Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

​JPIP Sebut Penyelidikan KPPU Tak Temukan Kartel Garam

13 April 2018, 20.52.17

​JPIP Sebut Penyelidikan KPPU Tak Temukan Kartel Garam

Jakarta, sentananews.com

Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang) DPP JPIP, Heroe Wierdjatmiko mengatakan, bahwa dari hasil penyelidikan dan penelitian Badan Komisi Pengawasan dan Persaingan Usaha (KPPU) tidak diketemukan adanya mafia atau kartel garam meski harga garam industri jauh lebih murah dan bisa dikonsumsi dari garam konsumsi, yakni Rp.500/Kg berbanding Rp.2.000/Kg.

"Hanya 23 perusahaan yang diberi ijin oleh pemerintah untuk impor garam. Mereka itu adalah perusahaan yang secara langsung pengguna garam industri sebagai bahan utama atau bahan pendukung produksinya," kata Heroe di Jakarta, Jumat (13/4).

Menurut dia, hal itu diatur dalam PP Nomor.9 tahun 2018, dan itu sungguh diawasi dengan ketat yakni perusahaan tersebut tidak boleh impor melebihi kebutuhan produksinya.

"Memang ada kasus impor garam untuk dikonsumsi masyarakat, tetapi itu pelakunya Direktur Utama PT Garam (milik pemerintah) sudah ditangkap dan dipenjarakan," ujarnya.

"Dia memalsukan dokumen. Pemerintah member ijin kepada PT. Garam untuk impor garam konsumsi karena saat itu hasil petani garam kita turun drastis, tidak bisa memenuhi kebutuhan garam nasional karena curah hujan yang tinggi di ahun 2016. Oleh yang bersangkutan, data dipalsukan, yang diimpor garam industri bukan garam konsumsi," tambah Heroe.

Untuk diketahui, Direktur Utama PT Garam, Achmad Boediono ditangkap Bareskrim Polri karena penyalahgunaan izin impor garam. Kini, ia harus mendekam di rumah tahanan Bareskrim.

"Hari ini kita lakukan penahanan terhadap yang bersangkutan di Rutan Bareskrim, di Polda Metro Jaya," kata Direkrut Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim, Brigjen Agung Setya, di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta Selatan, Minggu (11/6/2017) lalu.

Achmad Boediono ditangkap di kediamannya, di wilayah Pondok Gede, Bekasi, pada Sabtu (10/6/2017). Agung menjelaskan, Achmad dijadikan tersangka terkait permintaan dokumen. Ia mengubah rencana impor garam konsumsi menjadi garam industri.

Terkait perbandingan harga yang jauh antara garam industri dengan garam impor, menurut dia, hal itu karena pemerintah ingin melindungi petani garam. Lanjut dia, hasil garam konsumsi Indonesia sesungguhnya (dalam keadaan normal), berlebih dari kebutuhan konsumsi masyarakat.

"Kita ekspor garam konsumsi dengan menyubang PDB sebesar Rp. 72 Miliar. Kalau harga garam konsumsi diturunkan, hampir sama dengan harga garam industri, petani garam akan beralih jadi penambak ikan saja karena hasilnya lebih besar dengan jumlah lahan yang digunakan sama," tandasnya.

Penulis: Agus Rianto P


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

​Menteri Rini Tinjau Bantuan Sumbangan Listrik di Serang
Ekonomi
PT PLN (Persero) bersinergi dengan PT Angkasa Pura II (Persero) memberikan bantuan penyambungan listrik kepada 2.600 rumah tang...
​Pembangunan Tol Sumatera Sebagai Tulang Punggung Pengembangan Wilayah
Ekonomi
PEMERINTAH terus melanjutkan pembangunan jalan tol di Pulau Sumatera. Kehadiran jalan tol bertujuan mempercepat mobilitas baran...
​Sambung Listrik Untuk Masyarakat Tasik, Pertamina Gandeng PLN
Ekonomi
PT Pertamina (Persero) sebagai perusahaan energi, senantiasa berkomitmen membantu masyarakat dalam kemudahan mengakses energi, ...
​Semester I, Produksi Pertamina EP Asset 4 Positif
Ekonomi
PT Pertamina EP, anak usaha PT Pertamina (Persero) dan merupakan kontraktor kontrak kerja sama di bawah supervisi dan koordinas...
Rumah Tangga Kurang Mampu Masih Bisa Nikmati Listrik
Ekonomi
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini M. Soemarno kembali memberikan dukungan bagi peningkatan rasio elektrifikasi dan ...
Ketua DPD RI Sambut Baik Konsultasi Nasional HKBP
Ekonomi
KETUA Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Oesman Sapta Odang menyambut baik acara "Konsultasi Nasional" yang diadakan oleh sinode...
Soal Kandungan Biodiesel 30%, IRESS: Boleh Asal Bisa Dipertanggungjawabkan
Ekonomi
Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Senin (9/7) lalu meminta agar kandungan biodiesel di bahan bakar minyak (BBM) ditingkatkan m...
​Hapus Direktorat Gas Pertamina Hanya Akal-akalan Muluskan Akuisisi
Ekonomi
Penghapusan Direktorat Gas di PT Pertamina (Persero) sebagai tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Menteri BUMN Nomor 39/MBU/02/2...
Siap Mogok, SP FKPPA: Batalkan Akuisisi Pertagas oleh PGN
Ekonomi
Ketua Dewan Pertimbangan Dan Penasehat Organisasi SP FKPPA Capt Sofyani Faisol mengungkapkan, dalam waktu dekat pihaknya akan m...