investor Tambang Papua Keluhkan Kepastian Hukum

Jakarta, Sentananews.com

PT Kristalin Eka Lestari (KEL) perusahaan tambang emas yang beroperasi di wilayah Distrik Makiwi, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua merasa dirugikan atas penyerobotan lahan yang diduga dilakukan oleh PT TAP yang sudah memasuki wilayahnya tanpa ijin resmi.

Bahkan, PT TAP sudah melakukan operasi kerja selama satu tahun di lahan yang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dikantongi PT KEL sejak 2010 itu. Sebelumnya, PT KEL mengantongi Kuasa Pertambangan (KP) sejak 2008 silam. "Kami menuntut kebenaran atas hak kami yang kami bangun sudah 9 tahun sejak 2007," kata Komisaris PT. Kristalin Eka Lestari Arif Setiawan kepada media di Jakarta Sabtu (12/11).

"Kami menduga pihak tersebut dibantu oleh oknum tertentu. Padahal kami telah menanamkan investasi cukup besar," lanjut Arif.

Dia menambahkan PT KEL mengantongi IUP untuk tambang emas Nifasi dan Makimi. Berdasarkan surat dari Ditjen Minerba Kementerian ESDM Nomor 012250/30/DBP/2015, tanggal 19 Juni 2015, tambang emas Nifasi dan Makimi tidak dalam tumpang tindih dengan IUP lainnya.

Pengambil alihan lahan oleh PT. TAP dianggap tidak melalui prosedur yang diatur di dalam undang-undang pertambangan. "Kami dari sisi legalitas memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang justru tidak bisa melakukan kegiatan produksi,'' tegasnya.

Arif memaparkan, sejak 2007 pihaknya telah mengurus perijinan ke pemerintah. "Termasuk sudah dilakukan pelepasan hak ulayat adat Papua," ungkapnya.

Ia menyayangkan iklim usaha yang tidak kondusif tersebut. Padahal beroperasinya tambang Nifasi dan Makimi akan membantu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat setempat. Apalagi, ke depan akan banyak karyawan dari penduduk setempat yang dipekerjakan di tambang milik PT KEL. PT KEL meminta keadilan hukum sehingga dapat meluruskan persoalan yang terjadi. "Ini murni masalah kepastian hukum dalam investasi, tidak ada sangkut pautnya dengan pihak lain termasuk TNI," tegasnya.

Arif berharap, pemerintah memberikan perhatian terhadap investor-investor lokal yang menanamkan modalnya di Tanah Air. "Harus ada kepastian hukum, karena kami selaku investor lokal ingin membangun bangsa ini. Jangan sampai terpecah oleh kepentingan kelompok tertentu. Karena kami berbisnis sebagai anak bangsa,"sebutnya.

Kawasan Legari, Distrik Makiwi, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua terkenal sebagai salah satu daerah tambang emas yang baru mulai beroperasi. Tepatnya di kawasan sungai Musairu.

Penulis: Syarief Lussy


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

​Pekan Pertama Uji Coba di Ruas Tol Jagorawi Berjalan Lancar
Ekonomi
Pekan pertama penerapan uji coba paket kebijakan di Ruas Jalan Tol Jakarta-Bogor-Ciawi (Jagorawi) berjalan dengan lancar. PT Ja...
Seleksi Administrasi Calon Komisioner BP Tapera Diumumkan
Ekonomi
Panitia Seleksi (Pansel) telah mengumumkan hasil seleksi Administrasi Calon Komisioner dan Calon Deputi Komisioner Badan Pengel...
Kementerian PUPR Luncurkan Sembilan Aplikasi E-Government
Ekonomi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meluncurkan sembilan aplikasiyang diperuntukan untuk pelayanan publik ma...
Kementerian PUPR Salurkan KPR Subsidi Rp 438 M
Ekonomi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) hingga 10 April 2018 telah menyalurkan KPR Subsidi melalui Fasilitas Lik...
Kementrian PUPR Rampungkan Pembangunan PLBN Skouw
Ekonomi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya telah merampungkan pembangunan P...
eSPeKaPe Ogah Jika Sofyan Basir Jadi Dirut Pertamina
Ekonomi
Pasca RUPS-LB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) PT Pertamina (Persero) pada 20 April 2018 yang memutuskan pemberhentian El...
Kurtubi: Harusnya Pertamina Langsung di Bawah Presiden
Ekonomi
Fraksi Partai Nasdem meminta agar dalam revisi UU Migas No 22/2001, Pertamina dikembalikan sebagai Pemegang Kuasa (Usaha) Perta...
ODOL Jadi Tantangan Keberlanjutan Infrastruktur Jalan
Ekonomi
Penyediaan infrastruktur jalan dan jembatan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tidak hanya fokus pada ...
 Jembatan Cincin Lama Ditargetkan Rampung Sebelum Lebaran
Ekonomi
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menargetkan perbaikan Jembatan Cincin Lama yang runtuh, S...