Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

​Kemendesa PDTT Gelar Rakor Persiapan Pelaksanaan Kegiatan 2019

1 Sep. 2018, 14.54.50

​Kemendesa PDTT Gelar Rakor Persiapan Pelaksanaan Kegiatan 2019

Anwar Sanusi, P.hD, Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT membuka acara Rakor Pelaksanaan Kegiatan 2019 Ditjen PDTu

Jakarta, sentananews.com

Untuk mendorong percepatan pembangunan di 50 daerah tertinggal di seluruh Indonesia, Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertentu (Ditjen PDTu), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Daerah Tertentu Tahun 2019 di Hotel Grand Mercure, Jakarta, 27-29 Agustus 2018.

Menurut Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT, Anwar Sanusi, rapat koordinasi ini bertujuan untuk memastikan kesiapan Daerah mendukung pelaksanaan kegiatan yang akan difasilitasi Ditjen PDTU tahun depan dalam upaya memenuhi kebutuhan daerah.

Dalam pembukaan rakor tersebut, Anwar meminta daerah yang penyerapan anggarannya masih rendah agar dipacu lagi serta evaluasinya diperketat. "Pemerintah daerah juga diharapkan betul-betul memberikan perhatian terhadap kelengkapan data dukung dan dokumen lainnya agar kegiatan berjalan lancar," ujar Anwar Sanusi.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Tertentu, Aisyah Gamawati, mengatakan, Kemendes PDTT menyampaikan pokok-pokok bahasan yang menjadi prioritas program dan lokasi pengembangan daerah tertentu tahun 2019 sebagai tahun terakhir RPJMN 2015-2019 dalam mendukung percepatan pembangunan daerah tertinggal serta perlunya koordinasi dan dukungan Kementerian/Lembaga sektor terkait.

"Saat ini ada 54 kabupaten yang masih termasuk dalam kategori daerah rawan pangan, 23 kabupaten perbatasan, 95 kabupaten rawan bencana, dan 58 kabupaten pulau kecil dan terluar yang menjadi perhatian dari program kerja Ditjen PDTu. Untuk bantuan pendanaan 2019, kita fokuskan pada 50 kabupaten, dari 122 kabupaten daerah tertinggal yang merupakan bagian dari program dan target kerja direktorat tahun 2015 – 2019," papar Aisyah.

Dalam pengarahan program kerja, hadir juga pembicara dari tiga kementerian terkait, yaitu Sonny Harry Budiutomo, Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan dari Kemenko PMK, Sumedi Andono Mulyo, Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan dari Kementerian PPN/Bappenas), dan Itjok Henandarto dari Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan.

Pembicara lainnya dari Kemendes PDTT, diantaranya Muhammad Rizal, Kepala Biro Perencanaan, Putu Edy Sasono, Direktur Penanganan Daerah Rawan Pangan; Hasrul Edyar, Direktur Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar, Hasman Ma'ani, Direktur Pengembangan Daerah Rawan Bencana; Endang Supriyani, Direktur Pengembangan Daerah Perbatasan; dan Sugito, Direktur Penanganan Daerah Pasca Konflik.

Untuk tahun 2019 tercatat ada 50 Kabupaten tertinggal di seluruh Indonesia yang akan kembali menjadi sasaran program kerja ini, meliputi daerah-daerah berkarakteristik tertentu seperti daerah rawan pangan, rawan bencana, pasca bencana, daerah pulau-pulau kecil dan terluar serta daerah perbatasan yang masih kekurangan ketersediaan sarana dan prasarana dasar sosial ekonomi masyarakatnya. "Selain itu, pengembangan potensi sumber daya unggulan yang produktif dan prospektif juga dapat mengangkat kualitas masyarakat," ujarnya.

Dari 50 Kabupaten sasaran, beberapa diantaranya adalah Kabupaten Aceh Singkil, Kepulauan Mentawai, Manggarai Barat, Kayong Utara, Konawe Kepulauan, Tojo Una Una, Sambas, Bengkayang, Bima, Ende, Maluku Tenggara Barat, Maluku Barat Daya, Biak Numfor, Yapen, Alor, Lebak, Pandeglang.

Berbagai kegiatan akan dikerjakan dalam rencana kerja tahun 2019, diantaranya pembangunan sarana air bersih, pengembangan desa wisata, pengadaan kapal barang dan penumpang untuk pulau kecil dan terluar, pengembangan potensi sumberdaya potensial seperti perluasan ladang garam dan rumput laut, perbaikan sarana jalan, penyediaan alat early warning system (EWS), pembangunan embung, penyediaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian dan perkebunan, dan juga penguatan masyarakat adat melalui festival budaya.

