Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

​Kedaulatan Migas Nasional Terancam, FSPPB Gugat Pemerintah

10 Okt. 2018, 23.48.01

​Kedaulatan Migas Nasional Terancam, FSPPB Gugat Pemerintah

Jakarta, sentananews.com

Federasi Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) menolak secara tegas ketentuan Pasal 2 pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor: 23 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang akan berakhir kontrak kerjasamanya, karena mengakibatkan PT.Pertamina (persero) bukan lagi sebagai pihak yang mendapatkan prioritas utama dalam pengelolaan migas.

"Pada ketentuan ini yang menjadi prioritas utama bukan lagi BUMN/PT.Pertamina (Persero), melainkan Kontraktor sebagai Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang ditetapkan sebagai pihak yang mendapatkan prioritas utama dalam pengelolaan migas," kata Kuasa hukum FSPPB, Janses E Sihaloho, SH dalam keterangan resminya yang diterima Sentana di Jakarta, Rabu (10/10) malam.

Ia menjelaskan, sebagaimana yang tertera di dalam Peraturan terdahulu, yaitu Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor : 15 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang akan berakhir kontrak kerjasamanya, Pasal 2 peraturan tersebut menyatakan bahwa Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang berakhir Kontrak Kerja Samanya dilakukan dengan pengelolaan oleh Pertamina sebagai pihak yang memperoleh prioritas utama.

"Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 36/PUU-X/2012, Wilayah Kerja-Wilayah Kerja migas hanya boleh dikelola oleh BUMN sebagai wujud penguasaan negara. Hal ini merupakan perwujudan dari amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 di mana negara melalui Pemerintah dan DPR, berkuasa untuk membuat kebijakan, mengurus, mengatur, mengelola dan mengawasi," paparnya.

Menurut Janses, Mahkamah Konstitusi sudah menegaskan, bahwa khusus untuk aspek pengelolaan, penguasaan negara tersebut dijalankan oleh pemerintah melalui BUMN.

Dengan demikian, lanjut dia, jika Pemerintah masih mematuhi amanat konstitusi, maka tidak ada alternatif lain kecuali menyerahkan pengelolaan Wilayah Kerja-Wilayah Kerja yang berakhir Kontrak Kerja Samanya kepada BUMN. "Oleh sebab itu sudah sangat jelas bahwa BUMN/PT. Pertamina (Persero) harus menjadi prioritas dalam pengelolaan migas," tukasnya.

Lebih jauh ia mengatakan, dengan tidak memprioritaskan Pertamina sebagai BUMN dalam pengelolaan sumber daya dan kekayaan alam negara, maka FSPPB melalui Kuasa Hukumnya yakni, Sihaloho & CO Law Firm, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 20 Agustus 2018, telah 2 kali melayangkan Somasi kepada Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral Republik Indonesia dan tembusan suratnya telah disampaikan juga kepada Presiden RI Jokowi Widodo, Ketua DPR RI, dan Komisi VII (Bidang Energi, Riset dan Teknologi dan Lingkungan Hidup).

"Surat Somasi sebagaimana tersebut diatas telah kami kirim pada tanggal 21 September 2018 dengan Nomor : 46/SCO/IX/2018, dan pada tanggal 1 Oktober 2018 dengan Nomor : 51/SCO/IX/2018. Sebelumnya, FSPPB juga telah melayangkan Surat Somasi kepada Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral Republik Indonesia pada tanggal 30 Agustus 2018 dengan Nomor: 139/FSPPB/VIII/2018-FO4," paparnya.

Hingga saat ini, lanjut dia, Somasi yang telah dilayangkan sebanyak 3 kali sebagaimana tersebut diatas nyatanya tidak ditanggapi secara positif oleh Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral Republik Indonesia.

"Berdasarkan hal tersebut, kami akan menempuh upaya hukum dengan mengajukan permohonan Uji Materiil (judicial review) ke Mahkamah Agung Republik Indonesia guna pembatalan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor:23 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang Akan Berakhir Kontrak Kerjasamanya pada hari Kamis, 11 Oktober 2018," pungkasnya.

Editor: Syarif Lussy


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

​Kelangkaan BBM di Mamuju Dipicu Penyalahgunaan Peruntukan
Ekonomi
Unit Manager Communication & CSR Pertamina MOR VII, M.Roby Hervindo mengungkapkan, bahwa berita terkait kelangkaan bahan ba...
Presiden Jokowi Memulai Pembangunan Tol Pertama di Aceh
Ekonomi
Pemerintah segera memulai pembangunan jalan tol Trans Sumatra ruas Banda Aceh-Sigli. Hal itu ditandai dengan penekanan sirene d...
Bendungan Rotiklot di NTT Mulai Lakukan Pengisian Air
Ekonomi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyelesaikan konstruksi Bendungan Rotiklot di Kabupaten Belu, Nus...
Menteri Basuki: Sabtu, ​Jembatan Batang Kula Bisa Dilalui
Ekonomi
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan pemulihan lalu lintas pada ruas jalan Padang -...
​BKPM Optimis 2019 Investasi Kembali Meningkat
Ekonomi
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong menyakini kegiatan investasi akan kembali meningkat pada 2019, te...
KAI Pastikan Tiket Natal Tersisa 49 Persen
Ekonomi
PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop I Jakarta menyatakan tiket kereta menjelang Natal 2018 dan Tahun Baru 2019 sudah terjual 51 ...
KAI: Volume Angkutan Natal Diprediksi 1,2 Juta Orang
Ekonomi
PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 1 Jakarta memproyeksikan volume penumpang angkutan kereta api selama musim Natal dan Tahun B...
Menteri ESDM Pastikan Listrik Natal dan Tahun Baru Aman
Ekonomi
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengunjungi PLN Area Pengatur Beban Jawa Tengah – DIY pada Kamis p...
​Pulihkan Lalin Padang-Bukittinggi, KPUPR Bangun Jembatan Sementara
Ekonomi
Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) saat ini tengah melakukan pembangunan jembatan sementara sebagai penggant...