Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

​Kebijakan Terkait Percepatan Berusaha Dilakukan Dua Tahap

13 Des. 2017, 12.07.32

​Kebijakan Terkait Percepatan Berusaha Dilakukan Dua Tahap

Jakarta, sentananews.com

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, kebijakan terkait pelaksanaan berusaha sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 91 Tahun 2017 dilakukan dalam dua tahap.

Hal ini disampaikan Darmin usai rapat koordinasi di Jakarta, Selasa malam. "Ada dua tahap, pertama, pembentukan satuan tugas untuk pengawalan dan penyelesaian hambatan, penerapan `checklist` di kawasan khusus yang telah beroperasi, dan penggunaan `data sharing` untuk mengurangi duplikasi," katanya.

Sedangkan tahap kedua adalah pelaksanaan reformasi peraturan perizinan berusaha dan penerapan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (Online Single Submission/OSS). "Penyiapan untuk tahap dua telah dimulai pada tahap satu," ucapnya.

Menurut Darmin, sistem perizinan berusaha terintegrasi secara `offline` diuji coba 1 Januari 2018 dan secara gradual diterapkan secara penuh (dalam jaringan) pada 1 April 2018.

"Tapi pemerintah belum membahas kemungkinan pemberian sanksi bagi daerah yang tidak mengikuti ketentuan sesuai Perpres 91/2017. Kami belum membahasnya," kata dia.

Pemerintah sendiri, lanjut dia, terus mendorong kemudahan berusaha di Indonesia, salah satunya melalui penetapan Perpres 91/2017 sebagai eksekusi paket-paket kebijakan ekonomi yang telah diterbitkan pemerintah guna mempercepat dan memperbaiki pelayanan.

"Kita mengobservasi beberapa hambatan dalam pelaksanaan berusaha, di antaranya terkait dengan kendala perizinan, tata ruang, tanah dan konsistensi regulasi," tukasnya.

"Pemerintah mencatat telah ada 190 kasus kegiatan usaha atau investasi dengan total nilai investai Rp 351,19 triliun dan US$ 54,64 miliar," tambah dia.

Ia juga mengungkapkan, bahwa dalam waktu pihaknya berencana mengundang pemerintah daerah untuk menyelaraskan implementasi kebijakan percepatan pelaksanaan berusaha.

"Pertemuan dengan pemda bertujuan untuk memastikan mengenai perkembangan pembentukan satuan tugas. Artinya kami melihat memang perlu mengundang pemerintah daerah," tutup dia.

Editor: Syarief Lussy


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

​439 Karya Inovasi PLN Dilombakan dalam LIKE PLN 2018
Ekonomi
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Andi N.Sommeng menyebutkan bawah memasuki era Industri 4.0 ini, semua pih...
Pertamina MOR VIII Operasikan BBM Satu Harga di 13 Titik
Ekonomi
Sampai dengan Oktober 2018, PT Pertamina (Persero) – Marketing Operation Region VIII tercatat telah mengoperasikan 13 titik BBM...
​Pertamina Luncurkan "Enduro Student Program" di Madiun
Ekonomi
Setelah meluncurkan program Corporate Social Responsibility (CSR) berbasis kemandirian ekonomi yakni Enduro Student Program (ES...
PLN Terbitkan Lagi Global Bond Senilai US$ 11,5 Miliar
Ekonomi
PLN kembali berhasil menerbitkan Global Bond senilai kurang lebih US$ 1,5 miliar, yang akan digunakan untuk mendanai kebutuhan ...
PEP Agresif Tambah Cadangan Gas di Sulteng
Ekonomi
PT Pertamina EP, anak usaha PT Pertamina (Persero) dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama di bawah pengawasan SKK Migas berhasil men...
​Ini Enam Cara Supaya UMKM Bisa Naik Kelas
Ekonomi
Survey oleh Pro Indonesia Foundation di 30 kota menemukan bahwa 6 masalah utama UMKM untuk meningkatkan kelas bisnisnya adalah ...
​PT Pertamina EP Penuhi Target Seismik 100%
Ekonomi
PT Pertamina EP, anak perusahaan PT Pertamina (Persero) sekaligus Kontraktor Kontrak Kerja Sama di bawah pengawasan SKK Migas, ...
2018 Kementrian PUPR Bangun 134 Jembatan Gantung
Ekonomi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membangun jembatan gantung untuk meningkatkan konektivitas setiap desa-d...
Rahasia Hidup Enak dan Nyaman
Ekonomi
Seiring bertambahnya tingkat ekonomi sosial, meningkat pula pola hidupnya. Manusia ingin hidupnya lebih enak dan nyaman. Salah ...