Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

​Kedaulatan Migas Nasional Terancam, FSPPB Gugat Pemerintah

10 Okt. 2018, 23.48.01

​Kedaulatan Migas Nasional Terancam, FSPPB Gugat Pemerintah

Jakarta, sentananews.com

Federasi Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) menolak secara tegas ketentuan Pasal 2 pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor: 23 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang akan berakhir kontrak kerjasamanya, karena mengakibatkan PT.Pertamina (persero) bukan lagi sebagai pihak yang mendapatkan prioritas utama dalam pengelolaan migas.

"Pada ketentuan ini yang menjadi prioritas utama bukan lagi BUMN/PT.Pertamina (Persero), melainkan Kontraktor sebagai Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang ditetapkan sebagai pihak yang mendapatkan prioritas utama dalam pengelolaan migas," kata Kuasa hukum FSPPB, Janses E Sihaloho, SH dalam keterangan resminya yang diterima Sentana di Jakarta, Rabu (10/10) malam.

Ia menjelaskan, sebagaimana yang tertera di dalam Peraturan terdahulu, yaitu Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor : 15 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang akan berakhir kontrak kerjasamanya, Pasal 2 peraturan tersebut menyatakan bahwa Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang berakhir Kontrak Kerja Samanya dilakukan dengan pengelolaan oleh Pertamina sebagai pihak yang memperoleh prioritas utama.

"Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 36/PUU-X/2012, Wilayah Kerja-Wilayah Kerja migas hanya boleh dikelola oleh BUMN sebagai wujud penguasaan negara. Hal ini merupakan perwujudan dari amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 di mana negara melalui Pemerintah dan DPR, berkuasa untuk membuat kebijakan, mengurus, mengatur, mengelola dan mengawasi," paparnya.

Menurut Janses, Mahkamah Konstitusi sudah menegaskan, bahwa khusus untuk aspek pengelolaan, penguasaan negara tersebut dijalankan oleh pemerintah melalui BUMN.

Dengan demikian, lanjut dia, jika Pemerintah masih mematuhi amanat konstitusi, maka tidak ada alternatif lain kecuali menyerahkan pengelolaan Wilayah Kerja-Wilayah Kerja yang berakhir Kontrak Kerja Samanya kepada BUMN. "Oleh sebab itu sudah sangat jelas bahwa BUMN/PT. Pertamina (Persero) harus menjadi prioritas dalam pengelolaan migas," tukasnya.

Lebih jauh ia mengatakan, dengan tidak memprioritaskan Pertamina sebagai BUMN dalam pengelolaan sumber daya dan kekayaan alam negara, maka FSPPB melalui Kuasa Hukumnya yakni, Sihaloho & CO Law Firm, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 20 Agustus 2018, telah 2 kali melayangkan Somasi kepada Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral Republik Indonesia dan tembusan suratnya telah disampaikan juga kepada Presiden RI Jokowi Widodo, Ketua DPR RI, dan Komisi VII (Bidang Energi, Riset dan Teknologi dan Lingkungan Hidup).

"Surat Somasi sebagaimana tersebut diatas telah kami kirim pada tanggal 21 September 2018 dengan Nomor : 46/SCO/IX/2018, dan pada tanggal 1 Oktober 2018 dengan Nomor : 51/SCO/IX/2018. Sebelumnya, FSPPB juga telah melayangkan Surat Somasi kepada Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral Republik Indonesia pada tanggal 30 Agustus 2018 dengan Nomor: 139/FSPPB/VIII/2018-FO4," paparnya.

Hingga saat ini, lanjut dia, Somasi yang telah dilayangkan sebanyak 3 kali sebagaimana tersebut diatas nyatanya tidak ditanggapi secara positif oleh Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral Republik Indonesia.

"Berdasarkan hal tersebut, kami akan menempuh upaya hukum dengan mengajukan permohonan Uji Materiil (judicial review) ke Mahkamah Agung Republik Indonesia guna pembatalan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor:23 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang Akan Berakhir Kontrak Kerjasamanya pada hari Kamis, 11 Oktober 2018," pungkasnya.

Editor: Syarif Lussy


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

​Saat Debat Capres, PLN Pakai Power Bank Raksasa
Ekonomi
PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jakarta Raya akan mengamankan kondisi kelistrikan saat debat Capres jilid 2 pada 17 Febr...
​ Bright Gas Weekend Seru ‘Sapa’ Warga Bekasi
Ekonomi
PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region III, menyapa masyarakat Harapan Baru Bekasi, melalui program Bright Gas Weeke...
​Kegembiraan Baru Pelintas Pansela
Ekonomi
RABU pagi 13 Februari 2019. Di ruang kerjanya, Ir. Akhmad Cahyadi, M.Eng.Sc., Kepala Balai Besar Pelaksnaan Jalan Nasional (BBP...
Pertamina: Stok LPG 3Kg di Garut Aman
Ekonomi
PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region III Jawa Bagian Barat memastikan stok LPG 3kg di wilayah Kabupaten Garut, Jaw...
Edukasi Masyarakat, Rumah Zakat Akan Gelar Sosialisasi
Ekonomi
Minimnya pengetahuan tentang wakaf di masyarakat yang hanya mengenal wakaf dalam bentuk harta tidak bergerak, berupa wakaf tana...
​Murni B to B, Bisnis Avtur Tidak Seperti Jualan BBM Bersubsidi
Ekonomi
Pengamat Kebijakan Enegy, Sofyano Zakaria mengatakan, harga avtur yang diterapkan PT Pertamina (Persero) saat ini sangat kompet...
​IRESS Minta Pemerintah Bentuk Minerba Fund
Ekonomi
Pengamat Energi, Marwan Batubara, menyatakan dana minerba atau dana migas dapat diimplementasikan dengan menyisihkan dana dari ...
​Energy Watch Apresiasi Pertamina Sesuaikan Harga BBM
Ekonomi
Energy Watch mengapresiasi PT Pertamina (Persero) yang terhitung mulai Minggu (10/02/2019) pukul 00.00 waktu setempat melakukan...
Pertamina Kembali Menyesuaikan Harga BBM
Ekonomi
Terhitung mulai 10 Februari 2019 pukul 00.00 waktu setempat, PT Pertamina (Persero) kembali melakukan penyesuaian harga bahan b...