Hubungi

(021) 660 39 00

hanya Rp. 75,000 per bulan

KPUPR Lakukan Lelang Dini 3.926 Paket Senilai Rp 32,61 Triliun

6 Nov. 2018, 11.35.46

KPUPR Lakukan Lelang Dini 3.926 Paket Senilai Rp 32,61 Triliun

Jakarta, sentananews.com

Untuk mempercepat realisasi pelaksanaan kegiatan tahun 2019 tersebut, Kementerian PUPR memulai proses lelang dini pada November 2018. Sebanyak 3.926 paket senilai Rp 32,61 triliun siap dilelang. Jumlah tersebut adalah 39% dari 80% Pagu Pengadaan Kementerian PUPR.

Dalam memulai lelang dini, Menteri Basuki menyampaikan arahannya yakni mulai lebih awal, penganggaran dilakukan secara efektif dan efisien mengacu pada value for money, pelelangan dilakukan secara adil, tidak diskrimatif dan bersaing. Kemudian Pokja harus kredibel/profesional, dapat dipercaya, cepat dan jangan takut melangkah.

"Keberadaan ULP/Pokja menjadi simpul penting untuk mencapai target pelelangan dini tahun 2019. ULP/Pokja harus bekerja secara efektif dan efisien dengan mengetahui kebutuhan, tepat mutu, manfaat yang optimal, dan sesuai harga pasar. Pada tahun 2019, dari Rp 110,7 triliun, sebesar 84,6% atau senilai Rp 75,73 triliun merupakan belanja modal dan sekitar 16,2% belanja barang yang mayoritasnya berkarakter modal," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pada Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Kementerian PUPR tahun 2018, di Jakarta, Senin (5/11/2018).

Dihadapan para pejabat tinggi madya, Kepala Balai/Balai Besar dan pejabat pratama, Menteri Basuki juga mengingatkan untuk menjauhi praktik koruptif, kolusi dan nepotisme. Hal tersebut sesuai arahan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas Kabinet bahwa praktik-praktik proyek yang di-ijonkan, penggelembungan harga atau mark up, praktik suap, modus kongkalikong dengan vendor dan lelang fiktif dengan manipulasi dokumen dan pemenang pengadaan, tidak boleh terjadi lagi.

Paket lelang dini tersebut terdiri dari 4 paket di Sekretariat Jenderal, 66 paket di Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air (SDA), 3.446 paket di Ditjen Bina Marga, 84 paket di Ditjen Cipta Karya, 314 paket di Ditjen Penyediaan Perumahan, 5 paket di Ditjen Pembiayaan Perumahan, dan 7 paket di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM).

Dalam kesempatan tersebut Menteri Basuki juga menyampaikan bahwa pada tahun 2019, Kementerian PUPR fokus pada penyelesaian tugas, termasuk tugas khusus penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN), rehabilitasi dan rekonstruksi daerah bencana di NTB dan Sulawesi Tengah, pembangunan pasar dan sarana pendidikan.

Editor: Syarief Lussy



To add comments, you should login via Twitter or Facebook

Sign in via Twitter Sign in via Facebook

No comments yet.

PLN Akan Pasok Listrik 50 MW untuk MRT Fase II
Ekonomi
PT PLN (Persero) akan segera membangun depo listrik untuk kereta Moda Raya Terpadu (MRT) Fase II. Depo ini akan memiliki kapasi...
​SULE Belajar Bersama Badan POM di Kecamatan Koja
Ekonomi
Puluhan ibu-ibu kader gizi di Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara antusias mendorong SULE agar makin di...
​Pertamina dan Aramco Sepakat Kerjasama Kilang Cilacap Berlanjut
Ekonomi
Pertamina dan Saudi Aramco sepakat untuk melanjutkan kerjasamanya dalam menyiapkan pengembangan Kilang Cilacap.Menurut VP Corpo...
​Mandatori B30 Jadi Fokus Pemerintah Tekan Impor BBM
Ekonomi
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana menandaskan bahwa mandatori B30 menjadi fokus pemerintah untu...
​Gunakan Power Bank, PLN Suplai Listrik untuk IKEA Jakarta
Ekonomi
Peritel perabotan rumah tangga asal Swedia, IKEA, membuka gerai kedua di Jakarta Garden City (JGC) Cakung, Jakarta Timur, Rabu ...
​Menperin Dorong Peningkatan Daya Saing Industri
Ekonomi
Pemerintah terus mendorong peningkatan daya saing industri manufaktur nasional agar bisa lebih kompetitif dengan negara-negara ...
Pengguna Jasa Pelabuhan Bisa Atur Kebutuhan Secara Online
Ekonomi
Para pengguna jasa kepelabuhanan nantinya cukup mengatur kebutuhannya secara online melalui aplikasi dalam telepon genggam deng...
KKP: Usaha Budidaya Harus Terapkan Prinsip Berkelanjutan
Ekonomi
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP, Slamet Soebjakto mengungkapkan, komitmen penerapan budidaya berkelanjutan dan keamana...
​AEPI: Kekayaan Oligarki Taipan Hasil Menjarah Indonesia
Ekonomi
Ketua Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng menggambarkan Oligarki Taipan Indonesia sebagai mahluk paling...