Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

‚ÄčKedaulatan Migas Nasional Terancam, FSPPB Gugat Pemerintah

10 Okt. 2018, 23.48.01

‚ÄčKedaulatan Migas Nasional Terancam, FSPPB Gugat Pemerintah

Jakarta, sentananews.com

Federasi Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) menolak secara tegas ketentuan Pasal 2 pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor: 23 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang akan berakhir kontrak kerjasamanya, karena mengakibatkan PT.Pertamina (persero) bukan lagi sebagai pihak yang mendapatkan prioritas utama dalam pengelolaan migas.

"Pada ketentuan ini yang menjadi prioritas utama bukan lagi BUMN/PT.Pertamina (Persero), melainkan Kontraktor sebagai Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang ditetapkan sebagai pihak yang mendapatkan prioritas utama dalam pengelolaan migas," kata Kuasa hukum FSPPB, Janses E Sihaloho, SH dalam keterangan resminya yang diterima Sentana di Jakarta, Rabu (10/10) malam.

Ia menjelaskan, sebagaimana yang tertera di dalam Peraturan terdahulu, yaitu Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor : 15 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang akan berakhir kontrak kerjasamanya, Pasal 2 peraturan tersebut menyatakan bahwa Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang berakhir Kontrak Kerja Samanya dilakukan dengan pengelolaan oleh Pertamina sebagai pihak yang memperoleh prioritas utama.

"Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 36/PUU-X/2012, Wilayah Kerja-Wilayah Kerja migas hanya boleh dikelola oleh BUMN sebagai wujud penguasaan negara. Hal ini merupakan perwujudan dari amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 di mana negara melalui Pemerintah dan DPR, berkuasa untuk membuat kebijakan, mengurus, mengatur, mengelola dan mengawasi," paparnya.

Menurut Janses, Mahkamah Konstitusi sudah menegaskan, bahwa khusus untuk aspek pengelolaan, penguasaan negara tersebut dijalankan oleh pemerintah melalui BUMN.

Dengan demikian, lanjut dia, jika Pemerintah masih mematuhi amanat konstitusi, maka tidak ada alternatif lain kecuali menyerahkan pengelolaan Wilayah Kerja-Wilayah Kerja yang berakhir Kontrak Kerja Samanya kepada BUMN. "Oleh sebab itu sudah sangat jelas bahwa BUMN/PT. Pertamina (Persero) harus menjadi prioritas dalam pengelolaan migas," tukasnya.

Lebih jauh ia mengatakan, dengan tidak memprioritaskan Pertamina sebagai BUMN dalam pengelolaan sumber daya dan kekayaan alam negara, maka FSPPB melalui Kuasa Hukumnya yakni, Sihaloho & CO Law Firm, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 20 Agustus 2018, telah 2 kali melayangkan Somasi kepada Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral Republik Indonesia dan tembusan suratnya telah disampaikan juga kepada Presiden RI Jokowi Widodo, Ketua DPR RI, dan Komisi VII (Bidang Energi, Riset dan Teknologi dan Lingkungan Hidup).

"Surat Somasi sebagaimana tersebut diatas telah kami kirim pada tanggal 21 September 2018 dengan Nomor : 46/SCO/IX/2018, dan pada tanggal 1 Oktober 2018 dengan Nomor : 51/SCO/IX/2018. Sebelumnya, FSPPB juga telah melayangkan Surat Somasi kepada Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral Republik Indonesia pada tanggal 30 Agustus 2018 dengan Nomor: 139/FSPPB/VIII/2018-FO4," paparnya.

Hingga saat ini, lanjut dia, Somasi yang telah dilayangkan sebanyak 3 kali sebagaimana tersebut diatas nyatanya tidak ditanggapi secara positif oleh Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral Republik Indonesia.

"Berdasarkan hal tersebut, kami akan menempuh upaya hukum dengan mengajukan permohonan Uji Materiil (judicial review) ke Mahkamah Agung Republik Indonesia guna pembatalan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor:23 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang Akan Berakhir Kontrak Kerjasamanya pada hari Kamis, 11 Oktober 2018," pungkasnya.

Editor: Syarif Lussy


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

Rahasia Hidup Enak dan Nyaman
Ekonomi
Seiring bertambahnya tingkat ekonomi sosial, meningkat pula pola hidupnya. Manusia ingin hidupnya lebih enak dan nyaman. Salah ...
Jokowi: Stop Politik Kebohongan
Ekonomi
Presiden Joko Widodo meminta para politikus menghentikan politik kebohongan. Hal ini disampaikan Jokowi saat berpidato di punca...
Proses Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa NTB Terus Berjalan
Ekonomi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) secara bertahap terus menyelesaikan rehabilitasi dan rekonstruksi bangun...
KPUPR Raih Sertifikat Akreditasi Lembaga Diklat dari LAN
Ekonomi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapatkan sertifikasi akreditasi dari Lembaga Administrasi Negara (LAN...
PLN Distribusi Jabar Akan Beri Sambungan Listrik Gratis
Ekonomi
PT PLN (Persero) bekerja sama dengan seluruh BUMN lainnya akan memenuhi kebutuhan listrik rumah tangga di Jawa Barat, khususnya...
Berusia Hampir 100 Tahun, PLTA Bengkok Masih Beroperasi
Ekonomi
PLTA Bengkok Dago adalah pembangkit listrik milik PLN yang merupakan peniggalan kolonial Belanda tahun 1923. Meski di usia tua ...
Geliat Infrastruktur di Pulau Morotai
Ekonomi
Morotai sebagai salah satu pulau terluar dan terdepan yang sangat strategis di perbatasan Indonesia memiliki potensi kekayaan a...
KPUPR Serah Terima Hibah Aset Senilai Rp 1,86 Triliun
Ekonomi
Dalam rangka menjamin tata kelola aset yang baik dan meningkatkan pelayanan publik, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Ra...
Milan Kramik Fokus Penjualan Lokal
Ekonomi
PT Saranagriya Lestari Keramik (SLG) yang dikenal memproduksi brand keramik Milan Tiles, maksimalkan lini penjualan di dalam ne...