Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

IPW: Praktik Mafia Migas Masih Marak

10 Okt. 2017, 8.42.27

IPW: Praktik Mafia Migas Masih Marak

Jakarta, sentananews.com

Direktur Indonesian Police Watch (IPW), Neta S.Pane mensinyalir praktek mafia minyak dan gas (migas) masih marak terjadi di berbagai daerah di tanah air. Indikasi ini terlihat dengan tertangkapnya kapal MT Ferimas Agung yang diduga mengangkut bahan bakar minyak (BBM) ilegal di Jawa Timur beberapa waktu lalu.

"Kejadian di Jawa Timur ini membuat kita patut menduga bahwa mafia BBM ilegal saat ini masih merajalela di negeri ini," kata Neta kepada Senatananews.com saat dihubungi di Jakarta, Senin (9/10) malam.

Menurut dia, kejahatan BBM ilegal dari hasil menyelewengkan BBM bersubsidi adalah sebuah kejahatan yang tidak hanya merusak perekonomian nasional tapi juga bisa membuat krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

"Jadi sudah menjadi tugas kepolisian untuk bertindak tegas dan menumpas habis mafia BBM ilegal tersebut. Jika tidak maka kegiatan ilegal ini akan terus menerus mereka lakukan untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya demi kantong pribadi maupun kelompoknya," ujar Neta.

Dalam teori kejahatan, kata Neta, biasanya yang tertangkap adalah puncak gunung esnya, sementara di bawahnya patut diduga masih banyak yang belum tertangkap. "Untuk itu Polair Polda Jatim harus bekerja serius mengusutnya sehingga bisa dibuktikan bahwa ada permainan BBM ilegal dalam kasus ini," ujarnya.

Neta berharap, kasus ini bisa dibawa ke jalur hukum dan semua jaringannya diseret ke pengadilan. "Masyrakat dan pers perlu mengkontrol proses penanganan kasus ini agar Polair bisa bekerja cepat, tidak main-main dan profesional menuntaskannya," tukasnya.

"Karena selama ini banyak sekali kasus BBM ilegal yang ditangani kepolisian di berbagai daerah tapi hilang di tengah jalan. Kasus dan para pelakunya tidak terdengar diproses di pengadilan," pungkasnya.

Sebelumnya, tim gabungan Eastern Fleet Quick Response (EFQR) Pangkalan Utama TNI AL V (Lantamal V) dan Dinas Pengamanan Angkatan Laut (Dispamal) telah menangkap kapal tanker MT Ferimas Agung Incomerita yang diduga bermuatan 250 ton BBM ilegal.

Menurut Komandan Satuan Keamanan Laut (Dansatkamla) Lantamal V Letkol Laut (P) Maman Nurachman mengatakan, berkas pemeriksaan sudah diserahkan Lantamal V kepada Ditpolair Polda Jatim pada Rabu (20/9).

Kapal tersebut ditangkap dalam operasi khusus dengan Kapal Angkatan Laut (KAL) Warakas l-5-35 yang dikomandani Kapten Laut (P) Mintono Hadi Suwanto di Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS) pada Kamis 14 September 2017 pukul 22.45 WIB. "Kapal ini diduga kuat melakukan pelanggaran dengan membawa 250 ton BBM tanpa dilengkapi dokumen," ucapnya.

Tindak pelanggaran ini akan ditindak lanjuti Ditpolair Polda Jatim sebagai pihak yang berhak melakukan penyidikan sesuai UU No 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Dalam UU No 22/2001 menyebutkan pengangkutan tanpa izin dengan ancaman penjara 4 tahun dan denda paling tinggi Rp 40 miliar.

Kemudian tanpa izin usaha penyimpanan paling lama 3 tahun dan denda paling tinggi Rp30 miliar serta tanpa izin usaha niaga dengan ancaman hukuman 3 tahun dan denda paling tinggi Rp 30 miliar.

