Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

​JPIP Sebut Penyelidikan KPPU Tak Temukan Kartel Garam

13 April 2018, 20.52.17

​JPIP Sebut Penyelidikan KPPU Tak Temukan Kartel Garam

Jakarta, sentananews.com

Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang) DPP JPIP, Heroe Wierdjatmiko mengatakan, bahwa dari hasil penyelidikan dan penelitian Badan Komisi Pengawasan dan Persaingan Usaha (KPPU) tidak diketemukan adanya mafia atau kartel garam meski harga garam industri jauh lebih murah dan bisa dikonsumsi dari garam konsumsi, yakni Rp.500/Kg berbanding Rp.2.000/Kg.

"Hanya 23 perusahaan yang diberi ijin oleh pemerintah untuk impor garam. Mereka itu adalah perusahaan yang secara langsung pengguna garam industri sebagai bahan utama atau bahan pendukung produksinya," kata Heroe di Jakarta, Jumat (13/4).

Menurut dia, hal itu diatur dalam PP Nomor.9 tahun 2018, dan itu sungguh diawasi dengan ketat yakni perusahaan tersebut tidak boleh impor melebihi kebutuhan produksinya.

"Memang ada kasus impor garam untuk dikonsumsi masyarakat, tetapi itu pelakunya Direktur Utama PT Garam (milik pemerintah) sudah ditangkap dan dipenjarakan," ujarnya.

"Dia memalsukan dokumen. Pemerintah member ijin kepada PT. Garam untuk impor garam konsumsi karena saat itu hasil petani garam kita turun drastis, tidak bisa memenuhi kebutuhan garam nasional karena curah hujan yang tinggi di ahun 2016. Oleh yang bersangkutan, data dipalsukan, yang diimpor garam industri bukan garam konsumsi," tambah Heroe.

Untuk diketahui, Direktur Utama PT Garam, Achmad Boediono ditangkap Bareskrim Polri karena penyalahgunaan izin impor garam. Kini, ia harus mendekam di rumah tahanan Bareskrim.

"Hari ini kita lakukan penahanan terhadap yang bersangkutan di Rutan Bareskrim, di Polda Metro Jaya," kata Direkrut Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim, Brigjen Agung Setya, di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta Selatan, Minggu (11/6/2017) lalu.

Achmad Boediono ditangkap di kediamannya, di wilayah Pondok Gede, Bekasi, pada Sabtu (10/6/2017). Agung menjelaskan, Achmad dijadikan tersangka terkait permintaan dokumen. Ia mengubah rencana impor garam konsumsi menjadi garam industri.

Terkait perbandingan harga yang jauh antara garam industri dengan garam impor, menurut dia, hal itu karena pemerintah ingin melindungi petani garam. Lanjut dia, hasil garam konsumsi Indonesia sesungguhnya (dalam keadaan normal), berlebih dari kebutuhan konsumsi masyarakat.

"Kita ekspor garam konsumsi dengan menyubang PDB sebesar Rp. 72 Miliar. Kalau harga garam konsumsi diturunkan, hampir sama dengan harga garam industri, petani garam akan beralih jadi penambak ikan saja karena hasilnya lebih besar dengan jumlah lahan yang digunakan sama," tandasnya.

Penulis: Agus Rianto P


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

​M.Abrar Ali Jadi Ketua Umum SP PLN 2019-202
Ekonomi
Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Serikat Pekerja (SP) PLN, yang dihadiri 59 DPD SP PLN seluruh Indonesia menetapkan Mu...
​Komitmen Pemerintah Lindungi Hak Konsumen Diragukan
Ekonomi
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meragukan komitmen pemerintah untuk melindungi hak-hak konsumen. Keraguan ini didasar...
​Langkah Polisi Tangkap Pembajak Mobil Tanki Diapresiasi
Ekonomi
Langkah cepat yang dilakukan pihak kepolisian dengan menangkap para pelaku pembajakan dua mobil tangki milik Pertamina yang dih...
​Menperin Berupaya Ciptakan Iklim Investasi Kondusif
Ekonomi
Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto mengungkapkan, saat ini pemerintah berupaya membuat kebijakan strategis unt...
​Pertamina, RNI dan PTPN III Bersinergi Kembangkan Energi Terbarukan
Ekonomi
Tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu Pertamina, RNI dan PTPN III menandatangani Nota Kesepahaman terkait kerjasama penyed...
​Pertamina Gelar Pangan dan Solar Non Subsidi Harga Khusus
Ekonomi
PT Pertamina (Persero) menggelar pangan murah dan Solar Non Subsidi dengan harga khusus pada acara bertajuk BUMN Berbagi dalam ...
​Presiden Berharap Pengguna Kendaraan Beralih ke MRT
Ekonomi
Presiden Joko Widodo berharap keberadaan kereta Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta membuat masyarakat pengguna kendaraan pribadi ...
​Pengambilalihan Tanpa Izin Tangki BBM Pertamina Melawan Hukum
Ekonomi
Tindakan mengambil alih dari orang yang berhak dan menguasai secara tanpa izin truk pengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) milik P...
Ekonom: Pembajakan Mobil Tangki Pelanggaran Konstitusi
Ekonomi
Ekonom Konstitusi, Defiyan Cori menegaskan, pembajakan mobil tangki merupakan tindakan pelanggaran konstitusi ekonomi yang berp...