Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

​Kementerian PUPR Bentuk Komite Keselamatan Konstruksi

27 Jan. 2018, 18.24.22

​Kementerian PUPR Bentuk Komite Keselamatan Konstruksi

Jakarta, Sentananews.com

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebagai pembina jasa konstruksi nasional terus berkomitmen untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas usaha jasa konstruksi nasional, meningkatkan kompetensi, profesionalitas, dan produktivitas tenaga kerja konstruksi serta penyelenggaraan jasa konstruksi yang sesuai dengan standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 02 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Kementerian PUPR mencermati dengan seksama terjadinya beberapa peristiwa kecelakaan konstruksi seperti kegagalan pemasangan girder pada beberapa proyek pembangunan infrastruktur maupun runtuhnya selasar di Gedung BEI. Kementerian PUPR telah memberikan perhatian yang serius dan telah mengirimkan tim ke lokasi kejadian serta melakukan rangkaian pertemuan dengan pihak-pihak terkait untuk mendapatkan informasi yang akurat sebagai dasar untuk penyusunan bahan evaluasi dan rekomendasi.

Mencermati berbagai kejadian kecelakaan yang terjadi pada masa konstruksi belakangan ini, Kementerian PUPR memandang perlu untuk membentuk Komite Keselamatan Konstruksi dengan tujuan menekan angka kecelakaan kerja konstruksi melalui Keputusan Menteri PUPR No. 66/KPTS/M/2018 tentang Komite Keselamatan Konstruksi yang dikeluarkan tanggal 24 Januari 2018. Pembentukan Komite Keselamatan Konstruksi ini merupakan amanat dari Permen PUPR Nomor 02/PRT/M/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2014 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum.

"Komite Keselamatan Konstruksi atau KKK ini dibentuk dengan tugas melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi potensi bahaya tinggi, investigasi kecelakaan konstruksi, dan memberikan rekomendasi kepada Menteri PUPR", jelas Dirjen Bina Konstruksi, Syarif Burhanudin saat Temu Wartawan, Jumat (26/1) di Kementerian PUPR.

Sebelumnya Kementerian PUPR telah membentuk komisi untuk memastikan keselamatan dan keamanan infrastruktur yang direncanakan melalui pembentukan Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (KKJTJ) dan Komisi Keamanan Bendungan (KKB). Menanggapi kejadian rubuhnya selasar Gedung BEI, Kementerian PUPR saat ini sedang menyusun Komisi Keselamatan Bangunan Gedung (KKBG) yang direncanakan dapat selesai bulan depan (Februari).

Sesuai amanat Undang-undang No. 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, juga akan dibentuk Penilai Ahli yang mempunyai tanggung jawab untuk menetapkan tingkat kepatuhan terhadap standar k4, menetapkan penyebab kegagalan bangunan, menetapkan tingkat keruntuhan, menetapkan pihak yang bertanggungjawab atas kegagalan bangunan, melaporkan hasil penilaian, dan memberikan rekomendasi pencegahan kegagalan bangunan.

"Bagi Kementerian PUPR, masalah keselamatan konstruksi adalah hal yang utama, untuk itu Hari Senin depan, Bapak Menteri PUPR akan mencanangkan Gerakan Nasional Keselamatan Konstruksi (GNKK) bersama dengan para mitra kerja", lanjut Syarif. Pada acara tersebut juga akan dilakukan penandatanganan pakta komitmen keselamatan konstruksi di lingkungan Kementerian PUPR bersama mitra kerja.

Penyelenggaraan konstruksi di Indonesia juga dipengaruhi oleh kondisi geografis Indonesia yang termasuk negara rawan bencana seperti gempa bumi. Pada September 2017, Kementerian PUPR bersama para ahli telah menyelesaikan Peta Sumber dan Bahaya Gempa di Indonesia. Dalam peta terbaru tersebut peningkatan jumlah sesar aktif dari 10 menjadi 37 pada jalur utara Pulau Jawa dari Kota Cirebon-Semarang-Surabaya.

"Terdapat perubahan yang signifikan dari peta gempa tersebut, dimana wilayah yang dulunya bukan merupakan wilayah gempa, pada Peta Gempa 2017 masuk sebagai wilayah yang rawan gempa. Untuk itu perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infastruktur baru harus mengacu pada peta gempa 2017. Tahun 2017, Indonesia mengalami 8.693 kali gempa dimana 19 gempa masuk kategori merusak," kata Kepala Balitbang, Danis Sumadilaga.

Editor: Luthfi Pattimura


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

KPUPR dan China Tingkatkan Kerja Sama Pengelolaan SDA
Ekonomi
Kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah China dalam pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Raky...
Duplikasi Jembatan Surabaya Perlancar Jalur Logistik Mataram-Lombok Tengah
Ekonomi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah menyelesaikan pembangunan duplikasi Jembatan Surabaya yang berada...
Salurkan Bantuan Sigi, PLN Rasakan Energi Optimisme Warga
Ekonomi
Warga Desa Pombewe masih tinggal di tempat pengungsian yang terletak di tanah lapang saat PLN menyerahkan bantuan berupa bahan ...
​PHE Siap kelola Blok NSO Hingga Tahun 2038
Ekonomi
Keputusan pemerintah melalui kementerian ESDM untuk memperpanjang kontrak Blok North Sumatera Offshore (NSO) di Provinsi Aceh d...
Pertamina Pulihkan Infrastruktur Terminal BBM Donggala
Ekonomi
PT Pertamina (Persero) melakukan Kick Off Pemulihan Infrastruktur Terminal BBM Donggala. Pemulihan infrastruktur ini bertujuan ...
​Hingga 2050 Indonesia Belum Perlu Bangun PLTN
Ekonomi
Penggunaan nuklir sebagai energi primer Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) dinilai belum menjadi prioritas. Banyak pertimb...
Pembangunan Bendungan Sidan, Tiga Dihaji, dan Bener Dimulai
Ekonomi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan pembangunan 65 bendungan yang terdiri dari 16 bendungan lanj...
​Operator Lokal di 14 SPBU di Sulteng Kembali Bekerja
Ekonomi
Memasuki minggu ketiga pasca bencana gempa dan tsunami yang melanda Palu, Sigi dan Donggala Sulawesi Tengah, PT Pertamina (Pers...
YLKI Minta Rencana Pembelian Properti di Meikarta Ditunda
Ekonomi
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)) mendesak managemen Meikarta untuk segera menjelaskan pada publik terkait keberlanjut...