Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

​Jonan: Hak Freeport Untuk ke Arbitrase

19 Feb. 2017, 13.40.45

​Jonan: Hak Freeport Untuk ke Arbitrase

Jakarta, Sentananews.com

Wacana PT Freeport Indonesia mengajukan persoalan kontrak ke arbitrase merupakan hak perurahaan asal Amerika Serikat tersebut.

"Namun pemerintah berharap tidak berhadapan dengan siapapun secara hukum, karena apapun hasilnya, dampak yang ditimbulkan akan kurang baik dalam sebuah relasi kemitraan," katanya Menter dalam pernyataan di Jakarta, Sabtu.

Menurut dia, langkah arbitrase tersebut jauh lebih baik daripada selalu menggunakan isu pemecatan pegawai sebagai alat menekan pemerintah.

"Korporasi global selalu memperlakukan karyawan sebagai aset yang paling berharga dan bukan sebagai alat untuk memperoleh keuntungan semata," ujarnya.

Jonan mengatakan, pemerintah telah dan akan terus berupaya maksimal mendukung semua investasi di Indonesia baik asing maupun dalam negeri.

Dalam hal pertambangan mineral logam, pemerintah tetap berpegangan pada UU Nomor 4 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017.

Saat ini, PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) telah menyetujui perubahan kontrak karya (KK) menjadi IUPK dan mendapatkan rekomendasi ekspor. Namun Freeport menolak perubahan KK menjadi IUPK.

Padahal, sesuai hasil pembahasan yang melibatkan Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan dan Freeport, pemerintah telah memberikan hak yang sama di dalam IUPK setara dengan yang tercantum di dalam KK selama masa transisi perundingan stabilitas investasi dan perpajakan dalam enam bulan sejak IUPK diterbitkan. "Namun Freeport menyatakan tetap menolak IUPK dan menuntut KK tetap berlaku," katanya.

Menurut Jonan, Freeport telah mengajukan rekomendasi ekspor dan disetujui pemerintah.

Meski, menurut informasi yang beredar, Freeport juga menolak rekomendasi ekspor tersebut.

"Saya berharap kabar tersebut tidak benar karena pemerintah mendorong Freeport agar tetap melanjutkan usahanya dengan baik, sambil merundingkan persyaratan-persyaratan stabilisasi investasi, termasuk perpanjangan izin, yang akan dikoordinasikan Ditjen Minerba Kementerian ESDM, Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu dan BKPM," katanya.

Editor: Syarief Lussy



To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

2018 KESDM Siap Lelang 43 Wilayah Kerja
Ekonomi
Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan segera melelang 43 Wilayah Kerja (WK) pada tahun 2018...
Pertamina EP Asset 4 Akan Produksi Migas 2018
Ekonomi
General Manager Pertamina EP Asset 4, Agus Amperianto mengungkapkan, pihaknya memproyeksikan produksi minyak dan gas bumi tahun...
​Ini Dia Faktor Pendukung Arus Lalin Nataru
Ekonomi
Koordinasi intensif antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Kementerian Perhubungan, Korps Lalu L...
April 2018 Tol Belmera Tersambung Tol Medan-Kualanamu
Ekonomi
Konstruksi Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi (MKTT) seksi 1 (Tanjung Morawa-Parbarakan) sepanjang 10,75 km ditargetkan se...
​Program Padat Karya Tunai Irigasi di Tasikmalaya Dimulai
Ekonomi
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Gubernur ...
Pemerintah Harus Hati-hati Tunjuk Direktur Pemasaran Pertamina
Ekonomi
Informasi tentang akan digantinya Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina yang konon katanya dari kalangan eksternal Pertamina b...
Bendungan Leuwikeris Optimalkan Pengelolaan Sungai Citanduy
Ekonomi
Pembangunan Bendungan Leuwikeris yang dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bertujuan untuk mengatasi kekur...
​Akhir 2018, Jalan Paralel Perbatasan di Kalbar Tembus 805 Km
Ekonomi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) XI Banjarmasin da...
​Presiden Kunjungi Program Padat Karya Irigasi di Tegal
Ekonomi
Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meninjau pelaksanaan peke...