Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

​Kadin Dukung Menteri Susi Geser UPI ke Luar Jawa

31 Agu 2016, 14.57.35

​Kadin Dukung Menteri Susi Geser UPI ke Luar Jawa

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti

Jakarta, SENTANAnews.com

Pemerintah berencana menggeser konsentrasi unit pengolahan ikan (UPI) ke luar Jawa dengan pertimbangan dekat dengan sumber bahan baku. Pasalnya, selama ini industri pengolahan ikan hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa. Kadin akan merespon positif kebijakan tersebut.

Menurut Wakil Ketua Umum Kadin Kawasan Timur Indonesia H.Andi Rukman Karumpa, pihaknya akan merespon positif kebijakan tersebut. "Kadin sangat mendukung. Sebab ini positif bagi kawasan timur yang berlimpah bahan baku tapi minim industrilisasi," ujar Andi dalam keterangan tertulisnya yang diterima Sentananews.com di Jakarta, Rabu (31/8).

Andi mengatakan, konsep Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti sesuai dengan visi pembangunan kemaritiman Pemerintahan Jokowi-JK. Selain itu, akan mengangkat perekonomian kawasan timur yang selama ini sangat tertinggal. "Tidak hanya itu, karena secara keekonomian dan bisnisnya juga feasible sebab bahan bakunya di KTI, juga efisien dari transportasi dan logistik," tukas Andi.

Menurut Andi kelemahannya hanya di soal ketersediaan pasokan listrik. Namun soal listrik ini, kawasan Sulawesi sudah lebih mumpuni. "Ketersediaan listrik, utamanya di Sulawesi Selatan sudah cukup dan sekitarnya tidak masalah," ujar dia seraya berharap ketersediaan listrik ini dapat dicukupi melalui Inpres yang sudah dikeluarkan pemerintah.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, selama ini UPI banyak diarahkan ke Pulau Jawa sebab sebagian besar kapal penangkap ikan berasal dari wilayah Indonesia bagian barat. Namun Susi menginginkan agar UPI-UPI tersebut digeser ke luar Jawa seperti ke Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.

Kementerian Perikanan menyebutkan jumlah UPI di seluruh Indonesia mencapai 718 unit. Lebih dari 60% unit pengolahan ikan itu berada di Jawa. Kementerian akan memulai dengan membangun empat pengolahan ikan skala besar dengan kapasitas 3.000 ton, tujuh UPI berskala menengah 1.000 ton, tiga UPI berskala kecil 500 ton, sepanjang 2016—2019.

Sebelas UPI tersebut berada di luar Jawa. Namun, dana yang disiapkan hingga 2019 belum diketahui. Sebagai langkah awal, KKP akan membangun dua unit gudang pendingin yang terintegrasi berkapasitas 200 ton dan 3.000 ton serta infrastruktur lainnya di Selat Lampa, Natuna, dengan dana Rp300 miliar mulai tahun ini hingga tahun depan. Mengenai kendala biaya logistik yang mahal, menurutnya, program tol laut akan menjadi insentif bagi pelaku usaha untuk mendirikan UPI di luar Jawa.

Editor: Syarief Lussy


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

​Tanggap Darurat, Pertamina Aktifkan Pangkalan Minyak Tanah
Ekonomi
PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region VIII Maluku - Papua kembali menggelar pelayanan pangkalan tanggap darurat min...
​BPJS Ketenagakerjaan Akui Belum Optimal
Ekonomi
EKSISTENSI Jaminan Sosial atau Jamsos yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJSTK) dinilai ...
​M.Abrar Ali Jadi Ketua Umum SP PLN 2019-202
Ekonomi
Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Serikat Pekerja (SP) PLN, yang dihadiri 59 DPD SP PLN seluruh Indonesia menetapkan Mu...
​Komitmen Pemerintah Lindungi Hak Konsumen Diragukan
Ekonomi
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meragukan komitmen pemerintah untuk melindungi hak-hak konsumen. Keraguan ini didasar...
​Langkah Polisi Tangkap Pembajak Mobil Tanki Diapresiasi
Ekonomi
Langkah cepat yang dilakukan pihak kepolisian dengan menangkap para pelaku pembajakan dua mobil tangki milik Pertamina yang dih...
​Menperin Berupaya Ciptakan Iklim Investasi Kondusif
Ekonomi
Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto mengungkapkan, saat ini pemerintah berupaya membuat kebijakan strategis unt...
​Pertamina, RNI dan PTPN III Bersinergi Kembangkan Energi Terbarukan
Ekonomi
Tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu Pertamina, RNI dan PTPN III menandatangani Nota Kesepahaman terkait kerjasama penyed...
​Pertamina Gelar Pangan dan Solar Non Subsidi Harga Khusus
Ekonomi
PT Pertamina (Persero) menggelar pangan murah dan Solar Non Subsidi dengan harga khusus pada acara bertajuk BUMN Berbagi dalam ...
​Presiden Berharap Pengguna Kendaraan Beralih ke MRT
Ekonomi
Presiden Joko Widodo berharap keberadaan kereta Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta membuat masyarakat pengguna kendaraan pribadi ...