Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

​Jonan Janji Lakukan Perbaikan Investasi Sektor Pertambangan

21 Des. 2016, 0.09.48

​Jonan Janji Lakukan Perbaikan Investasi Sektor Pertambangan

Jakarta, Sentananews.com

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan ‎mengakui, investasi sektor pertambangan di Indonesia tidak menunjukkan suatu perubahan yang berarti dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan, jika dibandingkan dengan Negara Kongo, nilai kontrak pertambangan Indonesia masih kalah jauh. Padahal di satu sisi, negara di benua Afrika tersebut situasi politiknya bergejolak dan menyebabkan faktor keamanan menjadi tidak kondusif.

"Kenapa di Kongo investasi bisa lebih tinggi walaupun stabilitas keamanan kurang? Karena dari riset internasional, peraturan kita suka berubah-ubah, kepastian hukum, perjanjian sering kali tidak dihormati," ujar Jonan dalam outlook sektor pertambangan di Jakarta, Selasa (20/12).

Belajar dari hal itu, Jonan menegaskan jika Pemerintah berkomitmen untuk tidak mengubah kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) antara pemerintah dan penerima konsesi yang telah berjalan sampai masa kontrak berakhir. Hal ini dilakukan untuk mengurangi ketidakpastian yang banyak dikeluhkan investor kepada pemerintah Indonesia.

Menurut Jonan, revisi Peraturan Pemerintah (PP) terkait mineral dan batubara (minerba) bertujuan untuk memperbaiki regulasi dan hubungan pemerintah dengan penerima konsesi tambang minerba.

"Pemerintah tetap akan menghargai dan menghormati kontrak yang ada sampai masa kontrak selesai apapun bentuknya. Kita sepakat tidak mengubah yang diperjanjikan, termasuk untuk masalah perpajakan. Kalau diubah terus, malah tidak karuan," tuturnya.

"Pemerintah akan tetap menghormati apa yang sudah diatur di kontrak, kecuali yang tidak diatur, makanya kita atur melalui peraturan bersifat publik," ‎tambahnya..

Pada kesempatan itu, ia juga mengimbau kepada seluruh pengusaha bidang pertambangan agar mengikuti program "tax amnesty" atau amnesti pajak. "Menurut informasi dari Kementerian Keuangan, pengusaha tambang tingkat partisipasinya masih rendah, jadi saya harapkan agar mengikuti tax amnesty," kata Jonan.

Ia juga tidak memaksakan prosedur untuk turut ikut amnesti pajak, sebab harga jual dari sektor tambang masih belum stabil. Selain itu, Jonan juga mengingatkan kembali bahwa fokus pada minerba ke depan adalah industri yang efisien, layaknya sektor migas yang sudah ia berikan arahan sebelumnya.

Jonan menginginkan industri minerba juga menganut misi efisiensi produksi. "Nanti akan ada aturan yang kami berikan, yang pasti kami tetap menghormati kontrak lama yang sudah terjalin, aturan baru berlaku bagi kontrak baru, dan yang belum memiliki aturan harus ikuti aturan yang ada," tutup Jonan.

Penulis: Syarief Lussy



To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

 Sembilan Bendungan Ditargetkan Rampung Tahun 2018
Ekonomi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) menargetkan sembilan b...
Menteri Basuki Inginkan Kerjasama Infrastruktur dengan Jepang Dipercepat
Ekonomi
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono melakukan pertemuan dengan Penasehat Khusus Perdana Mente...
2018 KESDM Siap Lelang 43 Wilayah Kerja
Ekonomi
Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan segera melelang 43 Wilayah Kerja (WK) pada tahun 2018...
Pertamina EP Asset 4 Akan Produksi Migas 2018
Ekonomi
General Manager Pertamina EP Asset 4, Agus Amperianto mengungkapkan, pihaknya memproyeksikan produksi minyak dan gas bumi tahun...
​Ini Dia Faktor Pendukung Arus Lalin Nataru
Ekonomi
Koordinasi intensif antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Kementerian Perhubungan, Korps Lalu L...
April 2018 Tol Belmera Tersambung Tol Medan-Kualanamu
Ekonomi
Konstruksi Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi (MKTT) seksi 1 (Tanjung Morawa-Parbarakan) sepanjang 10,75 km ditargetkan se...
​Program Padat Karya Tunai Irigasi di Tasikmalaya Dimulai
Ekonomi
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Gubernur ...
Pemerintah Harus Hati-hati Tunjuk Direktur Pemasaran Pertamina
Ekonomi
Informasi tentang akan digantinya Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina yang konon katanya dari kalangan eksternal Pertamina b...
Bendungan Leuwikeris Optimalkan Pengelolaan Sungai Citanduy
Ekonomi
Pembangunan Bendungan Leuwikeris yang dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bertujuan untuk mengatasi kekur...