Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

​JPIP Sebut Penyelidikan KPPU Tak Temukan Kartel Garam

13 April 2018, 20.52.17

​JPIP Sebut Penyelidikan KPPU Tak Temukan Kartel Garam

Jakarta, sentananews.com

Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang) DPP JPIP, Heroe Wierdjatmiko mengatakan, bahwa dari hasil penyelidikan dan penelitian Badan Komisi Pengawasan dan Persaingan Usaha (KPPU) tidak diketemukan adanya mafia atau kartel garam meski harga garam industri jauh lebih murah dan bisa dikonsumsi dari garam konsumsi, yakni Rp.500/Kg berbanding Rp.2.000/Kg.

"Hanya 23 perusahaan yang diberi ijin oleh pemerintah untuk impor garam. Mereka itu adalah perusahaan yang secara langsung pengguna garam industri sebagai bahan utama atau bahan pendukung produksinya," kata Heroe di Jakarta, Jumat (13/4).

Menurut dia, hal itu diatur dalam PP Nomor.9 tahun 2018, dan itu sungguh diawasi dengan ketat yakni perusahaan tersebut tidak boleh impor melebihi kebutuhan produksinya.

"Memang ada kasus impor garam untuk dikonsumsi masyarakat, tetapi itu pelakunya Direktur Utama PT Garam (milik pemerintah) sudah ditangkap dan dipenjarakan," ujarnya.

"Dia memalsukan dokumen. Pemerintah member ijin kepada PT. Garam untuk impor garam konsumsi karena saat itu hasil petani garam kita turun drastis, tidak bisa memenuhi kebutuhan garam nasional karena curah hujan yang tinggi di ahun 2016. Oleh yang bersangkutan, data dipalsukan, yang diimpor garam industri bukan garam konsumsi," tambah Heroe.

Untuk diketahui, Direktur Utama PT Garam, Achmad Boediono ditangkap Bareskrim Polri karena penyalahgunaan izin impor garam. Kini, ia harus mendekam di rumah tahanan Bareskrim.

"Hari ini kita lakukan penahanan terhadap yang bersangkutan di Rutan Bareskrim, di Polda Metro Jaya," kata Direkrut Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim, Brigjen Agung Setya, di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta Selatan, Minggu (11/6/2017) lalu.

Achmad Boediono ditangkap di kediamannya, di wilayah Pondok Gede, Bekasi, pada Sabtu (10/6/2017). Agung menjelaskan, Achmad dijadikan tersangka terkait permintaan dokumen. Ia mengubah rencana impor garam konsumsi menjadi garam industri.

Terkait perbandingan harga yang jauh antara garam industri dengan garam impor, menurut dia, hal itu karena pemerintah ingin melindungi petani garam. Lanjut dia, hasil garam konsumsi Indonesia sesungguhnya (dalam keadaan normal), berlebih dari kebutuhan konsumsi masyarakat.

"Kita ekspor garam konsumsi dengan menyubang PDB sebesar Rp. 72 Miliar. Kalau harga garam konsumsi diturunkan, hampir sama dengan harga garam industri, petani garam akan beralih jadi penambak ikan saja karena hasilnya lebih besar dengan jumlah lahan yang digunakan sama," tandasnya.

Penulis: Agus Rianto P


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

Meenteri Basuki: Sabtu, ​Jembatan Batang Kula Bisa Dilalui
Ekonomi
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan pemulihan lalu lintas pada ruas jalan Padang -...
​BKPM Optimis 2019 Investasi Kembali Meningkat
Ekonomi
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong menyakini kegiatan investasi akan kembali meningkat pada 2019, te...
KAI Pastikan Tiket Natal Tersisa 49 Persen
Ekonomi
PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop I Jakarta menyatakan tiket kereta menjelang Natal 2018 dan Tahun Baru 2019 sudah terjual 51 ...
KAI: Volume Angkutan Natal Diprediksi 1,2 Juta Orang
Ekonomi
PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 1 Jakarta memproyeksikan volume penumpang angkutan kereta api selama musim Natal dan Tahun B...
Menteri ESDM Pastikan Listrik Natal dan Tahun Baru Aman
Ekonomi
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengunjungi PLN Area Pengatur Beban Jawa Tengah – DIY pada Kamis p...
​Pulihkan Lalin Padang-Bukittinggi, KPUPR Bangun Jembatan Sementara
Ekonomi
Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) saat ini tengah melakukan pembangunan jembatan sementara sebagai penggant...
​420 Ribu Warga Semarang Akan Nikmati Layanan Air Bersih Perpipaan
Ekonomi
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani meresmikan dimulainya konstruks...
​Depot Mini LPG Lombok Perkuat Ketahanan Energi Daerah
Ekonomi
Pengamat kebiajakan energi, Sofyano Zakaria menilai kehadiran Depot Mini LPG di Lombok Nusa tenggara Barat (NTB) menunjukkan ba...
​Rugikan Negara, Pemerintah Didesak Batalkan Revisi PP 23/2010
Ekonomi
Indonesian Resources Studi (IRESS) menuntut pemerintah untuk membatalkan rencana melakukan revisi keenam atas Peraturan Pemerin...