Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

​Kemenaker Akan Kembali Bangun 75 BLK Komunitas

8 Agu 2018, 12.12.06

​Kemenaker Akan Kembali Bangun 75 BLK Komunitas

Jakarta, sentananews.com

Kementrian Ketenagakerjaan bekerja sama dengan sejumlah komunitas pada tahun 2018 ini akan kembali membangun 75 Balai Latihan Kerja (BLK) yang tersebar di sejumlah wilayah di tanah air.

Menurut Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Binalatas) Kementrian Ketenagakerjaan, Drs. Bambang Satrio Lelono, pembangunan BLK Komunitas ini bekerja sama dengan komunitas-komunitas yang ada di tanah air sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan BLK di daerah-daerah yang saat semakin mendesak.

"Kita memiliki BLK-BLK Pemerintah yang berjumlah sekitar 334 BLK namun jumlah tersebut masih kurang. Misalnya setiap Kabupaten/Kota harus memiliki BLK maka saat ini masih perlu dibangun ratusan BLK lagi agar bisa memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat Indonesia," kata Satrio kepada Sentananews.com di ruang kerjnya, Selasa (07/8).

Padahal pemerintah sendiri, kata dia, kesulitan untuk membangun BLK sesuai kebutuhan, karena anggarannya cukup besar. "Untuk itu, kita perlu mendekati komunitas-komunitas yang ada di Indonesia yang mau membangun BLK sendiri dan kita bantu untuk mendirikannya sesuai dengan kebutuhan mereka," ujarnya.

Untuk tahun ini, kata dia, masih dalam proses verifikasi dan setelah itu pembangunan 75 BLK tersebut langsung dilaksanakan. "Selama dua bulan terakhir ini sudah masuk tahap verifikasi, dan jika sudah rampung anggarannya langsung kita serahkan kepada komunitas yang lolos verifikasi untuk melaksanakan pembangunan. Saya rasa waktu empat bulan cukup untuk merampungkan bangunan BLK tersebut," katanya seraya menambahkan bahwa saat ini pihaknya lebih vokus ke wilayah-wilayah terpencil yang masyarakatnya memang membutuhkan kehadiran BLK.

"Selain memberikan bantuan dalam bentuk dana, Kementrian juga membantu memberikan pelatihan-pelatihan, peralatan dan beberapa kebutuhan BLK lainnya," tambah Satrio.

Ia mengungkapkan, anggaran yang dibutuhkan untuk membangun satu BLK mencapai Rp 500 juta yang langsung diserahkan kepada pihak komunitas untuk pengelolaannya. "Dana tersebut langsung kita serahkan ke komunitas untuk mengelolanya sendiri tapi tetap kita awasi, bekerja sama dengan pihak Inspektorat dan Badan Pengawas Keuangan (BPK). Bahkan BPKP juga ikut turun untuk melakukan pengawasan," papar Satrio

Lebih jauh ia mengatakan, komunitas-komunitas masyarakat yang bekerja sama untuk pembangunan BLK ini tidak terbatas pada kalangan pesantren saja tetapi juga komunitas lain seperti gereja. "Itu sebabnya kita namakan BLK Komunitas. Namun demikian bukan berarti BLK itu hanya untuk menampung komunitasnya saja, tetapi harus bisa menaungi semua masyarakat sekitar," tukasnya.

Ditanya soal prosedur pengajuan proposal untuk pendirian BLK Komunitas, Satrio menegaskan bahwa yang paling penting punya identitas dalam hal ini ada lembaganya.

"Prosedur untuk menentukan pesantren mana saja dari ribuan pesantren yang ada di tanah air yang bisa mendirikan BLK dengan bantuan pemerintah ini yang penting ada lembaganya, punya identitas" ujarnya.

