Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

​IRESS Apresiasi Keputusan MA Kabulkan Judicial Review FSPPB

3 Des. 2018, 21.22.12

​IRESS Apresiasi Keputusan MA Kabulkan Judicial Review FSPPB

Jakarta, sentananews.com

Direktur Eksekutif IRESS, Marwan Batubara mengapresiasi kinerja Mahkamah Agung RI yang konsisten menegakkan amanat konstitusi terutama saat memutuskan dan mengabulkan gugatan Judicial Review yang diajukan Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) terhadap Peraturan Menteri ESDM RI Nomor: 23 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang Akan Berakhir Kontrak Kerjasamanya.

"Selamat kepada Mahkamah Agung yang konsisten menegakkan amanat konstitusi," kata Marwan saat dihubungi Sentananews.com lewat telepon genggamnya di Jakarta, Senin (03/12).

Atas keputusan MA ini, Marwan meminta kepada pihak Kementrian ESDM untuk menyadari kekeliruannya dan perlu menunjukkan sikap yang menjunjung tinggi amanat konstitusi.

"Jadi blok-blok migas yang kontraknya berakhir secara otomatis harus diserahkan kepada Pertamina. Tidak ada alternatif lain, tidak ada akrobat kebijakan dan pengambilan keputusan. Tidak ada beauty contest yang mempertandingkan BUMN dengan kontraktor eksisting," tegasnya.

Menurut Marwan, dengan dikabulkannya Judicial Review yang diajukan FSPPB tersebut, maka diperlukan keputusan mendesak dan prioritas dengan menetapkan BUMN Pertamina sebagai pengelola blok Corridor yang kontraknya berakhir 2-3 thn ke depan. "Artinya tidak ada opsi untuk memperpanjang kontrak dengan ConocoPhillips," pungkasnya.

Sebelumnya, Mahkamah Agung memutuskan dan mengabulkan gugatan pembatalan Permen ESDM Nomor: 23 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang Akan Berakhir Kontrak Kerjasamanya ke Mahkamah Agung RI.

Menurut Kuasa hukum FSPPB, Janses E Sihaloho, informasi terkait keputusan tersebut dapatkan melalui pengumuman Mahkamah Agung RI dalam laman website resmi MA RI.

"Gugatan Judicial Review yang diajukan oleh klaim kami terhadap Permen ESDM 23/2018 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang Akan Berakhir Kontrak Kerjasamanya akhirnya dikabulkan oleh Mahkamah Agung," ujar Janses.

Menurut dia, berdasarkan putusan MA tersebut, Pertamina akan menjadi pihak yang harus mendapatkan prioritas dalam Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang Akan Berakhir Kontrak Kerjasamanya.

"Putusan Mahkamah Agung ini sudah sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 36/PUU-X/2012, yang mengamanatkan bahwa Wilayah Kerja-Wilayah Kerja migas hanya boleh dikelola oleh BUMN sebagai wujud penguasaan negara," jelas Janses.

Menurutnya, hal ini merupakan perwujudan dari amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 di mana negara melalui Pemerintah dan DPR, berkuasa untuk membuat kebijakan, mengurus, mengatur, mengelola dan mengawasi. Mahkamah Konstitusi sudah menegaskan, khusus untuk aspek pengelolaan, penguasaan negara tersebut dijalankan oleh pemerintah melalui BUMN. "Jika Pemerintah masih mematuhi amanat konstitusi, maka tidak ada alternatif lain kecuali menyerahkan pengelolaan Wilayah Kerja-Wilayah Kerja yang berakhir Kontrak Kerja Samanya kepada BUMN. Oleh sebab itu sudah sangat jelas bahwa BUMN/PT. Pertamina (Persero) harus menjadi prioritas dalam pengelolaan migas," pungkasnya.

Penulis: Syarief Lussy


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

​Kegembiraan Baru Pelintas Pansela
Ekonomi
RABU pagi 13 Februari 2019. Di ruang kerjanya, Ir. Akhmad Cahyadi, M.Eng.Sc., Kepala Balai Besar Pelaksnaan Jalan Nasional (BBP...
Pertamina: Stok LPG 3Kg di Garut Aman
Ekonomi
PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region III Jawa Bagian Barat memastikan stok LPG 3kg di wilayah Kabupaten Garut, Jaw...
Edukasi Masyarakat, Rumah Zakat Akan Gelar Sosialisasi
Ekonomi
Minimnya pengetahuan tentang wakaf di masyarakat yang hanya mengenal wakaf dalam bentuk harta tidak bergerak, berupa wakaf tana...
​Murni B to B, Bisnis Avtur Tidak Seperti Jualan BBM Bersubsidi
Ekonomi
Pengamat Kebijakan Enegy, Sofyano Zakaria mengatakan, harga avtur yang diterapkan PT Pertamina (Persero) saat ini sangat kompet...
​IRESS Minta Pemerintah Bentuk Minerba Fund
Ekonomi
Pengamat Energi, Marwan Batubara, menyatakan dana minerba atau dana migas dapat diimplementasikan dengan menyisihkan dana dari ...
​Energy Watch Apresiasi Pertamina Sesuaikan Harga BBM
Ekonomi
Energy Watch mengapresiasi PT Pertamina (Persero) yang terhitung mulai Minggu (10/02/2019) pukul 00.00 waktu setempat melakukan...
Pertamina Kembali Menyesuaikan Harga BBM
Ekonomi
Terhitung mulai 10 Februari 2019 pukul 00.00 waktu setempat, PT Pertamina (Persero) kembali melakukan penyesuaian harga bahan b...
ALFI Desak Pemerintah Bentuk Dewan Penerbangan
Ekonomi
Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) meminta Pemerintah membentuk kembali Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional ...
Biaya Bagasi dan Tiket Pesawat Mahal Gerus Jumlah Wisatawan
Ekonomi
Kebijakan maskapai mengenakan bagasi berbayar dan adanya kenaikan harga tiket pesawat, bakal berdampak signifikan pada sektor p...