Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

Izin Usaha Masih Jadi Kendala Besar di Indonesia

9 Nov. 2017, 16.38.44

Izin Usaha Masih Jadi Kendala Besar di Indonesia

Jakarta, sentananews.com

Pemerhati ekonomi dari Indosterling Capital, William Henley mengatakan, persoalan perizinan untuk memulai usaha masih menjadi salah satu kendala besar di Indonesia.

Menurut William, hal itu terjadi karena kurangnya sosiliasi yang lebih intensif. "Kunci untuk menyelesaikan masalah semacam ini lagi-lagi terkait dengan sosialisasi. Hal ini tidak bisa hanya mengandalkan website dan media sosial saja. Para aparatur sipil negara yang terkait harus turun langsung ke lapangan," katanya di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan, sosialisasi ini menjadi hal mendesak dilakukan karena masih banyak pelaku usaha yang belum memahami jenis-jenis perizinan yang dibutuhkan. "Salah satu contoh, bisa dilihat di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DKI Jakarta. Di sana ada 27 bidang perizinan. Khusus untuk perdagangan saja ada 62 jenis izin usaha," paparnya.

"Untuk bidang-bidang lain bisa dicek sendiri jika Anda meragukan. Bagaimana dengan daerah lain? Tak berbeda jauh," ujarnya dalam keterangan tertulisnya.

Fakta tersebut, menurut William, tentunya akan menjadi kontraproduktif dengan usaha yang sudah dirintis oleh Presiden Jokowi. Secara kebijakan, kata dia, pemerintahan Jokowi melakukan berbagai langkah terkait dengan upaya Ease of Doing Business (EoDB). Di antaranya Paket Kebijakan Ekonomi XII pada tahun lalu.

Sementara secara spesifik, William menilai, untuk indikator memulai usaha, jika sebelumnya pelaku usaha harus melalui 13 prosedur dengan memakan waktu 47 hari dengan biaya berkisar antara Rp 6,8–7,8 juta, maka sekarang pelaku usaha hanya perlu melalui tujuh prosedur selama 10 hari dengan biaya Rp 2,7 juta.

Izin-izin yang harus diurus meliputi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Akta Pendirian, Izin Tempat Usaha, dan Izin Gangguan.

Kemudahan lain yang diberikan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah persyaratan modal dasar pendirian perusahaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, modal minimal untuk mendirikan PT adalah Rp 50 Juta.

"Sayangnya sejumlah kendala dan permasalahan masih amat banyak di dalam pelaksanaannya. Satu hal yang paling fundamental adalah perizinan usaha," katanya.

Editor: Syarief Lussy


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

BPJSTK dan BPJS Kesehatan Perluas Kepesertaan
Ekonomi
Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, E Ilyas Lubis mengatakan, pentingnya sinergi antar lembaga dengan berbagai pihak, sa...
Citilink Layani Rute Jakarta-Banyuwangi
Ekonomi
Menteri Pariwisata (Menpar), Arief Yahya mengapresiasi maskapai enerbangan Citilink yang membuka penerbangan langsung Jakarta-B...
PGN Gandeng BUMD Papua Bangun Infrastruktur Gas
Ekonomi
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) terus berkomitmen mengembangkan infrastrutkur dan pemanfaatan gas bumi di berbagai...
BPK Diminta Audit Soal Penambahan Direktorat di Pertamina
Ekonomi
Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB), Noviandri memaparkan, penerbitan SK 039/MBU/02/2018 Tentang Pember...
Pertamina: Tren Penggunaan BBM Khusus Terus Meningkat
Ekonomi
Tren masyarakat menggunakan jenis bahan bakar minyak (BBM) Khusus seperti Pertalita, Pertamax hingga Pertamina Dex dari waktu k...
Kementerian PUPR Bangun Dermaga TNI AL Tawiri Ambon
Ekonomi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus memacu penyelesaian pembangunan Dermaga TNI Angkatan Laut yang ter...
RI-Jepang Kerjasama Teknologi Dam Upgrade dan Terowongan
Ekonomi
Kerjasama antara Indonesia – Jepang di bidang infrastruktur terus berkembang. Pengalaman panjang Pemerintah Jepang di bidang te...
PHE Targetkan Produksi Minyak 2018 Capai 70.407 Bph
Ekonomi
Presiden Direktur PT Pertamina Hulu Energi R Gunung Sardjono Hadi mengungkapkan, produksi minyak dan gas PT Pertamina Hulu Ener...
BTN Kejar Pengumpulan Dana Hingga Rp 18 T
Ekonomi
PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) menargetkan penghimpunan dana sebesar Rp 18 triliun selama 2018 yang rencananya akan dihimpun...