Selain itu, kata dia, komunitas harus punya tanah atau lahan untuk pembangunan LBK-nya, karena pemerintah hanya menyediakan dana, memberikan pelatihan-pelatihan dan membantu peralatan BLK. Dan yang penting lolos verifikasi, karena setelah itu maka proses selanjutnya adalah pembangunan yang akan mereka tangani sendiri," tukasnya.

Terkait 50 BLK Komunitas yang sudah dibangun pada tahun 2017 lalu, pembangunannya cukup lancar dan tidak ada hambatan berarti. Bahkan saat ini BLK-BLK tersebut sudah melaksanakan kegiatan menghasilkan sejumlah alumni yang sudah terjun ke masyarakat. "Alhamdulillah pada tahun anggaran 2017 lalu kita sudah bangun sebanyak 50 BLK dan syukur pelaksanaannya berjalan lancar," ucapnya.

Bahkan, kata dia, di beberapa BLK banyak santri yang ikut menjadi tukang dan tidak dibayar, karena mereka tahu ini untuk kebutuhan sendiri. "Saat ini ada tiga jurusan yang dikembangkan di BLK-BLK tersebut yakni otomotif, IT dan las," pungkasnya.

Sementara Direktur Eksekutif Komunikasi untuk Transparansi Informasi Publik Nasional (Kutipan), Aswan Bayan yang juga hadir pada kesempatan itu mengapresiasi program yang digulirkan Ditjen Binalatas Kementrian Ketenagakerjaan ini.

"Program BLK Komunitas ini sangat membantu peningkatan skill atau ketrampilan peserta pelatihan. Outputnya, peserta pelatihan akan mudah mendapatkan pekerjaan. Dengan demikian diharapkan bisa menekan angka pengangguran," katanya.

Apalagi, kata dia, pada Februari 2018 lalu tingkat pengangguran terbuka masih berada di angka 5,10% yang artinya masih sangat tinggi. "Oleh karena itu, BLK Komunitas yang digagas Kementrian Ketenagakerjaan RI sebagai sarana pelatihan bagi angkatan kerja Indonesia sangat penting untuk segera diwujudkan," pungkasnya.

Penulis: Syarief Lussy


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

Menteri ESDM Pastikan Listrik Natal dan Tahun Baru Aman
Ekonomi
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengunjungi PLN Area Pengatur Beban Jawa Tengah – DIY pada Kamis p...
​Pulihkan Lalin Padang-Bukittinggi, KPUPR Bangun Jembatan Sementara
Ekonomi
Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) saat ini tengah melakukan pembangunan jembatan sementara sebagai penggant...
​420 Ribu Warga Semarang Akan Nikmati Layanan Air Bersih Perpipaan
Ekonomi
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani meresmikan dimulainya konstruks...
​Depot Mini LPG Lombok Perkuat Ketahanan Energi Daerah
Ekonomi
Pengamat kebiajakan energi, Sofyano Zakaria menilai kehadiran Depot Mini LPG di Lombok Nusa tenggara Barat (NTB) menunjukkan ba...
​Rugikan Negara, Pemerintah Didesak Batalkan Revisi PP 23/2010
Ekonomi
Indonesian Resources Studi (IRESS) menuntut pemerintah untuk membatalkan rencana melakukan revisi keenam atas Peraturan Pemerin...
​YLKI Minta Konsumen Hati-hati Belanja Online
Ekonomi
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta kepada masyarakat agar berhati-hati ketika bertransaksi saat belanja secara d...
​KPUPR Raih Predikat Kepatuhan Tinggi Standar Pelayanan Publik
Ekonomi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meraih Penghargaan Predikat Kepatuhan Tinggi 2018 terhadap Standar Pelay...
Rumah Menteri Basuki Bakal Kena Gusur Proyek Tol
Ekonomi
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengaku turut terkena imbas pembangunan infrastruktur yan...
2019 Cicil KPR Subsidi Bisa Tanpa Syarat Gaji
Ekonomi
Pemerintah akan meluncurkan skema baru Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi untuk kalangan milenial tanpa syarat batasan gaj...