Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

​Kebijakan Terkait Percepatan Berusaha Dilakukan Dua Tahap

13 Des. 2017, 12.07.32

​Kebijakan Terkait Percepatan Berusaha Dilakukan Dua Tahap

Jakarta, sentananews.com

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, kebijakan terkait pelaksanaan berusaha sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 91 Tahun 2017 dilakukan dalam dua tahap.

Hal ini disampaikan Darmin usai rapat koordinasi di Jakarta, Selasa malam. "Ada dua tahap, pertama, pembentukan satuan tugas untuk pengawalan dan penyelesaian hambatan, penerapan `checklist` di kawasan khusus yang telah beroperasi, dan penggunaan `data sharing` untuk mengurangi duplikasi," katanya.

Sedangkan tahap kedua adalah pelaksanaan reformasi peraturan perizinan berusaha dan penerapan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (Online Single Submission/OSS). "Penyiapan untuk tahap dua telah dimulai pada tahap satu," ucapnya.

Menurut Darmin, sistem perizinan berusaha terintegrasi secara `offline` diuji coba 1 Januari 2018 dan secara gradual diterapkan secara penuh (dalam jaringan) pada 1 April 2018.

"Tapi pemerintah belum membahas kemungkinan pemberian sanksi bagi daerah yang tidak mengikuti ketentuan sesuai Perpres 91/2017. Kami belum membahasnya," kata dia.

Pemerintah sendiri, lanjut dia, terus mendorong kemudahan berusaha di Indonesia, salah satunya melalui penetapan Perpres 91/2017 sebagai eksekusi paket-paket kebijakan ekonomi yang telah diterbitkan pemerintah guna mempercepat dan memperbaiki pelayanan.

"Kita mengobservasi beberapa hambatan dalam pelaksanaan berusaha, di antaranya terkait dengan kendala perizinan, tata ruang, tanah dan konsistensi regulasi," tukasnya.

"Pemerintah mencatat telah ada 190 kasus kegiatan usaha atau investasi dengan total nilai investai Rp 351,19 triliun dan US$ 54,64 miliar," tambah dia.

Ia juga mengungkapkan, bahwa dalam waktu pihaknya berencana mengundang pemerintah daerah untuk menyelaraskan implementasi kebijakan percepatan pelaksanaan berusaha.

"Pertemuan dengan pemda bertujuan untuk memastikan mengenai perkembangan pembentukan satuan tugas. Artinya kami melihat memang perlu mengundang pemerintah daerah," tutup dia.

Editor: Syarief Lussy


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

​Arie Soemarno Bantah di Balik Pencopotan Elia Massa
Ekonomi
Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero), Arie Soemarno membantah tudingan yang menyebutkan bahwa dirinya berada di...
​Kementerian PUPR Prioritaskan Program Penanganan Jalan dan Jembatan
Ekonomi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam pelayanan infrastruktur jalan tidak hanya membangun jalan baru nam...
Minta Dirut Telkom Dicopot​, FAJAR Surati Presiden
Ekonomi
Menyoroti polemik kepemimpinan Alex J Sinaga selaku Direktur Utama PT Telkom, Forum Aktifis Jakarta (FAJAR),Selasa (25/4) resmi...
100 Kendaraan Langgar Aturan Muatan di Tol Surabaya-Gempol
Ekonomi
Dalam rangka penanganan kendaraan angkutan barang dengan muatan berlebih (overload) dan ukuran berlebih (over dimensi), Jasa Ma...
​Jasa Marga Diganjar Tiga Penghargaan "Indonesia Green Award 2018
Ekonomi
Dalam menjalankan bisnisnya, PT Jasa Marga (Persero) Tbk. selalu berkomitmen untuk menjaga lingkungan dengan mengedepankan regu...
Apindo: Dampak Kegaduhan Politik Ganggu Perekonomian Nasional
Ekonomi
Dalam Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) ke-10, Ketua Ketua Umum APINDO, Hariyadi B. Sukamdani m...
APINDO Diharapkan Buka Pasar Internasional bagi UMKM Binaan
Ekonomi
Dalam Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) ke-10, Wakil Ketua bidang UKM APINDO, Otty Hari Chandra...
RI Siap Hadapi "Revolusi Industri Keempat" (4.0)
Ekonomi
Menteri Perindustrian (Menperin), Airlangga Hartato mengatakan Indonesia saat ini tengah bersiap mengahadapi era "Revolusi Indu...
Bangun Rumah Nelayan, Presiden: Agar Kehidupan Mereka Lebih Baik
Ekonomi
Sebelum meninggalkan Kabupaten Pangandaran untuk kembali ke Jakarta, Presiden Joko Widodo meninjau lokasi pembangunan rumah khu...