Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

​Investor Tambang Papua Keluhkan Kepastian Hukum

13 Nov. 2016, 20.30.54

​Investor Tambang Papua Keluhkan Kepastian Hukum

Jakarta, Sentananews.com

PT Kristalin Eka Lestari (KEL) perusahaan tambang emas yang beroperasi di wilayah Distrik Makiwi, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua merasa dirugikan atas penyerobotan lahan yang diduga dilakukan oleh PT TAP yang sudah memasuki wilayahnya tanpa ijin resmi.

Bahkan, PT TAP sudah melakukan operasi kerja selama satu tahun di lahan yang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dikantongi PT KEL sejak 2010 itu. Sebelumnya, PT KEL mengantongi Kuasa Pertambangan (KP) sejak 2008 silam. "Kami menuntut kebenaran atas hak kami yang kami bangun sudah 9 tahun sejak 2007," kata Komisaris PT. Kristalin Eka Lestari Arif Setiawan kepada media di Jakarta Sabtu (12/11).

"Kami menduga pihak tersebut dibantu oleh oknum tertentu. Padahal kami telah menanamkan investasi cukup besar," lanjut Arif.

Dia menambahkan PT KEL mengantongi IUP untuk tambang emas Nifasi dan Makimi. Berdasarkan surat dari Ditjen Minerba Kementerian ESDM Nomor 012250/30/DBP/2015, tanggal 19 Juni 2015, tambang emas Nifasi dan Makimi tidak dalam tumpang tindih dengan IUP lainnya.

Pengambil alihan lahan oleh PT. TAP dianggap tidak melalui prosedur yang diatur di dalam undang-undang pertambangan. "Kami dari sisi legalitas memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang justru tidak bisa melakukan kegiatan produksi,'' tegasnya.

Arif memaparkan, sejak 2007 pihaknya telah mengurus perijinan ke pemerintah. "Termasuk sudah dilakukan pelepasan hak ulayat adat Papua," ungkapnya.

Ia menyayangkan iklim usaha yang tidak kondusif tersebut. Padahal beroperasinya tambang Nifasi dan Makimi akan membantu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat setempat. Apalagi, ke depan akan banyak karyawan dari penduduk setempat yang dipekerjakan di tambang milik PT KEL. PT KEL meminta keadilan hukum sehingga dapat meluruskan persoalan yang terjadi. "Ini murni masalah kepastian hukum dalam investasi, tidak ada sangkut pautnya dengan pihak lain termasuk TNI," tegasnya.

Arif berharap, pemerintah memberikan perhatian terhadap investor-investor lokal yang menanamkan modalnya di Tanah Air. "Harus ada kepastian hukum, karena kami selaku investor lokal ingin membangun bangsa ini. Jangan sampai terpecah oleh kepentingan kelompok tertentu. Karena kami berbisnis sebagai anak bangsa,"sebutnya.

Kawasan Legari, Distrik Makiwi, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua terkenal sebagai salah satu daerah tambang emas yang baru mulai beroperasi. Tepatnya di kawasan sungai Musairu.

Penulis: Syarief Lussy


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

Industri Galangan Kapal Harus Manfaatkan Tol Laut
Ekonomi
Industri galangan kapal nasional didorong untuk memanfaatkan tol laut yang telah dibangun oleh pemerintah sebagai sebuah peluan...
Akademisi: Wacana Kartu Subsidi LPG 3 Kg Perlu Direailisasikan
Ekonomi
Dosen Ekonomi Energi dan Sumber Daya Mineral Universitas Indonesia (UI) Berly Martawardaya menilai, wacana mengenai kartu subsi...
Ironis, PPh Badan Freeport Hanya 25 Persen
Ekonomi
Pemerintah berencana menerbitkan rancangan peraturan pemerintah (RPP). Berdasarkan bocoran dalam BAB VII Pasal 14 menyebutkan, ...
Berantas Trader Gas Nakal. Kemenperin Siapkan Aturan
Ekonomi
Guna memberantas trader gas 'nakal' yang selama ini berdampak negatif terhadap pelaku industri di dalam negeri, Kementrian Peri...
2019 Sektor Pariwisata Jadi Penghasil Devisa Terbesar
Ekonomi
Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan sektor pariwisata Indonesia diproyeksikan menjadi penghasil devisa terbesar pada 2019...
Harga Gas Tinggi, PT Pupuk Lakukan Efisiensi dan Penghematan
Ekonomi
Dampak dari harga gas yang masih mahal saat ini membuat dunia industri nasional berteriak dan harus melakukan efisiensi dan pen...
Puskepi: KESDM Harus Konsekuen Jalankan Formula Harga BBM
Ekonomi
Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria menegaskan, formula harga bahan bakar minyak (BBM) yang ditetap...
Jonan Diminta Klarifikasi Metering System Gas di Pulau Sakra
Ekonomi
Sejumlah kalangan independen mendesak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan segera mengklarifikasi dugaa...
Banyak Kebijakan Jonan Tak Bawa Kesejahteraan
Ekonomi
Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan menilai, Kementerian Energi dan Sumbet Daya Mineral (ESDM) yang dipimpin Ignasi...