Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

​Kedaulatan Migas Nasional Terancam, FSPPB Gugat Pemerintah

10 Okt. 2018, 23.48.01

​Kedaulatan Migas Nasional Terancam, FSPPB Gugat Pemerintah

Jakarta, sentananews.com

Federasi Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) menolak secara tegas ketentuan Pasal 2 pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor: 23 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang akan berakhir kontrak kerjasamanya, karena mengakibatkan PT.Pertamina (persero) bukan lagi sebagai pihak yang mendapatkan prioritas utama dalam pengelolaan migas.

"Pada ketentuan ini yang menjadi prioritas utama bukan lagi BUMN/PT.Pertamina (Persero), melainkan Kontraktor sebagai Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang ditetapkan sebagai pihak yang mendapatkan prioritas utama dalam pengelolaan migas," kata Kuasa hukum FSPPB, Janses E Sihaloho, SH dalam keterangan resminya yang diterima Sentana di Jakarta, Rabu (10/10) malam.

Ia menjelaskan, sebagaimana yang tertera di dalam Peraturan terdahulu, yaitu Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor : 15 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang akan berakhir kontrak kerjasamanya, Pasal 2 peraturan tersebut menyatakan bahwa Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang berakhir Kontrak Kerja Samanya dilakukan dengan pengelolaan oleh Pertamina sebagai pihak yang memperoleh prioritas utama.

"Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 36/PUU-X/2012, Wilayah Kerja-Wilayah Kerja migas hanya boleh dikelola oleh BUMN sebagai wujud penguasaan negara. Hal ini merupakan perwujudan dari amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 di mana negara melalui Pemerintah dan DPR, berkuasa untuk membuat kebijakan, mengurus, mengatur, mengelola dan mengawasi," paparnya.

Menurut Janses, Mahkamah Konstitusi sudah menegaskan, bahwa khusus untuk aspek pengelolaan, penguasaan negara tersebut dijalankan oleh pemerintah melalui BUMN.

Dengan demikian, lanjut dia, jika Pemerintah masih mematuhi amanat konstitusi, maka tidak ada alternatif lain kecuali menyerahkan pengelolaan Wilayah Kerja-Wilayah Kerja yang berakhir Kontrak Kerja Samanya kepada BUMN. "Oleh sebab itu sudah sangat jelas bahwa BUMN/PT. Pertamina (Persero) harus menjadi prioritas dalam pengelolaan migas," tukasnya.

Lebih jauh ia mengatakan, dengan tidak memprioritaskan Pertamina sebagai BUMN dalam pengelolaan sumber daya dan kekayaan alam negara, maka FSPPB melalui Kuasa Hukumnya yakni, Sihaloho & CO Law Firm, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 20 Agustus 2018, telah 2 kali melayangkan Somasi kepada Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral Republik Indonesia dan tembusan suratnya telah disampaikan juga kepada Presiden RI Jokowi Widodo, Ketua DPR RI, dan Komisi VII (Bidang Energi, Riset dan Teknologi dan Lingkungan Hidup).

"Surat Somasi sebagaimana tersebut diatas telah kami kirim pada tanggal 21 September 2018 dengan Nomor : 46/SCO/IX/2018, dan pada tanggal 1 Oktober 2018 dengan Nomor : 51/SCO/IX/2018. Sebelumnya, FSPPB juga telah melayangkan Surat Somasi kepada Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral Republik Indonesia pada tanggal 30 Agustus 2018 dengan Nomor: 139/FSPPB/VIII/2018-FO4," paparnya.

Hingga saat ini, lanjut dia, Somasi yang telah dilayangkan sebanyak 3 kali sebagaimana tersebut diatas nyatanya tidak ditanggapi secara positif oleh Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral Republik Indonesia.

"Berdasarkan hal tersebut, kami akan menempuh upaya hukum dengan mengajukan permohonan Uji Materiil (judicial review) ke Mahkamah Agung Republik Indonesia guna pembatalan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor:23 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang Akan Berakhir Kontrak Kerjasamanya pada hari Kamis, 11 Oktober 2018," pungkasnya.

Editor: Syarif Lussy


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

​Ramadhan, Pertamina Rajin Gelar Pasar Murah Elpiji
Ekonomi
Memasuki pekan ke empat Ramadhan 1440 H, Pertamina Marketing Operation Region (MOR) I Branch Riau rajin menggelar pasar murah e...
​2019 Pertamina Optimis Gelar 98 Proyek Hulu Migas Dalam Negeri
Ekonomi
Pertamina optimis menyelenggarakan 98 proyek eksplorasi dan pengembangan Hulu Migas di Indonesia pada tahun 2019 dengan biaya i...
​Pertamina Siap Beri Kenyamanan Pemudik di Tol Sumatera
Ekonomi
Menteri BUMN Rini Soemarno didampingi Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dan General Manager Marketing Operation Region (...
Jamkrindo Siap Kembangkan UMKM Kopi di Bali
Ekonomi
Perum Jamkrindo berkomitmen untuk membantu pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) kopi asal Kintamani, Bali, melal...
Ajak Buka Puasa Bersama, PetroChina Santuni Anak Yatim
Ekonomi
PetroChina International Companies In Indonesia (PetroChina), Jumat (24/5/2019) kemarin menggelar kegiatan berbagi kebahagiaan ...
​PGN: Pipa Bocor di Dekat City Tower Siap Ditanggulangi
Ekonomi
Sekretaris Perusahaan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (TPG PGN), Rachmat Hutama mengungkapkan, saat ini Tim Penanggulangan Ganggua...
​Kasus Karen Agustiawan, FSPPB: Kerugian Bisnis Bukan Korupsi
Ekonomi
Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) meminta majelis hakim dalam kasus pidana investasi PT Pertamina (Persero) da...
​Ditelkomisasi, Pertamina Dapat Apa?
Ekonomi
Ketua Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng menilai, proyek digitalisasi pom bensin merupakan salah satu ...
​PT BGR Jalin MoU Dengan Sejumlah BUMN
Ekonomi
PT Bhanda Ghara Reksa (BGR) (Persero) menjalin MoU dengan sejumlah BUMN. Penandatanganan nota kesepahaman itu diadakan di Train...