Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

​Jangan Biarkan Menteri ESDM Sendirian Hadapi Freeport

15 April 2017, 16.49.32

​Jangan Biarkan Menteri ESDM Sendirian Hadapi Freeport

Jakarta, Sentananews.com

Walau pemerintah telah mengeluarkan peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 28 /2017 tentang Peningkatan Nilai Tambah Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri, nampaknya PT Freeport Indonesia (PTFI) masih belum menunjukkan itikad baiknya untuk membangun smelter seperti yang diamanatkan oleh undang-undang.

Selain itu, gugatan sejumlah pihak terhadap PP 1/2017 yang mengatur perubahan KK menjadi IUPK, kemudian pembangunan smelter dan divestasi saham 51 persen dikhawatirkan akan menguntungkan posisi Freeport dan melemahkan langkah pemerintah.

Menanggapi hal ini, Ketua Tim Ekonomi Gerakan '98 Sulaiman Haikal mengatakan pembangunan smelter merupakan syarat utama yang tidak dapat lagi ditawar-tawar, "Kita telah kehilangan waktu yang cukup lama untuk mengelola sumber daya mineral. Sekarang adalah saatnya dan PP 1/2017 merupakan implementasi dari cita-cita tersebut," ujarnya dalam keterangan tertulisnya yang diterima Sentananews.com di Jakarta, Sabtu (14/4).

Menurut dia, sikap PTFI yang hingga saat ini belum juga mengajukan izin ekspor konsentrat merupakan cara buying time agar menteri ESDM berada dalam posisi fait accompli. "Ini kurang baik apalagi pemerintah sudah menunjukkan itikad baiknya. Saat ini kita memiliki dua opsi, yakni stop ekspor dengan pemanfaatan sumber daya mineral seadanya sesuai dengan kapasitas smelter yang ada dengan hasil pemurnian atau kita berikan ijin ekspor hasil pengolahan dengan persyaratan pengawasan yang ketat dikaitkan dengan pembangunan smelter," ujar mantan Ketua PIJAR tersebut.

Padahal, lanjut dia, dalam Permen ESDM baru itu, Freeport bisa memiliki status ganda yakni izin usaha pertambangan khusus (IUPK), sekaligus Kontrak Karya atau KK. Status IUPK bertujuan agar Freeport bisa ekspor konsentrat. "Saat ini, meski mengantongi izin ekspor, Freeport tetap harus membangun smelter dalam jangka waktu lima tahun ke depan sesuai PP 1/2017," tukasnya.

Dikatakannya, apabila kemajuan pembangunan Smelter tidak sesuai dengan pakta integritas yang telah disepakati maka ijin ekspor wajib dicabut. "Untuk itu dibutuhkan verifikator independen agar proses ini berlangsung secara transparan dan berkeadilan," tegas pria yang akrab disapa Haikal ini.

Menurut dia, pemerintah harus bertahan di posisisnya saat ini tanpa memberikan konsesi lebih lanjut pada Freeport. Dengan status IUP saat ini, negara jauh lebih berdaulat dan powerful dibandingkan dengan KK.

"Secara jangka pendek, ini merupakan solusi yang terbaik. Namun secara jangka panjang kita akan memetik banyak keuntungan. Oleh karena itu, kita harus jaga secara bersama-sama implementasi PP 1 tahun 2017 dan Permen 5 tahun 2017 serta Permen 6 tahun 2017," tutup Ketua tim Ekonomi Gerakan '98 tersebut.

Penulis: Syarief Lussy


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

​Rekonstruksi Pasar Atas Dongkrak Kualitas Wisata Jam Gadang
Ekonomi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya akan melakukan pembangunan kemba...
Presiden Resmikan Rusun Pesantren Modern Terpadu Prof. Hamka
Ekonomi
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Rumah Susun (Rusun), Masjid Hj. Yuliana, Gedung Sekolah SMP 2 dan SMA 2 di Kawasan Pes...
Pembangunan Infrastruktur Wujud Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Ekonomi
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyampaikan ada dua fokus utama Pemerintahan Presiden Jo...
Jasa Marga Pastikan Optimalisasi Pelayanan Rest Area Selama Mudik
Ekonomi
Dalam memastikan kelancaran arus mudik dan arus balik Lebaran 2018 (1349 H), PT Jasa Marga (Persero) Tbk. juga memastikan kesia...
​PGN Sesalkan Kecelakaan Kerja di Proyek Pipa Gas Duri - Dumai
Ekonomi
Kecelakaan kerja yang terjadi pada proyek pembangunan pipa gas transmisi Dumai-Duri yang merupakan kerja sama BUMN antara PGN d...
​Integrasi PGN-Pertagas Untuk Optimalisasi Holding Migas
Ekonomi
Sebagai kelanjutan dari pembentukan Holding BUMN Migas, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) dan PT Pertamina Gas (Pertagas) akan...
​Pertamina EP Resmi Kelola Lapangan Unitisasi Sukowati
Ekonomi
Manager Operasi Wilayah 1 SKK Migas Imam Purwanto mengatakan, lapangan Sukowati yang sebelumnya dioperatori oleh JOB PPEJ (Join...
​Pertamina Resmi Operasikan WK Ogan Komering
Ekonomi
Alih kelola Wilayah Kerja (WK) Ogan Komering ke Pertamina sebagai tindak lanjut dari penandatangan kontrak Production Sharing C...
Ditunggu, Suport Kemenhub Untuk Jalan Nasional Morotai
Ekonomi
Ini bukan harapan berlebihan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Morotai. Sebab, pembangunan infrastruktur jalan nasional Pulau ...