"Kapal tersebut juga diduga melakukan pelanggaran pelayaran berupa pergerakan kapal tanpa pandu ketika berolah gerak. Pelanggaran tersebut berpotensi mendapat sanksi administratif (peringatan, pembekuan sertifikat, pembekuan izin dan pencabutan) untuk hal ini penyidikkannya diserahkan kepada Kesyahbandaran Tanjung Perak, Surabaya," ujar Maman beberapa waktu lalu.

Sementara Pengamat Kebijakan Energi, Sofyano Zakaria, optimis pihak aparat penegak hukum akan bisa mengungkap keberadaan BBM yang ada di kapal tersebut melalui data awal dan cross chek ke pihak lain seperti ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Migas dan lain-lain.

"Pihak aparat penegak hukum harus bisa memastikan apakah BBM yang berada di kapal tersebut misalnya bukan berasal dari BBM bersubsidi, dan ini perlu dibuktikan. Karena jika BBM tersebut berasal dari BBM bersubsidi maka negara harus bersikap tegas dan keras terhadap kasus ini," katanya.

Apalagi, kata dia, saat ini pemerintah masih memberikan BBM subsidi kepada lembaga dan atau BUMN tertentu untuk kepentingan pelayanan kepada masyarakat luas seperti misalnya PT Pelni.

"BBM bersubsidi untuk lembaga atau BUMN tertentu itu disuplly dan dibeli dari PT Pertamina, dan angkutannya bisa ditangani oleh Pertamina atau anak perusahaannya atau juga oleh Pihak pembelinya langsung yang menunjuk perusahaan angkutan BBM yang harus memiliki izin angkutan khusus BBM dari Ditjen migas," pungkasnya.

Penulis: Syarief Lussy


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

Cegah Kecurangan di SPBU, Pertamina Pasang Nozzle Online
Ekonomi
PT Pertamina (Persero) menggandeng PT Telkom Indonesia (Persero) untuk memasang teknologi digital pada 5.518 di Stasiun Pengisi...
Sistem Penyaluran Online Akan Dipasang di 5.518 SPBU Pertamina
Ekonomi
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) bersama PT Pertamina (Persero) menyepakati pemberlakuan kebijakan digitalisasi ...
Kemitraan dan Penyerapan SSDN Dihapus, Peternak Terpukul
Ekonomi
Perubahan pasal dalam Peraturan Kementerian Pertanian (Permentan) Nomor 30 Tahun 2018 tentang perubahan atas Permentan Nomor 26...
LRT Sumsel Mogok Lagi, Pemerintah Evaluasi Operasional
Ekonomi
Light Rail Transit (LRT) Sumsel kembali mengalami mogok pada Minggu (12/8). Kejadianini memaksa pemerintah melalui Direktorat J...
Kompetensi SDM Kementerian PUPR Terus Ditingkatkan
Ekonomi
Kompetensi SDM Kementerian PUPR Terus DitingkatkanPengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia menjadi fokus pembangunan Pe...
Angkatan Kerja Baru Capai 3 Juta Orang per Tahun
Ekonomi
Tingginya angkatan kerja baru yang rata-rata mencapai angkat 2,5 juta – 3 juta orang per tahun serta sejumlah hal lainnya saat ...
​Penyerahan Blok Rokan ke Pertamina Jangan Sampai Masuk Angin
Ekonomi
Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) berharap, kepemilikan 100 persen Pertamina terhadap Blok Rokan pada 2021 ben...
​Kemenaker Siapkan Konsep Pembangunan 1000 BLK Komunitas
Ekonomi
Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Binalatas) Kementrian Ketenagakerjaan, Drs. Bambang Satrio Lelono, MA mengungkapk...
Menteri Basuki: ​Penggunaan Barang Impor Di Kementrian PUPR Minim
Ekonomi
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan porsi penggunaan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dalam proyek infrastruktur di ...