Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

​KESDM Buka Peluang BUMD Listriki 2.500 Desa

17 Jan. 2017, 0.00.45

​KESDM Buka Peluang BUMD Listriki 2.500 Desa

Jakarta, Sentananews.com

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral membuka peluang seluas-uasnya kepada perusahaan Badan Usaha Milik Daerah dan perusahaan swasta serta koperasi untuk menyediakan listrik di 2.500 desa.

Hal itu sebagaimana Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 38 Tahun 2016 tentang Percepatan Elektrifikasi di Perdesaan Belum Berkembang, Terpencil, Perbatasan dan Pulau Kecil Berpenduduk Melalui Pelaksanaan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Skala Kecil (UPTLSK).

Dirjen Keltenagalistrikan Kementrian ESDM, Jarman mengatakan, melalui Permen tersebut, pemerintah mendorong percepatan upaya menerangi desa-desa yang belum menikmati listrik.

"Prinsipnya PLN tetap diberi tugas untuk melistriki desa, tetapi ada pihak lain entah BUMD, swasta kami beri keleluasaan jika mereka punya kemampuan melistrik desa," kata Jarman usai acara coffee morning di Kantor Ditjen Ketenagalistrikan Jakarta, Senin (16/1).

Menurut Jarman, semua unsur pemangku kepentingan dan masyarakat dapat mendukung elektrifikasi pada 2.500 desa yang belum dialiri listrik. "Salah satunya adalah PD Tuah Sekata yang merupakan BUMD dari Kabupaten Pelalawan, Riau, telah melistriki tiga kecamatan di wilayah usahanya, yakni di Pangkalan Kerinci, Teluk Meranti dan Kawasan Industri Technopark. Jumlah pelanggan dari PD Tuah Sekata hingga November 2016 mencapai 6.442 orang," papar Jarman.

Ia mengatakan, dalam Permen ESDM 38/2016 yang baru saja diluncurkan berisi antara lain penugasan menteri kepada badan usaha, hak dan kewajiban badan usaha, penetapan tarif listrik dan subsidi.

"Skema subsidi sesuai yang ada sekarang, kemampuan masyarakat berapa, tarif listrik berapa dan selisih antara biaya pokok pengadaan listrik dengan kemampuan masyarakat," kata Jarman.

Ditambahkan, jika tidak ada BUMD maupun perusahaan swasta yang menyediakan tenaga listrik di 2.500 desa yang belum teraliri listrik, gubernur memiliki kewenangan untuk menunjuk BUMD setempat untuk melaksanakan penyediaan listrik.

Kementerian ESDM menilai meskipun Rasio Elektrifikasi Nasional pada akhir 2016 telah mencapai 91,16 persen, kenyataannya masih banyak desa, terutama daerah perbatasan dan pulau terluar yang belum dialiri listrik.

Berdasarkan data Ditjen Ketenagalistrikan, ada 2.510 desa di tujuh provinsi yang belum dilistriki, yakni di Papua, Papua Barat, Aceh, Sumatra Utara, Jambi, Sulawesi Tenggara dan Kalimantan Barat. Ada 2.111 desa di Papua yang belum dialiri listrik, namun 429 desa di antaranya telah masuk dalam program pembangunan listrik desa (Lisdes) PLN 2017-2019.

Pemerintah menargetkan rasio elektrifikasi nasional mencapai 92,75 persen. Namun, PT PLN (Persero) sebagai perusahaan penyedia listrik nasional dalam perencanaannya hingga 2019, hanya mampu melistriki 504 desa.

Penulis: Syarief Lussy


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

​Menteri Rini Tinjau Bantuan Sumbangan Listrik di Serang
Ekonomi
PT PLN (Persero) bersinergi dengan PT Angkasa Pura II (Persero) memberikan bantuan penyambungan listrik kepada 2.600 rumah tang...
​Pembangunan Tol Sumatera Sebagai Tulang Punggung Pengembangan Wilayah
Ekonomi
PEMERINTAH terus melanjutkan pembangunan jalan tol di Pulau Sumatera. Kehadiran jalan tol bertujuan mempercepat mobilitas baran...
​Sambung Listrik Untuk Masyarakat Tasik, Pertamina Gandeng PLN
Ekonomi
PT Pertamina (Persero) sebagai perusahaan energi, senantiasa berkomitmen membantu masyarakat dalam kemudahan mengakses energi, ...
​Semester I, Produksi Pertamina EP Asset 4 Positif
Ekonomi
PT Pertamina EP, anak usaha PT Pertamina (Persero) dan merupakan kontraktor kontrak kerja sama di bawah supervisi dan koordinas...
Rumah Tangga Kurang Mampu Masih Bisa Nikmati Listrik
Ekonomi
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini M. Soemarno kembali memberikan dukungan bagi peningkatan rasio elektrifikasi dan ...
Ketua DPD RI Sambut Baik Konsultasi Nasional HKBP
Ekonomi
KETUA Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Oesman Sapta Odang menyambut baik acara "Konsultasi Nasional" yang diadakan oleh sinode...
Soal Kandungan Biodiesel 30%, IRESS: Boleh Asal Bisa Dipertanggungjawabkan
Ekonomi
Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Senin (9/7) lalu meminta agar kandungan biodiesel di bahan bakar minyak (BBM) ditingkatkan m...
​Hapus Direktorat Gas Pertamina Hanya Akal-akalan Muluskan Akuisisi
Ekonomi
Penghapusan Direktorat Gas di PT Pertamina (Persero) sebagai tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Menteri BUMN Nomor 39/MBU/02/2...
Siap Mogok, SP FKPPA: Batalkan Akuisisi Pertagas oleh PGN
Ekonomi
Ketua Dewan Pertimbangan Dan Penasehat Organisasi SP FKPPA Capt Sofyani Faisol mengungkapkan, dalam waktu dekat pihaknya akan m...