Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

​Jonan: Hak Freeport Untuk ke Arbitrase

19 Feb. 2017, 13.40.45

​Jonan: Hak Freeport Untuk ke Arbitrase

Jakarta, Sentananews.com

Wacana PT Freeport Indonesia mengajukan persoalan kontrak ke arbitrase merupakan hak perurahaan asal Amerika Serikat tersebut.

"Namun pemerintah berharap tidak berhadapan dengan siapapun secara hukum, karena apapun hasilnya, dampak yang ditimbulkan akan kurang baik dalam sebuah relasi kemitraan," katanya Menter dalam pernyataan di Jakarta, Sabtu.

Menurut dia, langkah arbitrase tersebut jauh lebih baik daripada selalu menggunakan isu pemecatan pegawai sebagai alat menekan pemerintah.

"Korporasi global selalu memperlakukan karyawan sebagai aset yang paling berharga dan bukan sebagai alat untuk memperoleh keuntungan semata," ujarnya.

Jonan mengatakan, pemerintah telah dan akan terus berupaya maksimal mendukung semua investasi di Indonesia baik asing maupun dalam negeri.

Dalam hal pertambangan mineral logam, pemerintah tetap berpegangan pada UU Nomor 4 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017.

Saat ini, PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) telah menyetujui perubahan kontrak karya (KK) menjadi IUPK dan mendapatkan rekomendasi ekspor. Namun Freeport menolak perubahan KK menjadi IUPK.

Padahal, sesuai hasil pembahasan yang melibatkan Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan dan Freeport, pemerintah telah memberikan hak yang sama di dalam IUPK setara dengan yang tercantum di dalam KK selama masa transisi perundingan stabilitas investasi dan perpajakan dalam enam bulan sejak IUPK diterbitkan. "Namun Freeport menyatakan tetap menolak IUPK dan menuntut KK tetap berlaku," katanya.

Menurut Jonan, Freeport telah mengajukan rekomendasi ekspor dan disetujui pemerintah.

Meski, menurut informasi yang beredar, Freeport juga menolak rekomendasi ekspor tersebut.

"Saya berharap kabar tersebut tidak benar karena pemerintah mendorong Freeport agar tetap melanjutkan usahanya dengan baik, sambil merundingkan persyaratan-persyaratan stabilisasi investasi, termasuk perpanjangan izin, yang akan dikoordinasikan Ditjen Minerba Kementerian ESDM, Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu dan BKPM," katanya.

Editor: Syarief Lussy



To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

​Arie Soemarno Bantah di Balik Pencopotan Elia Massa
Ekonomi
Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero), Arie Soemarno membantah tudingan yang menyebutkan bahwa dirinya berada di...
​Kementerian PUPR Prioritaskan Program Penanganan Jalan dan Jembatan
Ekonomi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam pelayanan infrastruktur jalan tidak hanya membangun jalan baru nam...
Minta Dirut Telkom Dicopot​, FAJAR Surati Presiden
Ekonomi
Menyoroti polemik kepemimpinan Alex J Sinaga selaku Direktur Utama PT Telkom, Forum Aktifis Jakarta (FAJAR),Selasa (25/4) resmi...
100 Kendaraan Langgar Aturan Muatan di Tol Surabaya-Gempol
Ekonomi
Dalam rangka penanganan kendaraan angkutan barang dengan muatan berlebih (overload) dan ukuran berlebih (over dimensi), Jasa Ma...
​Jasa Marga Diganjar Tiga Penghargaan "Indonesia Green Award 2018
Ekonomi
Dalam menjalankan bisnisnya, PT Jasa Marga (Persero) Tbk. selalu berkomitmen untuk menjaga lingkungan dengan mengedepankan regu...
Apindo: Dampak Kegaduhan Politik Ganggu Perekonomian Nasional
Ekonomi
Dalam Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) ke-10, Ketua Ketua Umum APINDO, Hariyadi B. Sukamdani m...
APINDO Diharapkan Buka Pasar Internasional bagi UMKM Binaan
Ekonomi
Dalam Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) ke-10, Wakil Ketua bidang UKM APINDO, Otty Hari Chandra...
RI Siap Hadapi "Revolusi Industri Keempat" (4.0)
Ekonomi
Menteri Perindustrian (Menperin), Airlangga Hartato mengatakan Indonesia saat ini tengah bersiap mengahadapi era "Revolusi Indu...
Bangun Rumah Nelayan, Presiden: Agar Kehidupan Mereka Lebih Baik
Ekonomi
Sebelum meninggalkan Kabupaten Pangandaran untuk kembali ke Jakarta, Presiden Joko Widodo meninjau lokasi pembangunan rumah khu...