Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

​​Jonan: Tak Ada Pertemuan Khusus dengan Freeport

21 Feb. 2019, 1.34.50

​​Jonan: Tak Ada Pertemuan Khusus dengan Freeport

Jakarta, sentananews.com

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan membantah adanya pengaturan pertemuan khusus Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan PT Freeport Indonesia terkait perpanjangan izin usaha.

Jonan di Jakarta, Rabu malam mengatakan bahwa apabila ada pertemuan, perundingan atau surat yang terjadi sebelumnya, hal tersebut sudah tidak relevan karena tidak lagi dijadikan dasar perundingan.

Ia menjelaskan, hasil perundingan Freeport yang berlaku sekarang ini didasarkan atas kesepakatan yang menguntungkan negara yaitu divestasi 51 persen, kewajiban pembangunan smelter, perubahan kontrak karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan penerimaan negara harus lebih besar.

Perundingan-perundingan sebelum Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menjabat menteri, tidak dijadikan sebagai dasar dalam perundingan Freeport yang telah disepakati tahun lalu itu.

"Waktu saya ditugaskan (jadi Menteri ESDM) Oktober 2016, Presiden arahannya coba (perundingan Freeport) diselesaikan. Saya sempat tawarkan Presiden untuk bertemu CEO Freeport McMoran, waktu itu sudah Richard Adkerson (bukan James Moffet), tapi Presiden tidak mau bertemu. Karena sudah ada arahan Presiden kepada kami, dan sudah jelas. Harus divestasi 51 persen, bangun smelter, merubah KK jadi IUPK dan penerimaan negara harus lebih besar. Sudah itu saja. Lalu kita di Tim Menteri yang berunding dengan Freeport, yang hasilnya sudah kita ketahui semua," ungkap Menteri Jonan.

Saat Ignasius Jonan menjabat sebagai Menteri ESDM, Presiden tidak pernah menerima Richard Adkerson secara khusus untuk membahas masalah Freeport. Pertemuan hanya terjadi saat selesainya divestasi 51 persen Freport pada 21 Desember 2018 lalu.

"Dengan ditugaskannya saya jadi Menteri ESDM, perundingan start dari nol. Dan perundingan atau surat sebelum-sebelumnya tidak dijadikan dasar lagi. Kalau seandainya dijadikan dasar, gak mungkin dong kita bisa dapat divestasi 51 persen," ujar Jonan.

Tanggapan atau bantahan yang disampaikan Jonan adalah terkait pendapat dari Mantan Menteri ESDM Sudirman Said yang menyebutkan bahwa ada pertemuan khusus dengan Freeport dengan Presiden Jokowi untuk berunding membicarakan perpanjangan kontrak Freeport.

"Jadi apa yang ditulis di surat saat pendahulu-pendahulu saya jadi itu tidak dipakai, kita hanya berunding dengan basis baru. Jikalau toh ada pertemuan itu, kan nggak relevan, kan tidak kita pake juga," tambah Jonan.

Menurut penyampaian Sudirman Said sebelumnya, terdapat draft kontrak yang kurang lebih isinya adalah perpanjangan Freeport yang poin-poinnya banyak merugikan pihak Indonesia.

"Presiden tidak pernah menerima Freeport secara khusus di jaman saya. Sampai ditandatanganinya IUPK baru ketemu dengan presiden, Itu saja," tegas Jonan kembali.

Editor: Syarief Lussy


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

​Tanggap Darurat, Pertamina Aktifkan Pangkalan Minyak Tanah
Ekonomi
PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region VIII Maluku - Papua kembali menggelar pelayanan pangkalan tanggap darurat min...
​BPJS Ketenagakerjaan Akui Belum Optimal
Ekonomi
EKSISTENSI Jaminan Sosial atau Jamsos yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJSTK) dinilai ...
​M.Abrar Ali Jadi Ketua Umum SP PLN 2019-202
Ekonomi
Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Serikat Pekerja (SP) PLN, yang dihadiri 59 DPD SP PLN seluruh Indonesia menetapkan Mu...
​Komitmen Pemerintah Lindungi Hak Konsumen Diragukan
Ekonomi
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meragukan komitmen pemerintah untuk melindungi hak-hak konsumen. Keraguan ini didasar...
​Langkah Polisi Tangkap Pembajak Mobil Tanki Diapresiasi
Ekonomi
Langkah cepat yang dilakukan pihak kepolisian dengan menangkap para pelaku pembajakan dua mobil tangki milik Pertamina yang dih...
​Menperin Berupaya Ciptakan Iklim Investasi Kondusif
Ekonomi
Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto mengungkapkan, saat ini pemerintah berupaya membuat kebijakan strategis unt...
​Pertamina, RNI dan PTPN III Bersinergi Kembangkan Energi Terbarukan
Ekonomi
Tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu Pertamina, RNI dan PTPN III menandatangani Nota Kesepahaman terkait kerjasama penyed...
​Pertamina Gelar Pangan dan Solar Non Subsidi Harga Khusus
Ekonomi
PT Pertamina (Persero) menggelar pangan murah dan Solar Non Subsidi dengan harga khusus pada acara bertajuk BUMN Berbagi dalam ...
​Presiden Berharap Pengguna Kendaraan Beralih ke MRT
Ekonomi
Presiden Joko Widodo berharap keberadaan kereta Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta membuat masyarakat pengguna kendaraan pribadi ...