Sementara Hasrul Edyar, Direktur Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar mengingatkan hendaknya pemerintah daerah yang akan mendapat bantuan perlu memperhatikan permasalahan dan status aset lahan untuk lokasi kegiatan.

"Hal ini penting agar proyek bisa tetap berlanjut setelah program selesai dan tanpa ada permasalahan di kemudian hari. Dan yang lebih penting lagi hasil pembangunan memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah pulau kecil dan terluar," tukasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku, Aloisius menyampaikan bahwa pada 2019 medatang, wilayahnya akan memfokuskan pada proyek unggulan berupa penyediaan sarana dan prasarana produksi garam dan budidaya rumput laut. "Rencananya akan dilaksanakan di Pulau Selaru, yang juga merupakan pulau terluar di Indonesia," ujar Aloisius. "Dukungan Ditjen PDTu Kemendes PDTT sangat membantu rencana itu," tambahnya.

Sementara itu Elyandri, Kasubag Potensi Kewilayahan Perbatasan, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, merencanakan akan menggunakan dana program percepatan pembangunan dari Kemendes PDTT ini untuk perluasan jalan penghubung antara jalan paralel dengan jalan nasional di Desa Sanatap, Kecamatan Sajingan Besar. "Ini kami tempuh dalam rangka penguatan daerah perbatasan sebagai beranda terdepan Negara Indonesia," ujarnya.

Hal yang sama juga disampaikan Flora, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Flora. menyampaikan berterima kasih daerah diberi perhatian dan kembali mendapatkan bantuan pendanaan dari Kemendes PDTT khususnya Ditjen PDTu, untuk program kerja 2019.

Rencananya, kata dia, dana akan digunakan untuk melanjutkan program kerja yang juga sebelumnya sudah didanai pada 2018 yakni berupa program pengembangan desa wisata untuk wisata surfing di Pulau Pantar, Kabupaten Alor. "Daerah kami kan sudah terkenal untuk wisata menyelam (diving), sekarang kami juga mengembangkan atraksi baru untuk wisata surfing," tutup Flora.

Editor: Syarief Lussy


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

​Desember Bendungan Mila di Sumbawa Siap Digenangi Air
Ekonomi
Bendungan Mila di Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) saat ini telah rampung dan siap untuk dilakukan penggenan...
​Pertamina EP Kembangkan Potensi Wisata Air Desa Burai
Ekonomi
Pengembangan Kampung Warna Warni Desa wisata Burai, binaan CSR PT Pertamina EP Asset 2 Prabumulih Field, mendapatkan kunjungan ...
BPOM Klaim RI Berpotensi Pimpin Pasar Obat Herbal
Ekonomi
Indonesia memiliki sediaan bahan baku yang besar sehingga berpotensi memimpin pasar obat herbal terutama di lingkungan negara O...
RI dan Belanda Implementasikan Proyek Kerjasama Bidang Keairan
Ekonomi
Kerjasama bilateral Indonesia - Belanda dalam bidang Keairan telah berlangsung lama dan terus berkembang. Isu yang menjadi perh...
KPUPR Terus Tingkatkan Kualitas Jalan Perbatasan di Papua
Ekonomi
Pembangunan jalan perbatasan Indonesia - Papua Nugini terus dilanjutkan. Kondisi saat ini sudah tembus 909 km dari total 1.098 ...
​Praktik Pungli Perizinan Sulitkan Pelaku Bisnis
Ekonomi
Praktisi hukum dan pengamat sektor properti, Erwin Kallo mengatakan, birokrasi yang belum bebas dari perilaku suap dan pungutan...
Menyoal Dampak Infrastruktur, Ini Suara Akademisi
Ekonomi
Masa pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) beberapa bulan lagi berakhir. Tapi manfaat pembangunan infrastruktur ...
Sempat Unggul 1-0, indonesia Dibekuk Thailand 2-4
Ekonomi
Timnas Indonesia pulang dengan kepala tertunduk dikalahkan Thailand dengan skor 2-4 pada laga Grup B Piala AFF 2018 di Stadion ...
Akhir November, Bendungan Logung Kudus Siap Digenangi Air
Ekonomi
Pembangunan Bendungan Logung di Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah saat ini telah rampung dan siap diisi air atau impounding...