Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

​KESDM Buka Peluang BUMD Listriki 2.500 Desa

17 Jan. 2017, 0.00.45

​KESDM Buka Peluang BUMD Listriki 2.500 Desa

Jakarta, Sentananews.com

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral membuka peluang seluas-uasnya kepada perusahaan Badan Usaha Milik Daerah dan perusahaan swasta serta koperasi untuk menyediakan listrik di 2.500 desa.

Hal itu sebagaimana Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 38 Tahun 2016 tentang Percepatan Elektrifikasi di Perdesaan Belum Berkembang, Terpencil, Perbatasan dan Pulau Kecil Berpenduduk Melalui Pelaksanaan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Skala Kecil (UPTLSK).

Dirjen Keltenagalistrikan Kementrian ESDM, Jarman mengatakan, melalui Permen tersebut, pemerintah mendorong percepatan upaya menerangi desa-desa yang belum menikmati listrik.

"Prinsipnya PLN tetap diberi tugas untuk melistriki desa, tetapi ada pihak lain entah BUMD, swasta kami beri keleluasaan jika mereka punya kemampuan melistrik desa," kata Jarman usai acara coffee morning di Kantor Ditjen Ketenagalistrikan Jakarta, Senin (16/1).

Menurut Jarman, semua unsur pemangku kepentingan dan masyarakat dapat mendukung elektrifikasi pada 2.500 desa yang belum dialiri listrik. "Salah satunya adalah PD Tuah Sekata yang merupakan BUMD dari Kabupaten Pelalawan, Riau, telah melistriki tiga kecamatan di wilayah usahanya, yakni di Pangkalan Kerinci, Teluk Meranti dan Kawasan Industri Technopark. Jumlah pelanggan dari PD Tuah Sekata hingga November 2016 mencapai 6.442 orang," papar Jarman.

Ia mengatakan, dalam Permen ESDM 38/2016 yang baru saja diluncurkan berisi antara lain penugasan menteri kepada badan usaha, hak dan kewajiban badan usaha, penetapan tarif listrik dan subsidi.

"Skema subsidi sesuai yang ada sekarang, kemampuan masyarakat berapa, tarif listrik berapa dan selisih antara biaya pokok pengadaan listrik dengan kemampuan masyarakat," kata Jarman.

Ditambahkan, jika tidak ada BUMD maupun perusahaan swasta yang menyediakan tenaga listrik di 2.500 desa yang belum teraliri listrik, gubernur memiliki kewenangan untuk menunjuk BUMD setempat untuk melaksanakan penyediaan listrik.

Kementerian ESDM menilai meskipun Rasio Elektrifikasi Nasional pada akhir 2016 telah mencapai 91,16 persen, kenyataannya masih banyak desa, terutama daerah perbatasan dan pulau terluar yang belum dialiri listrik.

Berdasarkan data Ditjen Ketenagalistrikan, ada 2.510 desa di tujuh provinsi yang belum dilistriki, yakni di Papua, Papua Barat, Aceh, Sumatra Utara, Jambi, Sulawesi Tenggara dan Kalimantan Barat. Ada 2.111 desa di Papua yang belum dialiri listrik, namun 429 desa di antaranya telah masuk dalam program pembangunan listrik desa (Lisdes) PLN 2017-2019.

Pemerintah menargetkan rasio elektrifikasi nasional mencapai 92,75 persen. Namun, PT PLN (Persero) sebagai perusahaan penyedia listrik nasional dalam perencanaannya hingga 2019, hanya mampu melistriki 504 desa.

Penulis: Syarief Lussy


To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

 Sembilan Bendungan Ditargetkan Rampung Tahun 2018
Ekonomi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) menargetkan sembilan b...
Menteri Basuki Inginkan Kerjasama Infrastruktur dengan Jepang Dipercepat
Ekonomi
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono melakukan pertemuan dengan Penasehat Khusus Perdana Mente...
2018 KESDM Siap Lelang 43 Wilayah Kerja
Ekonomi
Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan segera melelang 43 Wilayah Kerja (WK) pada tahun 2018...
Pertamina EP Asset 4 Akan Produksi Migas 2018
Ekonomi
General Manager Pertamina EP Asset 4, Agus Amperianto mengungkapkan, pihaknya memproyeksikan produksi minyak dan gas bumi tahun...
​Ini Dia Faktor Pendukung Arus Lalin Nataru
Ekonomi
Koordinasi intensif antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Kementerian Perhubungan, Korps Lalu L...
April 2018 Tol Belmera Tersambung Tol Medan-Kualanamu
Ekonomi
Konstruksi Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi (MKTT) seksi 1 (Tanjung Morawa-Parbarakan) sepanjang 10,75 km ditargetkan se...
​Program Padat Karya Tunai Irigasi di Tasikmalaya Dimulai
Ekonomi
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Gubernur ...
Pemerintah Harus Hati-hati Tunjuk Direktur Pemasaran Pertamina
Ekonomi
Informasi tentang akan digantinya Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina yang konon katanya dari kalangan eksternal Pertamina b...
Bendungan Leuwikeris Optimalkan Pengelolaan Sungai Citanduy
Ekonomi
Pembangunan Bendungan Leuwikeris yang dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bertujuan untuk mengatasi kekur...