Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

​Jonan Janji Lakukan Perbaikan Investasi Sektor Pertambangan

21 Des. 2016, 0.09.48

​Jonan Janji Lakukan Perbaikan Investasi Sektor Pertambangan

Jakarta, Sentananews.com

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan ‎mengakui, investasi sektor pertambangan di Indonesia tidak menunjukkan suatu perubahan yang berarti dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan, jika dibandingkan dengan Negara Kongo, nilai kontrak pertambangan Indonesia masih kalah jauh. Padahal di satu sisi, negara di benua Afrika tersebut situasi politiknya bergejolak dan menyebabkan faktor keamanan menjadi tidak kondusif.

"Kenapa di Kongo investasi bisa lebih tinggi walaupun stabilitas keamanan kurang? Karena dari riset internasional, peraturan kita suka berubah-ubah, kepastian hukum, perjanjian sering kali tidak dihormati," ujar Jonan dalam outlook sektor pertambangan di Jakarta, Selasa (20/12).

Belajar dari hal itu, Jonan menegaskan jika Pemerintah berkomitmen untuk tidak mengubah kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) antara pemerintah dan penerima konsesi yang telah berjalan sampai masa kontrak berakhir. Hal ini dilakukan untuk mengurangi ketidakpastian yang banyak dikeluhkan investor kepada pemerintah Indonesia.

Menurut Jonan, revisi Peraturan Pemerintah (PP) terkait mineral dan batubara (minerba) bertujuan untuk memperbaiki regulasi dan hubungan pemerintah dengan penerima konsesi tambang minerba.

"Pemerintah tetap akan menghargai dan menghormati kontrak yang ada sampai masa kontrak selesai apapun bentuknya. Kita sepakat tidak mengubah yang diperjanjikan, termasuk untuk masalah perpajakan. Kalau diubah terus, malah tidak karuan," tuturnya.

"Pemerintah akan tetap menghormati apa yang sudah diatur di kontrak, kecuali yang tidak diatur, makanya kita atur melalui peraturan bersifat publik," ‎tambahnya..

Pada kesempatan itu, ia juga mengimbau kepada seluruh pengusaha bidang pertambangan agar mengikuti program "tax amnesty" atau amnesti pajak. "Menurut informasi dari Kementerian Keuangan, pengusaha tambang tingkat partisipasinya masih rendah, jadi saya harapkan agar mengikuti tax amnesty," kata Jonan.

Ia juga tidak memaksakan prosedur untuk turut ikut amnesti pajak, sebab harga jual dari sektor tambang masih belum stabil. Selain itu, Jonan juga mengingatkan kembali bahwa fokus pada minerba ke depan adalah industri yang efisien, layaknya sektor migas yang sudah ia berikan arahan sebelumnya.

Jonan menginginkan industri minerba juga menganut misi efisiensi produksi. "Nanti akan ada aturan yang kami berikan, yang pasti kami tetap menghormati kontrak lama yang sudah terjalin, aturan baru berlaku bagi kontrak baru, dan yang belum memiliki aturan harus ikuti aturan yang ada," tutup Jonan.

Penulis: Syarief Lussy



To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

Direksi Pertamina Dirombak, Elia Massa Manik Dicopot
Ekonomi
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT Pertamina (Persero) yang digelar, Jumat (20/4) memutuskan adanya perombakan d...
​Krakatau Steel Siapkan Belanja Modal Rp 7,5 T
Ekonomi
Emiten baja pelat merah PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS) sepanjang tahun ini, mengalokasikan belanja modal atau capital e...
​Kuartal I 2018, BTN Raup Untung Rp 684 Miliar
Ekonomi
PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) mencatatkan laba bersih perseroan pada kuartal pertama tahun ini mencapai Rp684 miliar, naik...
Serikat Pekerja: Kondisi PLN Sangat Memprihatinkan
Ekonomi
Kondisi PT PLN (persero) saat ini dinilai sangat memprihatinkan, termasuk hubungan industrial yang juga tidak baik sehingga me...
​Ketua SP PLN: MPP Berbeda dengan MVPP
Ekonomi
Ketua Umum Serikat Pekerja (SP) PLN, Jumadis Abda menegaskan bahwa Mobile PowerPlant (MPP) berbeda dengan Marine Vessel Power P...
​PT JJC Konsisten Perkaya Inovasi Pembangunan Tol Japek II Elevated
Ekonomi
Masih dalam rangkaian kegiatan pada Konferensi Regional Teknik Jalan (KRTJ) ke-14 oleh Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (H...
​Polemik Dana CSR, Dirut Telkom Diskriminatif
Ekonomi
Desakan berbagai elemen masyarakat meminta agar Dirut PT Telkom Alex Sinaga mundur, kian menggema.Salah satu alasan desakan mun...
Dukung Industri di Bekasi, PLN Siapkan 1 Miliar VA Listrik
Ekonomi
PT PLN (persero) siap memasok listrik untuk kebutuhan bisnis dan industi di kawasan Bekasi dengan menyiapkan daya sebesar 1.000...
Pertamina: 11 Kelurahan 100% Bersih dari Tumpahan Minyak
Ekonomi
Tim verifikasi dampak lingkungan yang terdiri dari perwakilan Pemerintah Kabupaten / Kota, Dinas terkait, Pertamina dan perwaki...