Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

​IRESS Apresiasi Keputusan MA Kabulkan Judicial Review FSPPB

3 Des. 2018, 21.22.12

​IRESS Apresiasi Keputusan MA Kabulkan Judicial Review FSPPB

Jakarta, sentananews.com

Direktur Eksekutif IRESS, Marwan Batubara mengapresiasi kinerja Mahkamah Agung RI yang konsisten menegakkan amanat konstitusi terutama saat memutuskan dan mengabulkan gugatan Judicial Review yang diajukan Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) terhadap Peraturan Menteri ESDM RI Nomor: 23 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang Akan Berakhir Kontrak Kerjasamanya.

"Selamat kepada Mahkamah Agung yang konsisten menegakkan amanat konstitusi," kata Marwan saat dihubungi Sentananews.com lewat telepon genggamnya di Jakarta, Senin (03/12).

Atas keputusan MA ini, Marwan meminta kepada pihak Kementrian ESDM untuk menyadari kekeliruannya dan perlu menunjukkan sikap yang menjunjung tinggi amanat konstitusi.

"Jadi blok-blok migas yang kontraknya berakhir secara otomatis harus diserahkan kepada Pertamina. Tidak ada alternatif lain, tidak ada akrobat kebijakan dan pengambilan keputusan. Tidak ada beauty contest yang mempertandingkan BUMN dengan kontraktor eksisting," tegasnya.

Menurut Marwan, dengan dikabulkannya Judicial Review yang diajukan FSPPB tersebut, maka diperlukan keputusan mendesak dan prioritas dengan menetapkan BUMN Pertamina sebagai pengelola blok Corridor yang kontraknya berakhir 2-3 thn ke depan. "Artinya tidak ada opsi untuk memperpanjang kontrak dengan ConocoPhillips," pungkasnya.

Sebelumnya, Mahkamah Agung memutuskan dan mengabulkan gugatan pembatalan Permen ESDM Nomor: 23 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang Akan Berakhir Kontrak Kerjasamanya ke Mahkamah Agung RI.

Menurut Kuasa hukum FSPPB, Janses E Sihaloho, informasi terkait keputusan tersebut dapatkan melalui pengumuman Mahkamah Agung RI dalam laman website resmi MA RI.

"Gugatan Judicial Review yang diajukan oleh klaim kami terhadap Permen ESDM 23/2018 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang Akan Berakhir Kontrak Kerjasamanya akhirnya dikabulkan oleh Mahkamah Agung," ujar Janses.

Menurut dia, berdasarkan putusan MA tersebut, Pertamina akan menjadi pihak yang harus mendapatkan prioritas dalam Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang Akan Berakhir Kontrak Kerjasamanya.

"Putusan Mahkamah Agung ini sudah sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 36/PUU-X/2012, yang mengamanatkan bahwa Wilayah Kerja-Wilayah Kerja migas hanya boleh dikelola oleh BUMN sebagai wujud penguasaan negara," jelas Janses.

Menurutnya, hal ini merupakan perwujudan dari amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 di mana negara melalui Pemerintah dan DPR, berkuasa untuk membuat kebijakan, mengurus, mengatur, mengelola dan mengawasi. Mahkamah Konstitusi sudah menegaskan, khusus untuk aspek pengelolaan, penguasaan negara tersebut dijalankan oleh pemerintah melalui BUMN. "Jika Pemerintah masih mematuhi amanat konstitusi, maka tidak ada alternatif lain kecuali menyerahkan pengelolaan Wilayah Kerja-Wilayah Kerja yang berakhir Kontrak Kerja Samanya kepada BUMN. Oleh sebab itu sudah sangat jelas bahwa BUMN/PT. Pertamina (Persero) harus menjadi prioritas dalam pengelolaan migas," pungkasnya.

Penulis: Syarief Lussy


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

Harga dan Pasokan Pangan Jelang Nataru Stabil
Ekonomi
Menjelang hari raya Natal dan tahun baru 2019, Kementerian Pertanian memastikan bahwa ketersediaan konsumsi pangan dan komodita...
 Krueng Daroy, Contoh Baik Program Penataan Kawasan Kumuh
Ekonomi
Keberhasilan penataan kawasan yang dilaksanakan secara paralel dengan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) yang digulirkan Kemente...
Tahun Depan, 8,87 Juta Ton Pupuk Bersubsidi Siap Disalurkan
Ekonomi
PT Pupuk Indonesia siap menyalurkan 8,87 juta ton pupuk bersubsidi pada 2019, sebagaimana diamanahkan oleh pemerintah melalui K...
​Kemenpar Permudah Akses Destinasi Wisata di Tol Trans-Jawa
Ekonomi
Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian Pariwisata Guntur Sakti mengatakan, pembangunan Tol Trans-Jawa dan pengoperasiannya d...
​Pertamina EP Tajak Sumur BCT-12 di Area Bunyu Central
Ekonomi
PT Pertamina EP, anak perusahaan PT Pertamina (Persero) sekaligus Kontraktor Kontrak Kerja Sama di bawah SKK Migas, berkomitmen...
​Pertamina RU IV Gelar Coastal Clean Up 2018
Ekonomi
Dalam rangka Hari Ulang Tahun PT Pertamina (Persero) ke-61, Pertamina RU IV menggelar kegiatan "Pertamina RU IV Coastal Clean U...
Pemerintah Luncurkan Dua Program Hibah Pemeliharaan Jalan Daerah
Ekonomi
Pemerintah meluncurkan dua program untuk meningkatkan kinerja dan pemeliharaan jalan daerah melalui dua program hibah yakni Pro...
​Kelangkaan BBM di Mamuju Dipicu Penyalahgunaan Peruntukan
Ekonomi
Unit Manager Communication & CSR Pertamina MOR VII, M.Roby Hervindo mengungkapkan, bahwa berita terkait kelangkaan bahan ba...
Presiden Jokowi Memulai Pembangunan Tol Pertama di Aceh
Ekonomi
Pemerintah segera memulai pembangunan jalan tol Trans Sumatra ruas Banda Aceh-Sigli. Hal itu ditandai dengan penekanan sirene d...