Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

​Jangan Biarkan Menteri ESDM Sendirian Hadapi Freeport

15 April 2017, 16.49.32

​Jangan Biarkan Menteri ESDM Sendirian Hadapi Freeport

Jakarta, Sentananews.com

Walau pemerintah telah mengeluarkan peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 28 /2017 tentang Peningkatan Nilai Tambah Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri, nampaknya PT Freeport Indonesia (PTFI) masih belum menunjukkan itikad baiknya untuk membangun smelter seperti yang diamanatkan oleh undang-undang.

Selain itu, gugatan sejumlah pihak terhadap PP 1/2017 yang mengatur perubahan KK menjadi IUPK, kemudian pembangunan smelter dan divestasi saham 51 persen dikhawatirkan akan menguntungkan posisi Freeport dan melemahkan langkah pemerintah.

Menanggapi hal ini, Ketua Tim Ekonomi Gerakan '98 Sulaiman Haikal mengatakan pembangunan smelter merupakan syarat utama yang tidak dapat lagi ditawar-tawar, "Kita telah kehilangan waktu yang cukup lama untuk mengelola sumber daya mineral. Sekarang adalah saatnya dan PP 1/2017 merupakan implementasi dari cita-cita tersebut," ujarnya dalam keterangan tertulisnya yang diterima Sentananews.com di Jakarta, Sabtu (14/4).

Menurut dia, sikap PTFI yang hingga saat ini belum juga mengajukan izin ekspor konsentrat merupakan cara buying time agar menteri ESDM berada dalam posisi fait accompli. "Ini kurang baik apalagi pemerintah sudah menunjukkan itikad baiknya. Saat ini kita memiliki dua opsi, yakni stop ekspor dengan pemanfaatan sumber daya mineral seadanya sesuai dengan kapasitas smelter yang ada dengan hasil pemurnian atau kita berikan ijin ekspor hasil pengolahan dengan persyaratan pengawasan yang ketat dikaitkan dengan pembangunan smelter," ujar mantan Ketua PIJAR tersebut.

Padahal, lanjut dia, dalam Permen ESDM baru itu, Freeport bisa memiliki status ganda yakni izin usaha pertambangan khusus (IUPK), sekaligus Kontrak Karya atau KK. Status IUPK bertujuan agar Freeport bisa ekspor konsentrat. "Saat ini, meski mengantongi izin ekspor, Freeport tetap harus membangun smelter dalam jangka waktu lima tahun ke depan sesuai PP 1/2017," tukasnya.

Dikatakannya, apabila kemajuan pembangunan Smelter tidak sesuai dengan pakta integritas yang telah disepakati maka ijin ekspor wajib dicabut. "Untuk itu dibutuhkan verifikator independen agar proses ini berlangsung secara transparan dan berkeadilan," tegas pria yang akrab disapa Haikal ini.

Menurut dia, pemerintah harus bertahan di posisisnya saat ini tanpa memberikan konsesi lebih lanjut pada Freeport. Dengan status IUP saat ini, negara jauh lebih berdaulat dan powerful dibandingkan dengan KK.

"Secara jangka pendek, ini merupakan solusi yang terbaik. Namun secara jangka panjang kita akan memetik banyak keuntungan. Oleh karena itu, kita harus jaga secara bersama-sama implementasi PP 1 tahun 2017 dan Permen 5 tahun 2017 serta Permen 6 tahun 2017," tutup Ketua tim Ekonomi Gerakan '98 tersebut.

Penulis: Syarief Lussy


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

Tingkatkan Produktivitas Lahan Pertanian Lewat Inovasi Teknologi
Ekonomi
Seiring dengan bertambahnya pembangunan proyek perumahan, lahan pertanian di Indonesia semakin menyusut. Hal ini berdampak pada...
​IRESS: Holding BUMN Tabrak Empat Aturan
Ekonomi
Pengamat Kebijakan Energi dan Pertambangan dari Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara mengkritisi mekanisme pemb...
Stabilitas Bahan Pokok Jelang Natal Dijamin Aman
Ekonomi
Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) menjamin pasokan dan stabilitas harga bahan pokok penting, khususnya menj...
​Ekonomi RI Tidak Cukup Hanya Tumbuh Lima Persen
Ekonomi
Ahli ekonomi yang juga mantan Menteri Keuangan, Chatib Basri, mengingatkan ekonomi Indonesia tidak cukup jika hanya tumbuh stag...
​Arcandra: Soal Blok Mahakam Kita Serahkan ke Pertamina
Ekonomi
Blok Mahakam masih tetap jadi incaran perusahaan migas asing. Bahkan. Menurut Wakil Menteri (Wamen) Energi dan Sumber Daya Mine...
Soal Evaluasi Kontrak PPA, Kepercayaan Investor Bisa Hilang
Ekonomi
Wakil Bendahara Umum Asosiasi Produsen Listrik Swasta (APLSI) Rizka Armadhana mengatakan, evaluasi kontrak yang sudah menandata...
Ekspor Batubara, ICW: Ada Indikasi Kerugian Negara Rp 365,3 T
Ekonomi
Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan indikasi kerugian negara terkait dengan dugaan ekspor batubara yang tidak dilaporkan...
Evaluasi Kontrak PPA Akan Timbulkan Masalah Baru
Ekonomi
Kebijakan pemerintah yang meminta PT PLN (Persero) untuk meninjau ulang seluruh kontrak yang sudah menandatangani kontrak jual ...
​Wartawan Daerah Dominasi Juara di AJP 2017
Ekonomi
Anugerah Jurnalistik Pertamina (AJP) 2017 menjadi ajang pembuktian kemampuan memproduksi karya jurnalistik, kini telah merata d...