Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

​JPIP Sebut Penyelidikan KPPU Tak Temukan Kartel Garam

13 April 2018, 20.52.17

​JPIP Sebut Penyelidikan KPPU Tak Temukan Kartel Garam

Jakarta, sentananews.com

Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang) DPP JPIP, Heroe Wierdjatmiko mengatakan, bahwa dari hasil penyelidikan dan penelitian Badan Komisi Pengawasan dan Persaingan Usaha (KPPU) tidak diketemukan adanya mafia atau kartel garam meski harga garam industri jauh lebih murah dan bisa dikonsumsi dari garam konsumsi, yakni Rp.500/Kg berbanding Rp.2.000/Kg.

"Hanya 23 perusahaan yang diberi ijin oleh pemerintah untuk impor garam. Mereka itu adalah perusahaan yang secara langsung pengguna garam industri sebagai bahan utama atau bahan pendukung produksinya," kata Heroe di Jakarta, Jumat (13/4).

Menurut dia, hal itu diatur dalam PP Nomor.9 tahun 2018, dan itu sungguh diawasi dengan ketat yakni perusahaan tersebut tidak boleh impor melebihi kebutuhan produksinya.

"Memang ada kasus impor garam untuk dikonsumsi masyarakat, tetapi itu pelakunya Direktur Utama PT Garam (milik pemerintah) sudah ditangkap dan dipenjarakan," ujarnya.

"Dia memalsukan dokumen. Pemerintah member ijin kepada PT. Garam untuk impor garam konsumsi karena saat itu hasil petani garam kita turun drastis, tidak bisa memenuhi kebutuhan garam nasional karena curah hujan yang tinggi di ahun 2016. Oleh yang bersangkutan, data dipalsukan, yang diimpor garam industri bukan garam konsumsi," tambah Heroe.

Untuk diketahui, Direktur Utama PT Garam, Achmad Boediono ditangkap Bareskrim Polri karena penyalahgunaan izin impor garam. Kini, ia harus mendekam di rumah tahanan Bareskrim.

"Hari ini kita lakukan penahanan terhadap yang bersangkutan di Rutan Bareskrim, di Polda Metro Jaya," kata Direkrut Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim, Brigjen Agung Setya, di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta Selatan, Minggu (11/6/2017) lalu.

Achmad Boediono ditangkap di kediamannya, di wilayah Pondok Gede, Bekasi, pada Sabtu (10/6/2017). Agung menjelaskan, Achmad dijadikan tersangka terkait permintaan dokumen. Ia mengubah rencana impor garam konsumsi menjadi garam industri.

Terkait perbandingan harga yang jauh antara garam industri dengan garam impor, menurut dia, hal itu karena pemerintah ingin melindungi petani garam. Lanjut dia, hasil garam konsumsi Indonesia sesungguhnya (dalam keadaan normal), berlebih dari kebutuhan konsumsi masyarakat.

"Kita ekspor garam konsumsi dengan menyubang PDB sebesar Rp. 72 Miliar. Kalau harga garam konsumsi diturunkan, hampir sama dengan harga garam industri, petani garam akan beralih jadi penambak ikan saja karena hasilnya lebih besar dengan jumlah lahan yang digunakan sama," tandasnya.

Penulis: Agus Rianto P


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

​Pekan Pertama Uji Coba di Ruas Tol Jagorawi Berjalan Lancar
Ekonomi
Pekan pertama penerapan uji coba paket kebijakan di Ruas Jalan Tol Jakarta-Bogor-Ciawi (Jagorawi) berjalan dengan lancar. PT Ja...
Seleksi Administrasi Calon Komisioner BP Tapera Diumumkan
Ekonomi
Panitia Seleksi (Pansel) telah mengumumkan hasil seleksi Administrasi Calon Komisioner dan Calon Deputi Komisioner Badan Pengel...
Kementerian PUPR Luncurkan Sembilan Aplikasi E-Government
Ekonomi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meluncurkan sembilan aplikasiyang diperuntukan untuk pelayanan publik ma...
Kementerian PUPR Salurkan KPR Subsidi Rp 438 M
Ekonomi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) hingga 10 April 2018 telah menyalurkan KPR Subsidi melalui Fasilitas Lik...
Kementrian PUPR Rampungkan Pembangunan PLBN Skouw
Ekonomi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya telah merampungkan pembangunan P...
eSPeKaPe Ogah Jika Sofyan Basir Jadi Dirut Pertamina
Ekonomi
Pasca RUPS-LB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) PT Pertamina (Persero) pada 20 April 2018 yang memutuskan pemberhentian El...
Kurtubi: Harusnya Pertamina Langsung di Bawah Presiden
Ekonomi
Fraksi Partai Nasdem meminta agar dalam revisi UU Migas No 22/2001, Pertamina dikembalikan sebagai Pemegang Kuasa (Usaha) Perta...
ODOL Jadi Tantangan Keberlanjutan Infrastruktur Jalan
Ekonomi
Penyediaan infrastruktur jalan dan jembatan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tidak hanya fokus pada ...
 Jembatan Cincin Lama Ditargetkan Rampung Sebelum Lebaran
Ekonomi
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menargetkan perbaikan Jembatan Cincin Lama yang runtuh, S...