Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

Izin Usaha Masih Jadi Kendala Besar di Indonesia

9 Nov. 2017, 16.38.44

Izin Usaha Masih Jadi Kendala Besar di Indonesia

Jakarta, sentananews.com

Pemerhati ekonomi dari Indosterling Capital, William Henley mengatakan, persoalan perizinan untuk memulai usaha masih menjadi salah satu kendala besar di Indonesia.

Menurut William, hal itu terjadi karena kurangnya sosiliasi yang lebih intensif. "Kunci untuk menyelesaikan masalah semacam ini lagi-lagi terkait dengan sosialisasi. Hal ini tidak bisa hanya mengandalkan website dan media sosial saja. Para aparatur sipil negara yang terkait harus turun langsung ke lapangan," katanya di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan, sosialisasi ini menjadi hal mendesak dilakukan karena masih banyak pelaku usaha yang belum memahami jenis-jenis perizinan yang dibutuhkan. "Salah satu contoh, bisa dilihat di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DKI Jakarta. Di sana ada 27 bidang perizinan. Khusus untuk perdagangan saja ada 62 jenis izin usaha," paparnya.

"Untuk bidang-bidang lain bisa dicek sendiri jika Anda meragukan. Bagaimana dengan daerah lain? Tak berbeda jauh," ujarnya dalam keterangan tertulisnya.

Fakta tersebut, menurut William, tentunya akan menjadi kontraproduktif dengan usaha yang sudah dirintis oleh Presiden Jokowi. Secara kebijakan, kata dia, pemerintahan Jokowi melakukan berbagai langkah terkait dengan upaya Ease of Doing Business (EoDB). Di antaranya Paket Kebijakan Ekonomi XII pada tahun lalu.

Sementara secara spesifik, William menilai, untuk indikator memulai usaha, jika sebelumnya pelaku usaha harus melalui 13 prosedur dengan memakan waktu 47 hari dengan biaya berkisar antara Rp 6,8–7,8 juta, maka sekarang pelaku usaha hanya perlu melalui tujuh prosedur selama 10 hari dengan biaya Rp 2,7 juta.

Izin-izin yang harus diurus meliputi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Akta Pendirian, Izin Tempat Usaha, dan Izin Gangguan.

Kemudahan lain yang diberikan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah persyaratan modal dasar pendirian perusahaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, modal minimal untuk mendirikan PT adalah Rp 50 Juta.

"Sayangnya sejumlah kendala dan permasalahan masih amat banyak di dalam pelaksanaannya. Satu hal yang paling fundamental adalah perizinan usaha," katanya.

Editor: Syarief Lussy


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

Tingkatkan Produktivitas Lahan Pertanian Lewat Inovasi Teknologi
Ekonomi
Seiring dengan bertambahnya pembangunan proyek perumahan, lahan pertanian di Indonesia semakin menyusut. Hal ini berdampak pada...
​IRESS: Holding BUMN Tabrak Empat Aturan
Ekonomi
Pengamat Kebijakan Energi dan Pertambangan dari Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara mengkritisi mekanisme pemb...
Stabilitas Bahan Pokok Jelang Natal Dijamin Aman
Ekonomi
Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) menjamin pasokan dan stabilitas harga bahan pokok penting, khususnya menj...
​Ekonomi RI Tidak Cukup Hanya Tumbuh Lima Persen
Ekonomi
Ahli ekonomi yang juga mantan Menteri Keuangan, Chatib Basri, mengingatkan ekonomi Indonesia tidak cukup jika hanya tumbuh stag...
​Arcandra: Soal Blok Mahakam Kita Serahkan ke Pertamina
Ekonomi
Blok Mahakam masih tetap jadi incaran perusahaan migas asing. Bahkan. Menurut Wakil Menteri (Wamen) Energi dan Sumber Daya Mine...
Soal Evaluasi Kontrak PPA, Kepercayaan Investor Bisa Hilang
Ekonomi
Wakil Bendahara Umum Asosiasi Produsen Listrik Swasta (APLSI) Rizka Armadhana mengatakan, evaluasi kontrak yang sudah menandata...
Ekspor Batubara, ICW: Ada Indikasi Kerugian Negara Rp 365,3 T
Ekonomi
Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan indikasi kerugian negara terkait dengan dugaan ekspor batubara yang tidak dilaporkan...
Evaluasi Kontrak PPA Akan Timbulkan Masalah Baru
Ekonomi
Kebijakan pemerintah yang meminta PT PLN (Persero) untuk meninjau ulang seluruh kontrak yang sudah menandatangani kontrak jual ...
​Wartawan Daerah Dominasi Juara di AJP 2017
Ekonomi
Anugerah Jurnalistik Pertamina (AJP) 2017 menjadi ajang pembuktian kemampuan memproduksi karya jurnalistik, kini telah merata d...