Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

​IRESS Apresiasi Keputusan MA Kabulkan Judicial Review FSPPB

3 Des. 2018, 21.22.12

​IRESS Apresiasi Keputusan MA Kabulkan Judicial Review FSPPB

Jakarta, sentananews.com

Direktur Eksekutif IRESS, Marwan Batubara mengapresiasi kinerja Mahkamah Agung RI yang konsisten menegakkan amanat konstitusi terutama saat memutuskan dan mengabulkan gugatan Judicial Review yang diajukan Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) terhadap Peraturan Menteri ESDM RI Nomor: 23 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang Akan Berakhir Kontrak Kerjasamanya.

"Selamat kepada Mahkamah Agung yang konsisten menegakkan amanat konstitusi," kata Marwan saat dihubungi Sentananews.com lewat telepon genggamnya di Jakarta, Senin (03/12).

Atas keputusan MA ini, Marwan meminta kepada pihak Kementrian ESDM untuk menyadari kekeliruannya dan perlu menunjukkan sikap yang menjunjung tinggi amanat konstitusi.

"Jadi blok-blok migas yang kontraknya berakhir secara otomatis harus diserahkan kepada Pertamina. Tidak ada alternatif lain, tidak ada akrobat kebijakan dan pengambilan keputusan. Tidak ada beauty contest yang mempertandingkan BUMN dengan kontraktor eksisting," tegasnya.

Menurut Marwan, dengan dikabulkannya Judicial Review yang diajukan FSPPB tersebut, maka diperlukan keputusan mendesak dan prioritas dengan menetapkan BUMN Pertamina sebagai pengelola blok Corridor yang kontraknya berakhir 2-3 thn ke depan. "Artinya tidak ada opsi untuk memperpanjang kontrak dengan ConocoPhillips," pungkasnya.

Sebelumnya, Mahkamah Agung memutuskan dan mengabulkan gugatan pembatalan Permen ESDM Nomor: 23 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang Akan Berakhir Kontrak Kerjasamanya ke Mahkamah Agung RI.

Menurut Kuasa hukum FSPPB, Janses E Sihaloho, informasi terkait keputusan tersebut dapatkan melalui pengumuman Mahkamah Agung RI dalam laman website resmi MA RI.

"Gugatan Judicial Review yang diajukan oleh klaim kami terhadap Permen ESDM 23/2018 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang Akan Berakhir Kontrak Kerjasamanya akhirnya dikabulkan oleh Mahkamah Agung," ujar Janses.

Menurut dia, berdasarkan putusan MA tersebut, Pertamina akan menjadi pihak yang harus mendapatkan prioritas dalam Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang Akan Berakhir Kontrak Kerjasamanya.

"Putusan Mahkamah Agung ini sudah sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 36/PUU-X/2012, yang mengamanatkan bahwa Wilayah Kerja-Wilayah Kerja migas hanya boleh dikelola oleh BUMN sebagai wujud penguasaan negara," jelas Janses.

Menurutnya, hal ini merupakan perwujudan dari amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 di mana negara melalui Pemerintah dan DPR, berkuasa untuk membuat kebijakan, mengurus, mengatur, mengelola dan mengawasi. Mahkamah Konstitusi sudah menegaskan, khusus untuk aspek pengelolaan, penguasaan negara tersebut dijalankan oleh pemerintah melalui BUMN. "Jika Pemerintah masih mematuhi amanat konstitusi, maka tidak ada alternatif lain kecuali menyerahkan pengelolaan Wilayah Kerja-Wilayah Kerja yang berakhir Kontrak Kerja Samanya kepada BUMN. Oleh sebab itu sudah sangat jelas bahwa BUMN/PT. Pertamina (Persero) harus menjadi prioritas dalam pengelolaan migas," pungkasnya.

Penulis: Syarief Lussy


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

​PGN: Pipa Bocor di Dekat City Tower Siap Ditanggulangi
Ekonomi
Sekretaris Perusahaan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (TPG PGN), Rachmat Hutama mengungkapkan, saat ini Tim Penanggulangan Ganggua...
​Kasus Karen Agustiawan, FSPPB: Kerugian Bisnis Bukan Korupsi
Ekonomi
Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) meminta majelis hakim dalam kasus pidana investasi PT Pertamina (Persero) da...
​Ditelkomisasi, Pertamina Dapat Apa?
Ekonomi
Ketua Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng menilai, proyek digitalisasi pom bensin merupakan salah satu ...
​PT BGR Jalin MoU Dengan Sejumlah BUMN
Ekonomi
PT Bhanda Ghara Reksa (BGR) (Persero) menjalin MoU dengan sejumlah BUMN. Penandatanganan nota kesepahaman itu diadakan di Train...
​PLN Beri Tips Penggunaan Listrik saat Mudik Lebaran
Ekonomi
General Manager PT PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jakarta Raya, Ikhsan Assad memberikan tips penggunaan listrik untuk pelangga...
Antisipasi Kelangkaan, Pertamina dan Disperindag Sidak Elpiji
Ekonomi
Mengantisipasi kelangkaan elpiji 3 kg, Pertamina Marketing Operation Region (MOR) I melakukan sidak ke pangkalan di wilayah Kec...
​Pasca Penetapan Hasil Pemilu 2019, PLN Siaga Kelistrikan
Ekonomi
Pasca penetapan hasil Pemilu 2019 oleh KPU RI, PT PLN (Persero) memperkuat pengamanan pasokan listrik ke lokasi pantauan utama ...
PLN Listriki Lima Desa di Halmahera Selatan
Ekonomi
PT PLN (Persero) terus berupaya untuk meningkatkan Rasio Elektrifikasi di Maluku dan Maluku Utara. Upaya ini dilakukan dengan t...
​Muliakan Dhuafa, PLN Berbagi 15.000 Paket Sembako
Ekonomi
PT PLN (Persero) kembali berbagi kebahagiaan memuliakan kaum dhuafa di bulan suci nan berkah dengan memberikan 15.000 paket sem...