Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

​Kementerian PUPR Terima Penghargaan Pengelola SBSN Terbaik

22 Juli 2018, 14.46.25

​Kementerian PUPR Terima Penghargaan Pengelola SBSN Terbaik

Jakarta, Sentananews.com

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Bina Marga menerima penghargaan sebagai Pengelola Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Terbaik Tahun Anggaran (TA) 2017 dari Kementerian Keuangan. Penghargaan diserahkan oleh Direktur Pengelolaan Kas Negara Rudy Widodo dan diterima oleh Sekretaris Ditjen Bina Marga, Soebagiono di Jakarta, pada Kamis (19/7).

"Kementerian PUPR memanfaatkan secara optimal potensi alternatif pembiayaan seperti SBSN untuk mengurangi kesenjangan antara kebutuhan dengan kemampuan pembiayaan APBN dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur," jelas Menteri PUPR Basuki Hadimuljono beberapa waktu lalu.

Kementerian Keuangan menetapkan Ditjen Bina Marga sebagai unit kerja setingkat Eselon I terbaik dari enam unit kerja setingkat Eselon I lainnya yang menerima pembiayaan SBSN Tahun 2017. Pagu SBSN Ditjen Bina Marga tahun 2017 senilai Rp 4,7 triliun serta terdapat lanjutan proyek TA 2016 senilai Rp1,1 triliun, sehingga total pagu menjadi Rp5,8 triliun. Realisasi penggunaannya mencapai Rp4.8 Triliun atau sekitar 83 %.

"Penghargaan SBSN ini akan memacu kami untuk mengelola SBSN ini lebih baik kedepan. Ini adalah berkat kerja keras kita semua, baik Kepala Satker, para PPK dan lainnya, yang berupaya mengelola SBSN ini bisa sesuai yang direncanakan," ucap Soebagiono.

Ia menuturkan, prestasi ini membanggakan karena SBSN adalah mekanisme pendanaan yang baru, yang dinilai membantu Ditjen Bina Marga untuk menangani proyek-proyek strategis. Melalui penghargaan ini, jajarannya akan terus terpacu meningkatkan pengelolaan SBSN ini menjadi lebih baik lagi ke depannya.

Fokus pelaksanaan proyek jalan dan jembatan dengan pembiayaan SBSN meliputi peningkatan kemantapan jalan lintas utama dalam rangka penguatan daya saing bangsa dan mendukung Sistem Logistik Nasional (SISLOGNAS).

Selain itu pemanfaatan SBSN juga difokuskan untuk penangangan jalan untuk mendukung kawasan strategis skala nasional sesuai Rancangan Rencana Kegiatan Pemerintah (RKP), yang terdiri dari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), dan Kawasan Industri (KI). Serta penanganan jalan lintas lainnya, mendukung peningkatan konektivitas nasional, dukungan akses pelabuhan & bandara, dan dukungan ketahanan pangan.

"Dana SBSN digunakan untuk proyek strategis nasional mulai di Lintas Timur Sumatera, Lintas Jawa, di perbatasan dan di proyek-proyek strategis. Salah satunya adalah Jembatan Holtekamp, Flyover di Aceh, Flyover di Palembang dan lain sebagainya," terang Sekretaris Ditjen Bina Marga.

Porsi pendanaan infrastruktur dari SBSN tahun 2018 untuk pemeliharaan jalan dan jembatan sebesar Rp 8,35 triliun yang digunakan untuk meningkatan kemantapan jalan poros utama untuk mendukung sistem logistik nasional.

Editor: Luthfi Pattimura


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

Menteri ESDM Pastikan Listrik Natal dan Tahun Baru Aman
Ekonomi
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengunjungi PLN Area Pengatur Beban Jawa Tengah – DIY pada Kamis p...
​Pulihkan Lalin Padang-Bukittinggi, KPUPR Bangun Jembatan Sementara
Ekonomi
Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) saat ini tengah melakukan pembangunan jembatan sementara sebagai penggant...
​420 Ribu Warga Semarang Akan Nikmati Layanan Air Bersih Perpipaan
Ekonomi
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani meresmikan dimulainya konstruks...
​Depot Mini LPG Lombok Perkuat Ketahanan Energi Daerah
Ekonomi
Pengamat kebiajakan energi, Sofyano Zakaria menilai kehadiran Depot Mini LPG di Lombok Nusa tenggara Barat (NTB) menunjukkan ba...
​Rugikan Negara, Pemerintah Didesak Batalkan Revisi PP 23/2010
Ekonomi
Indonesian Resources Studi (IRESS) menuntut pemerintah untuk membatalkan rencana melakukan revisi keenam atas Peraturan Pemerin...
​YLKI Minta Konsumen Hati-hati Belanja Online
Ekonomi
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta kepada masyarakat agar berhati-hati ketika bertransaksi saat belanja secara d...
​KPUPR Raih Predikat Kepatuhan Tinggi Standar Pelayanan Publik
Ekonomi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meraih Penghargaan Predikat Kepatuhan Tinggi 2018 terhadap Standar Pelay...
Rumah Menteri Basuki Bakal Kena Gusur Proyek Tol
Ekonomi
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengaku turut terkena imbas pembangunan infrastruktur yan...
2019 Cicil KPR Subsidi Bisa Tanpa Syarat Gaji
Ekonomi
Pemerintah akan meluncurkan skema baru Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi untuk kalangan milenial tanpa syarat batasan gaj...