Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

​Jonan: Hak Freeport Untuk ke Arbitrase

19 Feb. 2017, 13.40.45

​Jonan: Hak Freeport Untuk ke Arbitrase

Jakarta, Sentananews.com

Wacana PT Freeport Indonesia mengajukan persoalan kontrak ke arbitrase merupakan hak perurahaan asal Amerika Serikat tersebut.

"Namun pemerintah berharap tidak berhadapan dengan siapapun secara hukum, karena apapun hasilnya, dampak yang ditimbulkan akan kurang baik dalam sebuah relasi kemitraan," katanya Menter dalam pernyataan di Jakarta, Sabtu.

Menurut dia, langkah arbitrase tersebut jauh lebih baik daripada selalu menggunakan isu pemecatan pegawai sebagai alat menekan pemerintah.

"Korporasi global selalu memperlakukan karyawan sebagai aset yang paling berharga dan bukan sebagai alat untuk memperoleh keuntungan semata," ujarnya.

Jonan mengatakan, pemerintah telah dan akan terus berupaya maksimal mendukung semua investasi di Indonesia baik asing maupun dalam negeri.

Dalam hal pertambangan mineral logam, pemerintah tetap berpegangan pada UU Nomor 4 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017.

Saat ini, PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) telah menyetujui perubahan kontrak karya (KK) menjadi IUPK dan mendapatkan rekomendasi ekspor. Namun Freeport menolak perubahan KK menjadi IUPK.

Padahal, sesuai hasil pembahasan yang melibatkan Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan dan Freeport, pemerintah telah memberikan hak yang sama di dalam IUPK setara dengan yang tercantum di dalam KK selama masa transisi perundingan stabilitas investasi dan perpajakan dalam enam bulan sejak IUPK diterbitkan. "Namun Freeport menyatakan tetap menolak IUPK dan menuntut KK tetap berlaku," katanya.

Menurut Jonan, Freeport telah mengajukan rekomendasi ekspor dan disetujui pemerintah.

Meski, menurut informasi yang beredar, Freeport juga menolak rekomendasi ekspor tersebut.

"Saya berharap kabar tersebut tidak benar karena pemerintah mendorong Freeport agar tetap melanjutkan usahanya dengan baik, sambil merundingkan persyaratan-persyaratan stabilisasi investasi, termasuk perpanjangan izin, yang akan dikoordinasikan Ditjen Minerba Kementerian ESDM, Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu dan BKPM," katanya.

Editor: Syarief Lussy



To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

​439 Karya Inovasi PLN Dilombakan dalam LIKE PLN 2018
Ekonomi
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Andi N.Sommeng menyebutkan bawah memasuki era Industri 4.0 ini, semua pih...
Pertamina MOR VIII Operasikan BBM Satu Harga di 13 Titik
Ekonomi
Sampai dengan Oktober 2018, PT Pertamina (Persero) – Marketing Operation Region VIII tercatat telah mengoperasikan 13 titik BBM...
​Pertamina Luncurkan "Enduro Student Program" di Madiun
Ekonomi
Setelah meluncurkan program Corporate Social Responsibility (CSR) berbasis kemandirian ekonomi yakni Enduro Student Program (ES...
PLN Terbitkan Lagi Global Bond Senilai US$ 11,5 Miliar
Ekonomi
PLN kembali berhasil menerbitkan Global Bond senilai kurang lebih US$ 1,5 miliar, yang akan digunakan untuk mendanai kebutuhan ...
PEP Agresif Tambah Cadangan Gas di Sulteng
Ekonomi
PT Pertamina EP, anak usaha PT Pertamina (Persero) dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama di bawah pengawasan SKK Migas berhasil men...
​Ini Enam Cara Supaya UMKM Bisa Naik Kelas
Ekonomi
Survey oleh Pro Indonesia Foundation di 30 kota menemukan bahwa 6 masalah utama UMKM untuk meningkatkan kelas bisnisnya adalah ...
​PT Pertamina EP Penuhi Target Seismik 100%
Ekonomi
PT Pertamina EP, anak perusahaan PT Pertamina (Persero) sekaligus Kontraktor Kontrak Kerja Sama di bawah pengawasan SKK Migas, ...
2018 Kementrian PUPR Bangun 134 Jembatan Gantung
Ekonomi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membangun jembatan gantung untuk meningkatkan konektivitas setiap desa-d...
Rahasia Hidup Enak dan Nyaman
Ekonomi
Seiring bertambahnya tingkat ekonomi sosial, meningkat pula pola hidupnya. Manusia ingin hidupnya lebih enak dan nyaman. Salah ...