Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

​Jangan Biarkan Menteri ESDM Sendirian Hadapi Freeport

15 April 2017, 16.49.32

​Jangan Biarkan Menteri ESDM Sendirian Hadapi Freeport

Jakarta, Sentananews.com

Walau pemerintah telah mengeluarkan peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 28 /2017 tentang Peningkatan Nilai Tambah Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri, nampaknya PT Freeport Indonesia (PTFI) masih belum menunjukkan itikad baiknya untuk membangun smelter seperti yang diamanatkan oleh undang-undang.

Selain itu, gugatan sejumlah pihak terhadap PP 1/2017 yang mengatur perubahan KK menjadi IUPK, kemudian pembangunan smelter dan divestasi saham 51 persen dikhawatirkan akan menguntungkan posisi Freeport dan melemahkan langkah pemerintah.

Menanggapi hal ini, Ketua Tim Ekonomi Gerakan '98 Sulaiman Haikal mengatakan pembangunan smelter merupakan syarat utama yang tidak dapat lagi ditawar-tawar, "Kita telah kehilangan waktu yang cukup lama untuk mengelola sumber daya mineral. Sekarang adalah saatnya dan PP 1/2017 merupakan implementasi dari cita-cita tersebut," ujarnya dalam keterangan tertulisnya yang diterima Sentananews.com di Jakarta, Sabtu (14/4).

Menurut dia, sikap PTFI yang hingga saat ini belum juga mengajukan izin ekspor konsentrat merupakan cara buying time agar menteri ESDM berada dalam posisi fait accompli. "Ini kurang baik apalagi pemerintah sudah menunjukkan itikad baiknya. Saat ini kita memiliki dua opsi, yakni stop ekspor dengan pemanfaatan sumber daya mineral seadanya sesuai dengan kapasitas smelter yang ada dengan hasil pemurnian atau kita berikan ijin ekspor hasil pengolahan dengan persyaratan pengawasan yang ketat dikaitkan dengan pembangunan smelter," ujar mantan Ketua PIJAR tersebut.

Padahal, lanjut dia, dalam Permen ESDM baru itu, Freeport bisa memiliki status ganda yakni izin usaha pertambangan khusus (IUPK), sekaligus Kontrak Karya atau KK. Status IUPK bertujuan agar Freeport bisa ekspor konsentrat. "Saat ini, meski mengantongi izin ekspor, Freeport tetap harus membangun smelter dalam jangka waktu lima tahun ke depan sesuai PP 1/2017," tukasnya.

Dikatakannya, apabila kemajuan pembangunan Smelter tidak sesuai dengan pakta integritas yang telah disepakati maka ijin ekspor wajib dicabut. "Untuk itu dibutuhkan verifikator independen agar proses ini berlangsung secara transparan dan berkeadilan," tegas pria yang akrab disapa Haikal ini.

Menurut dia, pemerintah harus bertahan di posisisnya saat ini tanpa memberikan konsesi lebih lanjut pada Freeport. Dengan status IUP saat ini, negara jauh lebih berdaulat dan powerful dibandingkan dengan KK.

"Secara jangka pendek, ini merupakan solusi yang terbaik. Namun secara jangka panjang kita akan memetik banyak keuntungan. Oleh karena itu, kita harus jaga secara bersama-sama implementasi PP 1 tahun 2017 dan Permen 5 tahun 2017 serta Permen 6 tahun 2017," tutup Ketua tim Ekonomi Gerakan '98 tersebut.

Penulis: Syarief Lussy


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

Ada Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Tol di GT Cengkareng 2
Ekonomi
Dalam rangka meningkatkan keandalan dan kualitas jalan tol, PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Jakarta-Tangerang-Cengkareng (J...
Tol BORR, Tol Pertama Lolos Audit Keselamatan Konstruksi
Ekonomi
Sehubungan dengan penghentian sementara pekerjaan konstruksi layang oleh Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Ke...
Pilkada 2018 Tak Akan Ganggu Iklim Investasi
Ekonomi
Ajang demokrasi Tahun Politik 2018 dan 2019 tidak akan sampai mengganggu iklim investasi di Indonesia yang kini sangat kondusif...
PT JMP Gelar Groundbreaking Rest Area Km 597 Ruas Tol Ngawi-Kertosono
Ekonomi
PT Jasa Marga Properti (JMP) menggelar acara groundbreaking atau peletakan batu pertama untuk pembangunan tempat istirahat (res...
Presiden: Padat Karya Tunai Irigasi Kecil untuk Distribusi Pendapatan
Ekonomi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melaksanakan Program Padat Karya Tunai (PKT) irigasi kecil di Desa Kukuh...
​Bangun Infrastruktur Tangguh Untuk Kurangi Risiko Bencana
Ekonomi
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan langkah preventif harus dikedepankan dibanding...
Revitalisasi Citarum, Kementerian PUPR Bangun Sejumlah Infrastruktur
Ekonomi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah menyelesaikan pembangunan infrastruktur pengendali banjir Sungai ...
​Pekerjaan Layang Jembatan Holtekamp Tunggu Persetujuan KKK
Ekonomi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui DIrektorat Jenderal Bina Marga melakukan pengangkatan bentang te...
​Kementerian PUPR Dorong Daur Ulang Limbah Plastik Sebagai Campuran Aspal
Ekonomi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendukung pengembangan inovasi oleh perguruan tinggi. Salah satunya adal...