Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

​Kadin Dukung Menteri Susi Geser UPI ke Luar Jawa

31 Agu 2016, 14.57.35

​Kadin Dukung Menteri Susi Geser UPI ke Luar Jawa

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti

Jakarta, SENTANAnews.com

Pemerintah berencana menggeser konsentrasi unit pengolahan ikan (UPI) ke luar Jawa dengan pertimbangan dekat dengan sumber bahan baku. Pasalnya, selama ini industri pengolahan ikan hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa. Kadin akan merespon positif kebijakan tersebut.

Menurut Wakil Ketua Umum Kadin Kawasan Timur Indonesia H.Andi Rukman Karumpa, pihaknya akan merespon positif kebijakan tersebut. "Kadin sangat mendukung. Sebab ini positif bagi kawasan timur yang berlimpah bahan baku tapi minim industrilisasi," ujar Andi dalam keterangan tertulisnya yang diterima Sentananews.com di Jakarta, Rabu (31/8).

Andi mengatakan, konsep Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti sesuai dengan visi pembangunan kemaritiman Pemerintahan Jokowi-JK. Selain itu, akan mengangkat perekonomian kawasan timur yang selama ini sangat tertinggal. "Tidak hanya itu, karena secara keekonomian dan bisnisnya juga feasible sebab bahan bakunya di KTI, juga efisien dari transportasi dan logistik," tukas Andi.

Menurut Andi kelemahannya hanya di soal ketersediaan pasokan listrik. Namun soal listrik ini, kawasan Sulawesi sudah lebih mumpuni. "Ketersediaan listrik, utamanya di Sulawesi Selatan sudah cukup dan sekitarnya tidak masalah," ujar dia seraya berharap ketersediaan listrik ini dapat dicukupi melalui Inpres yang sudah dikeluarkan pemerintah.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, selama ini UPI banyak diarahkan ke Pulau Jawa sebab sebagian besar kapal penangkap ikan berasal dari wilayah Indonesia bagian barat. Namun Susi menginginkan agar UPI-UPI tersebut digeser ke luar Jawa seperti ke Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.

Kementerian Perikanan menyebutkan jumlah UPI di seluruh Indonesia mencapai 718 unit. Lebih dari 60% unit pengolahan ikan itu berada di Jawa. Kementerian akan memulai dengan membangun empat pengolahan ikan skala besar dengan kapasitas 3.000 ton, tujuh UPI berskala menengah 1.000 ton, tiga UPI berskala kecil 500 ton, sepanjang 2016—2019.

Sebelas UPI tersebut berada di luar Jawa. Namun, dana yang disiapkan hingga 2019 belum diketahui. Sebagai langkah awal, KKP akan membangun dua unit gudang pendingin yang terintegrasi berkapasitas 200 ton dan 3.000 ton serta infrastruktur lainnya di Selat Lampa, Natuna, dengan dana Rp300 miliar mulai tahun ini hingga tahun depan. Mengenai kendala biaya logistik yang mahal, menurutnya, program tol laut akan menjadi insentif bagi pelaku usaha untuk mendirikan UPI di luar Jawa.

Editor: Syarief Lussy


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

​KUTIPAN: Sulit Berharap Pejabat Mau Laporkan Harta Sendiri
Ekonomi
Direktur Eksekutif Komunitas Untuk Transparansi Informasi Publik Nasional (KUTIPAN), Aswan Bayan mengatakan, bahwa sangat sulit...
KPUPR Selesaikan Saluran Irigasi 1 Juta Ha dI Leuwigoong, Garut
Ekonomi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan pembangunan jaringan irigasi baru seluas 1 juta hektare dan ...
​Kinerja 2018 Memuaskan, PDSI Kembali Lampaui Target
Ekonomi
Meskipun harus mengawali tahun dengan permintaan menurunkan harga jasa sewa harian rig, PT Pertamina Drilling Services Indonesi...
Pemangkas Rambut Garut Mendapat Akses KPR Subsidi
Ekonomi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memperluas jangkauan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang bisa me...
Presiden Jokowi Minta Pembangunan Rusun Terus Dilanjutkan
Ekonomi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus membangun rumah susun (Rusun) yang diperuntukan bagi Masyarakat Be...
Cegah Garut Banjir, KPUPR Bangun Tanggul Sepanjang  5 Km
Ekonomi
Pasca banjir bandang yang terjadi di Kota dan Kabupaten Garut, Jawa Barat pada 20 September 2016 lalu, Kementerian Pekerjaan Um...
Atasi Banjir, Kementerian PUPR Normalisasi Sungai di Kota Bima
Ekonomi
Guna mencegah terulangnya banjir besar, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melakukan normalisasi dan ...
Mulai Digenangi, Bendungan Mila Siap Suplai Irigasi 1.689 Ha
Ekonomi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus meningkatkan jumlah tampungan air di Indonesia, termasuk di Kawasa...
​Pererat Persaudaraan, Kodiklatad dan Masyarakat Gelar Baksos
Ekonomi
Mempererat silaturahmi antara institusi TNI-Polri serta komunitas offroad dan masyarakat, Komandan Kodiklatad, Letjen TNI AM. P...